workshop on wise use and sustainable peatlands management practices th
th
October, 13 - 14 , 2003 Bogor - Indonesia
Seri Prosiding No. 05
Proceeding
Indonesia Programme Wildlife Habitata Canada Habitat Faunique Canada
Ditjen. PHKA
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Production Team Compiler Design/Lay Out Typing Cover Photographs
: : : :
Yus Rusila Noor Achmad Alimi and Yus Rusila Noor Lilis Herlisah Yus Rusila Noor and Alue Dohong
Workshop Committee Facilitators
: 1. Dibjo Sartono (Programme Director Wetlands International – Indonesia Programme) 2. I Nyoman Suryadiputra (Technical Director Wetlands International – Indonesia Programme) 3. Jill Heyde (Project Manager CCFPI)
Team Leader Secretariat Finance Publication Workshop Session Committee
: : : :
Interpreters Logistics
Yus Rusila Noor Lilis Herlisah Lusiana Nurisyiadah and Labueni Siboro Vidya Fitrian and Triana
: M. Ilman, Iwan Tri Cahyo Wibisono, Lili Muslihat, Wahyu Catur Adi Nugroho, Roh Santoso, Alue Dohong, Indra Arinal : Ayu Ratna Khairina, Lani Puspita, Sumarni, Sita Maha Nansita Basuki : Hidayat Sunarsyah, Dody Permadi, Umar Istokharah, Sakimin
WETLANDS INTERNATIONAL – INDONESIA PROGRAMME Jl. A. Yani 53 – Bogor 16161 Tel. 0251 – 312189 ; Fax. 0251-325755 E-mail :
[email protected] Web Site : http://www.wetlands.or.id
Reference : CCFPI. 2004. Wise Use and Sustainable Peatlands Management Practices. Proceeding of Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI) Project. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
The views expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Wetlands International, DG PHKA, Wildlife Habitat Canada nor the funding agency
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia FOREWORD
Dibjo Sartono Programme Director Wetlands International – Indonesia Programme Pemanfaatan yang bijaksana (wise-use) adalah salah satu kunci yang sangat penting dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan (sustainable management). Kita sadari bahwa masyarakat setempat/lokal, yang di Indonesia pada umumnya masih sangat tergantung pada pemanfaatan sumberdaya alam setempat, tidak akan terlalu peduli dengan upaya perlindungan untuk kelestarian, bila mereka tidak merasakan manfaat bagi diri dan kehidupan mereka (welfare). Mereka memang masih sangat tergantung dan tidak tahu cara lain untuk hidupnya. Oleh karena itu, penyadaran, peningkatan peduli dan peningkatan ketrampilan mereka dalam mengelola dan memanfaatkan secara bijaksana sumberdaya alam disekitarnya sangatlah menjadi penting, disertai informasi bahaya-bahaya yang bisa terjadi bila mereka mengingkari kaidah-kaidah ini, bukan saja untuk sumberdaya alamnya, tetapi juga untuk keberlangsungan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam rangka upaya itulah, Wetlands International - Indonesia Programme, dalam rangkaian kegiatan Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI) yang merupakan kegiatan kerjasama dengan Wildlife Habitat Canada (WHC) dengan dukungan dana dari CIDA, menyelenggarakan Lokakarya “Wise Use and Sustainable Peatlands Management Practices”. Dalam lokakarya ini dipadukan hasil-hasil pengkajian praktek-praktek di masyarakat yang dinilai telah memenuhi kaidah pemanfaatan berkelanjutan, yang pada umumnya belum scientific-based, konsepkonsep yang dikembangkan yang praktis namun sudah didasarkan pada analisis ilmiah, serta upayaupaya yang dapat dipertimbangkan dalam menanggulangi bencana, antara lain kebakaran dan sebagainya. Kita dapat melihat bahwa beberapa praktek masyarakat selama ini sudah memenuhi kaidah keberlanjutan, namun, di samping belum berlandaskan analisis ilmiah, juga kenyataannya berhasil dalam format yang kecil/terbatas. Misalnya, praktek pembakaran terkendali (controlled-burning) yang hanya berhasil bila hanya beberapa hektar saja, tetapi begitu kegiatan tersebut diperluas, kemudian menjadi tidak terkendali lagi (uncontrolled). Dengan wokshop ini, diharapkan semua pengalaman praktek selama ini, dipadukan dengan konsepkonsep baru yang lebih ilmiah, ditambah lagi dengan peringatan-peringatan bahaya salah urus/bencana, diharapkan selanjutnya kita dapat merumuskan paket-paket best managemen” yang terbaik, adaptif dan aplikatif, yang akan dapat dijadikan bahan untuk penguatan masyarakat, terutama masyarakat setempat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam, yang dalam hal ini adalah gambut disekitarnya. Dengan tetap berpegang pada keyakinan bahwa pengelola terbaik sumberdaya alam adalah masyarakat yang berada disekitarnya maka lokakarya ini merupakan awal kegiatan. Kita baru mulai, pekerjaan rumah kita masih panjang. Semogalah ada manfaatnya.
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
CONTENTS WORKSHOP BACKGROUND
1
PROJECT INFORMATION SHEET
3
THE BOGOR STATEMENT ON WISE USE AND SUSTAINABLE PEATLANDS MANAGEMENT PRACTICES
5
WORKSHOP PROGRAMME
13
PRESENTATION Recognizing Environmental Services of Peatlands and Their Relevance to International Markets (Daniel Murdiyarso and Nyoman Suryadiputra)
17
Concept of Exploiting Peat-Swamp Pools (Beje) and Ditches (Parit) as Participative Fuel/Fire Break in Peat Forest and Peatlands (Wahyu Catur Adi Nugroho)
31
Strategi Pemanfaatan Hutan Gambut yang berwawasan Lingkungan (Dedik Budianta)
45
Uji Coba Rehabilitasi Hutan Rawa Gambut Bekas Kebakaran di Lokasi Taman Nasional Berbak bersama Kelompok Masyarakat Desa Pematang Raman, Jambi (Harry Subagyo dan Indra Arinal)
53
Lesson Learnt from PT. Dyera Hutan Lestari in Developing Planting Jelutong on Peatlands Area (Hamri Rosera)
61
The Servant was Destroy by Master Weapon : The Potrait of Structural Dissaster in Jambi Province (Rivani Noor)
77
PAPERS Potensi dan Ketersediaan Lahan Gambut untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Riau, Sumatera Barat dan Jambi (A. Hidayat dan Sofyan Ritung)
87
Forest and Land Fire Management in Peatland Areas (Bambang Hero Sahardjo)
97
Rancangan Desain Sistem Tata Air pada Pengembangan Lahan Gambut Pasang-Surut Berwawasan Lingkungan (Nana M. Arijaya dan Dedi Kusnadi Kalsim)
107
Fire Management and Strategies in Peatlands (Brett Shields and Dicky Simorangkir)
119
Global Warming Effect of Converting Peat Swamp Forest to Agricultural Fields in Kalimantan (Abdul Hadi, Kazuyuki Inubushi, Yuichiro Furukawa and Haruo Tsuruta)
131
Konsep Pemanfaatan Beje dan Parit sebagai Sekat Bakar Partisipatif di Hutan dan Lahan Gambut (Wahyu Catur Adinugroho)
139
Panduan Silvikultur untuk Rehabilitasi Lahan Gambut Bekas Kebakaran dan Terlantar (Iwan Tri Cahyo Wibisono)
149
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Evaluasi Sumberdaya Lahan untuk Kelayakan Pertanian pada Lokasi Proyek Percontohan CCFPI di Sumatera dan Kalimantan (Lili Muslihat)
155
Konsep Penutupan Parit di Sungai Puning dan Ex. PLG, Kalimanatan Tengah (Roh Santoso B.W.)
171
Strategi Pemanfaatan Hutan Gambut yang Berwawasan Lingkungan (Dedik Budianta)
183
Uji Coba Rehabilitasi Hutan Rawa gambut Bekas Kebakaran di Lokasi Taman Nasional Berbak bersama Kelompok Masyarakat Desa Pematang Raman, Jambi (Hari Subagyo dan Indra Arinal)
193
Agricultural Practices on Peatlands of South Kalimantan: the Farmers’ Knowledge (Muhrizal Sarwani)
211
Studi Pemanfaatan Gambut Asal Sumatera: Tinjauan fungsi gambut sebagai bahan ekstraktif, media budidaya dan peranannya dalam retensi carbon (Iin P. Handayani)
219
Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Brigade Kebakaran Hutan di Desa Sungai Rambut, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi (Hairul)
233
Pengalaman PT. Dyera Hutan Lestari (DHL) dalam Pengembangan Hutan Tanaman Industri di Areal Lahan Gambut (Hamri Rosera)
245
Promoting Best Agriculture Practices for Peatlands Conservation and Income Generating Activities (Gusti Anshari, Fadjar Rianto, Arie Mirjaya, and Fransiska Nelly)
255
Working with Internally Displaced People to Develop Sustainable Agriculture Activities on Peatlands in West Kalimantan, Indonesia (Catholic Relief Services – Gemawan)
263
Controlled Burning Practices in Peatland Areas (A Case Study in West Kalimantan, Indonesia) (Lailan Syaufina)
273
Proses Awal Pemulihan Hutan Gambut Kelampangan-Kalimantan Tengah Pasca Kebakaran Hutan Desember 1997 dan September 2002 (Herwint Simbolon)
281
Pertanian di Lahan Gambut: Masa Lalu, Kini dan Besok (Mohamad Noor dan Muhrizal Sarwani)
291
Kondisi Awal Kualitas Perairan di Saluran Primer Induk (SPI) eks-PLG 1 Juta Hektar dan Wilayah Dusun Muara Puning, Kalimantan Tengah (Kembarawati dan Lilia)
297
Reduce Haze by Converting Fuel Materials (Bambang Hero Saharjo)
313
Pengaruh Penurunan Muka Air Tanah terhadap Karakteristik Gambut (Teguh Nugroho dan Budi Mulyanto)
321
Beberapa Catatan Tentang Pengelolaan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah: Peluang Pengembangan Teknologi Secara Partisipatif (CARE International Indonesia)
333
Air Hitam Laut Watershed Management . A Review in the context of Berbak National Park Conservation (Aswandi Dipa Satriadi Rais)
347
Bertanam Sayur di Lahan Gambut (Maslian)
357
Analisis Stabilitas Lereng untuk Konservasi Tanah dan Air di Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut (Mustafril)
367
LIST OF PARTICIPANTS
381
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI), merupakan proyek yang berkaitan dengan serapan karbon (carbon sequestration) dan dibiayai melalui Dana Pembangunan dan Perubahan Iklim Kanada. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan pada hutan dan lahan gambut di Indonesia agar kapasitasnya dalam menyimpan dan menyerap karbon meningkat serta mata pencaharian masyarakat di sekitarnya menjadi lebih baik. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, dikaitkan dengan usaha-usaha perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut. Dalam pelaksanaannya di lapangan, proyek ini menerapkan pendekatan-pendekatan yang bersifat kemitraan dengan berbagai pihak terkait (multi stakeholders) dan dengan keterlibatan yang kuat dari masyarakat setempat.
The Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI) project is a carbon sequestration initiative funded through the Canada Climate Change Development Fund. The project is designed to promote the sustainable management of forests and peatlands in Indonesia in order to increase their capacity to sequester and store carbon, and to improve local livelihoods. Initiatives related to the protection and rehabilitation of forests and peatlands are being implemented at both the local and national levels. Activities are based on a multistakeholder approach, with the strong involvement of local community members.
Head Office: Wetlands International-Indonesia Programme Jl. Ahmad Yani No 53-Bogor 16161 PO. Box 254/BOO-Bogor 16002 Tel:+62-251-312189; Fax: +62-251-325755 E-mail:
[email protected] Sumatra Office: Jl. A. Thalib No. 28 Kec. Telanaipura - Jambi 36124 Tel: +62-741-60431 E-mail:
[email protected]
Kalimantan Office: Jl. Teuku Umar No 45 Palangka Raya 73111 - Kal Teng Tel/Fax: +62-536-38268 E-mail:
[email protected]
The Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI) Project undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through the Canadian International Development Agency (CIDA) Canadian International Agence canadienne de Development Agency développement international
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia SEMINAR AND WORKSHOP ON WISE USE AND SUSTAINABLE PEATLANDS MANAGEMENT PRACTICES Bogor, October 13th – 14th, 2003
BACKGROUND OF WORKSHOP The tropical peatland areas in Southeast Asia is estimated to be about 25-30 million ha, which is 60% of the world’s tropical peatlands and roughly one tenth of the entire extent of global peatland resources. The majority of the peatlands of Southeast Asia occurs in Indonesia, which is over 70% of total peatland areas in Southeast Asia. Other major peatland areas are found in Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei and the Philippines. Southeast Asia peatswamp forests vegetation have been recognized as an important reservoir of plant diversity (Silvius et al., 1984; Whitmore, 1984). For instance in Indonesia, more than 300 tree species have been recorded in swamp forests of Sumatra, some of which are becoming increasingly rare (Giesen, 1991), while in Thailand, some 470 species were identified in the Narathiwat peatswamp forest (Urapeepatanapong, 1996). Many of the plants are restricted or endemic to this habitat. The peatswamp forests in Southeast Asia also provide many commercial timber species including Ramin (Gonystylus bancanus), Jelutung (Dyera costulata), Meranti (Shorea spp.). These forests are home to many rare and endangered wildlife species such as Malaysian Blue Flycatcher (Cyornis turcosa), Sumatran Tiger (Panthera tigris sumatranus), Tapir (Tapirus indicus), Asian Elephant (Elephas maximus sumatrensis), Lesser One-horned Rhino (Rhinoceros sondaicus), Orangutan (Pongo pygmaeus) and hundreds of bird species, including Hornbills and Cassowaries. Black-water rivers (peatland rivers) are important habitat for fish that often have higher degree of endemism than other type of rivers, and are important source of aquarium fishes. Southeast Asia’s peatlands are significant carbon stores and sinks. If disturbed by drainage and burning, the carbon is released to the atmosphere contributing to the global greenhouse effect. If maintained in their natural state, CO2 is incorporated as organic carbon into dying biomass and stored in the peat moderating greenhouse gas emissions. Forest fires during 1997 and 1998 are estimated to have released more than 750 million tones of CO2 (over 50% was as a result of combustion of peat). Southeast Asia peatswamp forest play important functional roles in regulation of hydrology. Such functions as flood control, flow regulation, water supply and prevention of saline water intrusion are crucial to maintain integrity of the surrounding ecosystem. For instance the upper reaches of the Air Hitam Laut (peatswamp) River of which at the middle and at the lower sections dissected Berbak National Park, Jambi (Indonesia), play an important hydrological role in regulating the quantity and quality of waters in the park. Disturbances at the upper reaches of this river, e.g. due to forest conversion that has created land and forest fires, may affect the park’s ecosystem. Many activities carried out on peatland areas, such as forestry (including logging) and agriculture, have been identified to jeopardize the peatlands ecosystem. Canals that have been constructed to transport logs as well as to drain water from peatswamp area for agriculture purposes have been causing peat dryness and this dry peat are susceptible to fire during dry season. Fires are not only burning the peat but it will adversely affect biodiversity and other functions and benefits provided by peat ecosystem. By knowing the roles/functions and benefits that can be provided by peatswamp forest at the local, national and global level, it is therefore the management of peatswamp forest must be carried out wisely and in the sustainable manners. Management aspects on peatlands that need to be handled appropriately, including: (a) activities on agriculture and forestry; (b) land and forest fires; (c) rehabilitation on abandoned/neglected and on ex-burnt peatlands area; and (d) water management in peatlands areas (e.g. through canal blocking).
1
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia In order to obtain inputs related to both the failures and success stories in managing peatlands areas in Southeast Asian countries, the CCFPI (Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia) project funded by the Canadian Climate Change Development Fund will be organizing a workshop on Wise Use and Sustainable Peatlands Management Practices. The Workshop attempts to bring together local experts and managers to discuss common experience in restoring and implementing sustainable activities on local peatlands. International presentation from ASEAN member countries will be welcomed. Through this workshop, a mechanism to look into approaches of managing or implementing environmentally sounds activities and on restoring peatlands will be conducted by bringing together all parties in this area to work in a more comprehensive manner. WORKSHOP OBJECTIVES The objectives of the workshop are: 1. To provide a platform for experts and peatlands managers to share experiences and knowledge on peatlands management and restoration; 2. To provide exposure to local participants on successful peatlands management practices and restoration exercises and share experiences on technical approaches. THEMES OF THE WORKSHOP This two-day workshop will discuss common experiences in restoring and implementing best management practices (sustainable activities) on peatlands areas and is open to all individuals and organisations that are interested and involved in the broad sense of peatland management. The following major areas and related topics will be discussed : 1. 2. 3. 4.
Agriculture and forestry management in peatlands areas; Land and forest fires in peatlands; Rehabilitation on abandoned/neglected and ex-burnt peatlands area; Water management in peatlands areas.
DATES AND VENUE The Workshop is held on 13 and 14 October 2003 at the Hotel Pangrango II, Bogor West Java. Bogor is one among the four districts that encircled the Indonesia’s capital city of Jakarta. The Bogor district is very popular worldwide as for its gigantic botanical garden and its President Palace. The district located 60 km south of Jakarta or 85 km south west of the Sukarno-Hatta airport. WORKSHOP ORGANIZATION The workshop is organized by the CCFPI (Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia) project. CCFPI is a carbon sequestration initiative funded through the CIDA’s Canadian Climate Change Development Fund and implemented in Indonesia by Wetlands International - Indonesia Programme and Wildlife Habitat Canada (WHC) in collaboration with Global Environmental Center, Malaysia. The project is designed to promote the sustainable management of forests and peatlands in Indonesia in order to increase their capacity to sequester and store carbon, and to improve local livelihoods.
2
PROJECT INFORMATION SHEET Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI) Introduction Peatlands cover about 3% of the earth and contain 20-35% of the carbon in the terrestrial biosphere/soils (IGBP/Wetlands International), while at the same time supporting a very high diversity of species, many of which are unique to this ecosystem. Degradation of peatlands leads to massive carbon emissions. For example, it is estimated that during the 1997 fire event in Indonesia between 0.81 and 2.57 gigatonnes of carbon was released to the atmosphere as the result of burning peat and vegetation, an amount equivalent to 13-40% of mean annual global carbon emissions from fossil fuels.1 Since August 2001 Wetlands International – Indonesia Programme, Wildlife Habitat Canada and Indonesian, Canadian and international partners have been working to implement the Climate Change, Forests and Peatlands (CCFPI) project in Indonesia. The project will run until March 2005, and is working with a range of stakeholders in Jambi, South Sumatra, Central Kalimantan and at the central government level. The project is funded by the Canadian Climate Change Development Fund, with co-funding from the Global Environment Facility (through the project Integrated Management of Peatlands for Biodiversity and Climate Change coordinated by the Global Environment Centre and Wetlands International), and the Global Peat Initiative.
Objective of the Project The objective of the project is to enhance management of two peatland areas in Indonesia and national capacity to participate in evolving climate change mitigation initiatives in order to promote sustainable community livelihoods and carbon storage and sequestration.
Components and Activities Components One and Two: Central Kalimantan and Sumatra Practical community-based management approaches for peatland forests • • •
1
Pilot projects in peatland areas under different resource management regimes, including: protected areas, community-managed area, parts of the ex-mega rice project and a national park. Indicative activities include: the development of alternative livelihood options for communities reliant on peatland areas, restoration of hydrology to maintain storage capacity and other important environmental services, replanting of degraded peatland. Training and awareness.
Page, Susan; Siegert, Florian; Rieley, J.; Boehm, Hans Dieter; Jaya, Adi; Limin, Suwido. Nature. Vol 420, 7 November 2002. pp 6165
Component Three: Technical Component • • • •
Development of a method of carbon measurement in peatlands which allows for maximum involvement of local residents and is up to verifiable emission reduction standards, where possible. Indonesian language training materials to disseminate the carbon measurement method. Compilation of peatland management practices. Preparation of awareness materials on peatland management practices for use in project locations, and more broadly.
Component Four: Integration of community-based peatland management into national climate change policy • • •
Compilation of information on the scope and status of Indonesia’s peat resources, and estimates of the amount of carbon stored in those peatlands. Awareness raising on the importance of peatlands for climate change mitigation. Support for involvement in ASEAN and global activities related to peatlands and climate change.
Component Five: Partnership and sustainability mechanisms • • •
Preparation of a database of funding mechanisms for climate change initiatives in peatland environments. Capacity development to enable Indonesian stakeholders to engage in existing or emerging climate change initiatives. Collation and dissemination of information and lessons learned and promotion of awareness to key stakeholders.
Budget The Canadian Climate Change Development Fund of the Canadian International Development Agency has approved funding of C$3,900,000 for project implementation. Co-funding of approximately C$200,000 is being provided by the Global Environment Facility and the Global Peat Initiative.
For more information, please contact: Jill Heyde Project Manager Wildlife Habitat Canada 200 – 7 Hinton Ave. N Ottawa, ON, K1Y 4P1, Canada Tel: +1 613 722-2090; Fax: +1 613 722-3318 E-mail:
[email protected]
Yus Rusila Noor Project Coordinator Wetlands International – Indonesia Programme Jl. Ahmad Yani No. 53-Bogor 16161 PO Box 254/BPP-Bogor 16002 Tel: 0251 312189; Fax: +62 251 325755 E-mail:
[email protected]
Telly Kurniasari Sumatra Liaison Officer Jl. A. Thalib No. 8 RT 03 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Jambi – 36124 Tel: 0741 60431 E-mail :
[email protected]
Alue Dohong Kalimantan Site Coordinator Jl. Teuku Umar 45 Palangkaraya Kalteng – 73111 Tel: 0536 38268 E-mail:
[email protected]
Web Sites: http//: www.indo-peat.net and www.peat-portal.net
Indonesia Programme
Wildlife Habitat Canada Habitat Faunique Canada
Ditjen. PHKA
The Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI) Project is undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through the Canadian International Development Agency (CIDA)
LEMBAR INFORMASI PROYEK Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI) Pendahuluan Lahan gambut memiliki luas 3% dari seluruh luas permukaan bumi dan mengandung 20 – 35% karbon biosfer terestrial/tanah (IGBP/Wetlands International). Gambut mendukung keanekaragaman jenis yang tinggi, dimana beberapa diantaranya bersifat unik pada ekosistem tersebut. Degradasi lahan gambut akan mengacu kepada emisi karbon dalam jumlah besar. Sebagai contoh, selama terjadinya kebakaran di Indonesia pada tahun 1997, diperkirakan antara 0,81 hingga 2,57 Gigaton karbon dilepaskan ke atmosfir akibat terbakarnya lahan dan hutan gambut beserta vegetasi diantasnya. Jumlah tersebut setara dengan 13 – 40% dari rata-rata emisi karbon global tahunan yang berasal dari bahan bakar fosil.1 Sejak Agustus 2001 Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada serta beberapa mitra kerja telah melaksanakan kegiatan Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI). Proyek yang akan berjalan hingga Maret 2005 tersebut, melibatkan berbagai pelaku di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan serta di instansi pemerintah tingkat nasional. Proyek ini didanai oleh Canadian Climate Change Development Fund, dengan tambahan dana dari Global Environment Facility – GEF (melalui Proyek Integrated Management of Peatlands for Biodiversity and Climate Change and Climate Change yang dikoordinasikan oleh wetlands International dan Global Environment Centre) serta dari Global Peat Initiative. Tujuan Proyek Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dua areal lahan gambut di Indonesia serta meningkatkan kapasitas nasional untuk berpartisipasi dalam meningkatkan inisiatif dibidang mitigasi perubahan iklim guna mempromosikan pendapatan masyarakat yang berkelanjutan serta terjaganya penyerapan dan penyimpanan karbon. Komponen dan Kegiatan Dalam melaksanakan kegiatannya, Proyek terbagi menjadi beberapa komponen : Komponen Satu dan Dua Kalimantan Tengah dan Sumatera Praktek pendekatan pengelolaan hutan dan lahan gambut berbasis masyarakat • •
•
1
Proyek percontohan di beberapalahan gambut yang berada dibawah sistem pengelolaan yang berbeda, termasuk areal lindung, areal yang dikelola oleh masyarakat, sebagian dari areal bekas Pengembangan Lahan Gambut, serta di kawasan Taman Nasional Beberapa kegiatan yang bersifat indikatif, termasuk pengembangan pilihan-pilihan untuk alternatif mata pencaharian masyarakat yang bergantung kepada keberadaan lahan gambut, restorasi hidrologi to mempertahankan kapasitas penyimpanan air dan jasa lingkungan penting lainnya, serta penanaman di areal lahan gambut yang telah mengalami degradasi Pelatihan dan penyuluhan
Page, Susan; Siegert, Florian; Rieley, J.; Boehm, Hans Dieter; Jaya, Adi; Limin, Suwido. Nature. Vol 420, 7 November 2002. pp 61-65.
Komponen Tiga Komponen Teknis • • • •
Pengembangan metoda pengukuran karbon di lahan gambut yang memungkinkan adanya keikutsetaan yang memadai dari masyarakat setempat, dan jika memungkinkan kemudian bisa memenuhi standar pengurangan kadar emisi yang dapat diverifikasi Publikasi material pelatihan dalam Bahasa Indonesia yang dapat digunakan untuk menyebarkan metoda pengukuran karbon Kompilasi praktek-praktek pengelolaan lahan gambut Pembuatan bahan-bahan penyuluhan yang terkait dengan praktek pengelolaan lahan gambut yang dapat digunakan dilingkup proyek maupun pada lingup yang lebih luas
Komponen Empat Pemaduan pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat kedalam kebijakan perubahan iklim secara nasional • • •
Kompilasi informasi mengenai cakupan dan status sumber daya gambut di Indonesia, dan perkiraan jumlah karbon yang terkandungdi dalamnya Penyuluhan mengenai pentingnya lahan gambut bagi keperluan mitigasi perubahan iklim Mendukung keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kegiatan di ASEAN dan secara global yang terkait dengan lahan gambut dan perubahan iklim
Komponen Lima Mekanisme kemitraan dan keberlanjutan • • •
Penyiapan pangkalan data mengenai mekanisme pendanaan inisiatif-inisiatif yang terkait dengan perubahan iklim di lingkungan gambut Pengembangan kapasitas yang memungkinkan para pihak di Indonesia dapat terlibat dalam berbagai inisiatif yang terkait dengan perubahan iklim, baik yang telah ada maupun yang akan datang. Pengumpulan dan penyebaran berbagai informasi dan pelajaran serta mempromosikan bahanbahan penyuluhan kepada para pihak penting.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi : Jill Heyde Project Manager Wildlife Habitat Canada 200 – 7 Hinton Ave. N Ottawa, ON, K1Y 4P1, Canada Tel: +1 613 722-2090; Fax: +1 613 722-3318 E-mail:
[email protected]
Yus Rusila Noor Project Coordinator Wetlands International – Indonesia Programme Jl. Ahmad Yani No. 53-Bogor 16161 PO Box 254/BPP-Bogor 16002 Tel: 0251 312189; Fax: +62 251 325755 E-mail:
[email protected]
Telly Kurniasari Sumatra Liaison Officer Jl. A. Thalib No. 8 RT 03 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Jambi – 36124 Tel: 0741 60431 E-mail :
[email protected]
Alue Dohong Kalimantan Site Coordinator Jl. Teuku Umar 45 Palangkaraya Kalteng – 73111 Tel: 0536 38268 E-mail:
[email protected]
Web Sites: http//: www.indo-peat.net and www.peat-portal.net
Indonesia Programme
Wildlife Habitat Canada Habitat Faunique Canada
Ditjen. PHKA
The Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI) Project is undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through the Canadian International Development Agency (CIDA)
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia THE BOGOR STATEMENT on Wise Use and Sustainable Peatlands Management Practices The Wise Use and Sustainable Peatlands Management Practices workshop was held in Bogor, Indonesia, on 13-14th October 2003 and was jointly organized by Wetlands International – Indonesia Programme, Wildlife Habitat Canada and the Global Environment Center and funded by Canadian International Development Assistance Agency (CIDA) through the Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia project (CCFPI). The workshop was attended by over 100 national and international participants from governmental and non-governmental organisations, research institutions and the private sector. Participants were drawn from the conservation, agricultural, forestry and plantation sectors. The major issues reviewed included national and international experience and best practices in peatland management, peatland fire prevention and control and post fire rehabilitation and water management. The workshop noted that peatland ecosystems play a significant role in flood control, water storage and supply; carbon storage/sequestration and greenhouse gas/climate regulation; biodiversity conservation; socio-economic development and livelihoods. Furthermore it noted that peatlands are fragile and vulnerable to degradation. The workshop expressed concern about the significant loss and degradation of peatland ecosystems in SE Asia and the negative impacts of this on local communities, as well as the regional and global environments. Conversion, drainage and over-exploitation of peatlands were recognised as the root causes of fires which have destroyed or degraded over two million ha of peatlands in the region in recent years, as well as leading to significant emissions of greenhouse gases and smoke. The workshop welcomed the recent adoption by the ASEAN countries of the ASEAN Peatland Management Initiative and encouraged rapid progress in developing and implementing national plans for peatland management. The meeting recognized the need to •
Develop and implement integrated land use plans for peatlands based on ecosystem and hydrological functions and using a basin management approach, while drawing on local knowledge and wisdom,
•
Focus on the fundamental importance of maintaining or restoring the natural water regime of peatlands as the basis of measures for protection, sustainable use and rehabilitation of peatlands,
•
Stop the further drainage and conversion (for agriculture, plantation, forestry and other uses) of deep peat, peat domes, undisturbed peatlands as well as other areas of conservation importance; future plantation, agriculture or development activities in peatlands should thus be focused in areas which have already been cleared or degraded,
•
Take urgent measures to protect remaining intact or important peatlands,
•
Require that all users of peatlands, including sustainable management practices,
•
Prevent peatland fires by addressing the root causes of fires such as drainage or inappropriate land use and also strengthen capacity at the local level to respond to fires,
•
Support and empower local communities to protect and sustainably use peatland resources to contribute to their livelihood and environmental security,
•
Facilitate the free and open sharing of information, experiences and lessons learned in order to support cooperative and effective peat management.
5
forestry, agriculture and plantations,
apply
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia The Workshop strongly URGED Governmental and non-governmental organizations, the private sector and communities to work together to protect, rehabilitate and sustainably manage peatland areas for current and future generations and the global environment. PROPOSED ACTIONS The Workshop further called for the following actions to be undertaken. Regional
Encourage the active implementation of the ASEAN Peatland Management Initiative,
Enhance regional information sharing on peatland extent, status and management and develop handbooks for best management practices,
National
Formulate or update national policies and strategies or action plans for conservation and wise use of peatlands,
Undertake or revise national inventories of peatlands and zone them for protection, rehabilitation and other uses,
Establish networks of pilot project sites to test and demonstrate sustainable peatland management options.
Working Group Recommendations Fire Management in Peatland Areas •
Maintaining or restoring natural water tables in peatlands is the key to fire prevention,
•
Strengthen the coordination among agencies involved in peatland fire prevention and control, including establishment of peat fire prevention units in agencies responsible for forestry and agriculture,
•
Actively involve villagers in fire prevention and fighting,
•
Adopt zero burning strategies for all commercial agriculture,
•
Improve law enforcement as well as monitoring and predicting of fire risk.
Rehabilitation of Peatlands •
Each country with degraded peatlands is encouraged to develop a programme for peatland rehabilitation,
•
Degraded peatlands should be identified and classified according to the rehabilitation options,
•
Proper guidelines or manuals should be developed based on regional experience and promoted widely,
•
Pilot projects to test techniques should be established,
•
The first measures at the site should relate to restoration of the water table (such as blocking of drains) and prevention of conditions which may lead to the lowering of the water table or initiation of fires,
•
Restoration should be undertaken with appropriate indigenous species.
6
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Agriculture in peatland areas •
Indigenous knowledge and modern methodologies, such as techniques for prevention of subsidence and over-drainage, low impact land clearing and agricultural practices should be documented and promoted in existing peatland agricultural areas,
•
Affordable and appropriate options for land clearing should be developed and provided to communities living in peatland areas,
•
Promote haze-free agriculture through incentive and disincentive measures.
Water Management in Peatland Areas •
Treat each peat dome as a hydrological unit for management and integrate the management of peatlands with the management of relevant river basins,
•
Blocking of drainage and logging canals in peatland areas is an important strategy to restore natural water levels and ecosystem values as well as to prevent fires and stop the sedimentation of adjacent waterways,
•
Control the drainage of peatlands and restore and maintain water tables both within and in buffer zones around peatlands .
Participants requested the organizers of the meeting to widely disseminate the statement and to coordinate follow-up activities.
7
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia PERNYATAAN BOGOR Mengenai Pemanfaatan Bijaksana serta Praktek-praktek Pengelolaan Lahan Gambut yang Berkelanjutan
Lokakarya mengenai Pemanfaatan Bijaksana serta Praktek-praktek Pengelolaan Lahan Gambut yang Berkelanjutan telah diadakan di Bogor, pada tanggal 13 – 14 Oktober 2003, diorganisir bersama oleh Wetlands International – Indonesia Programme, Wildlife Habitat Canada dan the Global Environment Center serta didanai oleh Canadian International Development Assistance Agency (CIDA) melalui Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI). Lokakarya tersebut dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta dari instansi Pemerintah, Organisasi LSM, Institusi Penelitian serta sektor Swasta. Mereka bergerak dibidang konservasi, pertanian, kehutanan dan perkebunan. Topiktopik utama yang dibahas dalam lokakarya tersebut meliputi pengalaman nasional dan internasional serta praktek-praktek terbaik dibidang pengelolaan lahan gambut, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi pasca kebakaran serta pengelolaan air. Lokakarya mencatat bahwa ekosistem lahan basah memainkan peranan yang signifikan dalam pengaturan penanggulangan banjur, penyimpanan dan pemasokan air, penyimpan karbon serta pengaturan iklim/gas rumah kaca.; konservasi keragaman hayati; pengembangan sosial-ekonomi dan mata pencaharian penduduk. Lebih jauh, dicatat bahwa lahan gambut bersifat rentan menuju degradasi. Lokakarya mengemukakan kekhawatirannya mengenai kehilangan dan kerusakan ekosistem lahan gambut yang signifikan di wilayah Asia Tenggara, serta pengaruh negatifnya baik terhadap masyarakat setempat maupun terhadap lingkungan regional dan global. Konversi lahan, drainase dan eksploatasi berlebih terhadap lahan gambut telah diketahui merupakan akar penyebab munculnya kebakaran yang telah menghancurkan atau merusak lebih dari dua juta hektar lahan gambut di wilayah ini selama tahun-tahun terakhir, sekaligus menjadi penyebab yang signifikan terhadap timbulnya asap serta emisi gas rumah kaca. Workshop menyambut diadopsinya ASEAN Peatland Management Initiative oleh negara-negara ASEAN baru-baru ini, dan mendukung kemajuan pesat dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana nasional untuk pengelolaan lahan gambut. Pertemuan mengetahui adanya kebutuhan untuk •
Mengembangkan dan melaksanakan rencana tata ruang terpadu untuk lahan gambut yang didasarkan kepada ekosistem dan fungsi hidrologis, serta menggunakan pendekatan pengelolaan DAS, dengan memperhatikan pengetahuan dan kebijakan setempat,
•
Menekankan keperluan dasar untuk mempertahankan atau memperbaiki rejim perairan alami dari lahan gambut sebagai landasan bagi berbagai kegiatan perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan dan rehabilitasi lahan gambut,
•
Menghentikan kegiatan drainase dan konversi (untuk keperluan pertanian, perkebunan, kehutanan dan pemanfaatan lain) lebih lanjut dari gambut-dalam, kubah gambut, lahan gambut utuh serta lahan lain yang penting untuk konservasi; ke depan, kegiatan perkebunan, pertanian atau pembangunan di lahan gambut kemudian hendaknya ditekankan di areal yang telah terbuka atau rusak,
•
Mengambil tindakan mendesak untuk melindungi lahan gambut utuh dan penting yang masih tersisa,
•
Meminta seluruh pengguna lahan gambut, termasuk kehutanan, pertanian dan perkebunan, untuk menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang berkelanjutan,
9
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia •
Mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut dengan menekankan pada akar penyebab kebakaran tersebut, seperti drainase atau tata ruang yang tidak memadai, serta juga memperkuat kapasitas di tingkat lokal dalam menangani kebakaran,
•
Mendukung dan memberdayakan masyarakat setempat untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya lahan gambut secara berkelanjutan untuk memberikan sumbangan bagi mata pencaharian mereka sekaligus untuk keamanan lingkungan,
•
Memfasilitasi pertukaran secara terbuka dan bebas dibidang informasi, pengalaman serta pembelajaran untuk mendukung pengelolaan gambut secara gotong royong dan efektif.
Lokakarya sangat MENDESAK agar Pemerintah dan organisasi non-pemerintah, sektor swasta serta masyarakat untuk bekerja bersama dalam melindungi, merehabilitasi dan secara berkelanjutan mengelola areal lahan gambut untuk generasi kini dan mendatang serta lingkungan global. AKSI-AKSI YANG DIRENCANAKAN Lokakarya lebih lanjut menghimbau aksi-aksi berikut untuk dilaksanakan Regional
Mendorong pelaksanaan aktif dari ASEAN Peatland Management Initiative.
Memacu pertukaran informasi regional mengenai luasan, status dan pengelolaan lahan gambut, dan mengembangkan buku panduan untuk praktek-praktek pengelolaan terbaik.
Nasional
Merumuskan atau memperbaharui kebijakan-kebijakan, strategi atau rencana-rencana nasional untuk konservasi dan pemanfaatan bijaksana dari lahan gambut,
Melakukan atau merevisi inventarisasi lahan gambut nasional dan melakukan pemintakatan (zonasi) untuk keperluan perlindungan, rehabilitasi dan pemanfaatan lain,
Membentuk jaringan kerja situs-situs lokasi proyek untuk membuat percobaan pilihan-pilihan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.
Rekomendasi Kelompok Kerja Pengelolaan Kebakaran di Areal Lahan Gambut •
Kelola atau restorasi muka air alami di lahan gambut sebagai kunci untuk pencegahan kebakaran,
•
Perkuat koordinasi diantara berbagai institusi yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lahan gambut, termasuk pembentukan unit-unit pencegahan kebakaran gambut pada institusi-institusi yangbbertanggung jawab untuk kegiatan kehutanan dan pertanian,
•
Libatkan secara aktif masyarakat desa dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
•
Adopsi strategi tidak membakar (zero burning) untuk semua kegiatan pertanian komersial,
•
Tingkatkan penegakan hukum serta pemantauan dan prakiraan resiko kebakaran.
Rehabilitasi Lahan Gambut •
Setiap negara yang memiliki lahan gambut rusak didorong untuk mengembangkan program rehabilitasi lahan gambut,
10
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia •
Lahan gambut rusak harus diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan pilihan-pilihan rehabilitasi,
•
Petunjuk atau arahan yang memadai harus dikembangkan berdasarkan pengalaman regional dan dikenalkan secara luas,
•
Proyek-proyek percontohan untuk mencoba berbagai teknik harus dibentuk,
•
Kegiatan pertama yang dilakukan di lokasi harus terkait dengan restorasi muka air (seperti melalui penabatan/blocking aliran genangan) dan pencegahan kondisi yang akan menimbulkan penurunan muka air atau pemicu kebakaran,
•
Restorasi harus dilakukan dengan jenis-jenis setempat (indigenous) yang sesuai.
Pertanian di Lahan Gambut •
Pengetahuan masyarakat setempat dan metodologi modern, seperti teknik-teknik pencegahan pengamblasan (subsidence) dan pengeringan berlebih, pembukaan lahan yang kurang menimbulkan masalah dan praktek-praktek pertanian; harus didokumentasikan dan dikenalkan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian di lahan gambut,
•
Pilihan-pilihan untuk pembukaan lahan yang memadai dan tergapai harus dikembangkan dan disediakan untuk masyarakat yang hidup di areal lahan gambut,
•
Kenalkan pertanian bebas asap melalui kegiatan-kegiatan pemberian insentif dan dis-insentif.
Pengelolaan Air di Areal Lahan Gambut •
Perlakukan setiap kubah gambut sebagai suatu unit hidrologis pengelolaan dan padukan pengelolaan lahan gambut dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai terkait,
•
Penabatan (blocking) saluran-saluran pengeringan atau jalan keluar kayu di areal lahan gambut merupakan strategi penting untuk merestorasi tingkat muka air alami dan nilai-nilai ekosistem, sekaligus untuk mencegah kebakaran dan menghentikan sedimentasi jalan air di dekatnya
•
Atur pengeringan di lahan gambut dan perbaiki serta pertahankan muka air baik di dalam maupun di mintakat penyangga sekitar lahan gambut.
Peserta meminta panitia pertemuan untuk secara luas menyebarkan penyataan ini dan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tindak lanjutnya.
11
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia SEMINAR & WORKSHOP ON WISE USE AND SUSTAINABLE PEATLANDS MANAGEMENT PRACTICES WORKSHOP PROGRAMME 13th to 14th October 2003
Day 1- 13th October 2003 Monday Time 08.00 –09.00
Event REGISTRATION
09.00– 09.40
MC Report from OC + information on workshop agenda Opening remarks (CIDA Jakarta) Opening (Wetlands International – IP) Session I – Plenary Session Chair Person : Faizal Parish (GEC) 09.45 – 10.05 Peatlands Management and International Markets. D. Murdiyarso (CIFOR) and I Nyoman N. Suryadiputra (WI-IP) 10.05 – 10.25 Best Management Practice on Indonesian Peatlands BMP Team – Climate Change, Forest and Peatlands in Indonesia (CCFPI) 10.25 – 10.45 Peatlands Distribution and Current Status in Indonesia (Sumatera and Kalimantan) Wahyunto (Puslitbangtanak-Bogor). 10.45 – 11.05 Q&A 11.05 – 11.20 Tea Break 11.20 – 11.40 Forest and Land Fire Management in Peatland Areas Dr. Bambang Hero Sahardjo, Head of Forest Fire Laboratory- Department of Forest Management, Faculty of Forestry, Bogor Agricultural University (IPB-Bogor). 11.40 – 12.00 Development and Application of Fire Danger Rating in Tropical Peatlands Dr Mike Braddy (FDRS Project) 12.00 – 12.20 Agriculture in peatswamp/land soil areas. Dr. Subagjo (Puslitbangtanak) 12.20 – 12.40 Water Management in Peatlands Areas (lesson learnt from Indonesia). By Dr Nana Mulyana 12.40 – 13.00 Q & A 13.00 – 14.00
Lunch & Pray
SESSION II – PLENARY SESSION Chairperson : Lailan Syaufina (IPB) 14.00 – 14.20 Sustainable Fibre Plantation on Peat Soil. By Mark Werren and Rolland Offrel (APRIL) 14.20 – 14.40 Forest Management and Rehabilitation of degraded peatlands areas in Indonesia from researches perspectives. By Dr Istomo, Forest Ecology Laboratory, IPB) 14.40 – 15.00 International Scenarios and Experiences in Peatlands Management. By Faizal Parish (GEC-Malaysia) 15.00 – 15.20 Q & A 15.20 – 15.35 Tea Break
13
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia 15.35 – 15.55 Fire Management and Strategies in Peatlands. Dr. Dicky Simorangkir, Brett Shields and Dr. Peter Moore 15.55 – 16.15 Global Warming Effect of Converting Peat Swamp Forest to Agricultural Fields in Kalimantan Abdul Hadi, Kazuyuki Inubushi, Yuichiro Furukawa and Haruo Tsuruta 16.15 – 16.35 Asean Peatland Management Initiative : The Mechanism. Chew Tong Yiew. GEC-Malaysia CONFIRMED 16.35 – 16.55 Q & A 16.55 – 17.00 Agenda for second day Workshop (Organising Committee) Day 2 : Parallel Session Session II A Forest and Land Fire Management in Peatland Areas
Session II B Session II C Session II D Rehabilitation in the ex- Agriculture in peatswamp/ Water Management in burnt Peatswamp Forest land soil areas Peatland Areas Area
Chairman : Dr Bambang Hero Saharjo
Chairman: Dr Istomo
Chairman : Dr Subagjo
Chairman : Achmadi Partowijoto
Raporteur : Wahyu C. Adinugroho 09.00 – 09.30 Concept manual on forest 1 and land fire management in peatland areas.
Raporteur : Iwan Tri Cahyo Wibisono Silviculture manual for rehabilitation of exburnt and abandoned peatland areas.
Raporteur : Lili Muslihat Concept manual on Environmentally Friendly Agricultural Activities in Peatland Areas.
Raporteur : Roh Santoso Concept manual on Water Management in Peatland Areas (special topic on Canal Blocking concepts).
Wahyu C. Adinugroho (CCFPI Consultant). 09.30 – 09.55 Strategy on the 2 environmental-friendly use of peatlands
Iwan TriCahyo Wibisono (CCFPI Consultant). Rehabilitation on the exburnt peatswamp areas in Berbak National Park, Jambi.
Lili Muslihat (CCFPI Consultant). Agriculture Practices in South-Kalimantan Peatlands area.
Roh Santoso (CCFPI Consultant). Studi Pemanfaatan Gambut asal Bengkulu, Sumatra: Tinjauan terhadap dampak drainase dan pemupukan
Hari Subagyo (PT PDIW) & Indra Arinal (CCFPI), Jambi Lessons learnt from PT DHL in Developing Industrial Timber Plantation (HTI) on peatlands Area.
Sarwani (Balitra, Banjarbaru)
I.P. Handayani (Universitas Bengkulu).
Global Warming Effect of Converting Peat Swamp Forest to Agricultural Fields in Kalimantan.
Canal Blocking in Sungai Puning and in Ex-Megarice Project Central Kalimantan
Abdul Hadi, Kazuyuki Inubushi, Yuichiro Furukawa and Haruo Tsuruta.
Alue Dohong, Nyoman Suryadiputra & Roh Santoso (CCFPI).
Dedik Budianta (UNSRI)
09.55 – 10.20 The Establishment and 3 Empowerment of Community Based Forest Fire Brigade. Khairul Saleh (Yayasan PINSE)
Hamri Rosera Director of Production of PT DHL, Jambi
10.20 – 10.50 Q&A 10.50 – 11.10 Tea Break
14
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia 11.10 – 11.35 Lessons learnt and matters 4 need to be considered to handle peatland fire (case study from central Kalimantan and Sumatera)
Pengelolaan lahan dan ekosistem hutan rawa gambut: contoh kasus dari Kalimantan Barat
Alue Dohong & Indra Arinal Gusti Z. Anshari (Yayasan Konservasi (CCFPI). Borneo)
Mengelola lahan gambut Canal blocking by untuk pertanian bersama farmers in Lebung pengungsi di Pontianak. Jangkar Village, South Sumatra Sara A. Calvert (Catholic Relief Services Indonesia – Pontianak).
Deddy Permana (Yayasan WBH, South Sumatra) Water quality on the canal of ex-PLG, Central Kalimantan
11.35 – 12.00 Controled Burning 5 Techniques in Peatland Areas
Agriculture in Peatland Rehabilitation in exburnt PeatswampAreas Areas. in ex-MRP, Central Kalimantan
Dr. Lailan Syaufina (Faculty of Forestry , IPB) 12.00 – 12.30 Q & A
Herwint Simbolon (Puslit Biologi – LIPI) Q&A
Muhammad Noor (Balitra, Banjarbaru) Q&A
Kembarawati (CCFPI Consultant) Q&A
Session III A Forest and Land Fire Management in Peatland Areas
Session III B Rehabilitation in the exburnt Peatswamp Forest Area
Session III C Agriculture in peatswamp/land soil areas
Session III D Water Management in Peatland Areas
Chairman : Dr Suyanto
Chairman : Hamr i- PT DHL
Chairman : Dr Budi Mulyono
Chairman : Nyoman Suryadiputra
Raporteur : Iwan Tri Cahyo The impact of subsidence into the peat characteristics
Raporteur : Lili Muslihat Participatory Technology Development on Peatland Sustainable Agriculture
Raporteur : Roh Santoso Berbak National Park Protection Through the Management of Air Hitam Laut Catchment Area.
Ujang Suparman (CARE Kalteng)
Dipa Rais UNJA
Vegetables and horticulture farming on peatland areas.
Water conservation in Merang Peatlands Area, South Sumatera.
Dedy Wahyu Murtianto, Maslian Ahmad Yani and Basuki (Yayasan PINSE, Jambi) Sumawinata (IPB)
Suryanto (BSP, South Sumatera)
12.30 – 13.30 Lunch & Pray
Raporteur : Wahyu 13.30 – 13.55 Reduce Haze by converting 6 fuel materials (shrubs, grasses, twigs etc) into charcoal brickets and organic fertilizer.
Dr Bambang Hero Saharjo Teguh Nugroho and (Faculty of Forestry, IPB) Dr. Budi Mulyanto (Soil Department, IPB) New approaches in 13.55 – 14.20 Impact of Government tropical peatlands’ bulk 7 policies and its possible density determination connection to forest and land fire. Rivani Noor (Walhi Jambi)
14.20 – 14.45 8
Agriculture Practices in Kalampangan Peatland Areas in Central Kalimantan Suyandi (Kalampangan Farmer, Central Kalimantan)
14.45 – 15.15 Q & A 15.15 – 15.30 Tea Break
15
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia 15.30 – 15.45 Information dissemination on BMP and Peat Portal Operation David Lee (Global Environment Centre, Malaysia) 15.45 – 16.30 Group Report 16.30 – 17.00 Q & A 17.00 Closing
Posters 1. Development and Management Of Maludam National Park, Sarawak, Malaysia Malcom Demies & Mohd. Shahbudin Sabki (Sarawak Forest Department, Kuching Sarawak, Malaysia
[email protected] 2. Sustainable Management of Peat Swamp Forest of Sarawak with Special Reference to Ramin (Gonystylus bancanus) Malcom Demies & Francis Chai (Sarawak Forest Department, Kuching Sarawak, Malaysia
[email protected] &
[email protected] 3. Fire Danger Rating System (Mike Brady)
16
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia WORKSHOP ON WISE USE AND SUSTAINABLE PEATLANDS MANAGEMENT PRACTICES Hotel Pangrango, Bogor 13-14 OKTOBER 2003 LIST OF PARTICIPANTS Angella Keller-Herzog CIDA World Trade Centre Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29
Abdul Hadi Universitas lampung Jl. Sumantri Brojonegoro Bandar lampung 35145 HP. 0812 5006982 Email.
[email protected]
Jakarta 12920 Telp. (021) 25507800 Fax. (021) 25507813 HP. 0811 981391 Email.
[email protected]
Adelina Kamal Asean Secretariat Jl. Sisingamaraja No. 70A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7243340 Fax. (021) 7398234 Email.
[email protected]
Arie Mirjaya International Ogranization For Migration (IOM) Akcaya III Jl. Dr. Ismail Idris No. 9 Pontianak 78121 Kalimantan Barat Telp. (0561) 765720 Fax. (0561) 735096 Email.
[email protected]
Ir. Achmadi Partowijoto, Cert. AE Persatuan Insinyur Indonesia Jl. Padjajaran Indah No. 9 Bogor Telp/Fax. (0251) 323018 HP. 0811119701 Email.
[email protected]
A.R. Muda Sagala Program Konervasi Mawas Jl. Yos Sudarso No. 1A Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah Telp/Fax. (0536) 20998 HP. 0811 529591 Email.
[email protected]
Achmad Sain Puslitbangtanak Jl. Ir. H. Juanda No. 32 Bogor
A.Taufik Dinas Kehutanan Sumsel Sumatera Selatan
Alue Dohong Kalimantan Site – CCFPI Wetlands International Jl. Ahmad Yani No. 53 Bogor Telp. (0251) 312189 Fax. (0251) 325755 HP. 0812 5072406 Email.
[email protected]
Aris Munandar Bappeda Sumsel Palembang 30139 Telp. (0711) 356118 Fax. (0711) 356118
Andreas Wisnu Kuncoro Lembaga Gemawan Divisi Kemanusiaan Jl. Pulau Wei 153 Pontianak - Kalbar Telp/Fax. (0561) 734341 HP. 0815 2234535 Email.
[email protected]
Basman Proram Konservasi Mawas Jl. Yos Sudarso No. 1A Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah Telp. (0536) 20998 Email.
[email protected]
381
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Dedy Permana Wahana Bumi Hijau Komplek Mutiara Indah I blok A No. 8 Inderalaya, OKI 30660 Palembang Telp. (0536) 581377 Email.
[email protected]
Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr.0 Fakultas Kehutanan – IPB Kampus Darmaga IPB PO Box 168 Bogor 16001 Telp. (0251) 421929 Fax. (0251) 621256 HP. 08161948064 Email.
[email protected] Brad Sanders Riau Andalan Pulp dan Paper Sektor Pelawan, Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Pekan Baru - Riau PO BOX 1080 HP. 0812 7582043 Email.
[email protected]
Dr. Ir. Dedik Budianta, MS Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Jl. Indralaya, 30662 Sumatera Selatan Telp. (0711) 580460 Fax. (0711) 580276 HP. 0812 7859781 Email.
[email protected]
Dr. Budi Mulyono Jurusan tanah - Fakultas Pertanian IPB Kampus Dramaga Bogor
Dipa Rais Universitas Jambi Jl. H.A. Manat, Kampus Telanaipura Jambi HP. 0812 7499890 Dr. Dicky Simorangkir Tropenbos International Jl. Jend. Sudirman Balikpapan Permai Blok F2 No. 31 Rt. 16/04 P.O. Box 494 Balikpapan 76100 Telp. (524) 820503 Fax. (542) 735773 HP. 0811 530560 Email.
[email protected]
Cahyo Wibowo Fakultas Kehutanan IPB Kampus Darmaga IPB Bogor Canesio Munoz Riau Andalan Pulp dan Paper P.O. Box 1080 Pekan Baru Telp. (021) 21330134 HP. 0811 756939 Email.
[email protected]
Ir. Djoko Prasetyonohadi Hatfindo Jl. Bango 2-4 Tanah Sareal Bogor 16161 Telp. 0251 324487 Fax. 0251 340414
Dadang Rahadian Subasli, S.Si Balitbang Zoologi – Puslitbang Biologi LIPI Widyasatwaloka Jl. Raya Bogor Km 46 Cibinong 16911 Telp. (021) 8765056-64 Fax. (021) 8765068 Email.
[email protected]
Drasospolino WWF Kalteng Jl. Agung No. 15 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 HP. 0811 522071 Email.
[email protected]
David Lee Global Environment Centre (GEC) 2nd Floor, Wisma Hing, No. 78 Jalan SS2/72 47300 Petaling Jaya Selangor, Malaysa Telp. 60 3 7957 2007 Fax. 60 3 7957 7003 Email.
[email protected]
Edy Nasriadi Sambas Herbarium Bogoriense, PuslitBiologi – LIPI Jl. Ir. Juanda No. 22 Bogor 16122 Telp. (0251) 322035 Fax. (0251) 336538 HP. 0812 1300351 Email.
[email protected]
382
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Hidayati Coreetha Rirys Asean Secretariat Jl. Sisingamaraja No. 70A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7243340 Fax. (021) 7398234 HP. 0816 892331 Email.
[email protected]
Eka Andriani Lembaga Gemawan Divisi Kemanusiaan Jl. Pulau Wei 153 Pontianak - Kalbar Telp/Fax. (0561) 734341 Email.
[email protected] Eris Achyat South Sumatra Forest Fire Management Project Jl. Jend. Sudirman No. 28-37 KM 3,5 Palembang 30129 Telp. (0711) 353186 Fax. (0711) 377821 Email.
[email protected]
Dr. Ir. Iin P. Handayani, M.Sc Universitas Bengkulu Jl. Pepaya II/139 Panorama Bengkulu 38226 Telp. (0736) 341476 Fax. (0736) 21290 Email.
[email protected]
Guntur PT. Riau Andalan Pulp and Paper P.O. Box 1080 Pekan Baru Telp. (0761) 491837 Faz. (0761) 95305/304 HP. 0811 762016 Email.
[email protected]
Indra Arinal Sumatra Site – CCFPI Wetlands International Jl. Samsoe Bahri No. 28 Rt. 24/8 Kel. Payolebar Kec. Jelutung Jambi 36135 HP. 0819 2547083 Email.
[email protected]
Gusti Z. Anshari Yayasan Konservasi Borneo Jl. Paris 2 Perumahan Balimas 2 No 5B Pontianak 78124 Kalimantan Barat Email.
[email protected]
I Nyoman Suryadiputra Project Facilitator – CCFPI Wetlands International Jl. Ahmad Yani No. 53 Bogor Telp. (0251) 312189 Fax. (0251) 325755 HP. 0816 950113 Email.
[email protected]
Hamri Rosera PT. Dyera Hutan Lestari Jl. Raden Pamuk No. 14 Jambi 36141 Telp. (0741) 50683 Fax. (0741) 31620
Iwan Tri Cahyo Wibisono CCFPI – Consultant Jl. Samsoe Bahri No. 28 Rt. 24/8 Kel. Payolebar Kec. Jelutung Jambi 36135 Telp/fax. (0741) 64445 HP. 0819 2549507 Email.
[email protected]
Harijal Jalili Yayasan Tropika Jl. Gunung Agung No. 2B Pekan Baru 28142 Telp. (0761) 45530 HP. 0812 7603003 Happy Widiastuti Balai Penelitian BioTeknologi Perkebunan Jl. Taman Kencana No. 1 Bogor Telp. (0251) 324048 Email.
[email protected]
Jill Heyde Wildlife Habitat Canada 200-7 ave.N., Hinton Ave., Ottawa Ontario K1Y4P1 Canada Julia Kalmirah KEHATI Patra Jasa Lt. 1 Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Telp. (021) 5228031 Fax. (021) 5228033 HP. 0818 861255
Herwint Simbolon Herbarium Bogoriense – LIPI Jl. Ir. H. Juanda No. 22 Bogor Telp. (0251) 322035/Fax. (0251) 336538 Email.
[email protected]
383
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Maslian PINSE Jl. Oerip Sumoharjo Lorong Jaya Rt. 16/30 Jambi Telp./Fax. (0741) 63166 HP. 0812 7880043
Kembarawati Jl. Teuku Umar No. 45 Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah Khairul Saleh PINSE Jl. Oerip Sumoharjo Lorong Jaya Rt. 16/30 Jambi Telp./Fax. (0761) 63166 HP. 0819 2547875
Mark Werren Riau Andalan Pulp and Paper Sektor Pelawan, Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Pekan Baru - Riau PO BOX 1080
Dr. Lailan Syaufina Fakultas Kehutanan IPB Kampus Darmaga Bogor (0251) 421929 (0251) 621256 HP. 0813 11088233 Email.
[email protected]
Mike Brady Canadian Forest Service Jl. MH. Thamrin No. 8 Gedung BPPT Lt. I Gd. I Jakarta Pusat 10340 Telp. (021) 31901424 Moch. Waladi Isnan Kasubdit Lahan Basah Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan Gedung Manggala Wanabahkti No. 10 Gatot Subroto Jakarta HP. 0813 11216525
Labueni Siboro Account Officer – CCFPI Wetlands International Jl. A.hmad Yani No. 53 Bogor Telp. (0251) 312189 Fax. (0251) 325755 HP. 0812 8844887 Email.
[email protected]
Muhammad Ilman Wetlands International Jl. Ahmad Yani No. 53 Telp. (0251) 312189 Fax. (0251) 325755 HP. 0811 167027 Email.
[email protected]
Lilis Herlisah Secretary – CCFPI Wetlands International Jl. A.hmad Yani No. 53 Bogor Telp. (0251) 312189 Fax. (0251) 325755 HP. 0812 9051245 Email.
[email protected]
Muhammad T. Wilson Asean Secretariat Jl. Sisingamaraja No. 70A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7243340 Fax. (021) 7398234 Email.
[email protected]
Lili Muslihat CCFPI – Counsultant Jl. A.hmad Yani No. 53 Bogor Telp. (0251) 312189 Fax. (0251) 325755 HP. 0813 10395621
[email protected]
Dr. Muhrizal Sarwani Balitra Jl. Kebun Karet, Laktobat Banjarbaru 70712 Telp. (0511) 772534 Fax. (0511) 773034 HP. 0812 5175145 Email.
[email protected]
Malcolm Demies Forestry – Depart. Serawak Malaysia
[email protected]
384
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Roh Santoso Budi Waspodo CCFPI – Counsultant Jl. A.hmad Yani No. 53 Bogor Telp. (0251) 312189 Fax. (0251) 325755 HP. 0813 10796642 Email.
[email protected]
Mustafril Jurusan Tehnik Pertanian Fak. Pertanian – Univ. Syah Kuala Darusalam – Banda Aceh Telp. (0651) 51977 Fax. (0651) 51097 HP. 0812 1997113 Email.
[email protected]
Rolland Offrel Riau Andalan Pulp and Paper Sektor Pelawan, Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Pekan Baru - Riau PO BOX 1080 Email.
[email protected]
Nana Mulyana Fahutan – IPB Kampus Darmaga IPB Bogor Telp. (0251) 622031 HP. 0811117549 Email.
[email protected]
Roslan Arifin Planning & Management, Selangor, Malaysa
Nurul Winarni Wildlife Convention Society (WCS) Jl. Pangrango No. 8 Bogor Telp. (0251) 321527 Email.
[email protected]
Sara A. Calvert Catholic Relief Service Jl Parit Haji Husin II Kompleks Alex Griya I Blok D No. 18 Pontianak 78124 Kalimantan Barat Telp. (0561) 711150-713212 Fax. (0561) 711150 Email.
[email protected]
Reginawanti Hindersah Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur Bandung HP. 0811 221834 Email. regina@pasca_unpad.ac.id
Tanit Nuyim Royal Forestry, Thailand
Rivani Noor WALHI Jambi Jl. Urip Sumoharjo, Dahli No. 32 Telanaipura Jambi Telp/Fax. (0741) 61715 Email.
[email protected]
T.Y. Chee Global Environment Centre (GEC) 2nd Floor, Wisma Hing, No. 78 Jalan SS2/72 47300 Petaling Jaya Selangor, Malaysa Telp. 60 3 7957 2007 Fax. 60 3 7957 7003 Email.
[email protected]
Riena Prasiddha Asean Secretariat Jl. Sisingamaraja No. 70A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7243340 Fax. (021) 7398234 HP. 0811 966299 Email.
[email protected]
Teguh Nugroho Faperta – IPB Kampus Darmaga IPB Bogor Upik Rosalina Fahutan - IPB KampusDarmaga IPB Bogor Telp. (0251) 629012 HP. 0811119091 Email.
[email protected]
Ir. Robinson Harahap Herbarium Bogoriense, PuslitBiologi - LIPI Jl. Ir. Juanda No. 22 Bogor 16122 Telp. (0251) 322035
385
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Wahyu Catur Adi nugroho CCFPI – Consultant Wetlands International - IP Jl. A.hmad Yani No. 53 Bogor Telp. (0251) 312189 Fax. (0251) 325755 HP. 0813 10320380 Email.
[email protected]
Prianto Wibowo Berbak Sembilang Project Jl. Sumpah Pemuda Blok K-3 Kel. Lorok Pakjo Palembang 30137 Telp/Fax .(0711) 350786 HP. 0812 9272763 Email.
[email protected] Dr. Subagyo Puslitbangtanak Jl. Ir. H. Juanda No. 98 Bogor Telp. (0251) 314126 Fax. (0251) 303095
Vidya Fitrian Publication Officer – CCFPI Wetlands International Jl. A.hmad Yani No. 53 Bogor Telp. (0251) 312189 Fax. (0251) 325755 HP. 0812 8844890 Email.
[email protected]
Suyandi Jl. Teuku Umar No. 45 Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah
Vinca Safrani Asean Secretariat Jl. Sisingamaraja No. 70A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7243340 Fax. (021) 7398234 Email.
[email protected]
Dr. Suyanto ICRAF Jl. CIFOR – Sindangbarang Bogor Telp. (0251) 625415 Fax. (0251) 625416 Suryanto Adi W. Berbak Sembilang Project Jl. Sumpah Pemuda Blok K-3 Kel. Lorok Pakjo Palembang 30137 Telp/Fax .(0711) 350786 HP. 0812 7323584 Email.
[email protected]
Yayat Ruchiat CIFOR Jl. Cifor Situ Gede Sindang Barang Bogor Telp. 0251 622622 Fax. 622070 HP. 08129318756 Email.
[email protected]
Ujang Suparman CARE International – Kalteng Jl. Pattimura No 15 Palangka Raya 73111 Telp. (0536) 23244 Fax : (0536) 25040 HP. 0811520902
[email protected] et.id
Yus Rusila Noor Project Coordinator CCFPI Wetlands International – IP Jl. Ahmad Yani No. 53 Bogor Telp. (0251) 312189 Fax. (0251) 325755 Email.
[email protected]
Dr. Wahyunto Puslitbangtanak Jl. Ir. H. Juanda No. 98 Bogor Telp. (0251) 323012 Fax. (0251) 311256 HP. 08128937934
386
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Recognizing Environmental Services of Peatlands and Their Relevance to International Markets
Daniel Murdiyarso Center for International Forestry Research
I Nyoman Suryadiputra Wetlands International - Indonesia Program
Outline
Issues and Challenges Environmental Services
Biodiversity conservation Water/hydrological functions Carbon storage
Markets and rewarding mechanisms
Local National International
17
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
1. Issues and Challenges
Tebal
Peat dome and accumulation of organic matters
Sungai
Sungai
Tanah Organik > 6m
< 1m
<
Tanah Mineral Jarak
Kepres No 32/1990; UU Tata Ruang No 21/1992: tentang pengelolaan kawasan lindung: Gambut di atas 3 meter dilindungi Kebijakan DepTan : Gambut Dangkal (0.5-1m) – Sedang (1-2 m) Berpotensi untuk Pertanian
18
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Peatlands area Southeast Asia 1992: 35-40 mill ha (Immirzi and Maltby, 1992). 2002: 25-30 million ha (estimate) Indonesia 1987: 20 million ha (Silvius et al, 1987). 70% of peatland area in Southeast Asia 50% of the world’s tropical peatlands 2002: 17 million ha
Peatland conversions
19
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Peatlands and global climate
The German Advisory Council on Global Change (GACGC) indicates that peatlands in the tropics are estimated to store 1700-2880 t C/ha while peatlands in boreal/temperate regions store 1314-1315 t/c/ha Forest fires in Indonesia during 1997 and 1998 is estimated to have released more than 750 million tones of CO2 (over 50% was as a result of combustion of peat). The drainage or degradation of peatlands releases large amounts of GHGs in the range of 2-20 tC/ha/yr and in certain circumstances up to 100tC/ha/yr. (Maltby and Immirzy 1993; GACGC,1998).
2. Environmental Services
a. Biodiversity conservation
20
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Biodiversity values Sebangau area (600,000 ha) Diantara S.Sebangau & S. Katingan Kab. Katingan, Pulang Pisau & Kota Palangkaraya 166 spesies flora, 6 sub tipe hutan: riverine, mixed, transition, low pole, tall interior forest (Antara lain: Belangeran (Shorea belangeran), Ramin (Gonystlus bancanus), Mentangur (Callophyllum sclerophyllum).). 116 spesies burung (Bangau rawa, Bangau tong-tong, Enggang, Julang, Elang). 35 spesies mamalia (Antara lain: bekantan, owa, kelasi, beruk, beruang madu, orangutan) (CIMTROP 2002)
Biodiversity values (contd.) Biodiversity Sumatra: > 300 tree species: including ramin (Gonystylus bancanus), jelutung (Dyera costulata), meranti (Shorea spp.) Endangered wildlife: Malaysian blue flycatcher (Cyornis turcosa), Sumatran tiger (Panthera tigris sumatranus), tapir (Tapirus indicus), Asian elephant (Elephas maximus sumatrensis), lesser one-horned rhino (Rhinoceros sondaicus), orang utan (Pongo pygmaeus) and hundreds of Bird species: including hornbills and cassowaries. Kalimantan: aquarium fishes (S. Puning river - 52 species, Perian: 98 species) Thailand: some 470 species were identified in the Narathiwat peat swamp forest (Urapeepatanapong, 1996)
21
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Water/Hydrology (S. Puning tributary)
• • • •
flood control flow regulation water supply and prevention of saline water
Carbon and climate change
Cara paling mudah membersihkan lahan Menghasilkan abu yang untuk sementara meningkatkan kesuburan tanah Mengendalikan hama dan penyakit tanaman Biomassa tidak memiliki nilai ekonomi selain menjadi kayu bakar Pajak dan retribusi atas kayu rakyat merupakan disincentive Lemahnya penegakan hukum
22
Forest fires in 1997/98 in Indonesia burnt or partially degraded more than 1.45 million ha of peatlands (ADB)
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Pendekatan dalam pembangunan di lahan gambut Pendekatan dengan kehati-hatian (precautionary approach) Dimulai dengan skala kecil sebelum dikembangkan secara besar-besaran Pendekatan ekosistem (ecosystem approach) Memperhatikan kondisi seluruh ekosistem dan DAS Pendekatan terpadu (integrated approach) Melibatkan berbagai sektor dan stakeholder Pendekatan pengelolaan lahan (land-use allocation approach) Kegiatan HTI, HPH di lahan gambut harus memperhatikan fungsi hidrologi, keanekaragaman hayati, cadangan karbon
JENIS PROYEK CDM •
Reforestasi: Proyek penanaman pohon pada kawasan hutan yang sejak awal tahun 1990 kawasan tersebut sudah tidak memenuhi kriteria hutan (e.g. Agf, HTI, Rehabilitasi, HKM) •
CDM - Hanya dana tambahan
LAHAN APA YANG BISA UNTUK
•
Skala kecil Harga rendah (US$ 10-30/tC) Biaya transaksi tinggi (ratusan ribu dolar AS) Pajak untuk dana adaptasi 2% Bukan solusi masalah kehutanan
23
Lahan hutan yang sudah bukan hutan sejak awal tahun 1990 Apa itu lahan yang bukan hutan: lahan yang luasnya kurang dari 0.05-1.00 ha yang ditumbuhi oleh pohon/tanaman yang penutupan tajuknya kurang dari 10%-30% dan tingginya tidak akan melebihi 2-5 m.
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Peatlands area (ha) and its carbon contents (million tons) in Sumatera (1990 – 2002)* Year
1990 2002
Year
Peaty soil (ha), < 0.5m
644.646
Peatlands area in Sumatera (ha) Deep 2–4m
Shallow 0.5-1.0m
Medium 1–2m
156.321
3.058.468 1.121.925
2.222.944
6.559.657
7.204.302
778.233
1.561.421
1.027.874
4.122.888
7.204.302
755.360
Very deep >4m
Grand Total Total
3.081.413
Peaty soil (mill ton C)
Carbon Contents in Sumatera Peatlands (million ton)
Shallow
Medium
Deep
Very deep
Total
1990
-
171,51
4.672,25
3.522,10
13.917,33
22.283,19
2002
203,29
854,33
3.184,73
3.884,29
10.686,73
18.813,37
C-loss in 12 years (million t)
-3.469,82 = - 3,5 Gt
Source: CCFPI – WI-IP & WHC, 2003
Markets and Rewarding Mechanisms
24
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Canal blocking at Sungai Puning Area, Central Kalimantan, (CCFPI WI-IP WHC 9 Sep 2003)
Local livelihoods
Blackwater fish
Ramin
25
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Economic values of peatswamp forest in Perian No .
Jenis Hasil Hutan
Volume Produksi
1
Kayu bangunan
2.843,30 m
2
Kayu bakar
439.799 ikat
Manfaat Ekonomi Per Tahun (Rp)
Kontribusi Terhadap Manfaat Total (%)
3
852.991.200
10,49
1.011.538.648
12,45
3
Kayu
754 btg
565.740
0,007
4
Sirap
51.534 pak
386.507.430
4,76
5
Bambu
14.569 btg
4.370.669
0,05
6
Rotan
164.273 btg
62.423.719
0,77
7
Damar
222,91 kg
144.893
0,002
8
Tumbuhan obat
10.345 btg/jenis
14.896.829
0,18
9
Rusa
168 ekor
82.484.465
1,02
10
Babi
71 ekor
5.313.600
0,07
11
Trenggiling
1 ekor
37.786
0,00
12
Burung Tiung
1 ekor
94.464
0,001
13
41 ekor
614.016
0,008
14
Burung Murai Batu Burung Telisak
1 ekor
2.390
0,00
15
Burung Punai
301 ekor
452.049
0,006
16
Ikan
2.852.851,56 kg
5.705.703.120
70,20
8.128.141.017
100
Jumlah
Sumber: WI-IP, 2000
Proyek CDM (Clean Development
Penurunan Emisi Non-Annex I melalui penjualan CER
Emisi Annex I Perdagangan
Emisi Non-Annex I Penurunan Emisi Annex I melalui pembelian CER
Proses: Jual-beli CER (Certified Emission Reduction)
26
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Perolehan C untuk Menghitung CER AB = Baseline AC = Additionality AD = Leakage
abcd = perolehan abef = kehilangan abcd-abef = perolehan neto
C
Cadangan C
c
d b
a A f
e t1
Waktu
t2
Non-Kyoto Markets
Climate Protection (UNFCCC) Biodiversity conservation (CBD) Land Conservation (CCD)
27
B D
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Marrakesh Accord
Reforestation (<1990 unforested) Afforestation (50 yrs ago unforested) Capped at 1% of the assigned amount First commitment period (20082012)
Oversupply - lowered market price
Developed country demand
Supply without sinks
Price ($/tC)
Supply with sinks included Lowered price
Quantity (juta tC)
28
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Emerging Markets BCF -
LULUCF sector (Kyoto compliance) Second window (non-Kyoto compliance) Biodiversity and Land Conservation Agroforestry, shade coffee, grassland rehabilitation US$ 11-22/tC
Adjusting project documents Forest carbon Project Design
Redesign
Comply with Kyoto Rules ?
No
Redesign
No
Yes
Strong biodiversity cons & comm dev.
Yes
Redesign
Adptation project? No
Yes
CDM Market
Philanthropic sources
2nd window of BioCarbon
29
Adaptation Fund (GEF) No C-credit
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
CONCEPT OF EXPLOITING PEAT-SWAMP POOLS (Beje) AND DITCHES (Parit) AS PARTICIPATIVE FUEL/FIRE BREAK IN FOREST AND PEAT LANDS Wahyu Catur A. Consultant - CCFPI
Dry Area Forest and Land fire :
Wet Area ( Forest / Peat land) (0,73 million hectare concentration in area ex-PLG have been burnt at 1997, the burning of core zone TNB about 12000 hectare in the year 1998, more or less 100 hectare of area of puning river and 150 hectare of area of DAS Barito have been burnt at oktober 2002)
31
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Forest and peat land fire
• Become by dry season • Its cause : Majority is act of human being
- Land Conversion ; settlement, rice field, industrial ( becoming open critical areal)
• Intentional combustion Vegetation (land preparation done at the land conversion, land preparation by society for Shifting Cultivation, to facilitating to access the society in natural resource exploiting) • Activity in natural resource exploiting (smoking, camp fire) • Ditch/canal making (happened by the over drying in dryn season). • Big Threat potency for global climate (fire in the year 1997 / 1998 in Indonesia have caused the dread of citizen malaysia, singapore from yielded smoke impact)
THE IMPORTANCE TO CONTROL OF FOREST AND PEAT LAND FIRE - Forest / peat land Function and potency •as reserve / water depositor ( aquifer) •as environmental / ecology buffer •as agriculture farm •as producer of various wood product, flora ( crop), fauna ( fish, bird, etc) - Affect the Forest and peat land fire •Degradation of environmental condition ( degradation of quality of peat physical, the annoying of process dekomposition, the annoying of process succesion, damage of hydrology cycle, the bulk carbon emission) •human being health •The annoying of economic activity •( loss of living source, the annoying of transportation) - Type of Forest and peat land fire •Surface fire which creep to become ground fire •Combustion which not a light •A lot of finding difficulties in Extinction activity.
Api berbentuk seperti kantong asap
32
Lap.Tanah Gambut Lap.Tanah Mineral
Wahyuccfpi doc
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
THE CRISIS OF FOREST AND PEAT LAND FIRE Factor influencing crisis level of the forest and peat land fire : - Climate condition •The rainfall level •Highest crisis dry season ( Low CH, high heat intensity of sun) this condition is became at juny until october and sometime may until nopember taking place symptom el_nino ( hard fire in 1997 / 1998) •Crisis low progressively at condition where strarting to descend the rain - Physical condition The degradation of condition of PLG (box 1) physical of forest and peat lands ( Policy to convert the forest and peat land illegal logging, forest and peat land for the activity of settlement and rice field big scale have been done by indonesia conversion, the making of government of through mega rice project. ditches/canal). This project is finally discontinued and -Condition of Economic and Social Culture. areal peat land is nutrient poor and suffused by a water every year. society live on only by hunting / catching fish and illegal logging.
give the very big environmental damage impact, activity of land clearing use the fire become the root cause the happening of fire and smoke pollution in the year 1997 in Centra Aleu-ccfpi.doc l Kalimantan. Jack Rieley, dkk ( 2002) indicating that areal peat burnt by year 1997 reaching 0,73 million hectare and concentration in area ex PLG. Canal Making for the irrigating of have pushed the happening of abundant peat draining in dry season. The picture at above describe one site of ex PLG in unifinished north block A and ex- burnted and also have been happened the degradation of water table.
33
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
TO MINIMIZE THE CRISIS OF FOREST AND PEAT LAND FIRE WITH THE MAKING FUEL/FIRE BREAK PARTISIPATIVE - Prevention and To control of Forest and land Fire: • Depend by efficacy take along the society in emotion, feeling and spirit of held forest suitanable. • Needing approach of forest management comprehending humanity aspect. - Fuel/Fire Break Partisipative : • Process of its done partisipatively by society of pursuant to condition of local economic, culture and social • Fuel/fire break permanent made by exploiting beje (peat-swamp pools) and ditches. - Fire Management : • Instructed for the activity of prevention of have bases to society beside not disregard the effort fire extinguishing • Activity of Prevention is cover the work which aim to wild fire is not happened fuel • Process of the happening of combustion
Oxygen
Heat/fire
Simple concept to prevent the happening of combustion process • Eliminating one of fire triangle component (eliminating or lessening heat source / fire, eliminating or lessening fuel accumulation)
The fuel manipulation effort • Conducted by a fuel management • Cutting or blocking out fuel with the fuel break • This objective is divide the wide fuel carpet become the some part with fuel/fire break, so that if happened by the fire, fire not burn over entire/all area.
34
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
The potential for development of fuel/fire break in forest and peatlands • Beje (Peat-swamp pool) A pool which is made by a society (generally by dayak tribe) in Central Kalimantan hinterland forest to catch (snare) the fish Beje in puning river
box 2
Picture at beside represent the example of pool beje which is a lot of found in region of puning river, Shouth Barito regency Central Kalimantan. this bejebeje located in forest with the distance more or less 500 metre from settlement. size measure of Beje is vary, wide 1.5 - 2 m, depth 1-1.5 m, length 10-20 m. This Beje represent fish supply source at dry season. Fish variety which is there are ( snared in beje at rainy season when water of river around bubble up), gabus ( Chana Sp), lele ( Clarias Sp), betok ( Anabas Testudineus), sepat ( Trichogaster Sp), tambakan ( Helostoma Sp). This condition beje still be suffused in dry season and remain to be done treatment by its owner
Ditches • • • • •
Functioning to connect the forest with the river closest to release the wood A lot of conducted at the time of activity of illegal logging still be high Generating negative impact Changing of it morphology and water quality the river Happened by the stream to river so that cause the peat land experience of the abundant draining in dry season.
Society ditch in Muara Puning
box 3
Ditch made by a society to connect the river with the forest to release the wood of result of cutting away ( illegal logging) in rainy season where logging activity done at the dry season. Ditch made by diging to form the channel use the simple appliance. the Ditch length range from 3-5 km, wide 60-200 cm, and deepness among 35-95 cm. The picture at beside is one of ditch own society in subvillage muara puning, south barito regency-central Kalimantan. The partly of ditch condition now is not used because on the decrease logging activity which is one of its cause is have tree commercial ending. Dry season moment , this ditch is only loaded by a few/little water somewhere dry and condition of peat land of around ditch is ex- burnt. Fire that happened indication in consequence of illegal logging and abundant peat draining in dry season, of effect of the making ditch ( happened the stream to river so that to decrease water table in peat land). ditch existence always have estuary to river, the ditch which have estuary to river in batilap vllage show in tables 1.
35
Table 1. Ditch and river in Batilap Vil. River name sum of ditch Kelamper 1 Tana 1 Damar Puti 1 Pamantungan 1 Maruyan 1 Bateken 7
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Vegetasi kering, layu
Bekas Kebakaran 2002/2003, Pohon-pohon bertumbangan dan berupa arang Bekas Kebakaran 1980, Areal bervegetasi
Vegetasi kering, layu
Bekas Kebakaran 2002/2003, Pohon-pohon bertumbangan dan berupa arang, mulai sedikit ditumbuhi tumbuhan bawah Areal bervegetasi, terdapat tanaman rotan
Keterangan : Beje Pemukiman
Ditch in Merang RiverKepahiyang SUMSEL Ditch Making by ilegal is also done by society of Merang River-Kepahiyang of South Sumatra as a mean to release the wood of result of logging in the rainy season. 113 of ditch have been builded and 83 among other things there are in peat area. ditch made by using chainsaw, wide 1.7 m, deepness 1,5 m and length 1.5-5 km. Ditch condition in this time have is not used again and indication have caused the happening of abundant draining at dry season and erosion. Even Bakung river have been happened by the fire which indication as impact of ditch making.
36
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Canal Ex-Plg
Big sized canal and made officially by government (area of ex PLG)
The picture at beside represent the canal of primary channel in area eksPLG, length of tens of km, wide more or less 20 m. in this area there are hundreds of big sized channel Primer, secunder, tertier). present condition have is not used again ( unifinished), if this canal is done by a blocking, imaginable how many beje / pool and also fuel break to yielded
37
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
38
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
MODEL THE PARTICIPATIVE FUEL/FIRE BREAK IN FOREST AND PEAT LAND
Elementary idea : Existence of Beje and ditches in forest / peat land with the physical condition in the form of pool and always suffused in dry season can be made by delimiter of fuel (peat,litter), barrier of fire spreading and as tandon / water stock for the execution of extinction
Benefit of Beje and Ditches which have been partitioned /blocked as fuel/fire break partisipative :
The fire crisis level can to decrease with the making fuel break, society get the benefit from beje / ditches which is partitioned/blocked
39
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Ditches Indication have caused the degradation Its condition have is not used again Effort which can be done
of water table
blocking show ; box 6.
Ditch partitioning/blocking in Puning River (BOX 6) The picture at beside represent one of ditch in puning river which is not re-exploited and let unifinished is which have been done by a partitioning/blocking. condition of Moment of dry season is only a few suffused by a water even dry. The Partitioning done by using easy go material around ditch (wood/log, board and peat which have been compacted as filler). Partitioning/blocking done by some dot adapted by a land topography. Aim to increase the water table, so that peat land remain to be damp at dry season to support the succesion and rehabilitate around ditch mostly in the form of ex-burnt land.
40
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Ditches which have been partitioned/blocking :
To increase water table so that at dry season, peat land remain to be damp so that fire risk decrease, quickening process of land closing at land opened or ex- burnt
can be functioned as beje / ordinary pool and fuel/fire break
how many beje / ordinary pool and fuel break to yielded if done by partitioning/blocking at canal of ex PLG
Some practical consideration in exploiting beje and ditch which have been partitioned/blocking as fuel/fire break : 1. Beje which have been there, improve by its condition, that is by throwing away mud in it so that water volume in beje or ditches which is partitioned/blocking can be defended and condition beje / ditches as habitat of fish can be defended . 2. Cutting root penetrating beje, cleaning areal of around beje (more or less 50 cm) from vegetasi. 3. Ditch condition have to be improve, that is by cleaning ditch from waste of other organic garbage and wood, if skin-deep have require to be done dig return
41
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
4. Location fuel break to encircle the lands, so that enable the new making beje-beje and so that fuel/fire break to function optimal. Beje size is, wide 2 m, depth maximum 2 m, length 10-20 m or more. this beje size can be adapted with field condition. 5. If lands condition in the form of degradate land with the low closing vegetasi even opened hence require to be done acceleration succesion by conducting to rehabilitate around location beje. 6. In management of beje and ditches which is partitioned/blocking as fuel/fire break, can be made group of owner beje. This group can function as fire brigade in society level. Group member hold responsible to do the patrol and observation in area their beje and around, included of forest which around its. Finding of existence of fire source or human activity which to threaten the happening of fire is immediately reported by group chief to posko of fire operation.
Gambar:
Sketsa pemanfaatan beje dan parit yang telah disekat sebagai sekat bakar
42
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Conclusion 1. Forest and peat land represent the ecosystem which high risk of the happening of fire especially in dry season 2. Forest fire and peat land influenced by condition of peat physical which degradate of effect of ditch making / canal, condition of climate and source fire influenced by economic circumstance, cultural social of buffer society 3.
To increase water table can be done by conducting partitioning of ditches. Ditch which have been partitioned/bocking also can be functioned as beje or ordinary pool
4. Beje and ditches which have been partitioned/ blocking can be functioned as fuel/fire break in forest and peat land which can degrade the crisis of fire in dry season and also society can benefit by the exploiting beje/ditches which have been partitioned/blocking as beje or ordinary pool.
43
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Strategi Pemanfaatan Hutan Gambut Yang Berwawasan Lingkungan
Dedik Budianta
Pendahuluan • Indonesia memiliki gambut terluas no 4 di dunia (sekitar 26 juta ha) • Akibat kebakaran hutan tahun 1997, maka perlu dilakukan inventarisasi kembali untuk menyusun langkah strategi pengelolaan • Di daerah tropis gambut dapat ditemukan di dataran tinggi dan dataran rendah
45
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Tabel. Penyebaran gambut tebal (>2 m )di Indonesia
No
Daerah
Luas (ha)
1 Sumatra 4.800.000 2 Kalimantan 3.200.000 3 Irian Jaya 800.000
• • • •
Tempat plasma nutfah Tinggi menyerap air Buka gambut merubah iklim Sulit kembali ke ekosistem semula • Tidak boleh sewenangwenang membuka gambut • Mempunyai kesuburan dan akses rendah
46
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Pengertian gambut • Tumpukan (akumulasi) bahan organik yang belum terdekomposisi (tidak terdekomposisi dengan baik), memerangkap dan menyerap karbon • Lahan dengan profil yang disusun oleh bahan organik dengan ketebalan 50 cm20 m • Kandungan bahan organik di lahan > 65%
Pembentukan Gambut • Faktor Iklim (curah hujan > 2500 mm/th) yang dominan • Tanaman berdaun lebar menghalangi sinar matahari dan menjaga kelembaban tinggi • Suasana langka oksigen (anaerob) • Longgokan BO berlapis-lapis • Kualitasnya tergantung penyusun BO
47
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Karakteristik Gambut • Sifat fisik: menyerap air tinggi, BV sangat rendah (0,1-0,2 cm/gm3), hidropobik kalau kering berkelanjutan, subsidence, dan mudah terbakar • Sifat Kimia: Kandungan unsur hara N, P, K, Ca, dan Mg dan mikro rendah, pH rendah • Tergantung sifat dan asal penyusun dan tingkat dekomposisi
Pemanfaatan Gambut • Fungsi ekonomi : Lahan budidaya, industri • Fungsi sosial: pemukiman • Fungsi lingkungan : – Penyangga kehidupan – Penyangga iklim – Konservasi plasma nutfah – Konservasi karbon – Konservasi air, dll
48
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Pemanfaatan untuk budidaya • Gambut dangkal • Dipercapat kematangan • Ditambah basa • Pupuk makro & mikro • Dicari varietas toleran • Dikelola terpadu (on farm & off farm)
Dampak Pembukaan Gambut • • • •
Perubahan ekosistem Perubahan ciri-ciri ekologi Perubahan iklim mikro Perubahan ketebalan gambut (dibakar) • Perubahan tataguna lahan • Perubahan keberadaan flora dan fauna
49
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Strategi Pemanfaatan Gambut • Pendekatan konservasi : – Gambut tebal jangan dibuka, digunakan sebagai konservasi flora dan fauna, penyimpan cadangan karbon, penyangga perubahan iklim, sebagai pusat penelitian alam
• Kawasan Non Budidaya – Digunakan sebagai preservasi alam (buffer zone) – Jalur hijau di sepanjang pantai dan sungai – Luasnya sekitar 1/3 dari wilayah yang dibuka – Melindungi kerusakan lahan terhadap erosi maupun abrasi
50
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
• Konsep Tampung Hujan – Diletakkan di bagian hulu sungai – Sebagai sumber air pada waktu musim kemarau
• Pendekatan agro-menejemen terpadu : – Kesuburan sangat jelek – Aksesibilitas juga rendah – On farm process tidak ada – SDM, teknologi, modal sangat rendah – Pendekatan ini harus dilakukan
• Pendekatan teknis budidaya (untuk meningkatkan lahan marjinal menjadi subur) : – Teknik hidrologi (mengatur tata air mikro) – Teknik kimiawi (pemberian ameloran dan pupuk) – Bioteknologi (manipulai genetik untuk mencari varietas toleran pada tanah masam)
51
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Penutup • Gambut di Indonesia perlu dilakukan inventarisasi kembali • Pembukaan gambut perlu memperhatikan strategi (konservasi, non budidaya, tampung hujan, agro-menejemen terpadu dan teknik budidaya) • Lahan gambut perlu dioptimalkan (teknik hidrologi, teknik kimiawi dan bioteknolgi)
52
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
UJI COBA REHABILITASI HUTAN RAWA GAMBUT BEKAS KEBAKARAN DI LOKASI TAMAN NASIONAL BERBAK BERSAMA KELOMPOK MASYARAKAT DESA PEMATANG RAMAN Oleh : 1) Hari Subagyo, 2) Indra arinal
I. PENDAHULUAN Keberadaan Hutan Rawa Gambut : Fungsi Utama
: Ekologis dan Ekonomis.
Ekologis : Tempat perlindungan flora - fauna, Konservasi Tanah, Tata Air, dan Kestabilan Iklim, serta penyimpan sumberdaya genetic/Ragam Hayati (Plasma Nutfah). Ekonomis : Sumber Produk Kehutanan, kayu maupun non kayu. Perubahan Fungsi Hutan Menurun, bahkan Hilang disebabkan : Eksploitasi Hutan, Alih Fungsi, dan Bencana Kebakaran. Terdapat keterkaitan antara fungsi ekologis dengan komponen tanahnya (gambut). Sebagai komponen ekosistem hutan rawa gambut, terjadinya perubahan pada tanah gambut akan menimbulkan dampak negatif, dan mengancam terhadap stabilitas ekoistem hutan rawa gambut. Kebakaran dan Dampak Kebakaran pada Hutan Rawa Gambut : Faktor terbesar penyebab kebakaran hutan adalah manusia baik sengaja ataupun tanpa sengaja. Untuk hutan rawa gambut, bisa berlangsung secara periodic (musim kemarau Panjang). Dampak kebakaran : Kematian (musnah) tegakan hutan, dan hilangnya sumberdaya genetic. Kerusakan Gambut : lapisan gambut hilang pada areal bergambut tipis, dan terjadi subsidence pada lokasi bergambut tebal.
53
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
REHABILITASI HUTAN RAWA GAMBUT BEKAS TERBAKAR Suksesi alami dapat bergerak maju (progresif) atau mundur (retrogresif). Namun apabila terjadi gangguan seperti kebakaran berulang dll maka yang akan terjadi adalah disklimaks. Atas dasar hal ini, diperlukan intervensi manusia dalam hal mempercepat suksesi, dengan melakukan kegiatan rehabilitasi Upaya rehabilitasi pada hutan rawa gambut, relatif lebih rumit bila dibandingkan hutan daratan (tanah mineral). Ada faktor pembatas berkaitan dengan karekteristik lahannya : -
Tanah gambut (Gambut Ombrogen) umumnya miskin unsur hara, reaksi tanah yang masam, dan lainnya.yang mengakibatkan secara tidak langsung tingkat pertumbuhan pohon lambat. Adanya fluktuasi genangan air (banjir) secara musiman Efek irriverisble drying yang menyebabkan gambut dalam keadaan kering rawan akan kebakaran. Adanya penurunan tanah gambut (subsidence) pada hutan rawa gambut bekas terbakar, sehingga arealnya lebih banyak mengalami genangan.
. Kegiatan uji coba rehabilitasi yang pernah dilakukan : Oleh HPH PT Putraduta Indah Wood (ALAS KUSUMA GROUP) pada arealnya yang telah terbakar, dengan menunjukan hasil yang relatif cukub baik (tanaman hidup > 70 %). Metode yang digunakan adalah penyiapan lahan dengan pola gundukan, dengan menggunakan jenis unggulan setempat (in situ). Hasil uji coba tersebut akan dipakai sebagai acuan pelaksanaan Uji Coba Rehabilitasi Hutan Rawa Gambut Bekas Kebakaran di Areal TN. Berbak, Bersama Kelompok Masyarakat Desa Pematang Raman ini. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Maksud kegiatan ini adalah bentuk intervensi manusia untuk mempercepat suksesi , dengan melaksanakan pembuatan tanaman di areal bekas kebakaran Taman Nasional Berbak dengan pelaksana rehabilitasi adalah masyarakat Desa Pematangraman. Berkaitan dengan lokasi kegiatan dan sifat pelaksanaannya (yang menyertakan kelompok masyarakat), maka Tujuan dari kegiatan ini adalah : -
Model Kerjasama antara HPH dan Taman Nasional. Meningkatkan Pengertian Masyarakat local sehubungan dengan kegiatan dan dampak kegiatannya terhadap sumberdaya alam dan stok karbon.
54
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Merehabilitasi areal hutan rawa gambut di daerah penyangga dan Taman Nasional Sasaran yang hendak dicapai pada kegiatan ini : - Diperolehnya informasi mengenai berbagai hal yang meliputi teknis rehabilitasi pada hutan rawa gambut bekas terbakar, yang kelak dapat dipakai sebagai acuan teknis pada skala yang lebih luas. - Sebagai upaya menciptakan partisipasi dari berbagai pihak, terutama kelompok-kelompok masyarakat rehabilitasi badan dan lembaga lainnya. -
Hasil akhir (out put) yang diharapkan adalah : - Teknis rehabilitasi hutan rawa bekas kebakaran, tanpa mengubah ekosistemnya. - Upaya menumbuh kembangkan partisipasi kelompok masyarakat yang ada di dalam Taman Nasional Berbak dalam pelestarian dan rehabilitasi hutan. II. GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN. Lokasi dan Aksesibilitas. Lokasi Kegiatan adalah : Hutan Rawa Gambut di Taman Nasional yang telah mengalami kebakaran. Posisi Geografisnya adalah 01o23 LS, dan 104o13 BT Aksesibilitas menuju lokasi dapat ditempuh perjalan dari Jambi – Ds. Pematang Raman Transportasi darat sejauh 60 KM, Desa Pematang Raman – S. Air Hitam Laut melewati areal HPH PT Putraduta Indah Wood dengan menggunakan jalan rel (logging), sejauh 15 KM, dilanjutkan dengan menelusuri S. Air Hitam Laut menuju lokasi kegiatan sejauh 10 KM. Aksesibilitas yang paling sulit terletak pada alur S. Air Hitam Laut yang kondisi badan sungai banyak ditutupi ole vegetasi air (pandan berduri, dll), sisa-sisa kayu dari kegiatan illegal logging. Kelompok Masyarakat : Secara garis besar ada 3 kelompok masyarakat yang tinggal bermukim sementara disekitar lokasi kegiatan. Kelompok-kelompok tersebut adalah Kelompok Penebang Kayu liar (illegal loging), Kelompok Pengumpul Getah Jelutung (Dyera sp), dan Kelompok Pencari Ikan (Nelayan Sungai). Atas dasar rekomendasi dari Penelitian Minat dan Pendapat oleh Tim dari Universitas Jambi, maka Kelompok Pencari Ikan (Nelayan Sungai) yang berminat melakukan kegiatan rehabilitasi ini. Terhadap mereka sebelum pelaksanaan kegiatan dilapangan terlebih dahulu dibekali denga serangkain pelatihan teknis budidaya tanaman hutan.
55
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Karekteristik Lahan : Secara ringkas karekteristik lahan dapat digambarkan sebagai berikut:
KAREKTERISTIK LAHAN LOKASI KEGIATAN
Permukaan Tanah Gambut
> 50 CM Permukaan Air Pada Puncak Musim Hujan S. Air Hitam Laut
Leeve
Permukaan Air Pada Musim Kemarau/Kering Fluvaquent
Hidraquent Tropofibrist
Lapisan Tanah Mineral
56
Tropohemist
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia III. PELAKSANAAN KEGIATAN Pra Kegiatan : 1. MOU antara Taman Nasional Berbak, PT Putraduta Indah Wood, dan CCFPI (WI-IP). 2. Penelitian Minat dan Pendapat Masyarakat thd Program Rehabilitasi. 3. Survey Lokasi Rehabilitasi. Penyiapan Kelompok Rehabilitasi : Disadari bahwa keberhasilan kegiatan ini erat kaitannya dengan keberadaan kelompok masyarakat yang ada disekitarnya. Upaya menumbuhkembangkan kesadaran dan menggerakan partisipasi mereka adalah bagian yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ini, dengan memberikan kesadaran dan pengertian tentang manfaat langsung yang mereka terima maupun tidak langsung bagi kehidupan global yang lebih luas. Tahapan Penyiapan Kelompok Masyarakat Peserta Rehabilitasi meliputi : 1. Indentifikasi Kelompok yang bersedia. 2. Recruitmen Peserta : sebanyak 30 Orang. 3. Pelatihan Kelompok Peserta Rehabilitasi. Pelatihan dipandang suatu keharusan, hal ini dikarenakan latar belakang kelompok rehabilitasi adalah Nelayan Sungai yang tidak/kurang mengenal perihal aspek budidaya tanaman. Pembuatan Tanaman : Pembuatan tanaman untuk uji coba rehabilitasi ini ditekankan pada pemilihan jenis yang akan ditanam dan pola persiapan lahannya. Hal ini menyangkut karekteristik lahan yang akan ditanami (di rehabilitasi). 1. Pemilihan Jenis. Jumlah bibit yang ditanam pada kegiatan ini direncanakan sejumlah 20.000 batang, terdiridari jenis local (in situ), dengan maksud menyesuaikan dengan habitat aslinya sebelum terbakar. 2. Persiapan Lahan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pembuatan tanaman dengan teknik penyiapan lahan pola gundukan. Ada beberapa alas an dengan penerapan pola gundukan ini diantaranya upaya rehabilitasi/penananam lahan hutan rawa gambut bekas terbakar tanpa merubah ekosistemnya. Selain itu juga dimaksudkan sebagai perbaikan drainase dan menghindari tanaman yang baru tumbuh dari fluktuasi genangan musiman.
57
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Penanaman dan Pemeliharaan. Ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dari kegiatan penanaman ini adalah : - Pemilihan jenis yang disesuaikan dengan karekteristik lahannya. - Pemilihan Bibit dalam hal ini adalah tinggi bibit yang akan ditanaman disesusuaiakan dengan kondisi fluktuasi genangan. - Penanaman tidak berdasarkan garis lurus (line planting), tetapi secara acak, hal ini mengingat lokasi rehabilitasi adalah taman nasional yang harus menghindari kesan artificial. Sistem pemeliharaan adalah berupa pembebasan semak/tumbuhan bawah disekitar piringan gundukan. Interval pembebasan adalah dilakukan setiap 4 bulan (3 kali) pada tahun pertama, dan 6 bulan sekali (2 kali) pada tahun kedua. 4. Pengamatan Uji Coba. Parameter yang akan diamati pada kegiatan uji coba rehabilitasi ini diantaranya adalah : -
Pertumbuhan jenis tanaman pohon hutan pada berbagai karakteristik lahan hutan rawa gambut bekas terbakar, yang meliputi persen hidup, tinggi tanaman, dan diameter. Tingkat partisipasi Kelompok Masyarakat Rehabilitasi dari Desa Pematang Raman, prestasi kerja dan persepsinya pada kegiatan ini.
58
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia POLA PENYIAPAN LAHAN DENGAN SISITEM GUNDUKAN
Genangan Air Pada Puncak Musim Hujan
>100 % 100 % 50 % 0% 100 CM Pola Penyiapan Lahan Dengan Gundukan 100 % Tinggi Genangan Air Musim Hujan.
100 CM Pola Penyiapan Lahan Dengan Gundukan lebih dari 100 % Tinggi Genangan Air Musim Hujan
59
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Lesson Learnt From PT. Dyera Hutan Lestari in Developing Planting Jelutong on Peat lands A r ea
By Dyera Hutan Lestari (DHL)
Introduction PT. Dyera Hutan Lestari (PT.DHL) established based on SK Menhut No. 31/Kpts-II/1997, January 13 1997
Total Area : 8.000 Ha Effective area : 7.200 Ha Administrative : Muaro Jambi District and Tanjung Jabung Timur District. JAMBI INA
61
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Seed Collecting z From villages area z Surrounding village, Berbak National Park z Seed period : July-September z Mature Fruit : Dark Brown z Each fruit approximately 12-20 seeds
SEED COLLECTING/SELECTION
62
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
SELECTION AND STORAGE
Sowing and Seed Scattering z Sowed in Germination Box z Scattered Box 4 X 1 m z Media used : peat land mix with wood powder and sand z 2/3 seed planted deep z 5 cm distance among seed z Twice a day seed showering
SEED SCATTERING
63
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
MAINTENANCE z Diameter of poly bag is 14 cm, 22 cm length and 0.3 mm width with 24 holes on it. z Media used : Peat and mineral soil mix with fertilizer z Twice fertilizing z Tending below the shading net (60%) during 6 months until the plant reach 15-20 cm height
MAINTENANCE
Nursery z Location : Sungai Aur Village, Jambi z Area : 2 Ha
64
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
NURSERY
PLANTING • • • • • •
Land Separation Land Preparation Seed Transportation Plant Hole Planting Tending
Land Separation z Determined railway or small river as a main road z Determined planted area 1 km from right and left side of the railway z 1000 ha planted area need 5 km railway on the left and right side (5.000 X 1.000 m) z Block divided into compartment 100 acre wide (1.000 X 1.000 m) z Compartment divided into blocks (100 X 1.000 m)
65
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
LAND SEPARATION
Land Preparation z Land clearing in divided blocks (except Jelutong and Pulai). z The whole felling tress are exported from the area. z Signing code (ajir) with range 5 x 5 m z On the prepared area, Pakis are planted as a cover crop.
LAND CLEARING AND PREPARATION
66
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
LAND PREPARATION
Seed Transportation z Seed transported by pompong/boat z Seed selection : good one and bad one z Selected seed (good one) are transported by little wagon to the vicinity planting area z Meanwhile the bad one, firstly are treated in the edge of river before transported to the planting area
SEED TRANSPORTATION FROM NURSERY
67
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
SEED TRANSPORTATION TO PLANTING AREA
Planting System z Row System (Sistem Jalur) z Row width : 2-3 m z Line spacing :5mx5m z Tending activities every 3 months
ROW SYSTEM
68
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
PLANT HOLE PREPARATION z On the signing code (ajir), made plant hole dimension about 30 X 30 cm and 30-40 cm depth. z Plant hole is made on the unsaturated area
SIGNING CODE
Planting z Planting started from the furthest plant hole of the railway. z Seedling are released from the poly bag before it’s planted. z On the saturated plant hole, seedling need to be tight to the signing code (ajir) z Monitoring should be done in the first three months particularly in the area where influenced by water level
69
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
PLANTING IN ROW SYSTEM
PLANTING IN ROW SYSTEM IN EXS BURNT AREA
Tending z Tending (cleared area from the interfere plants) are carried out three times in a year z Penyulaman are carried out during the first year
70
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
TENDING
Planting Realization z 1991 / 1992 z 1992 / 1993 z 1993 / 1994
: 60 Ha : 260 Ha : 593 Ha
PLANTING IN 1991/1992
71
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
PLANTING IN 1992/1993
PLANTING IN 1993/1994
Successful Planting Based on an observation z 1991/1992 plot : growth percentage of it about 94.76 % z 1993/1994 plot : growth percentage of it about 91.62 %
72
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Plants Growth z Growth estimation is about 2 cm per year z Research to figure out percentage of shabbing are still in progress
GROWTH MEASUREMENT
SHABBING
73
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Plants Observation Forest fire occurred two times at PT. DHL area, that is: z In 1997, burnt of 7000 ha (include Jelutong plants 1.769 ha) from total area 8000 ha . Source of fire was from HPH PT. Kamiaka Surya z In 2003, burnt of 5.000 ha (include Jelutong and Pulai 1.775 ha) . Source of fire was 1 km from illegal local sawmill z Up to now the vast destruction of Jelutong is caused by forest fire
FOREST FIRE IN 1997
FOUR YEARS LATER AFTER BURNING
FOREST FIRE IN PT. DHL IN 2003
74
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Constrains z Difficulties of collecting Jelutong seed. Harvest time occurred only in 1993 and 1997 (once every 4-5 years). z Difficulties to find the area for nursery since DHL company is peat land area . z High cost to built the railway in the peat land area z Difficulties in seed transportation manually
75
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
“THE SERVANT WAS DESTROY BY MASTER WEAPON “: The Potrait of Structural Dissaster in Jambi Province
Wrote By :
Rivani Noor
Social Worker, Deputy Director of WALHI Jambi
THE SPREADING WET LAND IN SUMATERA & MUARO JAMBI REGENCY
Source : www.wetlands.or.id Source : Berbak-Sembilang Project
77
77
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
78
THE SPREADING & CHARACTERISTIC OF PEAT LAND IN JAMBI PROVINCE (Source : Sarwono Hardjowigeno & Widiatmaka, Peyebaran Dan Sifat-Sifat Tanah Gambut Sumatera; Sebaran Gambut Di Indonesia, Prosiding Lokakarya Kajian Status dan Sebaran Gambut di Indonesia, Bogor 25 Oktober 2002)
The Thickness of Peat Land in Jambi Province THICKNESS (Hectare) SURVAY AREAS
Pamusiran Laut (1973) Tanjung (1975) Lagan (1977) Kumpeh (1982) Sungai Betara (1983) Kumpeh Seberang (1984) Total (Hectare)
4-15
15-40
40-130
130-200
200-300
-300
TOTAL OF SURVAY AREAS
8330 21970 20070 11580 2260 17320
7670 6082 25500 1410 470 750
9020 7908 20540 4700 2700 1500
1450 39785 4730 20610 11720 890
33160 110
16330
86470 75741 104000 38300 16700 36900
81530 27.35
41882 14.05
46368 15.55
78735 26.41
33270 11.16
16330 5.48
298115 100
MUARO JAMBI REGENCY & BIG SCALE OIL PALM PLANTATION •
The width of big scale oil palm plantation in Muaro Jambi Regency 68,168 Hectares, CPO production 118,784 Ton and Tandan Buah Segar (Fresh Bunch Fruit) 593,920 Ton (Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, 2001), and this is the largest oil palm plantationin Jambi Province.
•
The vision of Jambi Regency is build up, which basic on agro – business
•
The program of Estate and Forest Department Muaro Jambi to improve the local original income (Pendapatan Asli Daerah) by building up oil palm plantation about 1,500 hectares which will be operated by Badan Usaha Milik Daerah (Harian Jambi Ekspres, 26 Juni 2003, Hutbun Bangun Kebun Sawit 1.500 Ha).
•
National Land Body (Badan Pertanahan Nasional) Muaro Jambi realizes that some areas in Muaro Jambi (include PT Bahari Gembira Ria) is not suitable to be planted oil palm in big scale, because it is wet land, as a place of water reserve (wawancara dengan pihak BPN Muaro Jambi, September 2003).
(Menuju Desa Mandiri, Dibumi Sailun Saimbai, Pemkab Muaro Jambi-PSHK ODA, 2003).
78
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
BIG SCALE OIL PALM PLANTATION & TRANSMIGRAN AREA ON PEAT LAND •
•
•
Some plantation companies build up big scale oil palm plantation on peat land, like PT Bahari Gembira Ria (PT BGR) and PT MAKIN Group (PT Muaro Kahuripan Group). The transmigrant’s settlements were also build on peat land (Sumber Agung village devided into 3 units of transmigrant’s settlements) In “some chances” the company conduct land clearing on peat land by burning, it was also conducted by the transmigrant’s, also Transmigration Department in opening area.
TO PLANT OIL PALM ON PEAT LAND WAS LAND CLEARING BY BURNED
79
79
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
80
BIG SCALE OIL PALM PLANTATION & CANAL’S •
Big Scale Oil Palm Plantation also build up canals, which are multi functions as ; a boundary area, a tool of swamp water and a transport of fresh bunch fruit.
•
There are two kinds of canals (from its size and function) they are primary canal and secondary canal. The depth and the width of canal around 5 – 6 meter.
•
Secondary canal is in the area of plantation and its size is smaller than primary canal.
•
Primary canal is bigger and as the boundary of plantation area.
WHY BIG SCALE OIL PALM PLANTATION ? •
•
To Improve the Local Original Income (PAD). To Support the Implementation of Development. •
To Improve the Community participations in Development.
(Source : Book II, Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Muaro Jambi, 2003)
80
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
WHAT’S PROBLEM?
Two Domains Problem : (1) Problems on Ecology (2) Problems on Social-Economy
PROBLEM’S ON ECOLOGY •
Drying up peat land ; draining water held by canals and the absorbing the peat water by oil palm.
•
The destroying ecosystem of swamp peat ; tree or special plant of peat land until now still been cut and strike by transmigrants, the scheme of big scale plantation and monoculture as a pressure toward the habitat of swamp peat and the structure of peat land.
•
The anomaly of peat land ; peat contain is 90% water, it means is not easy burn, however the buffer zone of Berbak National Park (Kumpeh Ulu), the peat land is very dry and easy burn.
•
The lost of carbon element.
•
The descrease of air quality.
(Source : Investigation of WALHI Jambi-WANALA Elgun, Documentation of WALHI Jambi)
81
81
82
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
FIRE ON PEAT LAND (July – August 2003) 21st July 2003, around 15 hectares in plasma reserve area. 24th July 2003, around 50 hectares, land clearing by company plantation. 28th July 2003, around 5 hectares, fireworks. 30th July 2003, around 10 hectares, the opening transmigration area. (a) 8th August 2003, the firing on land reserve, around 8 hectares. Fire from the fired wood. (b) 8th August 2003, around 2,5 hectares, community protected forest , fireworks. (c) 8th August 2003, around 7 hectares, the opening transmigration area. 12th August 2003, around 2 hectares, reserve area. (Source : Investigation of WALHI Jambi-WANALA Elgun)
FIRE ON PEAT LAND (FIRE AND SMOKE COME OUT FROM THE PEAT LAND)
82
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
PEAT LANDS WAS BURNED
PROBLEM’S ON SOCIAL-ECONOMY •
•
•
•
•
The prosperity and uncertainty living (the wage as daily labour is Rp 14,500/day, exclude food). The strike wood as the to survive (there are 5 illegal sawmills in the area PT BGR) --- 1 cubic of meranti wood Rp 25,000, 1 cubic of unspecial wood Rp 15,000, average 2 – 4 cubic/day, 1 group consist of 5 – 6 person). The low sense of belonging of community to extinguish the firing land or forest, or even to take care of it. The low sanitation and healthy medium of transmigrat ; drink from peat water that has been filtered. Kesehatan yang terganggu akibat asap. The assaulting because of the activity of other social-economy, like air transportation and land transportation.
(Source : Investigation of WALHI Jambi-WANALA Elgun, Documentation of WALHI Jambi)
83
83
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
84
HOW IT COULD BE HAPPEN ? •
•
•
•
•
The incomprehensive Tata Ruang (The Zone Plan), basis on temporary economy-minded and not basis on sustainability environment/sustainability development. Un-populist policy (which do not side with community and environment), sectoral institution and partial --- the policy about transmigration nd the opening of peat land to plantation big scale. There is no Forestry Data Base and The Potensial Natural Source, also scheme of its operation at the level of policy makers. There is no feasibly comprehensive study about the development of big scale plantation. Understanding toward disaster still using paradigm of “reaction” not paradigm “prevention”.
STRUCTURAL DISASTER The disaster that happen, both effected the environment and socialeconomy, are not because of the natural dynamics. But its more because of the product of structural policies which has exploitative, un-sustainable and put aside the community’s participation. The policy to operate forest and its natural resources by model HPHHPHTI, conversion land, arrangement pragmatism area and even the wood industry which exploitate to run after export target, and also the non-integrative of birocration’s work are the elements nonnatural which contribute disaster significantly. The fragile toward disaster, or increase of high risk quality of disaster getting opener wide, when the policy and the arrangement of natural resource is unclear. “The weapon” of policy maker, those are authority making policy has swallow many victims, community or “servant” and environment.
84
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
WHAT NEXT ? •
•
•
•
TO COMPREHENSIVE OF THE ZONE PLAN, USING APPROPRIATE TIME, BASIS ON SUSTAINABILITY DEVELOPMENT AND PROENVIRONMENT/PRO-POPULIS. TO INTEGRATIVE OF THE BIROCRATION SYSTEM AMONG INSTITUTIONS. COMPREHENSIVE THE FEASIBILITY STUDY TO OPEN BIG SCALE PLANTATION OR OTHER AGRIBUSSINES IN BIG SCALE SCHEME. TO CHANGE OF PARADIGM DISASTER OF POLICY MAKER --- FRAGILE PERSPECTIVE AND CAPACITY OF COMMUNITY/ENVIRONMENT.
“THANK YOU”
85
85
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia POTENSI DAN KETERSEDIAAN LAHAN GAMBUT UNTUK PENGEMBANGAN KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN DI RIAU, SUMATERA BARAT DAN JAMBI A. Hidayat dan Sofyan Ritung Balai Penelitian Tanah Jl. Ir. H. Juanda 98 - Bogor
Abstrak Potensi sumberdaya lahan gambut di Propinsi Riau, Sumatera Barat dan Jambi cukup beragam karena adanya perbedaan iklim, bahan induk tanah, dan topografi/relief. Keragaman potensi sumberdaya lahan gambut tersebut mengindikasikan perlunya suatu perencanaan penggunaan lahan yang tepat, optimal dan berkelanjutan. Untuk mendukung perencanaan tersebut diperlukan data dan informasi lahan yang meliputi distribusi atau luas penyebaran, potensi dan kendala pengembangan serta teknologi pengelolaan lahan sesuai dengan sifat dan karakteristik lahannya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai ketersediaan lahan dan penyusunan pewilayahan komoditas unggulan di lahan gambut.. Kegiatan ini terutama memanfaatkan data hasil pemetaaan tanah yang telah dihasilkan oleh Puslitbangtanak dan instansi lainnya. Teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) digunakan dalam pembuatan dan penyusunan peta-peta. Evaluasi lahan dilakukan menggunakan program ALES (Automated Land Evaluation System). Penyusunan peta pewilayahan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan secara biofisik dengan mempertimbangkan keadaan penggunaan lahan yang telah ada (existing landuse) yang bersifat permanen dan komoditas unggulan daerah. Dari peta pewilayahan komoditas yang ditumpangtepatkan (overlay) dengan peta penggunaan lahan saat ini yang merupakan hasil analisis citra satelit Ladsat TM, maka diperoleh luas dan penyebaran lahan yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut di Riau dapat dipilah menjadi 6 wilayah komoditas, yaitu wilayah untuk tanaman Padi sawah (342.593 ha), Nenas ( 237.222 ha), Karet ( 13.171 ha), Kelapa sawit (225.155 ha), Kelapa ( 646.238 ha) dan tanaman Kelapa/ Kelapa sawit (244.690 ha). Di Jambi lahan gambut dapat dipilah menjadi 5 wilayah, yaitu untuk tanaman Padi sawah (104.502 ha), Nenas (1.750 ha), Karet (36.884 ha), Kelapa sawit (138.750 ha) serta tanaman Kelapa/ kelapa sawit (77.937 ha). Di Sumatera Barat hanya dapat dipilah menjadi 4 wilayah, yaitu untuk tanaman Padi sawah (17.240 ha), Kelapa sawit (43.457 ha), Kelapa (71 ha) serta tanaman Kelapa/ kelapa sawit (8.749 ha). Ketersediaan lahan gambut di Riau untuk pengembangan ialah untuk tanaman Kelapa/ Kelapa sawit ( 244.690 ha), tanaman Nenas (237.009 ha) dan Padi sawah (37.477 ha), sedangkan di Jambi yang tersedia untuk pengembangan ialah untuk tanaman kelapa/ kelapa sawit ( 58.596 ha) serta untuk tanaman nenas (1.750 ha). Di Sumatera Barat lahan gambut yang tersedia untuk pengembangan ialah hanya untuk tanaman kelapa/ kelapa sawit ( 7.529 ha).
87
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia PENDAHULUAN Pembangunan pertanian sebagaimana digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 bertumpu pada dua program utama, yaitu (1) Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional (PKP), dan (2) Pengembangan Agribisnis (PA). Kedua program ini mengandalkan potensi sumberdaya lahan sebagai resources base. Lahan rawa gambut merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai fungsi hidro-orologi dan lingkungan bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta mahluk hidup lainnya. Dalam penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk lahan rawa gambut serta dalam pembinaan lingkungan hidup perlu perencanaan yang teliti, penerapan teknologi yang sesuai dan pengelolaan yang tepat sehingga mutu dan kelestarian sumber alam dan lingkungannya dapat dipertahankan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengetahui sifat-sifat sumberdaya lahan rawa gambut, dan penggunaan lahan pada saat sekarang (existing landuse) akan dapat dibuat perencanaan yang lebih akurat untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan dan usaha konservasinya. Lahan rawa pasang surut di Indonesia cukup luas, sekitar 20,109 juta ha, atau sekitar 10,8 % dari luas daratan Indonesia. Lahan rawa tersebut sebagian besar terdapat di empat pulau besar yaitu Sumatera 33%, Kalimantan 40%, Sulawesi 5% dan Papua 22 % (Subagjo dan Widjaya Adhi,1998). Potensi sumberdaya lahan gambut cukup beragam karena adanya perbedaan iklim, bahan induk tanah, dan topografi/relief. Keragaman potensi sumberdaya lahan tersebut mengindikasikan perlunya suatu perencanaan penggunaan lahan yang tepat, optimal dan berkelanjutan. Untuk mendukung perencanaan tersebut diperlukan data dan informasi lahan kering yang meliputi distribusi atau luas penyebaran, potensi dan kendala pengembangan serta teknologi pengelolaan lahan sesuai dengan sifat dan karakteristik lahannya. Sejak awal tahun 1980-an hingga saat ini telah dilaksanakan berbagai upaya untuk memperbaiki dan mempertajam sistem perencanaan fisik daerah di tingkat propinsi, baik yang dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian cq. Puslittanak maupun instansi lainnya. Kegiatan tersebut berupa pemetaan tanah tingkat tinjau secara sistematis berskala 1:250.000 di beberapa propinsi, penyusunan peta sistim lahan skala 1:250.000 oleh Departemen Transmigrasi melalui proyek RePPProT (Regional Physical Planning Programme for Transmigration) seluruh Indonesia, pemetaan satuan lahan se-Sumatera (LREP I, tahun 1986-1991); penyusunan peta potensi dan kesesuaian lahan komoditas perkebunan, hortikultura, tanaman pangan dan peternakan diberbagai propinsi (tahun 1991-1994); peta arahan tata ruang pertanian di 15 propinsi (1995-1997), dan evaluasi ketersediaan lahan skala 1:50.000 di 15 lokasi di 14 propinsi. Sebagian dari data dan informasi tersebut ternyata masih mengalami hambatan untuk digunakan para pengguna, karena beberapa hal diantaranya adalah : (i) peta satuan lahan atau peta tanah tinjau masih memerlukan tahap interpretasi lebih lanjut untuk keperluan penilaian berbagai komoditas yang diinginkan, (ii) peta kesesuaian lahan yang ada bersifat “single value” sehingga menyulitkan untuk melihat peluang pengembangan suatu wilayah terhadap berbagai komoditas, (iii) informasi penggunaan lahan yang digunakan saat itu sudah kurang sesuai dengan keadaan pengunaan saat ini, dan (iv) peta ketersediaan yang disusun terakhir berskala 1:50.000 belum memberi informasi secara keseluruhan dari propinsi tersebut. Data dan informasi potensi lahan, khususnya lahan gambut, yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan diatas (skala peta 1:250.000), belum diketahui secara rinci luasannya yang tersedia dan dapat dipakai untuk pengembangan pertanian. Data tersebut masih perlu diverifikasi dengan penggunaan lahan sekarang (present land use), agar luasan yang tersedia dan dapat dipakai untuk pengembangan pertanian diketahui. Dengan memanfaatkan data citra satelit yang bisa memberikan informasi penggunaan lahan aktual dan penutupan vegetasinya, maka selanjutnya luas lahan yang tersedia akan dapat diketahui. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi yang baik perlu disusun suatu arahan pewilayahan komoditas dan ketersediaan lahan gambut yang bersifat komprehensif berdasarkan kesesuaian lahan secara biofisik.
88
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk : (a) Menyusun peta pewilayahan komoditas pertanian unggulan pada lahan gambut di Propinsi Riau, Sumatera Barat dan Jambi (b) Menyediakan data dan informasi potensi ketersediaan lahan gambut untuk pengembangan komoditas pertanian unggulan, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis di Riau, Sumatera Barat dan Jambi.
BAHAN DAN METODE PENELITIAN Bahan Bahan yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini antara lain: a.
Citra satelit Landsat TM (Tahun 2000 atau 2001),
b.
Peta Administrasi (dalam format digital),
c.
Peta dasar digital skala 1:250.000,
d.
Peta Land unit LREP-I daerah Propinsi Riau,Sumatera Barat dan Jambi Skala 1:250.000,
e.
Peta pewilayahan curah hujan Sumatera skala 1:1.000.000
f.
Peta Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Riau skala 1:500.000,
g.
Peta Paduserasi daerah Propinsi Sumatera Barat dan Jambi skala 1:250.000 (Ditjen Intag., 1999),
h.
Peta penggunaan tanah skala 1:250.000 dan 1:500.000,
i.
Peta penyebaran perkebunan daerah Riau dan Sumatera Barat skala 1:500.000,
j.
Database sumberdaya lahan daerah Riau, Sumatera Barat dan Jambi (LREP I, 1988-1991),
k.
Data/informasi komoditas unggulan daerah Propinsi Sumatera Barat (Bappeda, 1997), Riau (Bappeda, 1998) dan Jambi (Bappeda, 2000).
Metode Penelitian Penilaian kesesuaian lahan dalam penelitian ini menggunakan data dari Peta Satuan Lahan dan Tanah skala 1:250.000 dari LREP-I yang dilengkapi dengan buku keterangan peta (Booklet) dan basis data tanah/lahan. Penilaian dilakukan dengan cara mengkorelasikan (correlation) dan mencocokkan (matching) antara data karakteristik lahan (Land Characteristics, LC) dengan persyaratan tumbuh tanaman/kelompok tanaman (Land Use Requirements, LUR) yang diproses melalui program ALES (Automated Land Evaluation System) versi 4.5 (Rossiter and van Wambeke, 1997). Dalam penelitian ini tingkat kesesuaian lahan dibedakan menjadi 3 kelas, yakni : sesuai (S), sesuai bersyarat (CS), dan tidak sesuai (N). Identifikasi penggunaan lahan saat ini (present landuse) menggunakan data citra satelit Landsat TM terbaru dan tersedia (Tahun 2000 - 2001 ) dan kualitas terbaik. Citra satelit dipilih yang sesuai dengan musim tertentu (setelah panen atau bera) berdasarkan pola tanam agar dapat terefleksi dan dibedakan antara lahan pertanian dengan tanaman permanen (tanaman tahunan) dan tanaman semusim (palawija), dan lahan yang belum diusahakan, misalnya lahan alang-alang, rumput dan semak belukar.
89
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Peta pewilayahan komoditas disusun terutama didasarkan pada hasil evaluasi kesesuaian lahan. Selain itu dipertimbangkan prioritas komoditas yang akan dikembangkan, komoditas unggulan pada tiap-tiap kabupaten, penggunaan lahan saat ini atau existing landuse, dan kawasan hutan (hutan padu serasi). Komoditas unggulan untuk tiap-tiap kabupaten didasarkan pada hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi masing-masing, dan dipertimbangkan juga komoditas unggulan hasil kajian Departemen Pertanian ( Deptan, 2001). Dalam menyusun pewilayahan komoditas, lahan-lahan yang telah digunakan dan bersifat permanen, misalnya perkebunan, akan dipertahankan selama kelas kesesuaiannya termasuk sesuai dan tidak membahayakan keadaan lingkungan. Analisis ketersediaan lahan dilakukan dengan sistem tumpangtepat (overlay) antara peta pewilayahan komoditas dan peta penggunaan lahan saat ini. Dari hasil tumpang-tepat diperoleh luas penyebaran lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian, atau lahan-lahan yang tersedia untuk pengembangan pertanian.
HASIL DAN PEMBAHASAN Penggunaan Lahan dan Tanah Berdasarkan hasil analisis citra Landsat TM tahun 2000-2001 penggunaan lahan gambut di daerah penelitian terdiri dari hutan rawa yang merupakan terluas, yaitu di Riau (3.128.760 ha), Sumatera Barat (86.590 ha) dan Jambi (493.055 ha). Sedangkan pengunaan lainnya adalah belukar dan rumput rawa, sawah, kelapa, kelapa sawit dan kebun campuran. Tanah-tanah di daerah penelitian berkembang pada iklim tropika dengan curah hujan dan suhu relatif sama, maka variasi dari sifat tanah akan ditentukan oleh interaksi antara bahan induk, topografi, dan vegetasi/organisme terutama aktivitas manusia dan waktu. Berdasarkan ciri morfologi dan sifat fisiko kimianya, tanah-tanah pada lahan gambut di daerah penelitian diklasifikasikan menurut Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1987) kedalam Tropofibrits, Sulfohemists, Sulfihemists dan Tropohemists Gambut di daerah penelitian terdiri dari gambut eutropik, gambut oligotropik dan gambut yang telah diolah, masing-masing merupakan gambut air tawar maupun gambut air asin. Sedangkan menurut kedalamannya dibedakan atas gambut dengan tebal 0,5 – 2 m dan > 2m (Tabel 1). Berdasarkan Tabel 1, lahan gambut di Riau luasnya 3.918.746 ha., dimana sebagian besar merupakan gambut dengan kedalaman > 2 m , yaitu 3.918.746 ha. Sedangkan di Sumatera Barat luasnya 120.881 ha dan di Jambi 62221.493 ha. Tabel 1. Luas Gambut di Riau, Sumatera Barat dan Jambi. Propinsi Simbol
Jenis Gambut
Riau
Sumatera Barat
Jambi
(Ha) D.1.2.2 Gambut Etropik, kedalaman 0,5 – 2 m.
8.299
D.2.1.2 Gambut Oligotropik air tawar, kedalaman 0,5 - 2 m. D.2.1.3 Gambut Oligotropik air tawar, kedalaman >2 m. D.2.2.2 Gambut Oligotropik air asin, kedalaman 0,5 - 2 m. D.2.2.3 Gambut Oligotropik air asin, > 2 m.
475.232
42.817 133.009
2.600.516
78.064 386.076
215.979 25.952
D.2.3.2 Gambut diolah, kedalaman 0,5 - 2 m.
575.609
D.2.3.3 Gambut diolah, kedalaman >2 m.
102.408
17.159 3.918.746
90
120.881 621.493
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Pewilayahan Komoditas Pewilayahan komoditas di daerah penelitian seperti telah dikemukakan dalam bab metodologi, ditentukan atas dasar hasil penilaian kesesuaian lahannya untuk berbagai komoditas unggulan, keadaan lereng/ wilayah secara umum, serta kondisi penggunaan lahan saat ini. Tabel 2 menyajikan hasil pewilayahan komoditas untuk masing-masing kabupaten. Tiap Wilayah Komoditas menunjukkan adanya satu atau lebih tanaman yang dapat dikembangkan pada wilayah tersebut. Di Riau lahan gambut dapat dipilah menjadi 6 wilayah, yaitu wilayah untuk tanaman padi sawah, nenas, karet, kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa/ kelapa sawit. Di Jambi lahan gambut dapat dipilah menjadi 5 wilayah, yaitu untuk tanaman padi sawah, nenas, karet, kelapa sawit serta tanaman kelapa/ kelapa sawit, sedangkan di Sumatera Barat hanya dapat dipilah menjadi 4 wilayah, yaitu untuk tanaman padi sawah, kelapa sawit, kelapa serta tanaman kelapa/ kelapa sawit. Wilayah komoditas yang cukup luas di Riau adalah untuk tanaman kelapa (646.238 ha) dan Padi Sawah (342.593 ha). Wilayah kelapa di Riau paling banyak dijumpai di kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis dan Pelelawan, sedangkan wilayah padi sawah antara lain terdapat di kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Pelelawan, Dumai dan Bengkalis. Di Jambi wilayah yang cukup luas adalah untuk tanaman kelapa sawit (138.750 ha), padi sawah (104.502 ha), dan kelapa/ kelapa sawit (77.937 ha). Wilayah kelapa sawit yang cukup luas terdapat di kabupaten Merangin, Sarolangun dan Batanghari. Wilayah padi sawah yang cukup luas di Jambi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur, sedangkan wilayah kelapa, kelapa sawit terdapat cukup luas di kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat dan Timur. Di Sumatera Barat wilayah yang cukup luas adalah untuk kelapa sawit (43.457 ha), padi sawah (17.240 ha) dan kelapa/ kelapa sawit (8.749 ha). Wilayah kelapa sawit terutama terdapat di kabupaten Pesisir Selatan dan Agam, sedangkan untuk wilayah Padi Sawah terutama terdapat di kabupaten Pasaman dan Pesisir Selatan.
91
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Tabel 2. Pewilayahan Komoditas Pertanian Unggulan di Daerah Penelitian Komoditas Kabupaten
Padi Sawah Nenas
Karet Kelapa Sawit
Kelapa, Kelapa Kelapa Sawit
Total
(Ha) Propinsi Riau 29.434
29.321 114.320
385.805
102.853
1.984
83.276 489.775
677.888
4.312
10.770
18.754
33.836
56.129
15.581
74.184
Bengkalis
123.221
Ind. Hilir Ind. Hulu
89.509
Kampar
2.474
Karimun Pelelawan
26.330
Rokan Hilir
44.860
55.115
4.916
427
39.210
61.159
28.318
155.444
48.831
12.545
611
167.420 4.598
4.598
Siak
12.864
47.851
Dumai
28.153
44.747
26.438 4.812
20.946
8.305
3.101
3.101 342.593 237.222 13.171 20,0
13,9
225.155
116.404 85.473
7.761
Pekan Baru %
4.909
5.458
Rokan Hulu
Sub-Total
7
244.690 646.238 1.709.069
0,8
13,2
14,3
37,8
100
36.884
24.075
38.932
100.111
Sarolangun
28.502
3.714
32.216
Merangin
83.525
Propinsi Jambi Batang Hari
220
T. Jabung Barat
58.239
T. Jabung Timur
46.043
1.750
2.648
Jambi Sub-Total %
104.502 29,0
1.750 36.884 0,5
10,3
83.525 18.481
81.118
16.409
62.452
401
401
138.750
77.937
0
359.823
38,6
21,7
0,0
100
7.375
Propinsi Sumatera Barat Pesisir Selatan
5.779
23.919
Pasaman
9.226
9.211
Agam Sub-Total %
37.073 18.437
10.327
1.374
71
14.007
17.240
0
0
43.457
8.749
71
69.517
24,8
0,0
0,0
62,5
12,6
0,1
100
2.235
Ketersediaan Lahan Pewilayahan komoditas dapat dipakai untuk pedoman bagi para perencana atau pemakai untuk memilih lokasi lahan-lahan yang dapat dikembangkan untuk komoditas yang diinginkan. Namun untuk operasionalnya Pewilayahan Komoditas ini harus dihitung Ketersediaan lahannya untuk masing-masing wilayah komoditas, agar dapat diketahui luasan yang betul-betul dapat dikembangkan untuk perluasan areal tanaman yang bersangkutan (Areal Extensifikasi).
92
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Tabel 3. Ketersediaan Lahan Gambut untuk Komoditas Pertanian Unggulan di Daerah Penelitian Komoditas Kabupaten
Padi Sawah
Nenas
Karet
Kelapa Kelapa, Kelapa Sawit Kelapa Sawit
Total
(Ha) Propinsi Riau 0
29.321
0 118.830
0
0
83.276
0
0
0
18.754
18.754
0
0
15.581
15.581
7
0
7
0
0
61.159
0
61.159
0
0
12.545
0 104.924
Bengkalis
0
Ind. Hilir Ind. Hulu
89.509
Kampar Karimun Pelelawan
0
Rokan Hilir
37.477
54.902
Rokan Hulu 0
47.851
Dumai
0
44.747
0 0
%
37.477 237.009 7,2
45,7
20.946
0
68.797 44.747
0
Pekan Baru Sub-Total
0
0
Siak
83.276
3.101
3.101 0 519.176
0
0
244.690
0,0
0,0
47,1
0
0,0
100
Propinsi Jambi 0
19.992
19.992
Sarolangun
0
3.714
3.714
Merangin
0
0
0
0
18.481
20.231
16.409
16.409
Batang Hari
0
T. Jabung Barat
0
T. Jabung Timur
0
1.750
Jambi Sub-Total %
0
1.750
0
0
58.596
0
60.346
0,0
2,9
0,0
0,0
97,1
0,0
100
Propinsi Sumatera Barat Pesisir Selatan
0
0
6.155
6.155
Pasaman
0
0
0
0
Agam
0
0
1.374
0
1.374
Sub-Total
0
0
0
0
7.529
0
7.529
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100
%
Untuk menghitung ketersediaan lahan pada masing-masing wilayah komoditas, maka hasil pewilayahan komoditas ditumpangtepatkan (dioverlay) lagi dengan penggunaan lahan saat ini. Lahan yang dianggap tersedia untuk perluasan areal bagi suatu komoditas, jika penggunaan lahan saat ini berupa hutan (H); karet/kelapa sawit/belukar/kebun campuran (Kr/KS/Bl/Kc); belukar/semak/rumput (Bl/Sm/R); dan belukar/kayumanis/kebun campuran (Bl/Km/Kc). Seperti telah disajikan pada Tabel 2, di Propinsi Riau dapat dibedakan atas 6 Wilayah Komoditas, di Jambi 5 Wilayah Komoditas dan di Sumatera Barat 4 Wilayah Komoditas. Selanjutnya untuk masingmasing Wilayah Komoditas tersebut dihitung Ketersediaan Lahannya, dimana hasilnya disajikan pada Tabel 3. Berikut ini diuraikan ketersediaan lahan untuk masing-masing Wilayah Komoditas.
93
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Di Riau lahan gambut yang tersedia untuk pengembangan ialah untuk tanaman kelapa/ kelapa sawit ( 244.690 ha) serta untuk tanaman nenas (237.009 ha) dan padi sawah (37.477 ha). Lahan tersedia untuk tanaman kelapa, kelapa sawit terutama terdapat di Indragiri Hilir, Pelelawan dan Bengkalis, sedangkan untuk tanaman nenas terutama terdapat di Bengkalis, Rokan Hilir, Siak dan Dumai. Untuk tanaman Padi Sawah lahan gambut tersedia untuk pengembangan hanya terdapat di kabupaten Rokan Hilir. Di Jambi lahan gambut yang tersedia untuk pengembangan ialah untuk tanaman kelapa/ kelapa sawit ( 58.596 ha) serta untuk tanaman nenas (1.750 ha). Lahan tersedia untuk tanaman kelapa/ kelapa sawit terutama terdapat kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat dan Timur, sedangkan untuk pengembangan nenas hanya terdapat di kabupaten Tanjung Jabung Barat.. Di Sumatera Barat lahan gambut yang tersedia untuk pengembangan ialah hanya untuk tanaman kelapa/ kelapa sawit ( 7.529 ha) yang terdapat di kabupaten Pesisir Selatan dan Agam.
KESIMPULAN
1.
Lahan gambut di Riau dapat dipilah menjadi 6 wilayah komoditas, yaitu wilayah untuk tanaman padi sawah (342.593 ha), nenas ( 237.222 ha), karet ( 13.171 ha), kelapa sawit (225.155 ha), kelapa ( 646.238 ha) dan tanaman kelapa/ kelapa sawit (244.690 ha). Di Jambi lahan gambut dapat dipilah menjadi 5 wilayah, yaitu untuk tanaman padi sawah (104.502 ha), nenas (1.750 ha), karet(36.884 ha), kelapa sawit (138.750 ha) serta tanaman kelapa/ kelapa sawit (77.937 ha), sedangkan di Sumatera Barat hanya dapat dipilah menjadi 4 wilayah, yaitu untuk tanaman padi sawah (17.240 ha), kelapa sawit (43.457 ha), kelapa (71 ha) serta tanaman kelapa/ kelapa sawit (8.749 ha).
2.
Ketersediaan lahan gambut di Riau untuk pengembangan ialah untuk tanaman kelapa/ kelapa sawit ( 244.690 ha), tanaman nenas (237.009 ha) dan padi sawah (37.477 ha), sedangkan di Jambi yang tersedia untuk pengembangan ialah untuk tanaman kelapa/ kelapa sawit ( 58.596 ha) serta untuk tanaman nenas (1.750 ha). Di Sumatera Barat lahan gambut yang tersedia untuk pengembangan ialah hanya untuk tanaman kelapa/ kelapa sawit ( 7.529 ha).
94
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
DAFTAR PUSTAKA Bappeda. 1997. Analaisis Komoditi Unggulan Propinsi Sumatra Barat. Laporan Ringkas Kegiatan Ilmiah-Teknis TA 1996 – 1997. Dewan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Industri Sumatra Barat. Bappeda. 1998. Laporan Akhir Pengwilayahan Agribisnis dan Agroindustri di Propinsi Riau. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan daerah Tingkat I riau dengan Balai Pengkajian Teknologi pertanian Padang Marpoyan Riau. Bappeda. 2000. Rencana Induk/Master Plan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Propinsi Jambi Bagian Wilayah Barat. Bappeda. 2000. Rencana Induk/ Master Plan Pengembangan Kawasan sentra Produksi Propinsi Jambi Bagian Wilayah Tengah. Barbosa, P. M., M. A. Casterada and J. Herrero. 1996. Performance of Several Landsat 5 Thematic Mapper Image Classification Methods for Crop Extent Estimates in an Irrigation District. International Journal of Remote Sensing. Volume 17 Number 18, 18 December 1996, pp:3665-3674. Bunting, E.S. 1981. Assessments of the effecs on yield of variations in climate and soil characteristics for twenty crops species. AGOF/INS/78/006, Technical Note No 12. Centre for Soil research, Bogor, Indonesia Deptan. 2001. Program Pembangunan Pertanian 2001 – 2004. Departemen Pertanian. Ditjen Intag. 1999. Peta Paduserasi daerah Propinsi Sumatera Barat dan Jambi skala 1:250.000. Djaenudin, D., Marwan H., H. Subagyo, Anny Mulyani dan Nata Suharta. 2000. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian. Versi, Pusat Penelitian Tanah dan Agoklimat, Bogor. Hanggono, Aryo. 1998. Kombinasi Metoda dan Maximum Likelihood untuk menghasilkan Citra Thematik daerah Muara Sabak-Jambi, in Remote Sensing & Geographic Information Systems, Year Book 97/98, BPPT, Jakarta, hal. 56. Puslitbangtanak. 2001. Peta Arahan Tata Ruang Pertanian skala 1:1.000.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Badan Litbang Pertanian, Bogor. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. 1986 – 1990. Buku Keterangan Peta Satuan Lahan dan Tanah Propinsi Riau, Sumatera Barat dan Jambi, Skala 1 : 250.000. Proyek Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Lahan. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Rossiter, D. G., and A. R. Van Wambeke. 1997. Automated Land Evaluation System. ALES Version 4.5. User Manual. Cornell University, Departement of Soil Crop & Atmospheric Sciences. SCAS. Teaching Series No. 193-2. Revision 4. Ithaca, NY USA. Soil Survey Staff. 1987. Keys to Soil Taxonomy. SMSS (Soil Management Support Service). Handbook 6. US. Departement of Agriculture. Surmaini E., Irsal Las, Erni Susanti, Suciantini dan Aris Pramudia. 2000. Pemutakhiran wialayah curah hujan dan agroklimat. Laporan Akhir No. 07-c/Puslittanak/2000. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat.
95
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia FOREST AND LAND FIRE MANAGEMENT IN PEATLAND AREAS
Bambang Hero Saharjo Forest Fire Laboratory, Faculty of Forestry, Bogor Agricultural University PO.BOX 168 Bogor 16001, West Java E-mail
[email protected] Abstract The forest fire episode of 1997/1998 in Indonesia consumed 10 million hectares of forest and lands and released 2.6 Gt of C to the atmosphere, where damage cost was estimated at US$ 10 Billion. Most of the smokes believed come from peatlands due to the land preparation using fire. Transboundary haze pollution due to the smoke from land preparation using fire become a big problem in Indonesia every years especially when the dry season come since last 10 years. It has been found that the smoke of fire rooted from land preparation using fire mostly (60-80%) from an oil palm and industrial forest plantation illegally where rest of it to be believed made by shifting cultivation which unfortunately usually blaming for the smokes occurred. Forest management and land use practices in Sumatra and Kalimantan have evolved very rapidly over the past three decades. Poor logging practices resulted in large amounts of waste will left in the forest, greatly elevating fire hazard. Failure by the government and concessionaires to protect logged forests and close old logging roads led to an invasion of the forest by agricultural settlers whose land clearances practices increased the risk of fire. Field experiment had been done in peat area belong to the local community in Pelalawan village, Pelalawan district, Riau Province during dry season in the period of 2001 to 2002 especially in order to know the possibility to using fire in the land preparation area. Results of the research shown that fuel load drying can be used to minimize fuel moisture content that hopefully would reduce smoke production during burning. Burning technique and accompanied by slashing activity and drying for at least 3-4 weeks will help combustion process which finally reduce peat destruction through penetration heat. Reducing peat destruction could be reached if penetration heat from fire could be protected downward through close canal made surrounded burnt area. Keywords: Fire, peat, forest, haze, management
97
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia INTRODUCTION Fire is a significant source of gases and particulate to the atmosphere: environmentally important gases produce by fire includes carbon dioxide, carbon monoxide, methane, non-methane hydrocarbons and oxides of nitrogen. Fire also produces large amounts of small, solid particles or “particulate matter”, which absorb and scatter incoming solar radiation, and hence the impact of our planet as well as provoking a variety of human health problems (Levine et al, 1996). Fire can therefore be considered one of the local points of the multiple relationships between humans and the environmental changes in fire patterns can be taken as indicator of change in land-use patterns and overall environmental conditions (Malingreau and Gregorie, 1996). Biomass burning is considered a major source of trace gas species and aerosol particles (Logan et al, 1981) which play a vital role in tropospheric chemistry and climate (Crutzen and Andreae, 1996). It has been scientifically demonstrated beyond reasonable doubt that fire has been part of the natural ecosystem in Indonesia for many thousands of years, and burning coal seams have been part of the landscape in that time. The vulnerability of Indonesian forest is also linked to more fundamental issues of forest management and the role of communities and local governments. There is very little attention given to the existence of local communities living close to the forests, including those that are vulnerable to fire (UNCHS, 1999). Finally it was found that Indonesian forest fire management lacked useful data rooted from forest fire research, making effective action against forest fires very weak. There was also a weakness in the interest of the people who working in the forest plantations and agricultural activities such as rubber and oil palm plantations that use fire in land preparation without any clear guidelines. There is no alternative solution for shifting cultivators who have been using fire for land clearing for thousand of years. To solve the problem, the management of Indonesian forest fires must be based on information sources from research; and not just those directly translated from other countries experiences without any adjustments. The local people who live near the forest must also be approached, giving them the best alternative solutions, so that their life style will be highly appreciated. INDONESIAN FOREST AND FIRE RISK The forests of Indonesia are being logged at a rate of approximately 40 million cubic meters per year, a rate that is nearly twice that recommended by the Ministry of Forests for sustainable yield (UNCHS, 1999). Commercial use of forest resources and forest lands was very limited up to and including the middle decades of this century. This changed dramatically when forestry basic law 1967 (UUPK 1967) used. Millions of hectares of forest land where awarded as timber concessions in the late 1960s and early 1970s, leading to a timber boom in Sumatra and Kalimantan that changed the landscape of these two islands over a period of two decades. The government policies and procedure for allocating and supervising timber concessions were deeply flawed and riddled with corruption, leading to severe impacts on forest ecosystems, biodiversity and forest dwelling peoples. Forest management and land use practices in Sumatra and Kalimantan have evolved very rapidly over the past three decades (Scweithelm, 1998). Poor logging practices resulted in large amounts of waste would left in the forest, greatly elevating fire hazard. Failure by the government and concessionaires to protect logged forests and close old logging roads led to and invasion of the forest by agricultural settlers whose land clearances practices increased the risk of fire. The fact that Sumatra and Kalimantan remained forested until recent decades indicates that neither naturally-caused fires nor human use of fire caused significant deforestation in the past (Schweithelm, 1998). Fire risk is increased dramatically by the conversion of material forests to rubber and oil palm plantations, and by the logging of natural forests, which opens the canopy and dries out the ground cover. Plantations are drier and trees are move evenly spaced than natural tropical moist forests, thus increasing the opportunities for fire to spread. Evidence also suggests that fires burned mostly easily in secondary forests that had already been disturbed through (frequently illegal) timber operations. Selective logging destroys much of the most undergrowth and the closed canopy that reduces the likelihood and impact of forest fires in natural forests (Dudley 1998). Recently fire is used to exploit the natural rain forest especially in Kalimantan by the name of salvage logging. It was realized when fire
98
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia come to their area and they do not have ability to fight it, resulted in the cleaning of the natural forest from shrubs and grass create a condition which easily entered. Unfortunately the do not cut down the trees burned but also fresh tress which is the main target. SOURCE OF FIRES Illegal Shifting Cultivators Usually when fire broke up in many provinces in Indonesia, many people’s blames shifting cultivator as cause of it, because they use fire for land preparation for agricultural purposes. Shifting cultivators use fire for they land preparation, because it was cheap, and easy to do, and it was done for thousands years ago (Goldammer 1993) without any environmental problems like it happens now. Shifting agriculture systems in their early practice and extends use largely determined by low human population pressure on the forest resources. They provided a sustainable base of subsistence for indigenous forest inhabitants, and their patch impacts had little effects on overall forest ecosystem stability (Nye and Greenland 1960). By burning they will took a free mineral from ash that rich of organic-carbon, phosphorus, magnesium, potassium, and sodium. The nutritional value increase temporarily after burning, however, because when rainy comes, it will be leached and decline (Saharjo 1995). The origin of the 1982-83 fire has not been definitely identified, but swidden agriculture has been considered as one of the most plausible sources (Wirawan 1985). Swidden, slash-and-burn or shifting agriculture has been traditionally practiced by rural people in Borneo, as in many other parts of the tropics. With the intention of planting crops at the onset of the rainy season in November and December, they usually start clearing and then burning their fields during the second half of the dry or less rainy period, usually in September and October, while in Sumatra on August to September. The timing of their slash-and-burn practice is well established and is primarily based on the annual variation of the Monsoon. One of the reasons why shifting cultivators activity become environmental problem is because of illegal shifting cultivator did it (Saharjo and Husaeni 1998). They are not the real shifting cultivators but they are a new comer from other cities or region who never did shifting cultivation and without any experienced. For the real shifting cultivator they are know how to burn and prevent fire jump to other place, for instance using fire breaks and they know also when fire should be put down and stop. This knowledge is not a simple and easy thing to be done quickly by the new comer. Some time they never think about this, then, burn it directly and we can imagine what would happen, burned are become larger and spread everywhere. Some time it takes several days, with black smoke in the sky. Forest concessions and estate crops It had been commonly recognized that the sources of fires in 1997 were mostly from land preparation using fire for forest plantation and estate crops. Fire is used in land preparation for forest plantation, as it is easy, cheap and very simple. Using fire, companies can save three times as much as money and so, naturally, prefer is benefits. Companies cut down trees in areas ranging from 10 to 20 ha, sometimes up to 40 ha, store them for two or three weeks in the sun to reduce the water moisture content and burn them. If the fuel load per ha is about 40 tons (Saharjo 1998), flame temperature will increase to 750-850°C with heavy smoke and flame height at 15-20 meters. With a greater fuel load, flame temperature will increase to more than 1000°C. In one hour, this kind of fire can burn 20 ha. If the fire is prevented from jumping to other areas such as plantation forest, shrubs, "alang-alang" (Imperata cylindrica) grassland or secondary forest by using fire breaks and fire brigade support, there is not a problem. Problems do arise when the fire jumps to other areas, or when the source of the blazes is arson. The use of fire is officially forbidden although every company uses it, because this is the only viable and economic method of reducing the huge biomass. The underlying cause is, hence, the policy that plans to convert 500,000 ha of forest into plantations every year (Schindler 1998). The government (CIFOR 1998) has licensed and stimulated many companies to develop new industrial plantations of rubber, oil palm and pulpwood, as well as transmigration sites. These activities require the clearing of
99
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia hundreds of thousands of hectares of land, and fires are their cheapest option. The traditional method of claiming forested land as in many parts of the world has been to burn and then plant. It seems likely that migrants, particularly in areas near cites, as well as large government-sponsored agricultural or forestry development programs, are clearing forest to establish land claims. Logging Logging activities have greatly increased both fire risk and hazards (Mackie 1984). Access roads opened up the forests to both immigrant and local people for making field (Wirawan 1993). By opening up the forest canopy, logging activities have greatly stimulated the growth and accumulation of plant biomass near the ground. Additional dead biomass is also provided by deformed logs and branches left behind by loggers. The failure of the rainy season to arrive on time, as was the case in late 1982, prolonged dry season, dried this plant biomass and then helped the fires started by shifting cultivators in September or October to spread wildly unchecked for several months until heavy rain fall in May 1983. As a result, 70 % of the burned forest in East Kalimantan, occurred in the logged-over forest areas (Wirawan 1993). When logging companies enter into a new area, they automatically bring with them the fire problem. They are opening up the forests and making them more susceptible to forest fires through road, logging waste, bulldozing through the stands and opening up the canopy and finally bringing in people as the source of fire (Schindler 1998). PEAT AND FIRE Most Indonesian peat forests are of the Dipterocarp type and are completely dependent on rainfall and almost constant amount of recycling nutrients (Subagyo and Driessen, 1974). The majority of Indonesian peat land (16.5 million ha) is deeper than 60 cm with a minimum organic content of 65 % (Andriesse, 1974). Peat formation is a true carbon sink, the carbon being sequestered out of the system and converted into peat through biological activity. Peat swamps forests originally represented major ecosystems in Indonesia and ranged 16.5-27 million ha. In their original state, Indonesian peat swamp forests sequestered between 0.01-0.03 Gigatons of carbon annually. These important ecosystems have however in recent years been reduced through drainage and conversion to agriculture lands and other activities (Sorensen, 1993). Peat forms when the rate of decay of plant litter fails to keep pace with that of addition. This normally occurs because decomposition is in some way slowed down on inhibited (Maltby and Immirzi, 1993). However, decay of the peat was may follow as a result of the normal developmental processes or be induced by some external factor. A number of natural and non-induced events can have catastrophic impacts on mires by arresting or reversing accumulation or accelerating decay. Documented natural and anthropogenic impacts include erosion, fire, drainage, cultivation, deforestation, reforestation, afforestation, peat cutting and mining (Maltby and Immirzi, 1993). Burning peat is especially detrimental because it release carbon into the atmosphere that has been in storage for thousands of year, and smoke from peat fires contain high levels of Sulfur oxide (Sweithelm, 1998), and it was estimated that peat fires in Indonesia in 1997/1998 could release more carbon dioxide than the annual contribution from cars and power stations in western Europe (WWF, 1997), and contributed 22% of worlds carbon dioxide where over 700 million tones was released that elevating Indonesia to one of the largest polluters of carbon in the world (UNCHS, 1999). Impacts of fire on the atmosphere occur at all scale. Visibility effects and the changes in chemical constituents in the atmosphere (such as CO2, water vapour, CO, and particulate matter) are a concern at the scale of a small fire of less than a hectare. At a landscape and regional scale, changes in atmosphere processes and chemical deposition emerge as issues, although visibility and the chemical content of air are still important. The major environmental concern on a global scale is the response of atmospheric processes to the chemical constituents added to the atmosphere from the burning of fuels in forests, shrub lands and grasslands (Debano et al, 1998). Not only does climate influence fire, but fire activity also can influence climate. Regionally, large fires with their change in albedo and removal of vegetation with the accompanying drop in
100
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia evapotranspiration, can influence the energy budget and climate. Recent evidence suggests that local to regional changes in the land surface characteristics can significantly alter the climate of that region (Couzin, 1999). In addition to climatic influences on the fire regime other factors such as ignition agents, length of the fire season, vegetation characteristics and human activities such as fire management policies and landscape fragmentation may greatly influence the fire regime in the next century. FIRE AND PEATLAND MANAGEMENT In order to know the possibility of using fire in the land preparation especially in peatland area, an integrated research being conducted in peatland area belong to the local community located in the Pelelawan village, Pelelawan district, Riau Province during dry season July 2001 to October 2002. The site was dominated by was dominated by shrubs and ferns, vegetation found was Shorea macrophylla, Macaranga pruinosa, Ficus sundaica, Stenochlaena palustris, Parastemon uruphyllus, Baccaurea pendula, Nephorlepis flaccigera and Gleinchenia linearis. Climate in Pelalawan district cannot be separated from Riau province condition, generally the site was tropical climate with annually rainfall range between 2500-3000 mm with daily temperature between 22°C to 31°C. According to data made by Meteorological and Geophysical Agency, Ministry of Transportation, annually rainfall in the period between January-December 2001 in the site was 3794.5 mm that accompanied by 86 rainy days. Results of research shown that fuel load was vary depend on the level of peat decomposition level namely fibric, hemic and sapric. Fuel load in Fibric was vary from 61.5 to 62.7 ton/ha and fuel bed depth was vary from 97 to 106 cm (Table 1); while in hemic fuel load was vary from 38.5 to 95.67 ton/ha and fuel bed depth was vary from 71.8 to 108.4 cm (Table 3); and in sapric fuel load was vary from 110.83 to 32.22 ton/ha and fuel bed depth that vary from 82.2 to 98.4 cm (6). During burning it had been found that in fibric, flame height was vary from 3.69 to 4.12 m, rate of the spread of fire vary from 1.47 to 3.31 m/minute that resulted in fire intensity that vary from 5300 kW/m to 6721 kW/m and flame temperature that vary from 900 to 1050°C (Table 1); while in hemic, flame height was vary from 2.87 to 4.19 m, rate of the spread of fire was vary from 1.07 to 2.48 m/minute that resulted in fire intensity that vary from 2949.95 to 6534.83 kW/m and flame temperature that vary from 900 to 1150°C (Table 3); and in sapric, flame height was vary from 1.56 to 3.09 m, rate of the spread of fire was vary from 0.47 to 1.11 m/minute that resulted in fire intensity that vary from 792.96 to 1830.55 kW/m and flame temperature that vary from 800 to 1000°C (Table 6). During burning it had been known that green house gas emitted in fibric site was 11,273,281 ppb where smoldering combustion stage produce 5,699,500 ppb, at glowing stage produce 4,649,312 ppb and at flaming stage 924,469 ppb (Table 2); while in hemic site green house gas emitted was vary from 6,523,601 to 8,097,078.5 ppb where smoldering combustion stage dominant in hemic 2 and flaming combustion stage in hemic 1 (Table 5); and in sapric site green house gas emitted was vary from 10,407,929.5 to 11,767,466 ppb where soldering combustion stage dominant in sapric 2 while glowing combustion stage in sapric 1 (Table 7). Following burning it had been found that no fibric peat burnt or destroyed, while in hemic site peat destruction vary from 6 to 12.6 cm (Table 4) and in sapric site it was vary from 12.72 cm to 31.88 cm (Table 8). CONCLUSION AND RECOMMENDATION A.
Conclusion 1.
Heat effect resulted during burning especially in sapric and hemic site will cause peat destruction which depend on fuel (potency, characteristic, load and moisture) and peat characteristic. Even burnt peat depth was categorized low destruction (<25 cm) but the role of peat to reserve the water loss
101
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia 2. 3.
4.
B.
Green house gasses produce during burning was depend on what stage it occurred, flaming, smoldering, or glowing. The gasses emitted was also influence on the combustion process at fuel bed depth. Water that source from canal and rain fall have an important role also in affecting the performance of the site during and following burning. High moisture content of peat will protected from high heat penetration into the peat which then resulted in less destructed of peat. Burning at the end of dry seasons which then followed with rainy seasons seems will give different impact to the site.
Recommendation 1. 2.
Using fire for land preparation especially when fuel load is high is better to stop, because it will caused peat destruction, low quality and high green house gasses produced. If fire should be used (no other alternative ), special treatment should be conducted as followed : a. b. c. d. e. f. g.
No large area permitted to burning Log with diameter more than 10 cm must be through away from burning area. There must be slashed and drying for at least three weeks One meter canal full of water surrounded burning area must be established before burning Burning must be conducted in the afternoon between 13.30 – 16.00 pm under supervised Burning should be conducted also at the end of dry seasons and incoming of rainy seasons. Burning must be done through certain circle not at the same time with big area.
REFERENCES Andriesse, J.P. 1974. Tropical lowland peat in South-east Asia. Communication 63. Dept. Res. Amsterdam. CIFOR. 1998. Fire in Indonesia in 1997. CIFOR News, no.16:1 Couzin, J. 1999. Landscape changes make regional climate run hot and cold. Science 283: 317-318 Crutzen, P.J and M.O. Andreae. 1990. Biomass burning in the tropics: Impact on atmospheric chemistry and biogeochemical cycles. Science 250: 1669-1678 Debano, L., D.G. Neary and P.F. Ffolliott. 1998. Fire’s effects on ecosystems. John Wiley and Sons, Inc. 319 pp. Dudley, N. 1998. The year the world caught fire. WWF International. 35 pp. Goldammer, J. G. 1993. Fire Management. In : Pancel, L. (ed.). Tropical forestry handbook. Vol. 2 : 1221 - 1267. Levine, J.S. 1996. Introduction. In: Levine, J.S (eds.). Biomass burning and global change. Vol.1. The MIT press. Pp;1 Mackie, C. 1984. The lessons behind East Kalimantan's forest fire. Borneo Research Bulletin, 16 : 63 : 74. Malingreau, J.P and J.M. Gregorie. 1996. Developing a global vegetation fire monitoring system for global change studies; A frame work. In: Levine, J.S (eds.). Biomass burning and global change. Vol.1. The MIT press.pp: 14-24
102
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Maltby, E and P. Immirzi. 1993. Carbon dynamic on peatlands and other wetlands soils regional and global perspectives. Chemosphere 27(6): 999-1023 Nye, P.H and Greenland, D.J. 1960. The soil under shifting cultivation. Technical communication 51. Commonwealth bureau of soils. UK. Saharjo, B.H. 1995. The changes in soil chemical properties following burning in a shifting cultivation area in South Sumatra. Wallaceana 75: 23-26 Saharjo, B. H. and E. A. Husaeni. 1998. Why East Kalimantan Burns ? Wildfire magazine Vol.7(7): 19-21 Schindler, L. 1998. The Indonesian fires and SE Asean Haze 1997/98. Review, Causes and Necessary steps. Paper presented at the Asia - Pasific regional workshop on transboundary atmospheric pollution. Singapore, 27 - 28 May. Schweithem, J. 1998. The fire this time : An overview of Indonesia's forest fire in 1997/1998. Sorensen, K.W. 1993. Indonesian peat swamp forest and their roles as a carbon sink. Chemosphere 27(6): 1065-1082 Subagyo, H and P.M. Driessen. 1974. The ombrogenous peats in Indonesia. Research papers 19681974. Agr.Coop. Indonesia/the Netherlands.pp: 193-205 UNCHS. 1999. Inter-agency report on Indonesian forest and land fires and proposal for risk for reduction in human settlements. UNCHS (Habitat), UNDP, UNHD and ADPC. 36 pp. Wirawan, N. 1985. Kutai National Park Management Plan 1985 - 1990, World Wildlife Fund/International Union for Conservation of Nature, Bogor. Wirawam, N. 1993. The hazard of fire. In : Brookfield, H and Y. Byron. (ed.). South - East Asia's environmental future : The search for sustainability. pp : 2 WWF. 1997. The year the world caught fire. WWF International Discussion paper by Nigel Dudley. Switzerland.
103
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Table 1. Weather condition and Fire Behavior during burning in Fibric site
Parameter Temperature (°C) Relative humidity (%) Wind speed (m/sec.) Fire behavior Fuel load (ton/ha) Fuel moisture (%) • Leaves • Branches • Peat surface Flame length (m) Fire int. (kW/m) R.of the spr.(m/mnt) Flame Temp (oC) • 1 cm below ground • Ground Slope (%) Plot Size (ha) Duration (mnt.) Burning time
Plot 1
Plot 2 37 53 1.05
36 52 0.67
(62.67±12.59)
(61.56±13.16)
(8.63±1.10) (15.60±3.59) (85.6±1.34) (4.12±1.53) (6721.24±5018.34) (3.31±1.27)
(9.19±4.59) (12.85±4.85) (84.75±0.78) (3.69±1.8) (5300.28±4117.48) (1.47±0.39)
75 875 0 0.04 15.18 12.25pm
90 900 0 0.04 16.30 13.30pm
Table 2 . Green house gasses production through burning in Fibric site Combustion stage CO2 (ppb) CO (ppb) CH4 (ppb) N2O (ppb) Flaming 836,000 81,000 7,100 369 Smoldering 4,263,000 1,285,000 150,900 600 Glowing 3,762,000 812,000 74,700 612 Total 8,861,000 2,178,000 232,700 1,581
Total GHG (ppb) 924,469 5,699,500 4,649,312 11,273,281
Table 3. Weather condition and fire behavior parameters during burning in hemic site
Parameter Weather condition Temperature (°C) Relative humidity (%) Wind speed (m/sec.) Fire behavior Fuel load (ton/ha) Fuel moisture (%) • Leaves • Branches • Log • Peat surface Flame length (m) R.of the spr.(m/mnt) Fire int. (kW/m) Flame temp. (°C) • 1 cm below ground • Ground Slope (%) Plot Size (ha) Duration (mnt.)
Plot 1
Plot 2
Plot 3
36 55 0.41
39 48 0.90
38 49 1.07
37 53 0.68
(39.5±8.0)
(51.8±5.7)
(43.7±3.2)
(95.7±6.8)
(11.92±3.52) (21.64±6.65)
(12.35±1.87) (24.54±7.01)
(10.19±4.72) (19.4±5.91)
(81.8±1.5) (2.9±0.3) (1.1±0.2) (2949.9±547.3)
(77.2±1.4) (3.6±0.4) (1.9±0.2) (5050.9±1052.4)
(74.2±0.2) (3.4±0.3) (2.5±0.4) (2552.3±977.2)
(10.22±2.99) (16.23±4.01) (42.3±12.3) (74.4±1.1) (4.2±0.3) (1.2±0.2) (6524.2±1424.0)
100 900 0 0.04 18.0
130 1100 0 0.04 9.3
120 1000 0 0.04 9.0
150 1150 0 0.04 14.15
Table 4. Burnt peat depth and size in hemic site Plot 1. 2. 3. 4.
Depth (Cm.) (7.16±0.9) (12.6±1.3) (6.0±0.8) (10.0±1.2)
Plot 4
2
Burnt Size (m ) 4.7 13 16 8
Percentage (%) 1.75 3.25 4 2
104
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Table 5. Green house gasses production through burning in Hemic site Combustion stage Flaming Glowing Smoldering Total Flaming Glowing Smoldering Total
CO2 (ppb) 3,157,000 1,147,500 2,560,000 6,865,000 1,222,500 2,176,000 2,481,500 5,880,000
CO (ppb) 566,500 127,500 406,500 1,100,500 136,500 76,500 335,000 548,000
CH4 (ppb) 94,300 8,900 27,700 130,900 9,900 30,400 54,100 94,400
N2O (ppb) 383 368 427.5 1,178.5 361.5 434 405.5 1,201
Total GHG (ppb) 3,818,183 1,284,268 2,994,627.5 8,097,078.5 1,369,261.5 2,283,334 2,871,005.5 6,523,601.0
Table 6. Weather condition and fire behavior parameters during burning in sapric site
Parameter
Plot 1
Weather condition Temperature (°C) Relative humidity (%) Wind speed (m/sec.) Fire behavior Fuel load (ton/ha) Fuel moisture (%) • Litter • Branches • Log • Peat surface Flame length (m) R.of the spr.(m/mnt) Fire int. (kW/m) Flame temp. (°C) • 1 cm below ground • Ground Slope (%) Plot Size (ha) Duration (mnt.) Burning time
Plot 2
Plot 3
Plot 4
38 55 0.41
38 50 1.09
39 49 1.07
35 52 0.63
(119.16±27.17)
(110.83±27.17)
(132.34±34.64)
(111.0±12.61)
(6.8±1.1) (11.5±2.8)
(7.3±0.9) (14.3±3.9)
(6.8±1.2) (11.7±1.4)
(81.8±1.5) (1.55±0.52) (0.47±0.15) (791.96±572.7)
(77.2±1.4) (2.11±0.26) (0.99±0.26) (1401.61±355.17)
(74.2±0.2) (3.09±0.3) (1.11±0.32) (1830.55±634.77)
(6.2±0.7) (16.3±3.6) (32.7±3.1) (74.4±1.1) (1.94±0.85) (0.98±0.29) (1379.0±1103.6)
70 800
90 985 0 0.04 21.30 13.43pm
95 1000 0 0.04 14.54 14.54pm
80 900 0 0.04 15.55 15.55pm
0.04 22.13 11.22am
Table 7. Green house gasses production through burning in Sapric site Combustion stage Flaming Glowing Smoldering Total Flaming Glowing Smoldering Total
CO2 (ppb) 1,153,500 4,290,500 3,943,500 9,387,500 2,042,000 3,072,000 5,774,500 10,888,500
CO (ppb) 151,500 484,500 276,500 912,500 227,500 335,000 230,500 793,000
CH4 (ppb) 15,800 62,500 28,100 106,400 41,350 28,200 14,500 84,050
Table 8. Burnt peat depth and size in sapric site Plot 1. 2. 3. 4.
Depth (Cm.) 18 31.87 15.44 12.72
Burnt Size (m2) 12 7 17 22
Percentage (%) 3 1.75 4.25 5.5
105
N2O (ppb) 438 495 596.5 1,529.5 406 635 845 1,886
Total GHG(ppb) 1,321,238 4,837,995 4,248,696.5 10,407,929.5 2,311,286 3,435,835 6,020,345 11,767,466
RANCANGAN DESAIN SISTEM TATA-AIR PADA PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT PASANG-SURUT 1 BERWAWASAN LINGKUNGAN (The Environmentally Design of Water Management System for Peat Land Development in Indonesia)
Oleh; 1)
Nana M. Arifjaya 2 Dedi Kusnadi Kalsim ABSTRACT The peat land development for agriculture in Indonesia has been started since 1960. However the results of development in term of agriculture production or farmers income are still questionable. By learning the experiences and traditional technologies developed by Banjarnese and Bugisnese, and personal experiences in lowland development in several parts of Indonesia, then the Environmentally Water Management System for Peat land development is proposed in this paper. Basically the land-use planning should be based on the land suitability map for some crops planned to be grown, as commonly used by Agronomist and Soil Scientist. Environmental function of peat land in term of bio-diversity and hydrology are combined together into The Water Management System. Research results of The Research Center for Soil and Agro-climate (Bogor) showed that the oneway flow of surface and ground water in agricultural field has an ability to improve chemical properties of soil by leaching process of toxic substances created by oxidation process in soil profile. The one-way flow system can be created by using separated channels of irrigation and drainage. The difference of water level in those channels should be around 30-50 cm. Traditional technology created by Bugisnese farmers in Pulau Kijang (Riau) are tried to be applied in this proposed design. The main objective of this paper is to design of Water Management System which has an ability to maximize the agricultural potential and developing timbaer estate at peat soil by increasing cropping intensity, control wtaer balance, with minimize the negative impact of environmental by maximize the peat function as water retention and bio-diversity. The applied control water tabel and zoning area bentween two rivers and maintain waterbalance it is the key for development the peatlands area.
I. PENDAHULUAN Hutan rawa gambut Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis karena karakteristik gambutnya, kekayaan biodiversitasnya dan fungis dalam ekosistem global maupun regional. Indonesia mempuyai rawa gambut sekitar 20 juta hektar, yang setara dengan setengah dari hutan gambut tropika di dunia. Keberadaa hutan gambut umumnya diapit oleh sungai sehingga dari karakteristik drainasenya dapat dipandang sebagai satu “unit pulau” yang has yang membnetuk ‘dome’. Perbedaan kedalam gambut erat kaitannya dengan karakteristik tanah dan vegetasi yang tumbuh di atasanya.
1)
Makalah disampaikan pada wrokshop on Wise use and sustainable peatlands management practices October 13-14, 2003, Bogor, Indonesia.
2)
Lab Pengaruh Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, email:
[email protected]
3) 1
Laboratorium Teknik Tanah dan Air, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor .E-mail: atau
[email protected]
.
.
Page 1 of 12
Pembukaan lahan gambut pasang-surut atau lahan rendah untuk keperluan pertanian telah lama dilakukan di Indonesia sejak tahun 1960-an, sedangkan keberhasilannya masih perlu dipertanyakan. Dengan mengkaji kembali dari pengalaman tradisional suku Banjar dan Bugis mengelola lahan ini, serta beberapa pengalaman penerapan di areal HTI selama ini, maka suatu usulan Sistem Tata-Air yang berwawasan lingkungan diajukan dalam makalah ini. Pada prinsipnya penataan tata-guna lahan mengacu pada kriteria kesesuaian lahan untuk beberapa komoditi pertanian yang sudah lama digunakan oleh para ahli tanah dan agronomi dalam merekomendasikan pembukaan lahan gambut untuk pertanian. Fungsi ekologis lingkungan dari lahan gambut dalam hal biodiversitas dan sebagai penyangga air digabungkan ke dalam sistem tata-air yang diajukan dalam makalah ini. Hasil penelitian Puslitanak yang merekomendasikan sistem aliran satu arah (one way flow) di tingkat usahatani yang berhasil memperbaiki fungsi pencucian dari zat beracun dengan saluran pemasok (supply) dan drainase terpisah, digabungkan ke dalam sistem tata-air yang diajukan ini. Teknologi tradisional bangunan kontrol di daerah pasang-surut yang sudah dikembangkan oleh suku Bugis di Pulau Kijang (Riau) juga dicoba untuk diterapkan dalam rancangan ini. Tujuan dari makalah ini adalah untuk merancang sistem tata-air yang mampu memaksimumkan potensi pertanian dengan mempertinggi intensitas tanam, produktivitas tanah dan pola tanam dengan memperhatikan aspek lingkungan yang perlu dijaga serta memaksimumkan fungsi lahan gambut sebagai penyangga air.
2. FORMULASI MASALAH Penggunaan lahan yang paling baik adalah memanfaatkan lahan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Penggunaan lahan basah dan gambut harus disesuiakan dengan berbagai kriteria dan jenis komoditi yang akan dikembangkan. Penggunaan lahan berdasarkan pada kriteria kesesuaian lahan untuk lahan basah dibedakan atas peruntukan padi sawah; padi gogo, palawija dan sayuran; tanaman perkebunan dan buah-buahan serta hutan termasuk didalamnya hutan tanaman. Berdasarkan parameter ketebalan gambut, kedalaman pirit dan asam organik untuk lahan sesuai dinyatakan seperti pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Kriteria kesesuaian lahan gambut untuk pertanian1) Parameter
Padi sawah
Ketebalan gambut (cm) Kedalaman pirit (cm) Asam organik (mmol) 1)
< 130
Padi gogo, palawija, sayuran < 130
Tanaman perkebunan dan buah-buahan < 300
> 50 < 0.5
> 50 < 0.1
> 150 < 0.1
Hutan >300
Sumber: Tim IPB. AMDAL Regional Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Hektar di Kalteng, 1996.
Pada kenyataanya secara umum elevasi lahan di antara dua sungai. memperlihatkan bahwa semakin jauh dari sungai semakin tebal gambutnya membentuk kubah gambut di bagian tengah dengan elevasi permukaan gambut sekitar 4 - 8 m di atas elevasi lahan di tepi sungai. Berdasarkan tipologi lahan terutama yang masuk katagori hidro-topografi kelas C dan D, maka bentuk tipologi lahan melintang sungai dapat digunakan sebagai pedoman umum dalam rencana tata-guna lahan untuk pertanian konservasi. Sebagai
Page 2 of 12
contoh tipologi lahan berdasarkan penampang melintang antara beberapa sungai di Blok A Proyek Lahan Gambut ({LG) Sejuta Hektar seperti digambarkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Penampang lahan gambut antara S. Kapuas dengan Barito
Page 3 of 12
Manajemen air di petakan sawah pada MT1 dapat dikendalikan dengan mengatur elevasi muka air di saluran (baik supply maupun drainase) sesuai dengan kebutuhan dengan 3 menggunakan tabat . Umumnya dengan dipertahankan elevasi muka air di saluran sekitar 25 - 50 cm di bawah lahan dapat menghasilkan genangan air di petakan sawah sekitar 5-10 cm. Akan tetapi kondisi pada musim kemarau memperlihatkan defisit air sehingga baik tanaman palawija maupun padi pada MT2 memerlukan tambahan air irigasi. Penggunaan pompa air untuk irigasi padi di tanah mineral pada MT2 sekarang ini terbentur pada masalah besarnya angka perkolasi (20-50 mm/hari) , sedangkan di tanah gambut adalah kecilnya kapasitas tanah menahan air (WHC) sehingga aplikasi pompa umumnya tidak berkelanjutan karena tidak ekonomis.
3. USULAN RANCANGAN SISTEM TATA-AIR Dalam pengembangan tata air di kawasan hutan gambut harus dibagai berdasarkan zonasi antar dua sungai, sehingga keberadaan sungai menjadi kunci dalam penentuan jonasi. Daerah pengembangan dibagi menjadi lima zone yakni Zone 1 sebagai sabuk hijau (green belt) dengan lebar masing-masing sekitar 1 km sebelah kiri dan kanan sungai yang lebih ditujukan untuk tujuan konservasi; Zone 2a untuk tanaman pertanian pangan dengan potensial pola tanam padi-padi-palawija/sayuran; Zone 2b untuk tanaman pangan dengan potensial pola tanam padi-palawija/sayuran-palawija/sayuran; Zone 3 untuk tanaman tahunan dan buah-buahan; Zone 4 untuk tanaman hutan. Skhema pembagian zonase ini dapat dilihat pada Gambar 2. Secara rinci karakteristik setiap zone pengembangan dan manajemen airnya dapat dilihat pada deskripsi Tabel 2. Untuk mencegah masuknya asam organik ke zone 3 dan 2, maka perlu dibuat saluran drainase interseptor (interceptor drainage) pada batas antara zone 4 dengan zone 3 (Int1) dan antara batas zone 3 dengan zone 2 (Int-2). Saluran interseptor tersebut dibuat sejajar garis kontour dengan outlet ke sungai berupa saluran interseptor keliling di luar areal pertanian (zone 2a, 2b dan 3) yang dikembangkan. Saluran interseptor ini selain berfungsi untuk mencegat aliran permukaan dan aliran air tanah dari daerah hulu kemudian dibuang terkendali ke luar areal pertanian, juga dapat digunakan sebagai pasok air untuk zone 2a dan 2b apabila diperlukan sewaktu-waktu. Oleh karena itu elevasi muka air (drainage level) di saluran interseptor keliling harus dirancang pada kedalaman sekitar 20-50 cm di bawah lahan. Untuk keperluan tersebut, maka di beberapa lokasi saluran interseptor keliling dilengkapi dengan bangunan terjun dan kontrol berupa stop-log yang dapat mengendalikan elevasi muka air di saluran interseptor keliling. Bangunan kontrol 1 (bk-1) terletak di batas zone 1 dengan 2a, bk-2 pada batas zone 2a dengan 2b, bk-3 pada ruas saluran interseptor antara zone 2b dengan zone 3. Bk-1, bk-2 dan bk-3 berfungsi untuk mempertahankan elevasi muka air di saluran interseptor keliling sekitar 20-50 cm di bawah lahan pada MT1 dan bersama dengan saluran drainase juga berfungsi untuk membuang air di petakan sawah pada waktu pengolahan tanah (awal musim tanam), pengapuran dan pemupukan serta seminggu sebelum panen. Pada MT2 diharapkan air cukup untuk padi sawah di zone 2a dengan memasukan pasok air baik dari saluran supply sekunder/tersier maupun dari saluran interseptor keliling. Apabila tidak memungkinkan secara gravitasi, terpaksa digunakan pompa daya-angkat rendah (low-lift pump). Pompa jenis ini disebut juga pompa aksial dengan karakteristik daya angkat rendah tetapi debit besar. Sedangkan pada MT2 di zone 2b diharapkan air hanya tersedia di saluran untuk tanaman palawija/sayuran 3
Tabat: Bahasa daerah yang berarti bangunan kontrol temporer untuk menaikan elevasi muka air di saluran handil Page 4 of 12
dengan menggunakan pompa irigasi daya angkat rendah. Penggunaan pompa air di zone 2a dan 2b pada MT2 dan MT3, hanya dapat berkelanjutan secara ekonomik apabila telah dilakukan pengkondisian lahan di zone 2a sehingga laju perkolasi dapat ditekan menjadi sekitar 2-4 mm/hari, sedangkan di zone 2b telah dilakukan pencampuran tanah mineral pada tanah gambut sehingga kemampuan tanah menahan air (WHC4) menjadi cukup tinggi sehingga irigasi palawija atau sayuran dapat dilakukan secara ekonomik dengan selang irigasi sekitar 1 atau 2 minggu. Pada prinsipnya pada musim hujan (apabila air dari saluran sekunder/tersier supply cukup menjamin genangan di petakan sawah sekitar 5-10 cm) elevasi muka air di saluran interseptor dikendalikan pada kedalaman sekitar 50 cm di bawah lahan, sedangkan pada musim kemarau dipertahankan setinggi mungkin (sekitar 20 cm di bawah lahan). Di daerah zone 3, semua saluran berfungsi untuk drainase. Oleh karena itu arah saluran drainase searah kemiringan lahan menuju pada saluran interseptor (Int-2). Air yang ditampung di Int-2 kemudian digunakan sesuai dengan keperluan untuk memasok zone 2. Di daerah zone 1dan 2 dibuat saluran Primer/Navigasi yang berfungsi sebagai saluran utama untuk memasukan air pasang, membuang air drainase pada waktu surut dan juga sebagai transportasi air. Setiap jarak 400 m melintang saluran primer dibuat saluran supply sekunder (setingkat handil pada sistem tradisional) yang dilengkapi dengan bangunan kontrol di bagian pangkalnya. Juga setiap jarak 400 m dibuat saluran drainase berselang-seling dengan saluran sekunder yang dilengkapi dengan bangunan kontrol di bagian pangkalnya. Bangunan kontrol di saluran sekunder supply dan saluran drainase dibuat di lokasi pangkal saluran pada batas antara daerah pemukiman dengan lahan 5 usahatani. Tipe konstruksi bagunan kontrol ini berupa gorong-gorong (blombong ), dengan daun pintu ditempatkan di bagian hulu dan hilir tergantung keperluannya. Untuk saluran sekunder supply daun pintu diletakkan di sebelah hulu sehingga berfungsi memasukan air pasang dan menahan air surut sehingga elevasi muka air di saluran tersebut dapat dipertahankan setinggi mungkin. Sedangkan untuk saluran drainase dipasang sebaliknya di bagian hilir yang berfungsi menahan air pasang dan membuang air pada waktu surur sehingga mempertahankan elevasi muka air serendah mungkin. Dengan adanya beda elevasi muka air antara saluran sekunder dengan saluran drainase (sekitar 0,5 m), maka diharapkan terjadi aliran air tanah satu arah (one way flow) sehingga proses pencucian tanah dapat berlangsung dengan baik.
4
WHC: Water Holding Capacity. Kemampuan tanah menahan air pada kapasitas lapang dan titik layu permanen 5 Blombong: bahasa Bugis untuk jenis pintu air tipe gorong-gorong telah biasa berhasil digunakan di Pulau Kijang, Indragiri Hilir, Riau. Pengalaman di Riau membuktikan bahwa tipe gorong-gorong lebih tahan terhadap gerusan tanah lapisan bawah, dan jenis kayu resak akan lebih tahan lama pada kondisi terusmenerus terendam.
Page 5 of 12
Tabel 2. Pembagian zonase tata-guna lahan, sistem tata-air yang diajukan dan operasionalnya
Zone Karakteristik lahan
Kesuaian lahan untuk pertanian Sistem TataAir
Manajemen Air
Zone 1 Sekitar tanggul sungai, tanah mineral, kedalaman pirit <50cm atau > 50 cm Sabuk hijau (green belt), tanaman tahunan buahbuahan, Taman tepi sungai Saluran drainase utama
terbuka pengaruh pasang-surut air sungai
Zone 2a
Zone 2b
Zone 3
Zone 4
Tanah mineral bergambut, pirit >50 cm, perkolasi tinggi
Tanah gambut < 130 cm, pirit >50 cm, perkolasi tinggi, WHC rendah
Tanah gambut 130-300 cm, pirit >150 cm
Tanah gambut > 300 cm
Padi sawah 1 x/tahun, dapat diintensifkan 2 x/tahun dengan pengkondisian lahan (pemadatan sub-soil)
Musim hujan: Padi sawah/padi gogo; musim kemarau: palawija, sayuran
Tanaman tahunan perkebunan, buah-buahan
Hutan alami, penghutanan kembali dengan tanaman pohon asli setempat
saluran drainase dan saluran sekunder/tersier supply , slope minimum, bangunan kontrol (blombong) di pangkal saluran (batas areal pemukiman) . Bk 1 di saluran interseptor keliling untuk mengendalikan elevasi muka air di saluran interseptor pada waktu musim hujan dan musim kering Awal MT1 selama pengolahan tanah, pintu (bk-1) dibuka untuk flushing asam-asam. Selanjutnya pintu ditutup atau dioperasikan untuk mendapatkan elevasi muka air di saluran sekitar 30 cm di bawah lahan. Pintu bk-1 dibuka lagi pada waktu 1-2 minggu menjelang panen MT1. Bangunan kontrol (blombong) di saluran drainase dan saluran supply sekunder berfungsi secara otomatis. Awal MT2 pintu bk-1 dibuka selama pengolahan tanah. Selanjutnya pintu bk-1 ditutup untuk menampung air dari bagian hulunya (Zone 3 dan 4). Kalau perlu pompanisasi untuk tanaman padi MT2 dan palawija MT3. Bangunan kontrol (blombong) berfungsi secara otomatik
saluran drainase dan saluran sekunder/tersier supply, slope minimum, bangunan kontrol (blombong) di pangkal saluran (batas areal pemukiman). Bk-2 dan bk-3 di saluran interseptor keliling untuk mengendalikan elevasi muka air di saluran interseptor pada waktu musim hujan dan musim kering
saluran drainase dengan interseptor di pangkal (Int-2) dan ujung (Int-1) untuk membuang asam organik ke luar areal zone 2.
Saluran interseptor di bagian pangkal (Int-1) untuk membuang asam organik dari aliran air-tanah daerah hutan.
Awal MT1 selama pengolahan tanah, pintu (bk-2 dan bk-3) dibuka untuk flushing asamasam. Selanjutnya pintu bk-2 dan bk-3 ditutup atau dioperasikan untuk mendapatkan elevasi muka air di saluran sekitar 30 cm di bawah lahan. Pintu dibuka lagi pada waktu 1-2 minggu menjelang panen MT1. Bangunan kontrol (blombong) di saluran drainase dan saluran supply sekunder berfungsi secara otomatis. Awal MT2 pintu bk-2 dan bk-3 dioperasikan sesuai dengan kebutuhan, dibuka selama pengolahan tanah, selanjutnya pintu ditutup untuk menampung air dari bagian hulunya (Zone 3 dan 4). Kalu perlu pompanisasi untuk tanaman palawija/sayuran MT2 dan MT3. Bangunan kontrol (blombong) berfungsi secara otomatik
Awal MT1 air dalam saluran interseptor yang mengandung asam organik dibuang ke luar areal zone 2. Pada awal MT 2 elevasi muk a air di saluran interseptor dipertahankan setinggi mungkin untuk memasok kebutuhan air di Zone 2.
Awal MT1 air dalam saluran interseptor yang mengandung asam organik dibuang ke luar areal zone 2. Pada awal MT 2 elevasi muk a air di saluran interseptor dipertahankan setinggi mungkin untuk memasok kebutuhan air di Zone 2.
Page 6 of 12
Gambar 2. Profil Melintang Elevasi Lahan dan Pembagian Zonase Pengembangan Pertanian
Page 7 of 12
4. Mepertahankan Resapan Air dan Pengembangan HTI di lahan gambut Kawasan bergambut yang berfungsi sebagai daerah resapan air bagi daerah di bawahnya adalah daerah pada bagian puncak kubah gambut (peat dome), yang dari segi topografi merupakan daerah atas dan perlu dilindungi supaya fungsi hidrologisnya dapat dipertahankan. Fungsi hidrologisnya adalah menyerap dan menyimpan air pada musim hujan sehingga banjir akibat limpasan permukaan (runoff) di daerah bawahnya dapat dikendalikan, dan melepasnya secara perlahan-lahan dalam bentuk aliran air bawah permukaan pada musim kemarau sehingga kedalaman airtanah dan kebakaran hutan di daerah bawahnya dapat dikendalikan. Secara skhematis penampang kubah gambut di antara dua buah sungai dapat digambarkan seperti pada Gambar 3. Besarnya nilai L dan X1 serta X2 merupakan batas dimana luasan Kawasan Lindung perlu dipertahankan supaya fungsi perlindungannya untuk kawasan budidaya HTI di bawahnya dapat terjamin keberlanjutannya. Besarnya kemampuan menyimpan air di kubah gambut secara volumetrik tergantung pada besarnya porositas tanah gambut dan beda elevasi antara E1 dan E2. Porositas tanah gambut tergantung pada tingkat kematangan tanah gambut. Di daerah kubah gambut umumnya kematangannya rendah (Fibrik) karena lahan sering tergenang dengan proses oksidasi yang terhambat. Sifat fisik tanah gambut pada tingkat kematangan fibrik adalah nilai porositas 80% ~ 90% volume, lengas tanah pada kapasitas lapang sekitar 45% volume, berat jenis 0,2 gr/cm3, permeabilitas sekitar 53 – 69 cm/hari (rata-rata 61 cm/hari). Kapasitas maksimum penyimpanan air dapat dihitung sebagai berikut: Kapasitas menyimpan air = (E1 - E2) x FB x L x n ; dimana FB adalah faktor koreksi bentuk yang besarnya sekitar 0,6 dan n adalah angka total porositas rata-rata (80% ~ 90%); E1: elevasi lahan puncak kubah; E2: elevasi muka air di saluran paling atas. Nilai kapasitas maksimum penyimpanan air tersebut dalam satuan m3 per m panjang. Lengas tanah gambut pada kapasitas lapang pada kondisi vegetasi hutan alami adalah sekitar 45% volume, sehingga dari total volume air yang disimpan pada musim hujan (n) sekitar 50% nya akan dilepas secara gravitasi sebagai aliran air bawah permukaan tanah ke daerah di bawahnya. Jumlah air yang dilepas dari kubah gambut pada musim kemarau harus sama atau melebihi dari jumlah air yang diperlukan untuk memenuhi defisit air pada musim kemarau di bagian bawahnya. Sehingga dengan demikian persamaannya menjadi seperti persamaan /1/. Flux aliran airtanah lewat bawah permukaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Darcy seperti pada persamaan /2/.
( X 1 + X 2 ) × Defisit air
pada MK ≤ (E1 − E 2 ) × FB × L × n × 0,50
Flux Aliran Air bumi = q (m / hari ) =
(E1 − E 2 ) 0,5 × L
Page 8 of 12
× Permeabilitas
/1/
/2/
L
X1
X2
E1
E2 E le v a s i m u k a a ir d i k a na l T a na h G a m b u t
T eba l
T an a h G aGm b buut t am
S ungai
T an a h M in era l
Gambar 3. Skhematisasi profil kubah gambut sebagai daerah resapan air di antara dua buah sungai Keterangan: L : Lebar kubah gambut yang dilindungi; X1 dan X2 : lebar lahan gambut pada kaki kubah gambut yang dibudi-dayakan untuk HTI; E1: Elevasi puncak kubah gambut; E2: Elevasi muka air di kanal tertinggi pada lahan HTI; n: total porositas (%); FB: Faktor Bentuk (0,6).
Penurunan tanah gambut (subsidence) di lokasi HTI diduga dengan persamaan dari Segeberg (1960):
S = k × D × T 0,707 1 k = 0,05 + Ld
/3/ /4/
dimana S : dugaan subsidence (m), k: koefisien, Ld: Volume bahan kering (dalam %), D: elevasi muka air saluran drainase di bawah permukaan tanah (m), T: tebal awal tanah gambut (m).
Dengan menggunakan rumus diatas yang diaplikasikan di areal HTI PT RAPP Riau, di daerah Palalawan dengan menggunakan parameter sebagai berikut: T = 5 m, D = 1 m dan Ld = 10 (untuk kematangan tanah Fibrik-Hemik), maka dugaan S = 0,5 m. Apabila diperhitungkan kemungkinan terjadinya kebakaran, maka total penurunan tanah (subsidence) sekitar 1 meter akan terjadi di areal HTI, atau elevasi lahan menjadi sekitar + 14,0 m. Dengan demikian elevasi muka air di kanal paling ujung adalah sekitar + 13,0 m, sedangkan elevasi lahan gambut di areal HSA dan Zone Penyangga tetap sekitar + 16,0 m (tidak terjadi subsidence). Dengan menggunakan persamaan /1/, maka E1 = 16, E2 = 13, L = 2.500 m, Defisit air pada MK = 188 mm (0,188 m); n = 0,90. Dapat dihitung rasio L : (X1+X2) = 0,188 : 0,81 = 0,232 ; maka besarnya X1+X2 = (1:0,232) x 2.500 m = 10,78 km, sedangkan Lebar lahan HTI yang direncanakan adalah sekitar 21,5 km. Dengan demikian lebar batas zone penyangga dan HSA belum memenuhi syarat sebagai daerah resapan air untuk bagian bawahnya, yakni HTI yang akan dibuka.
Page 9 of 12
Lebar L minimum dapat dihitung sebagai berikut : •
Jumlah lebar kawasan Lindung (L) dengan lebar HTI (X1+X2) adalah 2,5 km + 21,5 km = 24 km • Rasio L : (X1+X2) = 0.232 : 1, maka L = 0,232/1,232 x 24 km = 4,5 km; (X1+X2) = 1/1,232 x 25 km = 19,5 km • Lebar kawasan konservasi L = 4,5 km terdiri dari 1,5 km HAS dan 3,0 km zone penyangga.
Dengan demikian zone penyangga harus dirancang minimum selebar 3,0 km, Pengelolaan air (water management) di lahan gambut merupakan kunci keberhasilan keberlanjutan usaha HTI di lahan gambut. Prinsip utama pengelolaan air di lahan gambut adalah: “elevasi muka air di saluran pembuang harus dipertahankan setinggi mungkin,
tapi masih mampu memberikan kedalaman airtanah optimum untuk pertumbuhan tanaman”. Artinya jika tanaman cukup memerlukan kedalaman air tanah sekitar 30 cm,
maka elevasi muka air di saluran tidak perlu diturunkan sedemikian rupa sehingga kedalaman airtanah di lahan melebihi 30 cm.
Kedalaman airtanah minimum yang masih memungkinkan pertumbuhan tanaman yang baik disebut sebagi kedalaman airtanah optimum. Kedalaman airtanah yang lebih besar dari optimum ini mungkin berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman dan kematangan tanah tetapi sangat berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan tanah gambut karena dapat meningkatkan laju penurunan lahan (subsidence) dan rawan terhadap kebakaran pada musim kemarau. Sebagai sarana transportasi dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan air di kanal setinggi mungkin, maka di beberapa ruas tertentu dibangun suatu bangunan “ship lock” dan bangunan pelimpah (Foto1 dan 2). Ship lock berfungsi untuk melewatkan kapal/tongkang dan bargas pengangkut kayu dimana pada lokasi tersebut terdapat perbedaan elevasi muka air di kanal sekitar 1 meter. Secara umum kriteria pengelolaan air yang baik pada HTI di lahan gambut dapat digariskan sebagai berikut: 1. Kedalaman air tanah untuk tanaman Accacia dimulai pada waktu tanam pada kedalaman sekitar 20 cm, kemudian setelah berumur 1 tahun diturunkan menjadi 30 cm, untuk selanjutnya diturunkan setiap 10 cm untuk setiap tahun pertambahan umur tanaman. Akhirnya pada umur 6 sampai 8 tahun kedalaman air tanah dipertahankan sekitar 80 cm di bawah permukaan tanah. Dengan kondisi ini diharapkan proses pematangan tanah gambut akan berjalan dengan baik, dan penurunan permukaan tanah (subsidence) akan dapat dikendalikan sekitar 30 cm setelah tanaman berumur 8 tahun (daur pertama). Pada daur kedua kedalaman air tanah dapat dikembalikan lagi pada kondisi awal sekitar 20 cm di bawah permukaan tanah, selanjutnya diperlakukan seperti pada daur pertama. Dengan cara ini penurunan permukaan tanah pada daur ke dua akan berkurang daripada daur ke satu sekitar 15 cm. Dengan demikian penetapan lahan dengan kelompok umur tanaman yang sama (blok kebun) harus sesuai dengan zone pengelolaan air, elevasi lahan dan level drainage (elevasi muka air di kanal) yang dirancang.
Page 10 of 12
2. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan maka setiap tahun menjelang musim kemarau pada awal Juni atau akhir Mei, kedalaman air tanah diusahakan setinggi mungkin sekitar 0 - 10 cm di bawah permukaan tanah. Sehingga pada musim kemarau kedalaman air tanah akan turun sekitar 50 cm menjadi sekitar 50 - 60 cm di bawah permukaan tanah, masih cukup mampu menghambat meluasnya kebakaran hutan6. Elevasi muka air tanah di atas daerah perakaran tanaman selama 1 sampai 2 bulan nampaknya tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman Accacia. Kondisi pada musim kemarau panjang seperti pada tahun 1997 (periode ulang 10 tahun), karena jumlah kumulatif defisit air sebesar – 385 mm, maka penurunan airtanah yang terjadi sekitar satu meter. Pada kondisi ini pasok tambahan dari daerah resapan di atasnya menjadi sangat penting 5. Teknologi Pemantauan Tinggi Muka Air yang Efektif Perhitungan neraca air menjadi kunci dalam pengelolaan dan pamanfaatan lahan basah. Untuk monitoring kondisi tata air, maka diperlukan perlatan dan aplikasi teknologi yang mampu memonitor air secara kontinyu. Untuk itu diperlukan peralatan yang canggih yang mampu merekam curah hujan, tinggi muka air dan volume air dalam saluran secara akurat setiap saat. Untuk menjawab tantangan tersebut dewasa ini telah tersedia peralatnyang dibutuhkan untuk kegiatan pemantaun tersebut diantaranya: 1. 2. 3. 4.
Pemantau curah hujan secara loger Pemantau tinggi muka air secara loger Pemantau kecepatan secara kontinyu Pemantauan kualitas air
Untuk menjawab permasalah tersebut dewasa ini telah tersedia paket teknologi dari GLOBAL WATER-USA dan OTT-German dengan peralatan yang mampu merekam semua parameter tersebut dengan murah dan mudah.
Gambar 4. Peralatan yang dapat digunakan untuk monitoring tinggi muka air, curah hujan dan kualitas air dengan sitem loger 6
Kumulatif defisit 188 mm = 0,188 m dibagi dengan 0.4 kapasitas lapang = 0,47 m Page 11 of 12
6.
Kesimpulan dan Saran
6.1
Kesimpulan A). Kawasan bergambut yang berfungsi sebagai daerah resapan air bagi daerah di bawahnya adalah daerah pada bagian puncak kubah gambut (peat dome), yang dari segi topografi merupakan daerah atas dan perlu dilindungi supaya fungsi hidrologisnya dapat dipertahankan. Sehingga pembagian antara kawan lindung dan budidaya harus disesuiakan dengan kondisi tanah gambut, pola drainase dan jenis komoditi yang akan diterapkan B) Pembagianzonasi horizontal antar dua sungai, dengan memperhatikan kedalama gambut, kedalaman muka air tanah dan keaneka ragaman biodiversitas merupakan faktor kunci dalam pegembangan gambut yang berwawasan lingkungan, sehingga panataan kawasan disesuaikan dengan daya dukung lahan dan mampu memelihara kelestarian lingkungan C) Mempertahankan dan mengatur ketinggian air pada berbagai umur tanaman HTI akan mengurangi tingkat penurunan tanah yang drastis, serta tetap menjaga pertumbuhan yang optimum sehingga pengelolaan air di lahan gambut merupakan kunci keberhasilan keberlanjutan usaha HTI di lahan gambut. Prinsip utama pengelolaan air di lahan gambut adalah: “elevasi muka air di saluran
pembuang harus dipertahankan setinggi mungkin, tapi masih mampu memberikan kedalaman airtanah optimum untuk pertumbuhan tanaman”.
D)
Pemantauan tinggi muka air, dan pengaturan pola tanam dan pemantauan neraca air secara kontinyu merupakan salah satu solusi dalam mengelola lahan gambut secara optimal.
6.2 Saran Untuk lebih memberikan hasil yang nyata maka gagasan dan pola pengembangan lahan gambut ini diujicoba di lapangan serta dilakukan pemantauan neraca air secara kontinyu sehingga gagasan ini mampu diaplikasikan dalam rangka pengelolaan lahan gambut di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Heun, J.C., 1993. Water Management in Indoensian Low-lands: Policy Quetions and Technical Issues. International Symposium on Lowland Development, Jakarta September 1993. Dedi Kusnadi Kalsim, 1996. Kearifan Teknologi Tradisional Dalam Manajemen Air di Daerah Rawa Pasang-Surut Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Seminar Tahunan Perkembangan Penelitian Teknik Pertanian. Kerjasama JICA-IPB, CREATA-IPB. Bogor, 18 Juni 1996. IPB. AMDAL Regional Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Hektar di Kalteng, Nopember 1996. Soil Research Institute, 1976. Peat and Podzolic Soil and their potential for agriculture in Indonesia. Procceedings ATA 106 Midterm Seminar, Tugu Oktober 13-14, 1976
Page 12 of 12
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Fire Management and Strategies in Peatlands Brett Shields1 and Dicky Simorangkir2 1 Metis Ascociate, Australia 2 Tropen Bos, Kalimantan Timur
Abstract Fire has a significant impact on the long-term conservation and sustainability of peat lands across South East Asia and the globe. Increasingly we are faced with peatland fire circumstances that are large, not well understood and the pressure or solutions presented by external actors are costly, inappropriate for the community, the environment or the government agency responsible for fire. Information and management understanding of peat fire varies between countries and regions. Most often we measure the losses of peatland after the fire has taken it away, we estimate the economic cost resulting from lost assets and the impacts of smoke haze on national productivity and business operations. Recently, we are beginning to appreciate the impact of fire in peatland upon livelihoods, sustainability, health and welfare of communities. However we do not have adequate shared understanding of the management of peatlands to reduce or remove the impact of fire. The tasks for peatland management, working to better manage fire, are diverse and answers cannot be found in technical fire fighting development alone, nor in community based fire management or in the development of a fire management organisation. Peatland fire management requires a balanced effort in all three of these aspects. Peat land fire management will benefit from improved understanding, the preparation and dissemination of assessments that cut across these three aspects of management and replace the often too simplistic view that fire management is suppression. Existing peatland fire management systems and operations across South East Asia are not coping with heightened cyclical fire events propelled by El Nino years and perhaps climate change. At the same time locations where successful peatland fire management may be occurring are not known or adequately documented. The first step to remedy this is to prepare a common methodology for assessing peatland fire management that is not locality specific. Secondly, to evaluate the methodology in multiple locations for validity and usefulness. Thirdly, to fully ‘ground’ and facilitate this work it needs to be participatory at local, provincial, national and regional scales. The methodology proposed is to use best practice analytical methods including a fire event analysis an organisational analysis and community based fire management analysis. The fire event analysis will characterise the fire type and its impacts on the environment, community and economy. The organisational analysis uses the fire cycle to identify organisational management strategies that are balanced between prevention, preparedness, response and recovery. The community based fire management analysis will identify the potential for community participation.
119
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia INTRODUCTION Peatlands are estimated to cover about 3% of the globes terrestrial surface (Parish, et al) and are a store of tropical biodiversity housing many hundreds of plant and animal species, some of which are rare and endangered (Parish 2002, CARE 2003). Peatlands are intimately linked with the global carbon cycle, sequestering up to 500kg C/ha/year (Dietmont et al 1997), which if released through landuse change or fire can contribute enormous emissions of CO2 and haze to the atmosphere (Dietmont et al 1997, Page et al 2002, Parish, 2002). Commercial peatland exploitation is occurring today in Northern Europe to generate electricity. Scottish Highland families traditionally used up to 20 tonnes of peat per year for cooking (Meharg & Killham, 2003) and peatlands have also been exploited for agricultural crops in Germany in the 1700’s to produce Buckwheat (Dietmont et al, 2002). Peatlands occupied by local communities can offer livelihood sustainability, food and clean drinking water (CARE, 2003). The management of peatlands in these locations cannot be separated from the management and sustainability of those communities linked to the peatlands. Significantly, fire is not new to peatlands and is not in all cases an unnatural occurrence. Fire is a natural occurrence in some peatlands and can change the rate of litter mineralisation and add structural diversity and biodiversity to peat (Brown, 1990). Some plant species are adapted and even dependant upon fire for regeneration such as the North American Black Spruce (Picea mariana) and Pond Pine (Pinus serotina) (Kangus, 1990). Haze is also not a new to issue to peatlands or South East Asia. Haze resulted from the buckwheat fire cultivation in Europe and accounts of extensive haze are recorded in Central Kalimantan in 1846 and again in 1902 and 1914 (Dietmont et al, 2002). The cycle of fire and haze has returned to peatlands in the past two decades raising new issues and requiring concerted attention. The most immediate response to peat fire is to fight the fire. This is the first point of engagement, most commonly supported by external actors and subject to external pressure, but strongly limited in effectiveness, is expensive, is difficult to implement and only addresses the symptoms of peatland fire (Tacconi et al, 2003). A focus on suppression efforts is not sustainable. A strengthened focus on peatland fire management at National, Provincial and local scales that accounts for more than just fire suppression needs to be supported by a more comprehensive approach to peatland fire management. FIRE MANAGEMENT AND PEAT – WHAT DO WE KNOW? A rapid review has been conducted to look for available peatland fire information. The rapid appraisal took the form of web searches, contacting fire experts as well as soliciting views from NGO’s, national and international organisations. Regional and National guidance notes Fire Management guidelines have been prepared and disseminated at local, provincial, national and international scales for boreal and temperate forests and tropical forests. The same level of detail and recurrence of management guidelines were not found for peatlands. South East Asian information on peatland fire management has recently been collated and documented in a workshop held in March 2002 on Prevention and Control of Fire in Peatlands (REF?). The reports and conclusions have contributed to the overall understanding of peatland fire management, however a large proportion of the materials are dedicated to fire losses and properties of peatlands and their interaction with climate change, the hydrological and meteorological cycles. While this information and data is useful, it does not go far enough into the management of peatland fires to develop organisational, community or environmental management guidelines for peatland fire. A search of literature in Europe, Canada and Australia found little or no information on the direct management of peatland fire, though considerable detail is available on the commercial properties and uses of peat throughout Europe and Canada where mature industries utilising peat are located. This is not to say that fire management strategies are not documented at localised scales in some parts of these regions but by and large these are not widely disseminated or known. This literature
120
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia search has not been exhaustive. In the search conducted there is little information and no clear guidelines for the management of peatland fire available for the peatland manger to pick up, evaluate for their local application, adapt and apply. Community involvement in Fire Several recent projects and conferences have developed aspects of community based fire management. These include Project Fire Fight South East Asia, based in Indonesia; the Integrated Forest Fire Management Project in Kalimantan Indonesia; the Community Based Fire Workshop held at the Regional Community Forest training Centre, Bangkok, Thailand; Community in Flames, An International Conference on Community involvement in Fire Management held in Kalimantan in Indonesia, 2002. Earlier this year an expert’s workshop was held in Thailand to further define the critical elements and rapid appraisal tools for Community Based Fire Management. The modes of community input to fire management were considered along with a more detailed assessment tool to appraise community involvement in fire management (Ganz et al, 2003). Presently the assessment tools are for rapid appraisal but further development is hoped to evolve into genuine participatory tools involving community participation in the assessment process (Ganz et al, 2003). Community based fire management is relevant and applicable to activities in peatland fire management as many peat resources are surrounded by communities dependant upon the peat for livelihood, food and water. A strong foundation of Community Based Fire Management has been developed in the tropical regions and specifically in South East Asia. Community Based Fire Management is recommended for inclusion to enable community participation in the preparation and development of peatland fire management guidelines. Technical management of peat fire The literature search and expert solicitation revealed that there was not a lot of documented techniques for managing peatland fire. Thailand is reported to have specific suppression techniques that it has trialed successfully, however this was not available in the literature. Malaysia is reported to have developed a ground spike and uses the spike and a pump to push water into the peat bed. Details of this technique were not specifically found. More widely known but not also well documented is the use of digging trenches and canals to pump water into and surround a growing peat fire. The water filled trench acts as a barrier to the movement of the fire outside of this. The creation of trenches as fire breaks in extreme fire weather circumstances can fail when the surface fire continues across the trench and ignites the peat in the other side thereby continuing its advance (CARE, 2003). The catch cry “fire prevention is better than cure” was expressed at the recent peatland fire workshop in Kuala Lumpur in relation to peatland fire management (Parish et al 2002), and is a notion supported by the principles of Community Based Fire Management. The prevention side of fire management is often overlooked by external actors that become involved in fire management when haze reaches transboundary proportions.
121
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Coinciding with this is an inability for governments to adequately follow up and create change in their practices and efforts. External agencies have created over 40 projects and $US 30 million has been spent in Indonesia over the past 20 years, creating a great deal of knowledge and information on tropical fire management (Tacconi et al, 2003), however peatland fires continue to occur. While specific available techniques to directly manage peat fire are lacking in the literature we surveyed can capitalise on existing knowledge through a clear documentation and testing process to develop peatland fire management guidelines and test their application. SUMMARY The literature search, expert contacts and organisational solicitation reveal few sources of peatland fire management information. The information sources found in the searches offered a range of statistics and post fire losses, climate change indications, some prevention activities, few direct suppression options and limited recovery details. It is noted that the tropical region has largely been the region where the thinking on community based fire management has developed recently. Community based Fire Management is likely to offer substantive benefits and management options if appraisal techniques are used in the development of peatland fire management guidelines. As these guidelines develop there is the potential to further develop the appraisal techniques to become substantive participatory methodologies. Preparing peatland fire management guidelines A systematic approach to analysing fire management in peatlands is proposed. If successful the analysis can enable the preparation of a peatland fire management guideline. A flow chart indicates the steps and inclusions that should be considered in the analysis stages and the development of a peatland fire management guideline. Approaches A set of guiding approaches is proposed for preparation to establish strategic directions and stakeholder appreciation of peatland fire management and a common basis for all stakeholders to begin from. Note: guiding approaches are not intended to restrict or channel peatland management options. The development of guiding philosophies can be accommodated in a workshop environment and disseminated to stakeholders and participants for consideration. Problem Analysis The conduct of a problem analysis in fire management is a specific requirement to determine the type of fire events (areas, numbers, recurrence, intensity) as well as the fire impacts (economic, community, environmental). The fire event analysis identifies the appropriate management techniques to deal with each different fire type, i.e. a fire that is occurring on open peatland will offer a different fire type from a fire on peatland in heavy forest. The same methodology is used in temperate forests to determine the appropriate fire management strategies, i.e. a grass fire is managed differently to a shrub or forest fire. The impact analysis will attempt to outline if the fire impacts are positive or negative and how significant these impacts are. The problem analysis is cross cutting through organisational, community and environmental aspects and can reveal previously known information that has not been well considered in management guidelines.
122
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Diagram 1:
Flow chart representing a systematic approach to the preparation and development of peatland Fire Management guidelines
Fire Management Approaches Identify a series of model approaches applicable to organisation and governance, social acceptance and community participation, long term environmental sustainability and international cooperation in peatland fire management. Part of this work has already begun as a result of the outcomes of the “Workshop on Prevention and Control of Fire in Peatlands, Kuala Lumpur, March 2002”
Fire Problem Analysis
Impact Analysis - Analyse human and other values impacted by fire, including; livelihood sustainability, social, gender, cultural, economic, political and environmental impact
Developing a peatland
fire management guideline
Prevention Preparedness Response Recovery
Community Based Fire Management appraisal tools
Field trail four locations in four countries
Document and Disseminate Document the outcomes, create feedback to improve outcomes and disseminate using known networks and resources
123
Feedback and monitoring
Event Analysis - Fire type and characteristics, fire behaviour, recurrence and history
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Peatland Fire Management Guideline Organisational, community and environmental management problems noted in the problem analysis are accounted for in the preparation stages of the guidelines. The guideline preparation will utilise two analysis techniques that both involve semi-structured interviews to solicit options, solutions and details that can be put toward improved peatland fire management The first analysis technique incorporates the fire cycle (Prevention, Preparedness, Response and Recovery) and has been used successfully in several locations at National and local scales across South East Asia to assist in preparation of management guidelines. The second analysis technique is relatively new and is a Community Based Fire Management appraisal. The rapid appraisal tools shown here are designed to improve our understanding of how to benefit from improved community involvement in fire management and what constitutes community based fire management. A more complete format for the fire cycle analysis is provided in Appendix 1. The analysis tool available for Community Based Fire Management is provided in Appendix 2. Field Trail The analysis methodology should be tested in peatland locations across four countries. The field trails will utilise the techniques offered, along with an evaluation of their appropriateness in improving peatland fire management. A capacity building exercise could be incorporated into this by developing a “professional management” program for peatland or fire managers using the analytical techniques if appropriate and resourced. The professional management program would involve skills and knowledge training in fire behaviour, fire management, community participation, organisational design and planning fire management guidelines. The program could be conducted in four separate countries offering four separate professional development opportunities. Document and Disseminate The outcomes of this effort should be clearly documented and disseminated to all peatland managers and fire managers. Conclusion A rapid appraisal of available literature, expert and organisational solicitations indicates that there is limited information or documentation on peatland fire management. The use of a systematic approach to the appraisal and preparation of peatland management guidelines can assist in improving the management of fire in peatlands. A combination of several of fire management’s best practice techniques are offered as a more complete analytical methodology to prepare peatland fire management guidelines. A field trail is recommended to test and evaluate the results of this proposal followed by the documentation and dissemination of the results. A capacity building program training managers in fire management can be incorporated to the analysis. The outcome of this exercise is intended to be a first draft peatland fire management guideline that is applicable to the region and has been tested and validated in four locations. The guideline can then act as a resource for all peatland managers in the region to act upon and prepare their own comprehensive plans of management.
124
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia References Brown S. 1990. Structural and dynamics of basin forested wetlands in North America. in Dietmont W.H., Hillegers P.J.M., Joosten H., Kramer K., Ritzema H.P., Rieley J. and Wosten H. (2002). Fire and Peat Forests, what are the solutions. Proceedings of Workshop on Prevention and Control of Fire in Peatlands, Kuala Lumpur, March 2002. Burning Issues Vol. 7 (2003). Burning peatlands equal smoke and haze. Project Firefight South East Asia, www.pffsea.com Dietmont W.H., Hillegers P.J.M., Joosten H., Kramer K., Ritzema H.P., Rieley J. and Wosten H. (2002). Fire and Peat Forests, what are the solutions. Proceedings of Workshop on Prevention and Control of Fire in Peatlands, Kuala Lumpur, March 2002. Dietmont, W.H., G.J. Nabuurs, J.O. Rieley and H.D. Rijksen (1997). Climate Change and management of tropical peatlands as carbon reservoir. in Tropical Peatlands. J.O. Rieley & S.E. Page (eds.): 363-368. Samara Publ. Lim.Cardigan. Ganz D., Fisher R.J. and Moore P.F. (2003). Further defining Community Based Fire Management: Critical elements and rapid appraisal tools. Proceedings, 3rd International Wildland Fire Conference, Sydney, 2003. Kangus P.C. (1990). Long term development of forested wetlands. In Dietmont W.H., Hillegers P.J.M., Joosten H., Kramer K., Ritzema H.P., Rieley J. and Wosten H. (2002). Fire and Peat Forests, what are the solutions. Proceedings of Workshop on Prevention and Control of Fire in Peatlands, Kuala Lumpur, March 2002. CARE in Vietnam (2003). Fire Management Strategies for U Minh Thuong National Park, Kien Giang Province, Vietnam. Meharg A.A. and Killham K (2003) A pre-industrial source of dioxins and furans. Nature Vol 421, pp 909-910. Page S.E. Siegert F., Reiley J.O., Boehm H.D. Jaya A. (2002). The amount of Carbon Released from peat and forest fires in Indonesia during 1997. Nature Vol 420, November 2002, pp 61-65 Parish F., Padmanabhan E., Lee C.L. and Thang H.C. (eds), (2002). Prevention and Control of Fire in Peatlands. Proceedings of Workshop on Prevention and Control of Fire in Peatlands, 19-21 March 2002, Kuala Lumpur. Global Environment Centre & Forestry Department Peninsular Malaysia, Cetaktema, Kuala Lumpur. Parish F (2002). Overview on Peat, Biodiversity, Climate Change and Fire. In Parish F., Padmanabhan E., Lee C.L. and Thang H.C. (eds), (2002). Prevention and Control of Fire in Peatlands. Proceedings of Workshop on Prevention and Control of Fire in Peatlands, 19-21 March 2002, Kuala Lumpur. Global Environment Centre & Forestry Department Peninsular Malaysia, Cetaktema, Kuala Lumpur. Succow, M and H. Joosten (2001) Landschaftokolgischen Moorkunde. 2001. E. Schwezerbert’sche Verlagscbuchhandlung Syuttgart pp662. In Dietmont W.H., Hillegers P.J.M., Joosten H., Kramer K., Ritzema H.P., Rieley J. and Wosten H. (2002). Fire and Peat Forests, what are the solutions. Proceedings of Workshop on Prevention and Control of Fire in Peatlands, Kuala Lumpur, March 2002. Tacconi L., Moore P.F. and Kaimowitz D. (2003) Fires in Tropical Forests – Throwing Good money After Bad? Proceedings 3rd International Wildland Fire Conference, Sydney, 2003.
125
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Appendix 1. A fire management analytical framework (source Metis Associates) Tool Box
ANALYSIS OF THE FIRE PROBLEM
♦
Maps & Spatial databases (vegetation, topography, tenure, assets, roads, etc)
♦
Fire behaviour & prediction tools
♦
Fire histories (written, oral)
♦
Demographic information
Impact Analysis
♦
Cultural & Social Context of fire
♦
Ecological response to fire (fire histories, fire effects information, fire regimes, conceptual models)
- Analyse human and other values impacted by fire, including; livelihood sustainability, social, cultural, economic, ecological, and environmental impact
Event Analysis Refinement
- Fire type and characteristics, fire behaviour, recurrence and history
PREVENTION ♦
Fire use laws/regulations, enforcement programs
♦
Planning controls
♦
Education programs
Ignition Reduction Strategies - Regulate fire use, educate fire users, technology improvements, development planning controls Impact Mitigation Strategies
Fire behaviour guides, ignition and control resources, planning and reporting tools.
♦
Firebreak construction guides
♦
Building construction codes
-
Fuel reduction (e.g. by burning, grazing & other means)
-
Reduce asset vulnerability (e.g. through building construction standards)
-
Establish/maintain containment features (e.g. roads, firebreaks, fuel breaks )
Improvement
♦
Fire Use Strategies ♦
Ecological fire training
-
Ecosystem maintenance
♦
Fire use education
-
Fire regime restoration
PREPAREDNESS Climate and prediction
♦
Fire Danger Rating
♦
FDR public notification means.
♦
Detection & suppression resource needs assessment
♦
Fire detection, suppression communications resources
♦
weather
monitoring
Fire training systems and tools
&
&
Preparation Strategies -
Early Warning/Predictive systems
-
Community warning mechanisms
-
Detection and response infrastructure
-
Communications systems
-
Mobilisation & co-ordination plans
-
Response triggers and levels
-
Competent fire control staff
126
Monitoring
♦
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
♦
Response mobilisation plans
Fire Fighting
♦
Operational responsibilities and procedures.
-
Detection and Reporting
-
First Response
♦
Strategic information access tools
-
Containment and Control
♦
Decision support tools
-
Mop Up and Patrol
♦
Operational management systems
-
Command and Control
RESTORATION
♦
Damage assessment tools
♦
Recovery assistance infrastructure
♦
Disaster Plans
Recovery strategies plans
and
-
Mobilise community welfare programs
-
Economic loss reduction (e.g. salvage logging, replanting, infrastructure repair)
-
Environmental repair (recovery programs)
127
& Review
RESPONSE
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Appendix 2.
Community Based Fire Management Assessment Tools. Taken from Ganz et al, 2003. Internally initiated with local decision-making
CBFiM
Fire management model Not CBFiM
Externally sponsored system with local decision-making or some degree of local decision making
Externally sponsored system with community involvement but no community decision making (example: labor force)
Collaboration / partnership with local decisionmaking
Collaboration / partnership with serious local input
External system with no attempt at community input
The diagram identifying the modes of community input to fire management. Taken from Ganz et al, 2003.
Table 1: Community-Based Fire Management Analytical Table
Types of Fire Being Assessed within a community perspective Point of Origin
Impact (+/-)
Insider
Inside
Outsider
Ability to Change
Intent to Change
Shared Objectives
Outside
A. Column Definition for using Community-Based Fire Management Analytical Table Point of Origin. the starting point of the fire as perceived by the insider and outsider. Since there may be more than one kind of fire with impact on the community, this column is used to type in information on the kind of fire (wanted/unwanted, agricultural, prescribed, etc.) and the stakeholder that may have caused it (insider/outsider, non-timber forest product collector, hunter, etc.). Since there may be two perspectives on who caused the fire, two sub-columns are used to distinguish between perspectives of the community and the outsiders that are interviewed. If the community has several types of fire, a horizontal dashed line may be used to differentiate the information for each particular kind of fire.
128
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Impact. This column is to identify the positive or negative impact that this fire may have on the community (insider) and the other stakeholder (outsider). Since fires have many types of impacts, there is an additional table (Table 2: Fire Impacts) to guide the researcher to identify appropriate questions to determine the impact of one particular kind of fire. If there is more than one kind of fire being assessed in this table, then the researcher needs to fill in one “Fire Impacts Table” for each kind of fire impacting the community. For simplicity, this impact column can be filled in with an overall positive or negative sign with reference to Table 2. If the Fire Impacts Table is not used by the researcher, then they should provide detail as to what type of fire effect is being evaluated in this column. Ability to Change. This column is the most important column of the table. It is also the hardest to assess. This refers to the community’s capacity to organize itself. In the case of fire, this means the capacity to respond and to manage. However, it may be that the community has capacity but not in terms of fire. In this case it must be inferred through other information (i.e. there can be evidence that the community is organized and acting on other matters and could act on a fire if needed). This is a judgment that the researcher must make based on the interview or alternative methods at deciphering this capacity. This means that the village-based interviews may have few direct questions on fire but include coverage of community organizational development. The researcher will need to adapt to the situation to ask the appropriate questions to decipher this “ability to change”. This column should be filled with information on how the community is organized (forest management committees, villages rules, communication systems, etc.). It may also be used to demonstrate the community’s understanding of fire issues. Since this is perhaps the most critical column in this assessment table, some additional guiding questions are given in Appendix One. Intent to Change. This is the relative need or intent to change based on the information collected in the field. This column can be answered with an indication of the strength of intent since it is inherently linked to the ability to change. Shared Objectives. As communities are heterogeneous, shared objectives are to be formulated through some sort of multi-stakeholder fora for negotiations within the community. Conflict management may be a useful tool to reach consensus on CBFiM objectives. This column is also meant to collect information on insider and outsider perspectives so that shared interests are investigated. This is particularly useful information if this rapid assessment is used to begin a dialogue between stakeholders for collaborative management agreements. Shared objectives should be completely written out in this column. B. Principles/Assumptions used when designing Community-Based Fire Management Analytical Table •
The context for generating this CBFiM Analytical Table (Table 1) is one of collective action and the potential to manage fire at a local level. It should not be used for evaluating management systems at larger scales.
•
Governmental administrative structures (national, provincial, district and local) may not be logically connected to local or community defined geographic areas.
•
Action being community-initiated or initiated externally sponsored is not as important as whether the community is involved in the decision-making process. The Table provides an opportunity to demonstrate when and where communities can act – and can therefore reduce the blame that often surrounds communities and their fire.
•
Communities are balancing ecological impacts with livelihood interests. Positive and negative impacts from the community perspective have ecological considerations inherently embedded within their livelihood interests.
•
Fire management systems can be classified by the locus of decision-making power. The assumption made is that decision-making will likely lead to collective action.
129
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Table 2:
Fire Impacts Table
Fire Type: Impacts
Inside Positive
Outside Negative
Positive
Negative
Ecological Environmental Social Safety Health Economics (subsistence and livelihood) Political Principles/Assumptions used when designing Fire Impacts Table •
Each use of Table 2 is intended to assess the impacts of one particular kind of fire from insider and outsider perspectives.
•
It may be easy to miss appropriate stakeholders from the outset and this appraisal tool is meant to be flexible in structure and add stakeholder groups as they present themselves.
•
This table should not represent only one perspective (not only a rural perspective).
•
Interest groups within Table 1 (Insider and outsider) are implicit to the community scale. Similarly, the definition of community determines impacts “inside” or “outside”.
•
In gathering data for Table 2 some stakeholders will not be affected (in a positive or negative way) by the particular kind of fire and are thus absent in the columns
130
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia GLOBAL WARMING EFFECT OF CONVERTING PEAT SWAMP FOREST TO AGRICULTURAL FIELDS IN KALIMANTAN Abdul Hadi, Kazuyuki Inubushi, Yuichiro Furukawa and Haruo Tsuruta 1)
Faculty of Agriculture, Lambung Mangkurat University, Jl. A. Yani Km 36, Banjarbaru 70714, Indonesia
2) Graduate School of Science and Technology, Chiba University, 648 Matsudo, Chiba 271-8510, Japan 3)
National Institute of Agro-environmental Sciences, Kan-nondai, Tsukuba 305-8604, Japan
Abstract Global warming phenomenon ought to be affected by converting peat swamp forest to agricultural fields since peat contains huge amounts of soil carbon and nitrogen. The emissions of greenhouse gases were examined in forest and agricultural fields of coastal and inland peat of Kalimantan in order to elucidate the global warming effect of converting forest to agricultural fields. Three land-use (i.e., secondary forest, paddy field and mixture-crop field) were selected in each of coastal peat and inland peat, respectively. The emission of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) were measured in monthly basis and calculated for one year period. Climatic and edapict data of the studied area were also collected to understand the mechanism involved in greenhouse gas dynamics in tropical peatlands. Converting forest to agricultural fields affected the CO2, CH4 and N2O emission and soil properties. In inland peat, for example, annual emission of N2O was the highest (nearly 1.4 g N m-2y-1) from forest (site A-1), while there was no significant difference in annual N2O emission from paddy fields (site A-2) and mixture-crop fields (site A-3). Paddy fields (site A-2) emitted annually more CH4 compared to other land-uses. There was no significant different in annual CH4 emission among the two other land-uses. The annual CO2 emission was the highest (about 3.5 kg C m-2y-1) in forest (site A-1), followed by mixture-crop fields (site A-3) (about 2.0 kg C m-2y-1). Paddy fields (A-2) had the lowest CO2 emission (about 1.4 kg C m-2y-1). Number of bacteria and fungi in agricultural fields was comparable to or 10 times lower than that of forest. Similarly, the number of NH4+ oxidizers and denitrifiers in agricultural fields were 10 to 100 times lower than that in forest. However, considering the global warming potential, converting forest to agricultural fields had no effect or some cases even decreased the greenhouse gas emissions from the soil. This probably due to the decrease in number of bacteria and fungi releasing CO2. Climatic factors has also affected the emissions of greenhouse gases, especially methane emissions were positively correlated with precipitation both from coastal and inland peat.
131
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia INTRODUCTION Peat soil contains approximately 15 to 25 % of the terrestrial soil carbon and nitrogen worldwide (Bajtes, 1996). The organic carbon and nitrogen in peat soil undergo natural decomposition, causing the loss of mass (commonly stated as ground subsidence) and release by-product such as nitrous oxide (N2O), methane (CH4) and carbon dioxide (CO2). The carbon and nitrogen losses in the forms of N2O, CH4 and CO2 during the decomposition of peat soil have recently attracted considerable attention because of their contributions to global warming. The losses are also important because soil carbon and nitrogen must be stored for sustainable crop production. Twenty nine million ha of peatlands occur in the tropics, of which about 7 million ha occurred in Kalimantan, Indonesia (Radjagukguk, 1997). Recently, large areas of peatland have been converted into agricultural and aquacultural lands in Kalimanan because of the intensification of agriculture due to growing population in this island (MacKinnon et al., 1996). For example, South Kalimantan has planned to extend 100 000 paddy field in fiscal year 2004, which mostly on peatland (Disperta Kalsel, 2001). Global warming phenomenon ought to be affected by converting peat swamp forest to agricultural fields. There are few studies regarding the effect of converting peat swamp forest to agricultural fields on global warming phenomenon (Hadi et al, 2000; 2001; Inubushi et al., 1998). Moreover, the relations of tropical climate factor and the greenhouse emissions are poorly examined. Therefore, this paper estimates the global warming effects of converting natural peat forest to agricultural fields and elucidates the tropical climatic effects on N2O, CH4 and CO2 emissions in Kalimantan.
MATERIAL AND METHODS Site Description This study was carried out in Amuntai District and Gambut District, representing inland peat and coastal peat, respectively (Map 1). The sampling sites in Amuntai were located around 150 km from the Java sea with elevation about 3 m above MSL. This area has a mean annual rainfall of more than 2,000 mm with highest precipitation during November to January. The peatland reclamations in these sites have been going on since 1992. This land reclamation had changed the area from forest to agricultural field, except a limited area which remains as forest (MacKinnon et al., 1996). Peat soils in this area were derived mostly from a mixture of wood and grass underlined by clay (Sabiham 1988; 1989). The depth of peat ranged from 1 m to more than 2 m. The mineral material underlying the three sites was clayey.
132
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Map 1. Sampling sites, Amuntai: A; Gambut, G.
Sites in Gumbut are located 14 km from the Java Ocean and 17 km from the Barito river. The irrigation water comes from a small river. The peatland in this area is converted to agricultural land except a small area which remained undisturbed. The underlying material is sand and the peat parent material is grass (Sabiham 1988; 1989). Three land-uses (peat swamp forest, A-1; paddy field, A-2 and mixture-crop field, A-3) were chosen for Amuntai. The forest was covered by Macaranga sp. tree at high stand (up to 20 m) and fern Acrostichum aureum (100-230 cm height) on the floor of the forest with Sphagnum. In this area, paddy cultivation started generally in September and ended in February with productivity of 4.0 ton ha-1. After paddy, some fields were cultivated to soybean with productivity of 2.5 ton ha-1. No fertilizer has been applied to these sites. Similarly, three land-uses (peat swamp forest, G-1; abandoned paddy field, G-2 and abandoned mixturecrop field, G-3) were chosen for Gambut. The main vegetations in abandoned fields were Melaleucakajuputi (up to 5 m), Acrostichum aureum (up to 2 m) and Malastoma sp. (up to 2 m). While the forest was mainly dominated by heath forest species. Climatic and Soil Factors Precipitation and air temperature of studied area were obtained from the nearest meteorological stations and expressed as a cumulative per day and average during the day, respectively. Number of total bacteria and total fungi were determined with plate counting methods described by Black et al (1965). Number of ammonium oxidizers and denitrifiers were determined by methods described by Rowe at al (1977). Gas measurements To measure the seasonal emissions of N2O, CH4, and CO2, three chamber were permanently inserted in each sites. The material and dimension of gas chambers were similar to that used by Hadi et al (2000; 2001). Gas samples were collected in monthly basis for one year period. Gas samples were then transferred into a vacuum vial (22 mL) and analyzed for N2O, CH4 and CO2.
133
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia The concentrations of N2O, CH4 and CO2 were quantified with gas chromatographs (Shimadzu, Japan) equipped with electron capture, flame ionization and thermal conductivity detectors for N2O, CH4 and CO2, respectively. The working conditions of gas chromatograph for gas measurement were as described by Linkens and Jackson (1989). The annual gas emissions were calculated by integrating the monthly gas fluxes with the duration of their measurement. To elucidate the global warming effect of converting forest to agricultural fields, the annual N2O, CH4 and CO2 emissions from forest and agricultural fields were expressed as CO2-C equivalent with formulation described by Bouwman (1989). Differences between land-uses were determined by analysis of variance (ANOVA) and least significant differences (LSD) test. Simple linear correlation between measured parameters was also carried out. All statistical considerations were based on P<0.05 significant level.
RESULTS AND DISCUSSION Seasonal Gas Emissions and Their Controlling Factor The emissions of N2O, CH4 and CO2 from the three land-uses in inland peat exhibited seasonal changes (Figure 1). Forest (site A-1) continuously emitted N2O all year long with peaks in February and October. The N2O emissions from paddy field (site A-2) remained low or sometime were negative. The N2O emission from mixture-crop field (site A-3) was the highest October and November. The maximum CH4 emission from mixture-crop field (site A-3) and paddy field (site A-2) occurred in December, while from forest (site A-1) occurred in April. The maximum CO2 emission from forest (site A-1), paddy field (site A-2) and mixture-crop field (site A-3) occurred in February, October and November, respectively.
40
-20 17.11.2000
30.06.2001 sampling month
03.12.2001
1000 1 1 0 5 .7 SE:1 1 4 .9
12
A-1
CO 2 (mgCm -2 h -1 )
336.6 SE: 158.2
100
18
144.4 SE: 39.1
583.8 SE: 10.3
CH4 Flux (mg C m -2 h -1 )
N 2 O Flux (ug Nm -2 h -1 )
160
A-2 A-3 6
0 17.11.2000
30.06.2001 sampling month
03.12.2001
500
0 17.11.2000
30.06.2001
03.12.2001
sampling month
Figure 1. Seasonal variation in N2O, CH4 and CO2 emissions from Amuntai, South Kalimantan
In coastal peat, N2O emissions were negative during February-June and January (Figure 2). The CH4 emission was higher in February-April than the rest of the year. While CO2 was rather high in March-May and December for the three land-uses.
134
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Figure 2. Seasonal variation in N2O, CH4 and CO2 emissions from Gambut, South Kalimantan
According to the correlation between precipitation and gas emission, CH4 emission was positively correlated with precipitation (Figure 3). This indicated that climatic factors has affected the emissions of greenhouse gases, especially methane emissions. Soil moisture is known as one of the most important factors determining biological reaction in soil (Paul and Clark, 1996). Precipitation (mm month -1) 600
y = 24.36 x + 168.38 r = 0.416 n=34
500 400 300 200 100 0 -2
0
2
4
6
8
10
12
CH4 flux (mg CM2h-1)
Figure 3. Correlation between precipitation and CH4 emission from Gambut (Left) and Amuntai (Right), South Kalimantan
GLOBAL WARMING EFFECT Annual emission of N2O was the highest (nearly 1.4 g N m-2y-1) from site (A-1) (secondary forest), while there was no significant difference in annual N2O emission from site (A-2) (paddy field) and site (A-3) (mixture-crop field) (Table 1). Site (A-2) (paddy field) emitted annually more CH4 compared to other land-
135
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia uses. There was no significant different in annual CH4 emission among the two other sites. The annual CO2 emission was the highest (about 3.5 kg C m-2y-1) in site (A-1) (secondary forest), followed by site (A-3) (mixture-crop field) (about 2.0 kg C m-2y-1). Site (A-2) (paddy field) had the lowest CO2 emission (about 1.4 kg C m-2y-1). Table 1. Effect of converting peat swamp forest to agricultural field on global warming phenomenon and annual N2O, CH4 and CO2 emissions from tropical peatlands in Kalimantan Location Amuntai
Gambut
1)
Land use Forest Paddy field Mixture-crop field Forest Abandoned paddy field Abandoned mixture-crop field
Site Code A-1 A-2 A-3 G-1 G-2 G-3
N2O mgNm-2y-1 1.284 0.020 0.144 -0.037 -0.028 -0.110
CH4
CO2
CO2-C equ1)
mgCm-2y-1 4.2 18.0 3.0 1.2 1.9 0.6
3126 1241 1857 1152 1065 1121
3551 1660 1962 1170 1101 1107
: CO2 + CH4*23 + N2O*12/14*298 in mg C m-2 y-1
There was no significant different in annual N2O, CH4 and CO2 emission from peat swamp forest (site G1), abandoned paddy field (site G-2) or abandoned mixture-crop field (site G-3) (Table 1). Expressed in CO2-C equivalent, forest (site A-1) emitted more greenhouse gases than paddy field (site A2) or mixture-crop field (site A-3) in inland peat (Table 1). Similarly in coastal peat, forest (site G-1) tended to emit more greenhouse gases than abandoned paddy field (site G-2) or abandoned mixture-crop field (site G-3). These results suggest that converting forest to agricultural fields had no effect or some cases even decreased the greenhouse gas emissions from soil. Care should be taken in extrapolate this conclusion since it did not consider the CO2 uptake by plant. The low gas emissions from agricultural land were probably due to the low number of bacteria and fungi releasing CO2. Number of bacteria and fungi in agricultural fields was comparable to or 10 times lower than that of forest. Similarly, the number of NH4+ oxidizers and denitrifiers in agricultural fields were 10 to 100 times lower than that in forest (data not shown).
REFERENCE Batjes NH. 1996. Total carbon and nitrogen in the soil of the world. European Journal of Soil Sci. 47: 151163. Black, C.A., D.D. Evans, J.J. White, L.E. Ensminger and F.E. Clerk (Eds.). 1965. Method of Soil analysis, part I. American Society of Agronomy, Inc., Publisher. Madison, Wisconsin, USA, pp.1572. Bouwman, A.F. 1989. Soils and the Greenhouse Effect. John Wiley & Sons, New York, p. 25-35. Disperta Kalsel. 2001. Rencana Strategis. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan. Banjarbaru. Hadi A, Haridi M, Inubushi K, Purnomo E, Razie F & Tsuruta H. 2001. Effect of land-use change in tropical peat soil on the microbial population and emission of greenhouse gases. Microbes and Environments 16: 79-86. Hadi A, Inubushi K, Purnomo E, Razie F, Yamakawa K & Tsuruta H. 2000. Effect of land-use changes on nitrous oxide (N2O) emission from tropical peatlands. Chemosphere-Global Change Science 2: 347358. 136
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Inubushi K, Hadi A, Okazaki M & Yonebayashi K. 1998. Effect of converting wetland forest to sago palm plantations on methane flux and carbon dynamics in tropical peat soil. Hydrological Processes 12: 2072-2080. Linkens HF & Jackson JF. 1989. Gases in Plant and Microbial Cells. Pp 275-307.Springer-Verlag. Tokyo. MacKinnon K, Hatta G, Halim H & Mangalik A. 1996. The Ecology of Kalimantan. Periplus Editions (HK) Ltd., Singapore p 802. Paul, E.A. and Clark, F.E. 1996. Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press, Inc. San Diego, pp. 273. Radjagukguk B. 1997. Peat soil of Indonesia: Location, classification and problem for sustainability. In Rieley, JO & Page, SE: Biodiversity and Sustainability of Tropical Peatlands. Samara Publishing Ltd. Cardigan. Pp 45-54. Sabiham, S. 1989. Studies on peat in the coastal plains of Sumatra and Borneo: Part III: Micromorphological study of peat in coastal plains of Jambi, South Kalimantan and Brunei. Southeast Asian Studies, 27, 339-351. Sabiham, S. 1988. Studies on peat in the coastal plains of Sumatra and Borneo: Part I: Physiography and Geomorphology of the coastal plains. Southeast Asian Studies, 26, 308-335.
137
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia KONSEP PEMANFAATAN BEJE DAN PARIT SEBAGAI SEKAT BAKAR PARTISIPATIF DI HUTAN DAN LAHAN GAMBUT Wahyu Catur Adinugroho CCFPI Consultant – Forest Fires Wetlands International – Indonesia Programme
PENDAHULUAN Persepsi dan pendapat masyarakat yang berkembang tentang kebakaran yang terjadi seluruhnya adalah merupakan kebakaran hutan, meskipun terjadi diluar kawasan hutan. Seharusnya kebakaran hutan dan lahan dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pengendalian kebakaran. Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya terjadi di lahan kering tetapi juga di lahan basah, seperti di lahan/hutan gambut, terutama pada musim kemarau yang menyebabkan pengeringan lahan basah tersebut. Pembukaan lahan gambut skala besar dengan membuat saluran telah menambah resiko terjadinya kebakaran pada saat musim kemarau. Pembuatan saluran telah menyebabkan gambut mengalami pengeringan yang berlebihan di musim kemarau, sehingga koloid gambut menjadi rusak dan menimbulkan gejala kering tak balik (irreversible drying), sehingga gambut berubah sifat seperti arang dan tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air. Gambut akan kehilangan air tersedia setelah 4-5 minggu pengeringan dan ini mengakibatkan gambut mudah terbakar Kebakaran lahan gambut yang pelan-pelan mengerogoti di bawah tanah, memiliki potensi ancaman amat besar bagi iklim global. Pada tahun 1997/98, kebakaran lahan gambut di Indonesia menjadi berita utama dimana-mana. Warga Malaysia, Indonesia dan Singapura ketakutan dan cemas terhadap dampaknya bagi kesehatan, ketika asap kebakaran lahan gambut menutupi kawasan mereka. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, ketika musim penghujan tahun 1998 datang, kebakaran lahan gambut seluruhnya dipadamkan oleh hujan. Penanggulangan kebakaran di lahan/hutan gambut sangat sulit dibanding di daerah lainnya, karena gambut kering yang terbakar merupakan bahan bakar potensial, apabila terbakar dapat diidentikkan seperti api di dalam sekam. Upaya untuk memadamkan kebakaran di lahan/hutan gambut banyak mengalami kendala karena gambut yang terbakar seringkali sulit terlihat (hanya terlihat asapnya) dan dapat menjalar dengan cepat dibawah permukaan tanah (Ground fire).
PENTINGNYA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT Fungsi dan Potensi Hutan dan Lahan Gambut Ekosistem gambut merupakan ekosistem khas, dimana selalu tergenang air setiap tahunnya. Gambut memiliki keutamaan dibandingkan dengan sumberdaya alam lainnya, karena gambut dapat dimanfaatkan sebagai “lahan” maupun sebagai “bahan” (Setiadi, 1999). Gambut memiliki multifungsi, diantaranya : • • • • • •
sebagai cadangan/penyimpan air (aquifer); sebagai penyangga lingkungan/ekologi; sebagai lahan pertanian; sebagai penghasil berbagai produk kayu; Sebagai pendukung kehidupan berbagai jenis flora (tanaman) dan fauna (ikan, burung dsb); Memiliki kemampuan memendam karbon (sequestering) dalam jumlah yang cukup besar, yang berarti dapat membatasi gas rumah kaca yang diemisikan ke atmosfer.
139
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Kebakaran hutan/lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan hilangnya kesempatan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. 1.
Terdegradasinya kondisi lingkungan Dampak kebakaran akan menyebabkan :
2.
•
Penurunan kualitas fisik gambut (penurunan porositas total, penurunan kadar air tersedia, penurunan permeabilitas dan meningkatnya kerapatan lindak – kemampuan untuk mengembang dan menyusut);
•
Terganggunya proses dekomposisi tanah gambut karena mikroorganisme yang mati akibat kebakaran;
•
Suksesi atau perkembangan populasi dan komposisi vegetasi hutan juga akan terganggu atau berubah sehingga akan menurunkan keanekaragaman hayati;
•
Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, meningkatkan serapan air tanah bagian atas dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (surface run off)) sehingga berdampak pada terjadinya sedimentasi; dan perubahan kualitas air akan menyebabkan turunnya populasi dan keragaman ikan di perairan;
•
Gambut menyimpan cadangan karbon, apabila terjadi kebakaran maka akan terjadi emisi gas karbon-dioksida dalam jumlah besar. Sebagai gas rumah kaca, karbon-dioksida berdampak pada pemanasan global.
Kesehatan manusia Kebakaran hutan dan lahan gambut telah menimbulkan asap yang berakibat terjadinya pencemaran udara sehingga akan menimbulkan penyakit pernapasan, asma, bronchitis, pneumonia, kulit dan iritasi mata.
3.
Hilangnya kesempatan ekonomi bagi masyarakat Dampak langsung kebakaran bagi masyarakat yaitu berupa hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan)serta terganggunya transportasi.
Tipe Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Kebakaran hutan/lahan gambut tergolong dalam kebakaran bawah (ground fire). Pada tipe ini, api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan, membakar bahan organik dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak diatas permukaan. Kebakaran bawah ini tidak terjadi dengan sendirinya, biasanya api berasal dari permukaan, kemudian menjalar ke bawah membakar bahan organik melalui pori-pori gambut, log tertimbun yang terbakar dan melalui akar semak belukar yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbetuk seperti kantong asap. Oleh karena itu tanah yang memegang akar pohon akan tercabut dan tumbang dengan sendirinya. Gejala tumbangnya pohon yang tajuknya masih hijau merupakan gejala yang umum pada kebakaran gambut. Mengingat tipe kebakaran yang terjadi di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul dipermukaan, maka kegiatan pemadaman mengalami banyak kesulitan.
140
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia KERAWANAN TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT Sejarah kebakaran di Indonesia menunjukkan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan tidak hanya terjadi pada lahan kering tetapi juga lahan basah, terutama pada musim kemarau. Tingkat kerawanan terjadinya kebakaran Hutan dan Lahan Gambut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Kondisi Iklim Kondisi iklim, terutama tingkat curah hujan, merupakan salah satu pendorong terjadinya kebakaran. Kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut tertinggi terjadi pada musim kemarau, dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini terjadi pada bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai Nopember. Kerawanan kebakaran semakin tinggi akan terjadi jika ditemukan adanya gejala alam El-Nino. Gejala ini merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya kebakaran hebat di tahun 1997/1998, dimana Australia dan Afrika bagian selatan mengalami kekeringan dan meningkatnya suhu di Asia. El Nino adalah fenomena alam yang dicirikan dengan memanasnya temperatur laut secara tidak wajar di daerah Pasifik katulistiwa. El Nino terjadi per 4 atau 5 tahun sekali. Kerawanan terjadinya kebakaran semakin rendah pada kondisi dimana mulai turun hujan. Pada bulan-bulan tertentu terjadi kondisi dimana meskipun musim hujan tetapi terdapat beberapa hari tidak turun hujan. Pada kondisi ini masih memungkinkan terjadinya pengeringan bahan bakar sehingga kemungkinan terjadinya kebakaran masih dapat terjadi. Kerawanan terjadinya kebakaran akan rendah apabila musim hujan telah stabil, dimana hampir setiap hari turun hujan. Pada kondisi ini hutan dan lahan gambut akan tergenang oleh air sehingga bahan bakar mempunyai kadar air tinggi dan sulit terbakar. Kondisi Fisik Kondisi fisik lahan dan hutan yang telah terdegradasi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya kebakaran. Terdegradasinya hutan dan lahan gambut disebabkan oleh aktivitas illegal logging, konversi lahan dan hutan gambut untuk pemukiman, persawahan dan perkebunan serta pertambangan, pembuatan kanal untuk pengairan, parit yang dibuat oleh masyarakat untuk mengeluarkan kayu dari hutan. Illegal logging telah menyebabkan hutan terbuka dan terakumulasinya limbah hasil logging yang menjadi sumber bahan bakar. Konversi lahan dan hutan gambut menjadi pemukiman, persawahan dan perkebunan mendorong dilakukannya land clearing menggunakan api (lihat box1). Pembuatan saluran dan parit telah menyebabkan gambut mengalami pengeringan yang berlebihan di musim kemarau, sehingga koloid gambut menjadi rusak. Terjadi gejala kering tak balik (irreversible drying) dan gambut berubah sifat seperti arang sehingga tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air.
Ex-PLG
(box 1)
Kebijakan konversi lahan gambut untuk kegiatan pemukiman dan persawahan skala besar pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Proyek Lahan Gambut sejuta hektar. Proyek Alue Dohong (CCFPI) ini akhirnya dihentikan dan memberikan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar. Kegiatan land clearing menggunakan api menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran 1997 dan polusi asap di Kalimantan Tengah. Rieley, et.al. (2002) menunjukkan bahwa areal gambut yang terbakar tahun 1997 mencapai 0,73 juta ha. dan terkonsentrasi di kawasan eks PLG. Pembuatan kanal-kanal untuk pengairan telah mendorong terjadinya pengeringan gambut yang berlebihan di saat musim kemarau. Gambar diatas menunjukkan salah satu site eks PLG di blok A utara yang terbengkalai dan bekas terbakar serta telah terjadi penurunan muka air tanah.
141
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Areal berawa gambut-tebal identik dengan tanah miskin hara dan tergenang air setiap tahunnya, sehingga memaksa masyarakat untuk mempertahankan hidupnya hanya dengan berburu/menangkap ikan dan menebang kayu (illegal logging). Untuk kondisi saat ini, aktivitas illegal logging sedikit berkurang yang disebabkan oleh telah habisnya pohon-pohon komersial di sekitar lokasi. Untuk mendapatkan pohon komersial mereka harus masuk sangat jauh kedalam hutan dengan akses yang lebih sulit. Selain itu, berkurangnya kegiatan tersebut juga disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak illegal logging, sebagai hasil dari kegiatan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukan LSM serta dari dampak yang telah mereka rasakan langsung, baik berupa menyusutnya produk hutan maupun bencana alam yang menimpa mereka.
MEMINIMALISASI KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT DENGAN PEMBUATAN SEKAT BAKAR PARTISIPATIF Batasan Suksesnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut sangat tergantung kepada keberhasilan membawa serta masyarakat lokal dalam emosi, perasaan dan semangat mempertahankan kelestarian hutan, dan hal tersebut memerlukan pendekatan pengelolaan hutan dan lahan yang manusiawi. Sekat bakar partisipatif merupakan sekat bakar dimana proses pembuatannya dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Terdapat kaitan erat antara partisipasi masyarakat dengan insentif. Tanpa adanya suatu kejelasan insentif maka partisipasi tersebut akan berubah maknanya menjadi suatu tindakan paksaan. Dengan kata lain menganjurkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi tanpa insentif sama dengan menjadikan masyarakat sebagai tumbal. Partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan masalah mau tidaknya mereka berpartisipasi, melainkan lebih pada sejauh mana mereka melalui berpartisipasi tersebut akan memperoleh manfaat bagi kehidupan sosial ekonomi mereka. Sekat bakar partisipatif merupakan sekat bakar permanen yang dibuat dengan memanfaatkan bejebeje dan parit/saluran yang ada. Masyarakat akan memperoleh manfaat dari beje-beje dan parit/kanal yang telah disekat dan dapat difungsikan sebagai beje/kolam biasa, dimana menangkap ikan merupakan salah satu mata pencaharian utama mereka. Sekat Bakar Manajemen kebakaran berbasiskan masyarakat akan lebih baik diarahkan untuk kegiatan pencegahan daripada usaha pemadaman kebakaran. Pencegahan meliputi pekerjaan yang bertujuan agar api liar tidak terjadi. Proses pembakaran terjadi karena adanya sumber panas (api) sebagai penyulut bahan bakar yang tersedia dan adanya oksigen seperti terlihat pada bagan segitiga api berikut :
BAHAN
SUMBER
OKSIGEN Gambar 1. Segitiga Api
142
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Sebuah konsep sederhana untuk mencegah terjadinya proses pembakaran adalah menghilangkan salah satu dari komponen segitiga api. Hal yang dapat dilakukan adalah menghilangkan atau mengurangi sumber panas (api) dan menghilangkan atau mengurangi akumulasi bahan bakar. Upaya memanipulasi bahan bakar dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan bahan bakar, salah satunya yaitu dengan memotong atau memblokir bahan bakar. Kegiatan ini bertujuan untuk membagi hamparan bahan bakar yang luas menjadi beberapa bagian dengan menggunakan sekat bakar, sehingga bila terjadi kebakaran, api tidak melanda seluruh hamparan bahan bakar atau tanaman. Sekat bakar didefinisikan sebagai keadaan alami, seperti jurang, sungai, tanah kosong dan sebagainya atau dibuat oleh manusia seperti jalan, waduk dan lain-lain, yang berguna untuk memisahkan bahan bakar dan mengendalikan penyebaran api. Ada beberapa tipe sekat bakar, yaitu sekat bakar alami (jurang, sungai, tanah kosong), sekat bakar buatan (waduk, jalan), sekat bakar vegetasi (vegetasi hidup tahan api). Potensi Yang Dapat Dikembangkan Jadi Sekat Bakar Kondisi khas yang membedakan daerah hutan rawa gambut dengan daerah kering adalah terdapatnya pemanfaatan lahan untuk beje dan parit-parit. Beje
Beje di Sungai Puning
Alue Dohong (CCFPI)
Beje merupakan sebuah kolam yang dibuat oleh masyarakat (umumnya oleh suku Dayak) di pedalaman hutan Kalimantan Tengah yang digunakan untuk menangkap (memerangkap) ikan (lihat box 2). Pada saat musim kemarau, penduduk membuat kolam-kolam di dalam hutan dengan ukuran lebar 2 m., kedalaman 1,5 m. dan panjang bervariasi hingga mencapai ratusan meter jika dilakukan secara bersama-sama (tidak milik perorangan). Pada saat musim hujan akan terjadi banjir dan bejebeje tersebut akan tergenang oleh air luapan dari sungai di sekitarnya serta terisi oleh ikan-ikan alam. Sementara pada saat musim kemarau air akan surut tetapi beje masih tergenang oleh air dan berisi ikan. Pada saat musim kemarau tersebut masyarakat mulai memanen dan membersihkan kembali beje-bejenya dari lumpur ataupun membuat kembali beje-beje baru yang lain.
(box 2)
Gambar disamping merupakan contoh kolam beje yang banyak dijumpai di wilayah Sungai Puning, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Beje-beje tersebut terletak di hutan dengan jarak ± 500 m. dari pemukiman. Ukuran beje bervariasi, lebar 1,5-2 m., dalam 1-1,5 m., panjang 10-20 m. Beje merupakan sumber persediaan ikan alam disaat musim kemarau. Jenis-jenis ikan yang terperangkap di dalam beje saat musim hujan, ketika air sungai di sekitarnya meluap, diantaranya adalah Gabus (Chana sp.), Lele (Clarias sp.), Betok (Anabas testudineus), Sepat (Trichogaster sp.), dan Tambakan (Helostoma sp.). Kondisi beje ini masih tergenang di musim kemarau dan tetap dilakukan perawatan oleh pemiliknya.
143
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Parit Parit dibuat oleh masyarakat untuk menghubungkan Parit dibuat oleh masyarakat untuk menghubungkan hutan dengan sungai dengan hutan guna mengeluarkan kayu hasil sungai terdekat. tebangan (illegal logging) di saat musim hujan, dimana Kegiatan kegiatan penebangan dilakukan pada saat musim kemarau. Parit dibuat dengan cara menggali tanah pembuatan parit membentuk saluran dengan menggunakan alat yang ini marak sederhana. Panjang parit-parit tersebut berkisar antara 3 dilakukan disaat sampai 5 km., lebar antara 60 cm. sampai 200 cm., dan aktivitas illegal Alue Dohong (CCFPI) kedalaman antara 35 sampai 95 cm. Gambar disamping logging masih adalah salah satu parit milik masyarakat di dusun Muara tinggi, dimana Puning, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. hutan masih mempunyai Sebagian besar kondisi parit sekarang Tabel 1. Parit dan Sungai potensi kayu tidak digunakan karena semakin berkurangnya Ds. Batilap kegiatan penebangan yang salah satu komersial yang penyebabnya adalah karena telah habisnya tinggi. Parit di Nama Sungai Jml Parit pohon komersial. Disaat musim kemarau, parit lahan gambut Kelamper 1 ini hanya terisi sedikit air atau bahkan kering pada umumnya Tana 1 dan kondisi lahan gambut di sekitar parit adalah bermuara pada Damar Puti 1 lahan bekas terbakar. Kebakaran yang terjadi sebuah atau Pamantungan 1 diindikasikan sebagai akibat dari illegal logging Maruyan 1 beberapa sungai. dan pengeringan gambut yang berlebihan Bateken 7 Hal ini disaat musim kemarau, akibat dibuatnya parit dimaksudkan (terjadi aliran ke sungai sehingga muka air tanah gambut turun). Keberadaan parit selalu bermuara ke sungai, jumlah parit agar produkyang bermuara ke sungai di Desa Batilap dapat dilihat pada Tabel 1. produk hasil kegiatan dari dalam hutan/ lahan selanjutnya dapat diangkut melalui sungai menuju desa-desa terdekat (lihat box 3 & 4). Selain parit yang dibangun oleh masyarakat juga terdapat kanal yang dibuat secara resmi oleh pemerintah sebagai saluran irigasi (kawasan eks-PLG) (lihat box 5), Parit Masyarakat di Muara Puning
(box 3)
Pembangunan parit ini ternyata Parit di S. Merang (box 4) memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, disaat pembangunan Pembuatan parit secara illegal juga dilakukan oleh masyarakat terdapat material galian yang disengaja Sungai Merang – Kepahiyang, Sumatera Selatan dengan atau tidak disengaja larut ke sungai. Hal tujuan untuk mengeluarkan kayu hasil tebangan disaat musim ini menyebabkan berubahnya morfologi hujan. Sebanyak 113 parit telah dibangun dan 83 diantaranya terdapat didaerah gambut. Parit dibuat dengan menggunakan dan kualitas air sungai. Kondisi pasca chainsaw, berukuran lebar 1,7 m., kedalaman 1,5 m. dan pembuatan parit telah menyebabkan panjang 1,5 - 5 km. Kondisi parit saat ini sudah tidak terganggunya sistem hidrologi kawasan digunakan lagi dan diindikasikan telah menyebabkan hutan dan lahan gambut, karena paritterjadinya erosi dan pengeringan yang berlebihan disaat parit yang dibangun menyebabkan air musim kemarau. Bahkan di Sungai Bakung pernah terjadi yang ada di lahan gambut secara cepat kebakaran yang diindikasikan sebagai dampak pembuatan keluar dan daya tampung air tanah parit. menjadi kecil dan muka air di lahan gambut mengalami penurunan yang sangat drastis. Kondisi ini menyebabkan hutan dan lahan gambut pada musim kemarau menjadi kering dan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran.
144
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia MODEL SEKAT BAKAR PARTISIPATIF DI LAHAN/HUTAN GAMBUT Ide dasar pemanfaatan beje dan parit sebagai sekat bakar adalah keberadaan beje dan parit didalam lahan/hutan gambut. Gambar disamping meruDengan kondisi fisiknya yang berupa kolam pakan kanal saluran pridan selalu tergenang disaat musim mer di kawasan eks-PLG, kemarau, beje dapat menjadi pemisah panjangnya puluhan km., bahan bakar (gambut, serasah) dan lebar ± 20 m. Di kawasan menghambat penyebaran api. Khusus untuk ini terdapat puluhan salurparit yang telah diindikasikan menyebabkan an yang berukuran besar. Kondisi sekarang sudah terjadinya penurunan muka air tanah, perlu tidak digunakan lagi (terdilakukan perubahan fungsi parit, dimana bengkalai). Jika kanal ini yang dulunya berfungsi sebagai saluran dilakukan penyekatan, dayang mengalir ke sungai, kemudian pat dibayangkan berapa difungsikan sebagai kolam/beje dengan banyak beje/kolam serta melakukan penyekatan (lihat box 6). sekat bakar yang dihasilYus Rusila Noor (CCFPI) Kegiatan ini ditujukan juga untuk kan ? memperbaiki kondisi gambut, dengan melakukan penyekatan maka diharapkan tidak ada aliran ke sungai sehingga dapat menaikkan muka air tanah kembali terutama disaat musim kemarau, tanah gambut tetap lembab, mempercepat proses suksesi alami dan mendukung kegiatan rehabilitasi, sehingga kondisi rawan kebakaranpun akan menurun. Kanal eks-PLG
Kondisi beje yang tergenang air disaat musim kemarau ini dapat difungsikan sebagai sekat bakar permanen di lahan gambut dan sebagai tandon/stok air untuk pelaksanaan pemadaman jika kebakaran terjadi. Sekat bakar ini berfungsi untuk memisahkan, menghentikan dan mengendalikan penyebaran api. Selain beje, parit-parit yang telah disekat dapat juga difungsikan sebagai sekat bakar permanen di lahan gambut, yaitu dengan melakukan penyekatan sehingga disaat musim kemarau parit tetap tergenang oleh air. Parit yang telah disekat juga dapat berfungsi sebagai beje atau kolam biasa (budidaya). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Dengan sistem ini masyarakat memperoleh manfaat dari beje/parit yang mereka sekat dan tingkat kerawanan kebakaran dapat diminimalkan.
(box 5)
Penyekatan Parit di Sungai Puning
(box 6)
Gambar disamping merupakan penyekatan salah satu parit di Sungai Puning, Kalimantan Tengah yang tidak dimanfaatkan dan dibiarkan terbengkalai. Pada saat musim kemarau, parit tersebut hanya sedikit tergenang air bahkan kering sama sekali. Penyekatan dilakukan dengan menggunakan material yang mudah diperoleh di sekitar parit (log kayu, papan dan gambut yang telah dipadatkan sebagai pengisi). Penyekatan dilakukan di beberapa titik disesuaikan dengan topografi lahan. Bertujuan untuk menaikkan muka air tanah, sehingga tanah gambut Alue Dohong (CCFPI) tetap lembab disaat musim Kemarau, untuk mendukung suksesi dan rehabilitasi di sekitar parit yang sebagian besar berupa lahan bekas terbakar.
Beberapa pertimbangan praktis dalam memanfaatkan beje dan parit yang telah disekat sebagai sekat bakar adalah sebagai berikut : 1.
Beje yang telah ada diperbaiki kondisinya, yaitu dengan membuang lumpur di dalamnya sehingga volume air di dalam beje atau parit yang disekat dapat dipertahankan dan kondisi beje/parit sebagai habitat ikan dapat dipertahankan;
2.
Memotong akar yang menembus beje dan membersihkan areal disekitar beje (± 50 cm.) dari vegetasi;
145
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia 3.
Kondisi parit harus diperbaiki, yaitu dengan membersihkan parit dari limbah kayu dan sampah organik lainnya, jika telah dangkal perlu dilakukan penggalian kembali;
4.
Penempatan sekat bakar mengelilingi lahan, sehingga memungkinkan pembuatan beje-beje baru dan agar sekat bakar dapat berfungsi optimal. Ukuran beje, lebar 2m., dalam maksimum 2m., panjang 10 - 20 m. atau lebih. Ukuran beje ini dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan;
5.
Jika kondisi lahan berupa lahan terdegradasi dengan penutupan vegetasi rendah bahkan terbuka maka perlu dilakukan percepatan suksesi dengan melakukan rehabilitasi di sekitar lokasi beje;
6.
Dalam pengelolaan beje dan parit yang disekat sebagai sekat bakar dapat dibentuk kelompok pemilik beje. Kelompok ini dapat berfungsi sebagai fire brigade di tingkat masyarakat. Anggota kelompok bertangung jawab melakukan patroli dan pengawasan di areal sekitar beje mereka, termasuk hutan yang berbatasan. Temuan adanya sumber api atau pihak yang tidak bertangung jawab yang mengancam terjadinya kebakaran segera dilaporkan oleh ketua kelompok kepada POSKO pengendalian kebakaran
Gambar 2. Sketsa pemanfaatan beje dan parit yang telah disekat sebagai sekat bakar
KESIMPULAN 1.
Hutan dan Lahan Gambut merupakan ekosistem yang rawan terjadinya kebakaran terutama di musim kemarau;
2.
Kebakaran di hutan dan lahan gambut dipengaruhi oleh kondisi fisik gambut yang terdegradasi akibat pembuatan parit/saluran, kondisi iklim dan penyulut api yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di daerah penyangga;
3.
Peningkatan muka air tanah dapat dilakukan dengan melakukan penyekatan pada parit. Parit yang disekat ini juga dapat difungsikan sebagai beje atau kolam biasa;
4.
Beje dan parit yang telah disekat dapat difungsikan sebagai sekat bakar di hutan dan lahan gambut yang dapat menurunkan kerawanan kebakaran disaat musim kemarau serta masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui pemanfaatan parit yang telah disekat sebagai beje ataupun kolam biasa.
146
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia DAFTAR PUSTAKA Barber,C.V., J. Schweithelm.2000.Trial By Fire : Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia’s Era of Crisis and Reform. World Resources Institute. Washington,D.C. USA Clar, C.R.,L.R. Chatten. 1954. Principles of Forest Fire Management. Sacramento, California Direktorat Perlindungan Hutan. 1999. Upaya Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran Lahan, Semak belukar dan Hutan dalam Rangka Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam. Departemen Kehutanan R.I. Jakarta. Setiadi, B. 1999. Prospek Gambut dan Permasalahannya. Jakarta Tacconi, L., 2003. Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan. CIFOR, vi + 28.
147
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia PANDUAN SILVIKULTUR UNTUK REHABILITASI LAHAN GAMBUT BEKAS KEBAKARAN DAN TERLANTAR (Silviculture Manual for Rehabilitation Ex-burnt and Abandoned Peatlands)
Iwan Tri Cahyo Wibisono CCFPI Consultant Wetlands International –Indonesia Programme
Abstract In 1997, the worst forest fire was occurred and burnt Indonesia’s land and forest, particularly in Sumatra and Kalimantan. Mostly, after degraded by fire, peatlands were abandoned. However, abandoned peatlands not only caused by fire, but it could also be caused by the other reasons, such as ex-timber company (HPH), ex-timber estate HTI), land cleared area, etc. Degraded peatlands have specific characteristics, such as low acidity, flooding and low accessibility. These are the main constraints which will be faced in the term of rehabilitation (restoration) efforts. Only certain and limited species inhabit peatlands and available to be planted. Some research and planting trial were carried out in order to determine rehabilitation techniques, but so far, the result is still not promising. Ex-burnt and degraded peatlands require different treatment and silviculture techniques for rehabilitation purposes. These are depend on the degradation level and specific condition in the fields, such as vegetation type, succession level, flooding characteristic, etc. Meanwhile, community is the important and potential stake holder to be involved in rehabilitation activities. Unfortunately, people surrounding degraded area have not much experience in planting trees. Almost all of them are farmer, fisherman, trader, and logger. This condition identified as social and technical constraints. One of the alternative to solve this problem is by providing a manual on silviculture techniques, which will guide them on the step by step rehabilitation activitie, including general rehabilitation techniques, detail techniques in seedling production, land preparation, planting, and tending. This manual is designed to be very simple, so that the readers can easily use it to guide them on rehabilitation activities.
149
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia PENDAHULUAN Kerusakan lahan gambut di Indonesia selalu meningkat dari tahun ketahun. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan tersebut selain penyebab lainnya, seperti penebangan kayu (illegal logging, over logging), perambahan hutan, dan konversi lahan. Dampak akibat kebakaran, dalam bentuk asap, juga dirasakan oleh beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Brunai, dan Singapura. Selain kerusakan lahan akibat kebakaran, dijumpai juga lahan/hutan gambut yang terbengkalai, tidak terurus, dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Biasanya, kondisi tersebut dialami oleh kawasan eks-HPH atau Eks-HTI yang telah ditinggalkan oleh pemegang hak karena berbagai alasan. Sejak era reformasi, tingkat tekanan pada areal ini semakin berat, baik tekanan secara fisik dalam bentuk perusakan (misalnya penebangan liar) maupun tekanan sosial, dalam bentuk penguasaan lahan secara sepihak. Lahan gambut bekas terbakar dan yang terbengkalai merupakan suatu permasalahan bersama dan perlu mendapatkan perhatian. Bentuk utama dari perhatian tersebut bisa direalisasikan dalam berbagai aktifitas yang mengacu pada suatu perbaikan (recovery) lahan, misalnya penananam rehabilitasi (reforestation atau replanting) dan penanaman pengayaan (enrichment planting). Penanaman pengayaan dilakukan pada hutan dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang, yaitu areal yang masih berhutan tetapi telah terjadi penurunan kualitas berupa hilangnya jenis-jenis asli/penting. Sementara itu, penanaman rehabilitasi (replanting atau reforestation) dilakukan pada tempat yang tidak mampu beregenerasi secara alami, yaitu di areal yang terdegredasi berat, dimana telah kehilangan sebagian atau bahkan seluruh vegetasi.
ARTI PENTING PANDUAN SILVIKULTUR Masyarakat di sekitar hutan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dalam rangka rehabilitasi hutan bekas terbakar dan terbengkalai. Sementara itu, kemampuan masyarakat dalam membudidayakan jenis-jenis tanaman hutan dan tanaman berkayu lainnya dirasakan masih sangat rendah. Panduan silvikultur ini diharapkan merupakan suatu jawaban dan alternatif dalam merespon permasalahan diatas. Dengan manual ini, maka masyarakat akan mampu mengenal dan mengetahui arti penting pohon-pohon di hutan rawa gambut. Lebih dari itu, masyarakat juga diharapkan mampu mengenal sifat dan ciri pohon, teknik pembibitan, penananam, hingga kegiatan pemeliharaan. Dengan demikian, masyarakat akan mampu melaksanakan fungsi rehabilitasi tersebut.
ISI PANDUAN SILVIKULTUR Panduan silvikultur ini berisi dua hal pokok, yaitu : 1.
Deskripsi Umum dan Prosedur Dasar Kegiatan Rehabilitasi
2.
Teknik silvikultur tiap jenis secara spesifik • • • • • • • •
Ramin (Gonystylus bancanus) Meranti (Shorea spp.) Jelutung (Dyera spp.) Pulai (Alstonia spp.) Rengas (Mellanorhoea walichii) Belangeran (Shorea belangeran) Durian hutan (Durio carinatus) Rotan (Calamus spp.)
150
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia • • • • •
Sagu (Metroxylon spp.) Sungkai (Peronema canescens) Kemiri (Aleurites meluccana) Karet (Havea brasiliensis) Pinang (Areca catechu).
Jenis-jenis diatas ini diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu (1) Jenis setempat – produk bukan kayu (indegenous - non timber product), (2) Jenis setempat – produk kayu (indigenous -, timber product), (3) Jenis eksotik gambut – produk bukan kayu (exotic peat - non timber product), dan (4) Jenis eksotik gambut – produk kayu (exotic peat - non timber product). Deskripsi Umum dan Prosedur Dasar Kegiatan Rehabilitasi Penyemaian Penyemaian adalah penanaman biji/benih kedalam bedeng kecambahan (bedeng tabur) atau langsung dalam polybag dengan tujuan mendapatkan kecambah. Cara penyemaian berbeda-beda sesuai dengan beberapa karakteristik benih sebagai berikut : a. b. c. d.
Jenis Tanaman; Ukuran Benih (besar, sedang, kecil, halus); Daya viabilitas (Ortodhox, Recalcitrant); Sifat kulit biji (kulit keras, tebal, tipis).
Secara garis besar, urutan prosedur penyemaian adalah sebagai berikut : a. b.
Pembuatan lubang tanah dan jalur semai; Penyemaian.
Penyapihan Penyapihan adalah kegiatan pemindahan kecambah (dari bedeng tabur) kedalam media pertumbuhan di dalam kantung plastik (polybag). Secara garis besar, urutan prosedur penyapihan adalah sebagai berikut : a. b. c. d.
Penyiraman bedeng tabur hingga jenuh; Pencabutan kecambah secara hati-hati; Pemindahan kecambah kedalam Polybag; Penyiraman kembali sapihan secukupnya.
Pemeliharaan Bibit Sapihan Kegiatan dalam pemeliharaan, pada dasarnya adalah pemberian beberapa perlakuan yang dibutuhkan oleh bibit hingga bibit tersebut siap tanam di lapangan. Secara garis besar, pemeliharaan ini meliputi kegiatan penyiraman dan pemberian naungan. Pada akhir pemeliharaan (sebelum ditanam di lokasi penanaman), sebaiknya dilakukan proses pengerasan dengan cara pengurangan intensitas penyiraman dan naungan secara perlahan-lahan (gradual). Pengerasan ini dimaksudkan agar bibit siap untuk menghadapi kondisi lapangan, dimana kondisi relatif terbuka (intensitas cahaya tinggi), dan tidak ada penyiraman intensif kecuali oleh air hujan. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan dalam pemeliharaan bibit sapihan: a. b. c.
Penyiraman; Pemberian naungan; Pengerasan.
Persiapan Lokasi Penanaman Persiapan lokasi penanaman disesuaikan dengan jenis tanaman. Jenis toleran dan semi-toleran membutuhkan naungan, sehingga pemilihan lokasi sebaiknya mengacu pada areal berhutan atau
151
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia areal lain yang bervegetasi. Untuk keperluan penanaman pengayaan (enrichment planting) ini, sebaiknya diterapkan sistem jalur. Sebaliknya, kegiatan rehabilitasi yang menggunakan jenis tanaman intoleran (tidak tahan naungan) dapat dipilih lokasi yang relatif terbuka dengan jarak tanam yang agak rapat.. Secara umum, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. b. c.
Pembuatan jalur tanam; Penentuan titik tanam; Pembersihan piringan.
Bila lokasi berpotensi tergenang berat, maka perlu dibuat gundukan buatan (artificial mound system) dengan diameter 1-2 meter, sesuai dengan tinggi gundukan. Tinggi gundukan tersebut sangat tergantung pada kisaran muka air genangan. Pembuatan Lubang Tanam Pembuatan lubang tanam dilakukan pada titik yang telah ditentukan(ditandai oleh ajir). Secara garis besar, urutan prosedur pembuatan lubang tanam adalah sebagai berikut : a. b. c.
Pembersihan sekitar titik tanam; Pembuatan lubang tanam; Pemasangan ajir di tengah-tengah lubang tanam.
Pengangkutan Bibit Pengangkutan adalah pemindahan bibit dari persemaian ke lokasi penanaman. Alat transportasi yang digunakan dapat berupa mobil bak, truk, lori, atau perahu. Secara garis besar, urutan prosedur pengangkutan bibit adalah sebagai berikut : a. b. c. d.
Penyiraman bibit; Pemuatan bibit; Perjalanan; Pembongkaran bibit.
Penanaman Penanaman adalah kegiatan pemindahan bibit dari suasana terkontrol (persemaian) ke lubang tanam pada lokas penanaman (suasana tidak terkontrol), sesuai dengan prosedur yang ada. Secara garis besar, urutan kegiatan penanaman adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.
Penyiraman bibit yang akan ditanam; Pembuangan polybag; Penempatan bibit kedalam lubang tanam; Penutupan lubang; Pemasangan tanda ajir; Penyiraman.
Pemeliharaan Pemeliharaan dimaksudkan untuk memberikan ruang dan lingkungan yang memadai untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan bibit. Salah satu prinsip pemeliharaan ini adalah menghilangkan kompetisi yang berlebihan dengan vegetasi lain (gulma) dan menghilangkan material lain yang tidak diperlukan. Secara garis besar, kegiatan pemeliharaan terdiri dari beberapa kegiatan di bawah ini : a. b. c.
Pembuatan lubang tanah dan jalur semai; Penyulaman; Pembersihan piringan;
152
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia d. e. f. g. h.
Pendangiran; Penyiangan jalur tanam; Pemupukan; Pemangkasan cabang; Penjarangan.
Teknik Silvikultur Jenis Keberhasilan rehabilitasi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pemilihan jenis (tanaman) yang tepat. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda-beda pula, baik dalam pembuatan bibit maupun kegiatan lainnya. Karenanya, teknik silvikultur setiap jenis harus diketahui. Dengan adanya teknik silvikultur setiap jenis tersebut, diharapkan setiap jenis mendapatkan perlakuan yang tepat. Secara umum, teknik silvikultur setiap jenis dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. Tabel 1. Teknik silvikultur setiap jenis Species
Pembibitan
Ketahanan thd Mound Genangan
Sistem Tnm (Jrk Tanam)
Sistem
Lokasi
Ramin
Biji/CA
Tidak tahan
Ya
Jalur (5 m x 10 m)
Enrichment Planting
Naungan sedang-berat
Meranti
Biji/CA
Tidak Tahan
Ya
Jalur (5 m x 10 m)
Enrichment Planting
Naungan sedang
Jelutung
Biji
Tahan
Tidak
Penanaman intensif (5 m x 5 m)
Intensive Replanting
Open area
Pulai
Biji
Tahan
Tidak
Penanaman intensif (5 m x 5 m)
Intensive Replanting
Open area
Rengas
Biji/CA
Tidak tahan
Ya
Jalur (5 m x 10 m)
Enrichment Planting
Naungan sedang
Belangeran
CA
Tahan
Tidak
Jalur (5 m x 10 m)
Intensive Replanting
Open area
Durian Hutan Biji/CA
Tidak Tahan
Ya
Jalur (5 m x 10 m)
Enrichment Planting
Open area
Rotan
Biji/CA
Tahan
Ya
Disesuaikan dengan kondisi vegetasi
Enrichment Planting
Naungan ringan
Sagu
CA
Tahan
Tidak
Penanaman kaki Sungai Intensif Replanting
Open area
Sungkai
Stek
Tidak Tahan
Ya
Penanaman intensif (5 m x 5 m)
Intensive Replanting
Open area
Kemiri
Biji
Tidak Tahan
Ya
Penananaman intenbsif 5 m x 10 m
Intensive Replanting
Open area
Karet
Biji/CA/Klon
Tidak Tahan
Ya
Penanaman intensif (5 m x 5 m)
Intensive Replanting
Open area
Pinang
Biji
Tidak Tahan
Ya
Penanaman intensif & tnm pagar (1 m x 2 m, 3 m x 3 m)
Intensive Replanting
Open area
153
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia REKOMENDASI 1. Manual silvikultur sebaiknya dilanjutkan dengan beberapa jenis penting lainnya; 2. Penanaman kembali (Replanting) merupakan alternatif yang tepat dalam rangka memperbaiki (merehabilitasi) hutan gambut yang terdegradasi; 3. Pemilihan jenis tanaman merupakan aspek yang penting dalam rangka mencapai keberhasilan rehabilitasi. Pemilihan jenis ini sebaiknya memprioritaskan jenis lokal atau asli setempat (indegenous species). Introduksi tanaman asing (eksotik) sedapat mungkin dihindari; 4. Modifikasi lahan yang tidak ramah lingkungan, seperti pembuatan parit atau kanal dalam kegiatan penanaman harus juga dihindari. Hal ini akan menyebabkan terkurasnya kandungan air pada lahan gambut, sehingga saat musim kemarau akan kering dan sangat rawan (susceptible) terhadap api. Karena hal itulah, maka tanaman karet tidak direkomendasikan ditanam di lahan gambut. Sebagaimana diketahui bahwa jenis ini tidak dapat tumbuh dengan baik pada lahan yang basah atau tergenang; 5. Berdasarkan beberapa aspek dan pertimbangan yang ada, maka jenis Jelutung dan Pulai direkomendasikan untuk kegiatan rehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi dengan kondisi lahan yang relatif terbuka. Sedangkan jenis Meranti, Ramin, Durian, Rotan, Belangeran, dan Rengas tepat sekali digunakan untuk tujuan pengayaan, dengan kondisi lahan yang bervegetasi (memiliki naungan); 6. Sementara itu, untuk jenis Pinang dan Sagu sangat tepat ditanam di sekitar masyarakat sebagai tanaman kehidupan.
154
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia EVALUASI SUMBERDAYA LAHAN UNTUK KELAYAKAN PERTANIAN PADA LOKASI PROYEK PERCONTOHAN CCFPI DI SUMATERA DAN KALIMANTAN Lili Muslihat CCFPI Consultant Wetlands International – Indonesia Programme E-mail:
[email protected]
Abstrak Wetlands International – Indonesia Programme berkerja sama dengan Wildlife Habitat Canada menyelenggarakan suatu program bernama Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI). Program ini berkaitan erat dengan isu perubahan iklim, serta peran penting hutan (terutama hutan rawa gambut) sebagai penyerap karbon (carbon sequester). Kegiatan-kegiatan dalam program ini melibatkan partisipasi masyarakat, LSM, maupun pemerintah dalam rangka pelestarian serta rehabilitasi lahan dan hutan gambut di Kalimantan dan Sumatera. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program diatas, maka salah satu komponen kegiatan yang penting adalah mengidentifikasi cara-cara pengelolaan lahan gambut yang terbaik (Best Management Practices on Peatlands). Untuk itu CCFPI telah melibatkan suatu Tim Penasehat Teknis – TPT (Technical Advisory) yang terdiri dari Ahli Tanah, Ahli Hidrologi dan Ahli Silvikultur guna memberikan masukan teknis bagi pelaksanaan program. Tugas Ahli Tanah adalah memberikan arahan terhadap program yang sesuai, dikaitkan dengan kesesuaian lahan serta memberikan pertimbangan atau rekomendasi dalam pengelolaan lahan. Ahli Hidrologi bertugas mempelajari karakteristik kondisi sumberdaya air dan memberikan arahan pengelolaan air (water management). Ahli Silvikultur bertugas melakukan kajian-kajian terhadap jenis vegetasi, tingkat kerusakan yang pada akhirnya akan memberikan rekomendasi jenis-jenis tanaman beserta teknik silvikultur yang sesuai, serta memberikan arahan tehnik budidaya tanaman pada lahan gambut. Untuk itu, telah dilakukan kegiatan evaluasi sumberdaya lahan di beberapa lokasi percontohan proyek CCFPI di Sumatera dan Kalimantan dengan tujuan untuk memberikan arahan pengelolaan berdasarkan kesesuaian lahan secara biofisik dengan mempertimbangkan potensi lahan dan faktor lingkungan. Hasil evaluasi lahan menunjukkan bahwa beberapa lokasi lahan gambut tidak layak untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian dan perkebunan walaupun dengan tingkat masukan tinggi (high improvenment). Lahan ini sebaiknya direhabilitasi dengan tanaman kehutanan yang asli setempat (pionir) dan daya tumbuh secara cepat (suksesi). Perbaikan lahan yang harus dilakukan adalah pembuatan pintu-pintu air (bendungan) untuk menghindari laju aliran dan permukaan air di lahan dapat dipertahankan.
155
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia PENDAHULUAN Dewasa ini lahan gambut di Indonesia sudah banyak mengalami pengurangan, baik luas penyebaranya maupun kualitasnya. Pengurangan tersebut disebabkan oleh konversi penggunaan lahan, penebangan kayu (deforestasi) dan kebakaran hutan. (Mulyanto, 2002). Selanjutnya Subagjo et. al. (2002) menganalisa, luas lahan gambut di Indonesia pada awal sebelum reklamasi tahun 1970an adalah sekitar 16 -18 juta ha., namun kemudian dengan reklamasi pada lahan pasang surut selama Pelita I - III (1969-1984) yang diikuti pembukaan oleh masyarakat/pemukiman spontan pada tahun sesudahnya, luas lahan gambut telah menyusut sekitar 13 - 14 juta ha. Dewasa ini cukup banyak wilayah kubah gambut yang telah lenyap, dan berganti menjadi lahan persawahan dan lahan kering, serta sebagian lagi kembali menjadi semak belukar atau bahkan menjadi bongkor. Pembukaan lahan rawa gambut untuk pengembangan pertanian (terutama untuk tanaman pangan dan perkebunan) semakin intensif. Kondisi ini menyebabkan menyusutnya ketebalan gambut secara drastis. Pada wilayah-wilayah lahan gambut yang diusahakan untuk pertanian tanaman pangan terutama yang disawahkan bahkan lapisan gambutnya telah habis (Wahyonto et al, 2003). Pembukaan lahan rawa gambut tersebut selalu diikuti dengan rusaknya sistem hidrologi dan menimbulkan permasalahan yang berhubungan dengan sifat fisik, kimia dan biologi tanahnya (Notohadiprawiro, 1997). Kerusakan lahan gambut juga disebabkan oleh adanya penebangan kayu secara besar-besaran oleh perusahan kayu, baik yang legal maupun ilegal. Untuk mengeluarkan hasil ektraksi kayu, pada umumnya penebang membuat parit-parit sebagai akses yang paling mudah dan murah. Akan tetapi, pembuatan parit-parit tersebut berdampak terhadap penurunan permukaan tanah gambut (subsidence) dan menyebabkan tanah gambut menjadi kering tak balik (irrivisible), sehingga lahan gambut menjadi mudah terbakar. Oleh karena itu, Rasionalisasi pemanfaatan lahan gambut untuk berbagai kepentingan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip konservasi secara menyeluruh untuk menjaga kelestariannya sebagai lahan basah alami yang unik yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati, plasma nutfah, ekosistem langka dan sebagai pengendali emisi CO2 yang berpengaruh terhadap pemanasan global dunia. Berkaitan dengan masalah-masalah di atas, maka untuk mengetahui aspek-aspek yang berhubungan dengan pengelolaan lahan gambut, telah dilakukan studi evaluasi lahan melalui identifikasi dan karakterisasi lahan. Hasil dari studi evaluasi lahan memberikan informasi sumberdaya lahan/tanah, terutama sifat fisik - kimia yang berkaitan dengan masalah kesuburan tanah. Makalah ini menjelaskan mengenai potensi dan kendala sumberdaya gambut di lokasi proyek percontohan CCFPI. Dengan mengetahui potensi dan kendalan sumberdaya lahan tersebut, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan lahan terbaik dalam bentuk Best Management Practices pada setiap lokasi proyek yang dikunjungi. Bentuk rekomendasi tersebut bisa berupa kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, rehabilitasi, maupun kegiatan lainnya. BAHAN DAN METODE Idetifikasi dan invetarisasi lahan gambut telah dilakukan dengan mengamati tanah dan keadaan lingkungan yang menghasilkan data dan informasi karakteristik pada setiap lokasi percontohan. Data dan informasi lainnya seperti peta geologi, data iklim dan hasil-hasil penelitian sebelumnya dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan ini. Pengamatan tanah dan keadaan lingkungan dilakukan dengan cara pengeboran tanah dengan memperhatikan penyebaran penggunaan lahan, pada setiap lokasi pengeboran diambil contoh tanah untuk dianalisa di laboratorium untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah dan klasifikasinya. Metode yang digukana adalah tersaji dalam Guideline for Soil Description (FAO, 1983) dan Pedoman Pengamatan Tanah di Lapang (LPT, 1969). Klasifikasi tanah dilakukan berdasarkan Key to Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1998).
156
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Metode penilaian kesesuaian lahan mengikuti Atlas Format Procedure (CSR/FAO, 1983) dan Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pertanian dan Kehutanan (Laporan Teknis No.7 LREP Project II, 1994) dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memberi arahan penggunaan lahan pada lahan gambut dan sekitar hutan rawa gambut dengan cara yang lebih bijaksana dan ramah lingkungan. Sistem penilaian bersifat kualitatif tanpa menghitung nilai ekonomi pada tingkat managemen sedang. Penilaian kesesuaian lahan ini dilakukan pada wilayah yang memungkinkan untuk tanaman pangan, perkebunan, holtikultur, indusrti dan tanaman kehutanan. KEADAAN DAERAH Lokasi Penelitian Lokasi proyek percontohan CCFPI terletak di tiga propinsi, yaitu di Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Di Jambi meliputi areal Sungai Aur, Sungai Rambut dan Sungai Mendahara; di Sumatera Selatan terdapat di sekitar Sungai Merang; dan Kalimantan Tengah di Sungai Puning. Tabel 1. Lokasi Percontohan Rehabilitasi dan Pengelolaan Lahan Gambut Propinsi
Kabupaten
Batang Hari
Kecamatan
Kumpeh
Nipah Panjang
Jambi
Desa
2. Sungai Rambut
Sumatera Selatan
Musi Banyuasin
Bayunglincir
3. Mendahara
Posisi
1. Parit Mail
1o 18’ 50.6” LS; 104o03’52.4” BT
2. PT DHL
1o 18’ 46.1” LS; 104o03’13.6” BT
3. P. Sako
o 1 13’ 33.2” LS; 104o10’50.5” BT
4. S. Serdang
o 1 13’ 32.2” LS; 104o09’49.3” BT
5. S. Rambut
1o 14’ 24.8” LS; 104o09’45.7” BT
6. Parit 10
o 1 13’ 57.5” LS; o 103 32’53.0” BT
7. Parit 6
o 1 12’ 33.8” LS; o 103 32’43.9” BT
8. Parit Famili
1o 09’02.6” LS; o 103 31’10.8” BT
9. S. Kepayang
o 2 08’53.3” LS; o 104 12’41.8” BT
1. Sungai Aur
Tanjung Jabung Timur Muara Sabak
Lokasi
10 Bakung
o 2 09’ 56.6” LS; o 104 08’45.0” BT
11. S. Merang
o 1 57’ 59.0” LS; o 104 00’06.7” BT
12. Galam
2 04’ 22.6” LS; o 104 03’14.7” BT
1. Muara Puning
1.Sakalampangan
o 2 05’10.4” LS; o 114 50’24.1” BT
2. Batilap
2. Pamantugan
o 2 01’ 44.0” LS; o 114 48’06.8” BT
3. Simpang Telo
3. Sungai Telo
o 1 57’ 22.4” LS; o 114 48’37.9” BT
4. Sungai Merang
o
Kalimantan Buntok Tengah
Sungai Puning
157
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia HASIL DAN PEMBAHASAN Iklim Iklim sebagai salah satu faktor lingkungan fisik yang sangat penting dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Beberapa unsur iklim yang penting adalah curah hujan, suhu, dan kelembaban. Di daerah tropika umumnya radiasi tinggi pada musim kemarau dan rendah pada musim penghujan. Namun demikian mengingat sifat saling berkaitan antara unsur iklim satu dengan yang lainnya, maka dalam uraian iklim ini akan diuraikan unsur-unsur iklim yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman. Pada lokasi penelitian di sekitar Sungai Aur, Sungai Rambut dan Mendahara Hulu, Jambi, curah hujan rata-rata tahunan adalah sebesar 2.104 mm, dengan zone agroklimat C1 (Oldeman,1975), Bulan kering terjadi selama < 2 bulan. Temperatur udara rata-rata sebesar 26,5 0C. Untuk lokasi di sekitar Sungai Merang, Sumatera Selatan, curah hujan rata-rata tahunan adalah sebesar 2.454 mm, dengan zone agroklimat C1 (Oldeman, 1975), Bulan kering terjadi selama 1 bulan. Temperatur udara rata-rata sebesar 26,8 0C. Sementara itu, pada lokasi di sekitar Sungai Puning, Kalimantan Tengah, curah hujan rata-rata tahunan adalah sebesar 2.638 mm, dengan zone agroklimat C1 (Oldeman,1975). Bulan kering terjadi selama 1 bulan. Temperatur udara rata-rata sebesar 27,1 0C. Pola iklim tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian, terutama pada waktu musim hujan. Karena lokasi-lokasi penelitian merupakan dataran dengan sungai-sungai besar yang selalu mengalami banjir pada waktu musim hujan, maka areal lahannya selalu tergenang selama 4 – 6 bulan dengan ketinggian air 1 – 2 meter. Tabel 2. Rata-rata Curah Hujan Tahunan di Lokasi Penelitian Curah Hujan rata-rata bulanan (mm)
Stasiun Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Rata-rata tahunan
1. Sultan Thaha, Jambi (1990-2000) Curah 194,8 178,7 260,8 219,7 157,4 114,5 111,8 89,5 112,0 201,0 244,4 219,1 hujan Suhu 26,2
26,4
26,1
26,9
27,2
27,1
2. Sungai Lalan, Sumatera Selatan (1978-1988) Curah 210 229 309 265 225 110 hujan Suhu 26,2
26,6
26,7
27,2
27,1
27,3
2,104
26,7
26,8
26,7
26,5
26,5
26,5
26,5
107
85
167
209
292
256
2,454
26,8
27,2
26,8
27,2
26,8
26,5
26,8
3. Cilik Riwut, Kalimantan Tengah (1996-2000). Curah 333 hujan
133
309
276
215
187
91
114
133
219
360
268
2,638
Suhu 26,8
26,9
27,5
27,5
27,7
27,1
26,7
26,7
26,9
27,2
27,2
26,9
27,1
Sumber: 1. BMG Prop. Jambi 2. Dinas Pertanian Sum-Sel 3. BMG Prop. Kal-Teng,
Geologi dan Fisiografi Secara umum keadaan geologi di lokasi penelitian (Tabel 3) termasuk kedalam formasi Alluvium (Qa) berumur kuarter yang terdiri dari endapan liat, pasir, lumpur dan bahan organik. Bahan yang membentuk tanah di daerah penelitian adalah endapan liat dan lumpur serta bahan organik. Penyebaran formasi Qa hampir di seluruh areal pada jalur aliran Sungai Batang Hari di Jambi maupun
158
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Sungai Lalan di Sumatera Selatan. Karena adanya proses geomorfologi dan dilanjutkan dengan hidrologi seperti banjir yang mengakibatkan erosi, sedimentasi, dsb, .maka pada sepanjang aliran sungai terbentuk tanggul sungai (levee) dan rawa belakang (Backswamp) serta kubah gambut (peatdome) di pedalaman. Pada daerah yang terpengaruh pasang surut secara langsung, terbentuk dataran estuarin (estuarine flats along river). Daerah ini merupakan hasil endapan lumpur pasang dan banjir di sepanjang jalur sungai, seperti yang terdapat di kawasan Sungai Merang dan Mendahara Hulu. Sementara itu, daerah penelitian di Kawasan Sungai Puning, juga termasuk kedalam formasi Alluvium (Qa) berumur kuarter. Akan tetapi kawasan ini letaknya jauh dari pantai, sehingga tidak terpengaruh oleh pasang surut. Bahan yang membentuk tanah adalah endapan liat dan lumpur serta bahan organik. Pada bagian tanggul sungai (Levee) umumnya agak tinggi sehingga tanahnya agak kering, sedangkan di belakang tanggul sungai (Backswamp) sedikit agak rendah dan selalu tergenang air dan berawa, kadang-kadang membentuk kubah gambut (peat dome). Di beberapa tempat dijumpai juga danau-danau kecil atau beje di di belakang pemukiman yang dimanfaatkan sebagai tempat mengambil ikan. Tabel 3. Klasifikasi Tanah, Fisiografi , Geologi dan Penggunaan Lahan di Lokasi Penelitian Lokasi 1. Sungai Aur
2. Sungai Rambut
Site
5. S. Puning
Fisiografi
Geologi dan Bahan induk
Penggunaan Lahan
1. Parit mail
Aeric/Typic Endoaquepts
Tanggul sungai
Aluvium (Liat, debu Kebun campuran dan pasir)
2. PT DHL
Typic Haplohemists
Kubah gambut
Bahan Organik
3. P. Sako
Typic Endoaquepts Pulau
Aluvium (Liat, debu Semak Belukar dan pasir)
4. S. Serdang
Thapto-Histic Hydraquents
Aluvium (Liat, debu Kebun campuran dan bahan organik)
5. S. Rambut
Typic Endoaquepts Rawa belakang
Aluvium (Liat, debu Hutan Belukar dan pasir)
Typic (sulfic) Endoaquets
Dataran Estuarin
Aluvium (Liat, debu Semak dan bahan organik)
7. Parit
Typic (sulfic) Endoaquets
Dataran Estuarin
Aluvium (Liat, debu Semak dan bahan organik)
8. Parit Famili
Typic Sulpaquents
Dataran Estuarin
Aluvium marin (Liat Kebun campuran dan bahan organik)
9. Kepahyang
Typic Haplohemists
Kubah gambut
Aluvium marin (Liat Belukar dan bahan organik)
10. Bakung
Typic Dystrudepts Tanggul sungai
Aluvium (Liat, debu Kebun campuran dan bahan organik
11. S. Merang
Typic Haplohemists
Kubah gambut
Aluvium marin (Liat Hutan belukar dan bahan organik)
12. Ht Galam
Typic Haplohemists
Kubah gambut
Aluvium marin (Liat Belukar gelam dan bahan organik)
13. Muara Puning
Typic Haplohemists
Kubah gambut Bahan organik
14. Batilap
Typic Haplohemists
Kubah gambut Bahan organik
15. Simpang Telo
Typic Haplohemists
Kubah gambut Bahan organik
3. Mendahara 6. Parit 10 Hulu
4. Muara merang
Klasifikasi Tanah
Tanggul sungai
159
Belukar rawa
Hutan bekas terbakar
Rawa dan kebun rotan
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Penggunaan Lahan/Vegetasi Berdasarkan pengamatan di lapangan, pengggunaan lahan di lokasi penelitian umumnya berupa hutan belukar rawa atau areal bekas tebangan yang telah ditinggalkan oleh perusahaan kayu tapi masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis kayu yang ada seperti Blangiran, Nyatoh, Gelam, Pulai, Durian hutan, dll.; umunya berdiameter < 50 cm. Hutan sekunder dengan vegetasi rapat sudah berkurang, sesetempat dijumpai bekas areal lahan gambut yang terbakar. Penggunaan lahan untuk pertanian umumnya terdapat di sekitar pemukiman sepanjang tepian sungai, berupa kebun campuran. Jenis tanaman yang ada, seperti Kelapa, Mangga, Durian, Jeruk, Pisang, Kemiri, dll. Di beberapa tempat dijumpai sawah dan beje yang letaknya di belakang sungai. Keadaan Tanah Tanah di daerah penelitian berkembang dari bahan endapan sungai dan endapan marin, dengan atau tanpa endapan organik di atasnya. Proses pembentukannya selain ditentukan oleh komponen bahan induk juga oleh keadaan vegetasi dan letak tempat yang dipengaruhi oleh air. Tanah di daerah penelitian berkembang dari bahan induk endapan sungai berupa campuran liat, debu dan bahan organik. Endapan sungai umumnya terdapat di bagian tanggul sungai (levee) yang topografinya agak tinggi sehingga tanahnya agak kering, sedangkan dibelakang tanggul sungai (backswamp) sedikit agak rendah, selalu tergenang air dan berawa. Endapan organik yang menutupi endapan sungai biasanya terdapat di daerah kubah gambut. Menurut “Key to Soil Taxonomy”, (Soil Survey Staff, 1998) dengan nama padanan dari Puslittan (1983), tanah ini diklasifikasikan ke dalam Typic Endoaquepts (Gleiso Distrik) untuk tanah yang mempunyai rejim kelembaban akuik dan telah mengalami perkembangan profil. Tanah yang mempunyai kandungan bahan organik tinggi (Corganik) 12-18 persen dengan ketebalan > 40 cm diklasifikasikan kedalam Haplohemists (Organosol Hemik). Tanah-tanah di daerah yang berkembang dari campuran endapan sungai dan endapan marin, umumnya tanah belum berkembang dan agak melumpur, mengandung bahan sulfidik pada kedalaman <50 cm. diatas permukaan tanah. Menurut “Key to Soil Taxonomy”, (Soil Survey Staff, 1998) dengan padanan dari Puslittan (1983), tanah ini diklasifikasikan kedalam Typic (Sulfic) Endoaquepts (Gleisol Tionik) untuk tanah-tanah yang bahan sufidik 50 – 75 cm. di bawah permukaan tanah, sedangkan tanah-tanah yang mengandung bahan sulfidik <50 cm di golongkan kedalam Typic Sulfaquents (GleisolTionik). Berdasarkan pengamatan sifat-sifat morfologi tanah di lapangan dan sifat-sifat kimia hasil analisa tanah di laboratorium, maka kualitas/karateristik tanah di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. dengan uraiannya sebagai berikut: Lokasi Sungai Aur Asosiasi Aeric Endoaquepts (Gleisol aerik) dan Typic Endoaquepts (Gleisol Distrik), terbentuk dari hasil proses aktivitas sungai dengan bahan induk campuran liat dan debu. Aeric Endoaquepts terdapat pada bagian tanggul sungai yang agak kering, sedangkan Typic Endoaquepts terdapat pada bagian rawa belakang (backswamp), bentuk wilayah datar (lereng <2%). Penyebaran tanah-tanah ini di sepanjang jalur aliran Sungai Batang Hari. Karakteristik. Tekstur berlempung halus, dalam, struktur remah dan konsistensi gembur (lembab) dan agak keras (basah). Reaksi tanah masam (pH 4,4 – 4,8), C-organik dan Nitrogen rendah di lapisan atas dan sangat rendah di lapisan bawah, P205 rendah dan K20 tinggi, susunan kation Mg sedang, Ca, Na dan K rendah dengan Kapasitas tukar kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB) rendah, drainase terhambat.
160
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Tabel 4. Kualitas/Karakteristik Lahan di lokasi Penelitian
Data Pengamatan Tanah dan Hasil Analisa Laboratorium Kualiatas Lahan/ Karakteritik
S. Aur
S. Rambut
S. Mendahara Hulu
Tpyc Tpyc Histic Sulfic Typic Endoaquepts Endoaquepts Hydraquents Endoaquepts Sulfaquents
S. Merang
S. Puning
Typic Haplohemist
Typic Haplohemists
1. Sifat Fisik Drainase tanah
Ag. terhambat Ag. terhambat S. terhambat
S. terhambat S. terhambat terhambat
Tekstur tanah
berlempung
Kedalaman efektif > 120 cm
terhambat
Berlempung
Berdebu halus
berdebut
Berdebu halus
-
-
> 120 cm
> 120 cm
> 50 cm
> 30 cm
-
-
-
-
Gambut (g)
-
-
-
-
-
Kematangan
-
-
-
-
-
Hemik
Hemik
Ketebalan (cm)
-
-
-
-
-
450 cm
500-600 cm
KTK tanah (f)
Rendah
Rendah
S. tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi
pH tanah (f)
Masam
S. masam
S. masam
S. masam
S. masam
S. masam
S. masam
Total N (n)
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
P2O5
(n)
Rendah
S. rendah
Sedang
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
K2O
(n)
Sedang
S. rendah
sedang
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
50 – 75 cm
30 – 50 cm
-
-
-
-
2. Sifat Kimia
Keracunan (x) Kedalaman sulfidik
-
-
-
Kejenuhan Al
-
-
-
-
-
3. Faktor lainnya Bahaya banjir (b)
3 – 4 bulan
4 – 5 bulan
4 – 5 bulan
5 – 6 bulan
161
5 – 6 bulan 5 – 6 bulan
5 – 6 bulan
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Lokasi P. Sako Pulau Sako merupakan lahan yang terbentuk oleh aktivitas sungai berupa sedimentasi secara kontinyu sehingga membentuk pulau. Tanah yang terbetuk adalah Typic Endoaquepts (Gleisol Distrik) dari bahan induk campuran liat dan debu. Karakteristik. Tekstur berlempung halus di lapisan atas dan berlempung kasar di lapisan bawah, dalam, struktur gumpal, remah. Reaksi tanah sangat masam sampai masam (pH 3,8 – 4,5), C-organik dan Nitrogen rendah, P205 dan K20 sangat rendah, susunan kation Mg dan Ca sedang, K dan Na rendah. KTK dan KB rendah. Drainase terhambat dan permeabilitas lambat. Lokasi Sungai Serdang Tahan di Sungai Serdang diklasifikasikan sebagai Thapto-Histic Hydraquents (Gleisol Humik ). Tanah ini merupakan peralihan antara tanah dari endapan sungai dengan rawa gambut. Karakteristik. Tekstur berdebu halus di lapisan atas dengan ketebalan bahan organik 10 – 20 cm, dan berlempung halus di lapisan 20 – 50 cm, sedangkan di lapisan >50 cm. tanah bercampur dengan bahan organik, tanpa struktur, lepas dan melumpur. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,8 - 3,9) Corganik sangat tinggi, kandungan nitrogen total rendah, P205 dan K20 sedang, susunan kation Ca, Mg, K dan Na sedang, KTK sangat tinggi dan KB sangat rendah. Drainase sangat terhambat. Lokasi Parit 10 Lahan di Parit diklasifikasikan sebagai Typic (Sulfic) Endoaquepts (Gleisol Tionik), dengan kedalaman bahan sulfidik > 50 – 75 cm di bawah permukaan tanah. Karakteristik. Tekstur berliat, struktur gumpal agak bersudut, gembur. Reaksi tanah masam di lapisan atas dan sangat masam sekali di lapisan bawah (pH 3,4 – 4,2), C-organik tinggi, kandungan nitrogen total rendah, P205 dan K20 rendah. Susunan kation Ca dan Mg rendah, K dan Na sedang. KTK sedang dan KB sangat rendah.Drainase sangat terhambat. Lokasi Parit Famili Lahan di Parit Famili diklasifikasikan sebagai Typic Sulfiaquents, dengan kedalaman bahan sulfidik 30- 50 cm di bawah permukaan tanah. Karakteristik. : Tekstur berliat halus di lapisan atas dan bergambut di lapisan bawah, tidak berstruktur dan melumpur di lapisan bawah. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,3 - 3,5), C-organik tinggi, kandungan nitrogen total rendah P205 dan K20 rendah. Susunan kation Ca dan Mg rendah, K dan Na sedang. KTK tinggi dan KB sangat rendah. Lokasi Sungai Merang Typic Haplohemists (Organosol Hemik) terbentuk dari hasil proses dekomposisi bahan organik dengan tingkat perkembangan hemik. Typic Haplohemik terdapat pada bagian pinggiran kubah gambut sebelah utara Sungai Lalan. Karakteristik : Tekstur hemik, ketebalan gambut 450 cm, tidak berstruktur (lepas) dan setengah matang. Reaksi tanah sangat masam sekali (pH 3,4 – 3,7), C-organik sangat tinggi, kandungan nitrogen total rendah, P205 dan K20 rendah. Susunan kation Ca dan Mg sangat rendah, K dan Na rendah. KTK tinggi dan KB sangat rendah, drainase sangat terhambat.
162
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Lokasi Sungai Puning Typic Haplohemists (Organosol hemik). Tanah ini dijumpai di belakan jalur aliran sepanjang Sungai Puning beberapa ratus meter (1.000 – 1.500 m.) ke arah pedalaman. Karakteristik. Tekstur saprik di lapisan atas dan hemik di lapisan bawah, kedalaman gambut 500-600 cm., tanpa struktur, tingkat dekomposisi bahan organik agak matang. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,5 –3,7), C-organik sangat tinggi, kandungan Nitrogen sangat tinggi, P205 dan K20 tinggi sampai sangat tinggi. Susunan kation Ca sangat rendah, Mg sedang, K dan Na sedang sampai tinggi. KTK sangat tinggi dan KB sangat rendah. Drainase sangat termabat Kesesuaian Lahan Penilaian kesesuaian lahan bertujuan untuk menduga tingkat kesesuaian suatu lahan untuk berbagai kemungkinan penggunaan lahan. Penilaian ini didasarkan kepada beberapa sifat lahan (land characteristic) yang dihubungkan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang akan dikembangkan. Evaluasi lahan ini dilakukan sedetil mungkin, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendukung perencanaan “desain” pengelolaan lahan gambut yang terbaik (Best Management Practices on Peatlands). Penilaian kesesuaian lahan dilakukan pada kondisi aktual (current suitability) dan kondisi potensial (potential suitability). Kondisi aktual berdasarkan penilaian parameter pada saat survey dilakukan, sedangkan kondisi potensial berdasarkan perkiraan kondisi lahan setelah adanya usaha perbaikan (land improvement) dilakukan. Usaha perbaikan dapat dilakukan oleh petani, misalnya pemupukan dan pengapuran ringan, pembuatan saluran drainase atau irigasi. Hasil penilaian kesesuaian di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 5 untuk berbagai jenis tanaman antara lain : • • • • • •
Tanaman Pangan : padi, padi ladang, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu Tanaman Perkebunan : Kelapa, kelapa sawit, kopi, coklat, karet, Buah-buahan : jeruk, mangga, durian, nenas, pepaya, pisang, semangka Sayu-sayuran : tomat, cabe, mentimun, petsai, kubis, kacang panjang Tanaman industri : kemiri, pinang, kapuk randu, nipah Tanaman kehutanan : gelam, meranti, pulai, ramin, jelutung
Penilaiannya dapat digolongkan kedalam dua kelas, yaitu kelas sesuai maginal (S3) dan tidak sesuai (N), dengan beberapa faktor pembatas, antara lain drainase (d), kematangan dan kedalaman gambut (g), ketersediaan hara (n), retensi hara (f), kedalaman bahan sulfidik (x) dan banjir/genangan musiman (b)
163
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Tabel 5. Kelas Kesesuaian Lahan untuk Berbagai Komoditas di Lokasi Penelitian
Kesesuaian Lahan Lokasi/ Klasifikasi
Tanaman Pangan
Padi sawah P
A
I
Tanaman Perkebunan P
A
I
P
Tanaman Kehutanan
A
I
A
I
P
S3dfn
Mi/j,li
S3 S3dfb Mi/j,li S2 S3dfb Mi/j,li S3 S3nfb Mi/j,li S3
Typic Endoaquepts
Nfnb
Mi/j,li
S3
-
N
S3bfn Mi/j, li S3 S3bnf Mi/j,li S3
Histic Hydraquents
Nfnb
Mi/j,li
S3 Nbfn -
N
S3fnb Mi/j,li S3 S3dfn Mi/j,li S3
Sungai Aur Typic Endoaquepts Sungai Rambut Nbnf
Sungai Mendahara Hulu Sulfic Endoaquepts
Nxfb
Hi/j, li S3 Nxfb Hi/j li S3 Nxfb
Typic Sulfaquepts
Nxfb
-
N Nxfb
Tpypic Haplohemists Nbgx
-
N Nbgx
-
N Nbg
-
Hi/j li S3 S3bfn Mi/j li S3
N
Nxfb
-
N Nbrx
-
N
-
N
Nbgx
-
N Nbgx
-
N
-
N
Nbg
-
N Nbg
-
N
Sungai Merang
Sungai Puning Tpypic Haplohemists Nbg Tabel 5 (Lanjutan) Kesesuaian Lahan Lokasi
Buah-buahan A
I
P
Sayur-sayuran A
I
P
Tan. Industri A
I
P
Sungai Aur Typic Endoaquepts
S3fnb Mi/j, li S3 S3dfb Mi/j,li S3 S3dfb Mi/j,li S3
Sungai Rambut Typic Endoaquepts
S3fnb Mi/J
S3 S3fnb Mi/J
S3 S3bfn Mi/j, li S3
Histic Hydraquents
Nbg
N Nbg
N Nbg
-
-
-
N
Sungai Mendahara Sulfic Endoaquepts
S3fnb Hi/J,li S3 S3fnb Hi/j li S3 S3fnb Hi/j li S3
Typic Sulfaquepts
Nbx
-
N Nbx
-
N Nbx
-
N
Nbgx
-
N Nbgx
-
N Nbgx
-
N
Nbg
-
N Nbg
-
N Nbg
-
N
Sungai Merang Tpypic Haplohemists Sungai Puning Tpypic Haplohemists
164
Sumber : LERP II, Laporan Teknis Ver.No.1, 1994 Keterangan : A : aktual, I : improvement (masukan), P : potensial, N : not suitable, S3 : sesuai marginal, S2 : agak sesuai, d : drainase, b : banjir, f : ketersedian hara, n : retensi hara, g : ketebalan/ kematangan gambut, x : keracunan bahan sufidik, Mi/J : masukan sedang/ saluran irigasi, li : pemupukan/pengapuran, Hi : masukan tinggi
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Arahan Pengunaan Lahan Arahan penggunaan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek karekteristik lahan dan lingkungan yang mempengaruhinya serta aspek teknis lainnya, seperti prospek komoditi dan kemudahan budidaya. Untuk lebih jelasnya rekomendasi akan diuraikan di bawah ini (Tabel 6), juga disajikan ikhtisar arahan penggunaan lahan (Gambar 1) untuk bentang alam di wilayah Sungai Aur, Sungai Rambut dan Mendahara Hulu. Tabel 6. Potensi Lahan, Faktor Pembatas, Faktor Lain dan Kelayakan Arahan Pengembangan Lokasi
Potensi Lahan
Faktor Pembatas
Faktor Lain
Kelayakan Arahan Pengembangan
1. Lokasi Sungai Aur Sesuai untuk padi Typic sawah danTan. Endoaqueptsl Pangan dan Sayuran
Banjir musiman/ genangan Sarana produksi & kesuburan tanah rendah
Pemanfaatan terbatas dengan pengkayaan tanaman buah-buahan dan industri (kebun campuran) dan persawahan
2. Lokasi Sungai Rambut Typic Endaquepts
Sesuai Marginal untuk padi ladang, Banjir musiman/ genangan buah-buahan, & kesuburan tanah rendah sayuran, tan. industri
Histic Hydraquents
Rentan kebakanan, Tidak sesuai untuk Banjir musiman/ genangan, berbatasan TN pertanian dan kesuburan tanah rendah Berbak, sarana perkebunan dan potensi pirit produksi dan tranportasi
Sarana Produksi & Pengkayaan tanaman tranportasi serta buah-buahan dan industri terjadinya perubahan (kebun campuran) ekosistem Rehabilitasi dan Konservasi lahan gambut serta kekayaan keanekaragaman hayati
3. Lokasi Sungai Mendahara Hulu Sulfic Endoaquents
Sesuai marginal Banjir musiman/ genangan untuk padi sawah & kesuburan tanah rendah, pasang surut dan kandungan bahan sulfidik sayuran
Sarana Produksi dan Rehabilitasi dengan tranportasi serta pengkayaan tanaman terjadinya perubahan kehutanan ekosistem
Typic Sulfaquents
Sarana Produksi dan Tidak sesuai untuk Banjir musiman/ genangan Rehabilitasi dengan tranportasi serta pertanian dan & kesuburan tanah rendah, pengkayaan tanaman terjadinya perubahan perkebnan kandungan bahan sulfidik kehutanan ekosistem
4. Lokasi Sungai Merang Typic Haplohemists
Tidak sesuai untuk Sifat fisik dan kimia Tanah Rentan Kebakaran pertanian dan gambut serta ketebalan dan perubahan perkebunan gambut ekosistem
Rehabilitasi dan Konservasi lahan gambut serta kekayaan keanekaragaman hayati
5. Lokasi Sungai Puning Typic Haplohemists
Tidak sesuai untuk Sifat fisik dan kimia Tanah Rentan Kebakaran pertanian dan gambut serta ketebalan dan perubahan perkebnan gambut ekosistem
Rehabilitasi dan Konservasi lahan gambut serta kekayaan keanekaragaman hayati
Pertimbangan lain yang akan berpengaruh terhadap pengelolaan adalah sulitnya mendapatkan sarana produksi, seperti pupuk, kapur dll.; kebiasaan membakar dalam membuka lahan sehingga rentan terhadap kebakaran hutan, sarana transportasi yang masih kurang, serta akibat pembukaan lahan gambut umumnya akan merubah sistem ekositem/ekologi. Maka untuk pengembangan
165
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia pertanian dan perkebuanan disarankan untuk tidak lagi membuka lahan, baik pada lahan gambut maupun pada lahan basah lainnya. Gambar 1. Ikhtisar Arah Pengggunaan Lahan untuk Bentang Alam di Wilayah Sungai Aur
Kubah gambut Jenis tanah Landuse
Haplosaprists/hemists Areal HTI – PT. DHL
Vegetasi
Jelutung tapi tidak terpelihara, sebagian belukar
Peternakan
Ikan
Masalah
Tanah masam, mudah terbakar. Kanal menyebabkan subsiden Rekomendasi Rehabilitasi Fungsi/ Manfaat
Sungai
Menjaga proses dan sistem penyerapan karbon, habitat satwa/hewan liar dan bank gen
Tanggul sungai Dystrudepts Kebun campuran Kelapa, nangka, karet, jeruk, mangga, pisang Ayam, sapi Erosi dan sedimentasi
Rawa belakang Endoaquepts Persawahan
Haplosaprists/hemists Hutan rawa gambut (TNB) Padi, jagung, kacang, Ramin, gembor, ubi, kedelai jelutung, rawa
Bebek, kerbau, ikan Banjir
Tanaman Sawah/tanaman tahunan pangan Kebutuhan pangan dan papan
166
Kubah gambut
Habitat hewan/satwa liar Tanah masam, mudah terbakar Konservasi Bank gen, menjaga proses dan sistem ekologis, penyerapan karbon, penelitian dan pendidikan
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Gambar 3. Ikhtisar Arah Pengggunaan Lahan untuk Bentang Alam di Wilayah P. Sako
Fisiografi Sungai Jenis tanah Landuse Vegetasi Peternakan Ikan Masalah Rekomendasi Fungsi/ Manfaat
Pulau Oxbow lake sedimen dari Sungai Batanghari Asosiasi Dystrudepts dan Endoaquepts Kebun campuran dan belukar Kelapa, Mangga, Pinang, Jelutung, Pulai Kambing, Kerbau, Ayam dan Itik Banjir dan sedimentasi Agrowisata Rekreasi, penelitian dan pendidikan
Sungai
Ikan
Gambar 4. Ikhtisar Arah Pengggunaan Lahan untuk Bentang Alam di Wilayah Sungai Rambut
S. Batanghari
Fisiografi Jenis tanah Landuse Vegetasi Peternakan Masalah Rekomendasi Fungsi/ Manfaat
Sungai
Ikan
Tanggul sungai Rawa belakang Dystrudepts Endoquepts Kebun campuran Persawahan Kelapa, Mangga, Padi, Jagung, Kacang, Durian, Jeruk, Pisang Ubi, Kedelai Kambng, Ayam, Sapi Bebek, Kerbau Erosi, banjir, Banjir, residu pestisida sedimentasi Tanaman tahunan Sawah/tanaman pangan Kebutuhan pangan dan papan
167
Kubah gambut Haplosaprists/hemists Hutan rawa gambut Ramin, Gembor, Jelutung rawa, Rotan, Terentang, Meranti rawa Habitat hewan/satwa liar Tanah masam, subsidence dan mudah terbakar Konservasi Bank gen, menjaga proses dan sistem ekologis, penyerapan karbon, penelitian/pendidikan
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia 1.
Lahan untuk pengembangan pertanian dan kehutanan. Pada Lahan-lahan yang saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, seperti sawah dan kebun campuran, sebaiknya untuk meningkatkan pengelolaannya dengan usaha perbaikan lahan misalnya dengan pembuatan saluran drainase atau tabukan dan guludan (sistem surjan) serta dengan memperhatikan pola tanam serta pemupukan dan pengapuran. Tanaman pangan yang dapat diusahakan, antara lain Padi, Jagung, Kacang panjang dan Ubi kayu. Tanaman hortikultura, antara lain Semangka, Pisang, Pepaya dan Jeruk. Tanaman tahunan, antara lain Kelapa, Kemiri, dan Mangga. Lahan masyarakat yang telah ditanami tanaman keras dan tanaman kehidupan terlihat kurang maksimal pemanfaatannya. Hal ini dapat diatasi dengan menambah jumlah dan diversifikasi jenis tanaman. Beberapa tanaman keras yang dinilai cocok di lokasi ini seperti Kemiri (Aleurites moluccana), Sungkai (Pheronema canescens), dan Jati Putih (Gmelina arborea). Lebih dalam lagi, pengaturan lay out tanaman juga harus terencana dan tepat sesuai dengan sifat tanaman. Salah satu contoh adalah tanaman pinang dapat ditanam pada jarak yang rapat, bakan bisa dipakai sebagai alternatif tanaman pagar. Sementara tanaman berkayu butuh ruang yang lebih antara tanaman satu dengan yang lainnya.
2.
Lahan untuk Rehabilitasi dan Konservasi. Pada lahan yang mempunyai jenis tanah gambut, baik yang dangkal maupun yang dalam, lahannya sangat sulit untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian walaupun dengan tingkat masukan tinggi. Kendala utama pada lahan gambut adalah kodisi tanah yang sangat masam sekali, apabila didrainase tanah akan lebih cepat menurun (subsidence) dan cepat mengering (overdrain). Kondisi demikian memudahkan lahan cepat terbakar, yang akhirnya dari bekas lokasi terbakar ini akan terbentuk rawa-rawa (kubangan) yang luas menyerupai danau dengan kualitas keanekaragaman hayati yang sangat miskin sekali. Lahan ini sebaiknya direhabilitasi dengan tanaman kehutanan yang asli setempat (pionir) dan daya tumbuh secara cepat. Tanaman yang sesuai untuk dikembangkan adalah Jelutung rawa (Dyera loowi) dan Pulai (Alstonia scholaris), Meranti, Nipah dan Ramin. Perbaikan lahan yang harus dilakukan adalah pembuatan pintu-pintu air (bendungan) untuk menghindari laju aliran dan permukaan air di lahan dapat dipertahankan. Hal ini berfungsi untuk mencegah kelembaban sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik dan lahan tidak mudah terbakar.
Kebijakan Pengelolaan Lahan gambut Beberapa kebijakan nasional atau peraturan pemerintah yang relevan dengan pengelolaan lingkungan dan ekosistem rawa gambut, seperti Kepres No.32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan bahwa lahan rawa gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter harus dilindungi. Kebijakan ini seolah-olah mengisyaraktan bahwa lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter dapat dimanfaatkan secara sesuka hati tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Padahal hutan dan lahan rawa gambut merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana kerusakan akan menyebabkan permasalahan lingkungan dan sosial ekonomi, seperti terancam punahnya beberapa spesies, baik flora mapun fauna, kebakaran hutan dan tergangunya ekosistem hidrologi. Kebijakan ini harus dikaji ulang untuk melidungi hutan dan rawa gambut.
168
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Sebagian besar lokasi kegiatan Proyek CCFPI di Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimatan Tengah merupakan lahan yang tidak sesuai untuk pengembangan pertanian, baik tanaman pangan maupun perkebunan. Lahan-lahan tersebut mempunyai kendala yang cukup serius, diantaranya tingkat kemasaman tanah yang ekstrim (pH tanah <4), mempunyai potensi tanah sulfat masam (racun, akibat adanya oksidasi pyrite), dan rentan terhadap kebakaran. Sebaiknya lahan tersebut direhabilitasi atau dikonservasi untuk mencegah bertambah luasnya degradasi lahan dan hutan gambut. Disamping itu juga terdapat lahan-lahan yang berbatasan dengan Hutan Suaka Alam (HSA) dan Taman Nasional (TN) Berbak dan TN. Sembilang, dimana lahan tersebut merupakan lokasi perlindungan Hutan Rawa Gambut. 2. Untuk pengembangan pertanian umumnya terdapat di daerah tepian sungai sejauh antara 500 – 1.500 meter dari pinggir sungai. Pada bagian atas yang cembung (levee) dapat ditanami secara tumpang sari antara tanaman pangan dengan tanaman perkebunan atau kehutanan (kebun campuran). Sementara itu, bagian bawah yang cekung dapat ditanami dengan tanaman pangan. Namun demikian, pengelolaan air (water management) harus menjadi perhatian utama (pola tanam). 3. Tanaman pangan yang dapat dikembangkan adalah adalah Padi, Jagung, Ubi kayu, Kedele, Kacang tanah, dan Kacang panjang. Untuk tanaman perkebunan adalah Kelapa, Coklat dan Kopi. Untuk tanaman buah-buahan adalah Mangga, Jeruk, Nangka, Pisang, Semangka, Pepaya dan Sirsak. Untuk tanaman kehutanan dan berkayu adalah Kemiri, Jelutung, Pinang, dll. 4. Pada lokasi-lokasi ini dapat diberikan pengertian akan pentingnya peranan hutan gambut dan penyuluhan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat agar tidak merambah lahan dan hutan gambut. Salah satu cara untuk mengantisipasinya maka perlu diberikan bantuan modal usaha tani. 5. Lahan dan hutan gambut berfungsi sebagai pengikat unsur karbon, penyerap dan penyimpan air serta tempat hidup keanekaragaman hayati. Untuk itu perlu diperhatikan secara khusus dengan melidungi, mejaga dan merehabilitasi lahan dan hutan gambut. 6. Sehubungan dengan besarnya kebutuhan kapur dan pupuk untuk kegiatan pertanian serta ketersediaannya yang sulit didapat, maka salah satu peluang penggantinya adalah dengan bahan amelioran yang banyak tersedia di sekitar lahan, seperti abu bekas kebakaran hutan, abu gergajian, lumpur sungai atau sisa-sisa limbah pertanian.
PUSTAKA Centre For Soil and Agroclimate Research 1994. Klasifikasi Landform. Second Land Resources Evaluation and Planning Project (LREPP II part C) Centre For Soil and Agroclimate Research 1994. Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pertanian dan Kehutanan. Second Land Resources Evaluation and Planning Project (LREPP II part C). CSR/FAO Staff, 1983. Reconnaissance Land Resources Surveys 1:250.000 scale. Atlas Format Procedures. AGOF/INS/78/006. Manual 4 Version 1, CSR Bogor. Ministery of Agriculture. Driesssen, P.M. and M. Sudjadi, 1984. Soil and Specific Soil Problems of tidal swamp. Workshop on Research Priority in Tidal swamp Rice. FAO, 1983. Guideline for Soil Description.
169
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Gafoer, S. G, Burhan dan J. Purnomo, 1986. Peta Geologi lembar Jambi dan Palembang Sumatera Selatan. Skala 1:250.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung. Institut Pertanian Bogor, 1976. Laporan Survey dan Pemetaan Tanah Daerah Pasang Surut Tanjung. Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S). Direktorat Jenderal Pengairan. Dep. Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Lembaga Penelitian Tanah Bogor, 1969. Pedoman Pengamatan Tanah di lapang. Oldeman, L.R., Irsal Las, and Muladi. 1979. An Agroclimate Map of Sumatera scale 1:2.500.000. Contributions from Central Research Institute for Agriculture. CRIA Bogor. Pusat Penelitian Tanah. 1983. Term of Reference Survei Kapabilitas Tanah. Proyek Penelitian Pertanian Menunjang Transmigrasi (P3MT). Bogor. Pusat Penelitian Tanah. 1989. Survei dan Pemetaan Tanah Detail Daerah Pasang Surut Karang Agung Tengah. Proyek Penelitian Pertanian Lahan Pasang Surut dan Rawa – SWAPMS II. Soil Survey Staff, 1998. Key to Soil Taxonomy. United States Departement of Agriculture (USDA). National Resources Conservation Servisces. Widjaja-Adhi, IPG., 1989. Lahan Rawa Pasang Surut dan Pengelolaannya. Suatu Pengkajian Proyek SWAMPS I di Karang Agung Ulu. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
170
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia KONSEP PENUTUPAN PARIT DI SUNGAI PUNING DAN EX. PLG, KALIMANATAN TENGAH
Dr.Ir. Roh Santoso B.W., M.T. CCFPI Consultant Wetlands International – Indonesia Programme
Abstract Indonesia has approximately 27 million hectars of peatland, primarily distributed in Sumatra, Kalimantan, Sulawesi and Papua. This is the world’s largest tropical peatland area and currently facing serious threats due to inappropriate management. Peatland’s ability to store water up to 90% of its volume has an important bearing of the hydrology of related watersheds. Land use changes and human activities, such as illegal logging and forest fires, cause various hydrological and water management problems, including flooding, erosion and sedimentation, a fall in the ground water table and leaching. In order to solve the hydrological problems in peatland areas caused by canals or ditches construction in the past, it is necessary to manage the hydrology through the blocking of these canals or ditches. This blocking can be made by construction of dams, bunds, weir and controlled blocking From the case study carried out at the black water ecosystem in the Puning River, Central Kalimantan, Indonesia, many water problems have been identified. Such problems, including the construction of ditches (small canals) to transport illegal logs, which drained lots of water out from the peatland area; forest and peatland fires, and erosion and sedimentation, which reduced peatland and rivers’ water holding capacity/retention. Ground water table in the Puning area fluctuates and has a maximum water table of +3m. and a minimum water table of –3m. The discharge of Puning River is 97 m3/sec. and this goes into the Barito river. The maximum monthly average rainfall in this area is 360 mm. in November, and the minimum monthly average rainfall is 92 mm. is July. In order to solve the hydrological problems in the Puning area which are caused by the existing ditches/small canals, it is necessary to choose methods and techniques which are appropriate for the area, such as controlled/closing of the canals/ditches using local materials, including wood planks and clay.
171
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia PENDAHULUAN Indonesia memiliki sekitar 27 juta ha luas lahan gambut, terutama tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Sebagai sumberdaya alam, gambut dapat dimanfaatkan sebagai bahan ekstraktif dan sumberdaya terbarukan. Sebagai sumberdaya terbarukan gambut dimanfaatkan sebagai lahan kehutanan, perkebunan, dan pertanian, sedangkan sebagai bahan ekstraktif gambut dapat dimanfaatkan sebagai bahan energi, diambil asam humatnya, media semai, dan media untuk reklamasi lahan kering. Selain itu karena kemampuannya menyimpan air yang sangat besar (90% volume) maka lahan gambut dapat diharapkan sebagai penyangga hidrologi bagi kawasan sekitarnya. Meskipun secara kualitas, air pada lahan kurang bagus seperti kemasaman yang tinggi, kekeruhan, dan sedikitnya kandungan mineral. Ekosistem air hitam yang terdapat di Sungai Puning, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah merupakan salah satu contoh hutan lahan gambut yang telah mengalami degradasi sumber daya alam (keanekaragaman hayati dan hidrologi) sebagai akibat aktivitas manusia (perambahan hutan, pembuatan parit untuk jalannya kayu). Hal ini disebabkan oleh adanya alih/pergeseran pekerjaan dari jumlah masyarakat penebang hutan sebanyak 10% tahun 1960 menjadi 70% mulai sejak tahun 1970. Dalam aktivitas perambahan hutan, masyarakat memanfaatkan parit (kanal), baik yang alami maupun buatan, sebagai jalan masuk dan keluarnya kayu. Keberadaan parit buatan ini secara hidrologi menjadi sistem drainase buatan, sehingga air tanah yang ada pada lahan gambut tersebut secara cepat keluar, daya tampung air tanahnya menjadi kecil dan penurunan drastis terhadap tinggi muka air tanah. Keadaan tersebut di atas pada musim kemarau akan menimbulkan dampak negatif berupa kebakaran hutan dan penurunan lahan gambut yang tak balik (land subsidence). Untuk mengatasi kerusakan hidrologi (tata air) pada lahan gambut tersebut, maka perlu dilakukan penyekatan parit agar dapat meminimumkan limpasan air permukaan, sehingga dapat menaikkan daya simpan air tanah dan tinggi muka air tanah. Kerusakan hidrologi (tata air) pada lahan gambut akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan terhadap ekosistem air hitam di Daerah Aliran Sungai Puning, yaitu terjadinya kebakaran pada musim kemarau seperti yang terjadi pada tahun 1997 dan 2000. Untuk menghindari dampak-dampak yang sangat merugikan yang terjadi di ekosistem air hitam Sungai Puning, Kabupaten Barito Selatan tersebut, maka perlu adanya pengelolaan air pada lahan gambut di Indonesia yang mempunyai arti penting di tingkat global.
DASAR TEORI Siklus Hidrologi Siklus hidrologi merupakan konsep dasar tentang keseimbangan air secara global dan juga menunjukkan semua hal yang berhubungan dengan air. Siklus hidrologi tidak akan dapat berlangsung jika atmosfer tidak mempunyai kemampuan dalam menampung dan mengangkut uap air, karena itu keberadaan atmosfer sangat penting dalam proses distribusi air ke seluruh permukaan bumi. Siklus hidrologi meliputi beberapa tahap utama, yaitu : 1.
Penguapan air dari permukaan bumi baik yang berasal dari permukaan air, tanah, atau dari jaringan tumbuhan;
2.
Kondensasi uap air pada lapisan troposfer, sehingga terbentuk awan;
3.
Perpindahan awan mengikuti arah angin;
172
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia 4.
Presipitasi dalam bentuk cair (hujan) atau padat (salju dan kristal es) yang mengembalikan air dari atmosfer ke permukaan bumi;
5.
Mengalirnya air mengikuti gaya gravitasi (dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah) baik dalam bentuk aliran permukaan maupun aliran bawah/tanah.
Selama berlangsungnya tahap-tahap utama dalam siklus hidrologi tersebut, proses penguapan dapat berlangsung terus. Selama air mengalir pada permukaan bumi, sebagian air menguap ke atmosfer sebelum sampai ke lautan. Sebagian air asal presipitasi merembes ke dalam tanah akan diserap tumbuhan kemudian diuapkan ke atmosfer melalui proses transpirasi [penguapan air oleh tanaman melalui celah mulut daun (stomata)]. Dalam perjalanan air menuju ke laut, tidak semua butiran air yang mengalir akan tiba di laut. Sebagian air hujan yang tiba ke permukaan tanah akah masuk ke dalam tanah sebagai infiltrasi dan kembali segera ke sungai-sungai. Meskipun demikian, sebagian besar akan tersimpan sebagai air tanah (groundwater) yang akan keluar sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama ke permukaan tanah di daerah yang lebih rendah. Dengan demikian, sungai akan mengumpulkan 3 jenis limpasan, yakni limpasan permukaan (surface runoff), aliran intra (interflow) dan limpasan air tanah (groundwater runoff). Air presipitasi (hujan ) yang jatuh ke daratan yang tidak diuapkan kembali ke atmosfer, akan mengalir ke lautan, baik melalui aliran permukaan (sungai) maupun melalui aliran air di bawah permukaan (air tanah). Evaporasi merupakan proses penguapan air yang berasal dari permukaan air atau tanah yang mengandung air. Sumber energi utama untuk eveporasi adalah radiasi matahari. Oleh sebab itu laju evaporasi tertinggi tercapai pada waktu tengah hari (solar moon). Uap air yang dihasilkan melalui proses evapotranspirasi dari berbagai sumber di permukaan bumi akan bergerak ke lapisan atas troposfer menjadi awan. Awan yang terbentuk sebagai hasil dari kondensasi uap air akan terbawa oleh angin sehingga tersebar ke permukaan bumi. Jika butiran air atau kristal es tersebut mencapai ukuran besar, maka butiran air atau kristal es tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Proses jatuhnya butiran air atau kristal es ini disebut presipitasi. Kondisi hidrologi suatu daerah ditentukan oleh faktor cuaca dan fisik, yang meliputi topografi, geologi dan tanaman. Disamping itu, aktivitas manusia akan mempengaruhi lingkungan alaminya, bahkan dapat merubah kesatimbangan dari siklus hidrologi, sebagai contoh penebangan hutan yang dapat menimbulkan banjir pada musim hujan dan kebakaran hutan pada musim kemarau, jumlah CO2 (karbon dioksida) di atmosfer menjadi naik.
Gambar 1. Siklus hidrologi Sumber: Max Planck Institut For Meteorology (1999)
173
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Karakteristik hidrotopografi lahan gambut sangat unik dan berkaitan erat dengan pengembangan lahan. Hal ini dipengaruhi adanya tanggul sungai dan terjadinya deposisi yang berangsur-angsur dan tidak seragam akibat luapan banjir di sekitar sungai serta pembentukan formasi tanah organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman yang sulit melapuk. Adanya deposisi, sedimentasi dan pembentukan serta pelapukan tanah organik yang berangsur dan tidak seragam ini menyebabkan terjadinya keadaan topografi berupa cekungan (depresi) dan gundukan (leeve) di sekitar sungai. Karakteristik hidrotopografi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 satuan landform besar, yaitu: 1. Topografi wilayah tanggul sungai; 2. Dataran lahan setelah topografi tanggul sungai ke arah hulu; 3. Dataran gambut yang berawa yang mempunyai ketebalan bervariasi, dari gambut tipis, sedang maupun dalam. Keberhasilan pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian akan sangat ditentukan oleh keadaan hidrotopografi tersebut diatas. Salah satu data yang menggambarkan keadaan hidrotopografi adalah informasi mengenai tipe luapan yang terjadi di permukaan tanah tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya korelasi antar tipe luapan dan ketebalan gambut. Pada tipe luapan yang sesuai untuk pertanian biasanya mempunyai ketebalan gambut yang juga sesuai untuk keperluan pertanian. Walaupun tidak semua lahan gambut di daerah studi dipengaruhi keadaan pasang surut, namun berdasarkan kenyataan korelasi tersebut, keadaan tipe luapan sebaiknya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan infrastruktur pertanian. Pengelolaan air di lahan gambut mempunyai tujuan untuk menurunkan kadar air, meningkatkan daya guna gambut, memperbaiki kualitas air dan meningkatkan daya dukung beban gambut. Pengaturan air di lahan gambut dilakukan dengan membuat jaringan tata air (drainase). Tujuan utama membuat drainase adalah menurunkan kadar air secara terkendali sehingga pemanfaatan gambut bisa optimum dan biaya bisa serendah mungkin. Makin rapat jaringan drainase yang harus dibuat maka makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Dengan mengetahui permeabilitas gambut setempat dan besarnya kandungan air yang diinginkan maka akan dapat ditentukan dimensi dan kerapatan jaringan drainase yang harus dibuat. Seperti disebutkan diatas, pengelolaan air di lahan gambut dalam rangka pemanfaatan gambut itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu pengelolaan air kawasan dan pengelolaan air di lahan gambut. Pengelolaan kawasan dimaksud adalah untuk mengatur neraca air dan tinggi muka air kawasan. Ini dilakukan dengan membuat zonasi daerah yang dapat dibudidayakan dan penentuan daerah penyangga. Termasuk dalam pengelolaan air kawasan adalah penentuan dimensi saluran primer dan sekunder. Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah tanah alas yang berupa pirit atau pasir kuarsa. Gambut pantai pada umumnya mempunyai tanah alas berupa lapisan liat marin berwama abu-abu sampai abu-abu kehijauan. Lapisan liat ini biasanya mengandung pirit. Dalam lingkungan anaerobik, seperti berada di bawah lapisan gambut yang basah, pirit bersifat stabil. Namun jika terdapat suplai oksigen yang cukup, seperti dengan adanya saluran drainase, pirit ini bisa tersingkap sehingga menjadi tidak stabil dan berubah menjadi ferrosulfat, ferrihidroksida dan asam sulfat. Sementara itu, untuk gambut yang mempunyai lapisan bawah berupa pasir kuarsa akan terjadi defisit kandungan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kesetimbangan Air dan Penyekatan Saluran Secara hidrologi, untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya dampak negatif sebagai akibat aktivitas manusia dapat dilakukan dengan melalui perbaikan terhadap sistem tata air. Berdasarkan persamaan kesetimbangan air (water balance) dapat dituliskan sebagai berikut: P = ET + RO + I + ∆S
174
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia dimana, P E
= Curah hujan (mm./hari) = Evapotranspirasi (mm./hari)
RO = Limpasanpermukaan (mm./hari) I
= Infiltrasi (mm./hari)
∆S = Perubahan daya tampung air tanah (mm./hari) maka untuk mencegah penurunan muka air (yang berarti mengecilnya nilai ∆S) akibat adanya perambahan hutan (membesarnya nilai ET) dan limpasan kanal buatan (membesarnya nilai RO), dimana nilai curah hujan (P) dan infiltrasinya (I) konstan perlu dilakukan perbaikan terhadap nilai RO yang besar. Salah satu cara untuk memperbaiki nilai limpasan agar mengecil adalah melalui penyekatan saluran dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan setempat dan ramah lingkungan. Diagram alir penyekatan saluran dapat dilihat pada Gambar 2.
DESAIN DAN KONSTRUKSI PENYEKATAN SALURAN Air sangat vital pada beberapa daerah lahan gambut. Banyak aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak sistem tata air (hidrologi). Dinamika dari system ini dicerminkan pada naik-turunnya muka air. Pemilihan metode-metode dan teknik-teknik ditentukan oleh karakteristik dari lahan gambut, seperti topografi, muka air, ketebalan gambut dan debit. Metode-metode untuk mengendalikan muka air dan erosi yang paling baik pada pengendalian limpasan adalah melalui sekat-sekat dan penyekatan saluran. Beberapa teknik untuk mengelola, menaikkan, menurunkan dan menstabilkan muka air adalah melalui instalasi-instalasi yang terdiri dari sekat, irisan dan bendungan, pembatas dan pemompaan. SEKAT
Muka air setelah disekat
Permukaan lahan gambut
Muka air sebelum disekat
Muka air setelah disekat
Aliran air
Gambut
Gambar 2. Prinsip utama dalam konstruksi sekat
Prinsip utama dalam pemasangan sekat adalah menahan laju/aliran air sehingga muka air bagian atas dari sekat mengalami kenaikan dan bagian bawah mengalami penurunan.
175
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia HASIL DAN PEMBAHASAN Sungai Puning merupakan sungai yang bermuara di Sungai Barito bagian tengah, kedalaman maksimum di muara Sungai Puning mencapai 12 m. dengan lebar 115 m. dan dengan debit sebesar 96 m3/dt. Sungai Puning mempunyai anak-anak sungai, antara lain Sungai Sakahampalan, Sungai Pamantungan, Sungai Pemantang Intan, Sungai Simpang Telo dan lain-lainnya. Fluktuasi muka air tanah di daerah Sungai Puning berkisar antara –3 m. sampai dengan 3 m. dari permukaan tanah setempat. Tabel 1. Karakteristik Sungai dan Saluran di Daerah Aliran Sungai Puning
No
Penampang Sungai (m)
Nama Sungai
110
Kedalaman maksimum 11,60
2
Lebar 1. Sungai Puning
Luas Penampang (m2)
Kecepatan Aliran (m/dt)
604,20
0,16
0,95
1,90
0,25
1,8
0,70
1,26
0,14
1,15
0,35
0,40
0,25
5. Sungai Pematang Intan
21
4,50
67
0,20
6. Sungai Simpang Telo
23
8,10
145,20
0,31
2. Kanal Sakahampalan (Muara Puning) 3. Kanal Pamantungan (Desa Batilap) 4. Kanal Harusan
Tabel 2. Data Debit dan Fluktuasi Muka Air Tanah
No
Debit dpts TMA (m3/det) (m)
Nama Sungai
Fluktuasi m.a.t (m) Tertinggi
Terendah
1
Sungai Puning
96,67
1,50
3
3
2
Kanal Sakahampalan (Muara Puning)
0,475
-0,2
2,1
-0,95
3
Kanal Pamantungan (Desa Batilap)
0,18
0,3
2
3
4
Kanal Harusan
0,10
0,15
1,6
-0,22
5
Sungai Pematang Intan
13,4
-0,2
1
2
6
Sungai Simpang Telo
45,01
1,90
1,9
2
Sungai Puning (Muara Puning dan Batilap) Hasil pengukuran elevasi/ketinggian tanah di parit Ramunia berkisar antara 9,03 m. sampai dengan 9,88 m. dari permukaan laut, elevasi tanah di Parit Balunuk berkisar antara 8,90 m. sampai dengan 10,30 m. dari permukaan laut. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. No Tanggal
Elevasi Tanah di Parit Ramunia dan Balunuk, Muara Puning Nama Parit
Elevasi Tanah (m dpl) 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
9-Sep Ramunia
9,03 9,29 9,50
9,84 9,88
9,38
9,20 9,09 9,30 9,50
9,76
9,99
9,64
9,30
2.
9-Sep Balunuk Bawah 8,90 9,28 9,50
9,67 10,02
9,54
9,54 8,95 9,30 9,59
9,79
9,97
9,49
9,32
3.
9-Sep Balunuk Atas
10,10 10,15 10,30 10,08 10,12
176
10 10,19 10,25 10,05 10,13
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Hasil pengukuran tinggi muka air tanah di parit Ramunia berkisar antara 1,78 m. sampai dengan 0,61 m. dari permukaan laut, tinggi muka air tanah di Parit Balunuk berkisar antara 1,11 m. sampai dengan 0,13 m. dari permukaan laut. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Tinggi muka air tanah di Parit Ramunia dan Balunuk, Muara Puning No Tanggal
Nama Parit
Tinggi Muka Air Tanah 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
9-Sep Ramunia
0,61 1,16 0,65 1,78 0,97 0,72 0,93 0,72 0,91 0,68 1,17 0,92 1,32 1,78
2,
9-Sep Balunuk Bawah
0,27 1,11 0,84 0,27 0,81 1,09
3.
9-Sep Balunuk Atas
0,38 0,13 0,28 0,42 0,62 0,27 0,42 0,39 0,48 0,74
0,8 0,32 0,37 1,11 0,52 0,38 0,21 0,73
Pengaruh penutupan parit terhadap tinggi muka air sungai di muara Puning dan Batilap dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil penutupan parit di daerah tersebut memberikan perbedaan tinggi muka air pada parit (di dalam dan di luar parit) antara 6 sampai 12 cm. Tabel 5. Pengaruh Penutupan Parit terhadap tinggi muka air tanah di Muara Puning dan Batilap No
Nama Parit
Ukuran (m)
Dalam Parit Dalam (m)
Lebar (m)
Luar Parit
Luas Kec. Debit Dalam Lebar Luas Kec. Debit (m2) (m/dt) (m3/dt) (m) (m) (m2) (m/dt) (m3/dt)
1
Ramunia
0,50 x 1,20
0,21
1,20
0,252
0
0
0,15
1,20
0,18
0
0
2
Balunuk Bawah 1,30 x 0,50
0,23
1,30
0,299
0
0
0,16
1,30
0,208
0
0
3
Balunuk Atas
1,20 x 0,42
0,16
1,20
0,192
0
0
0,4
1,20
0,048
0
0
4
Batilap
1,20 x 0,40
0,17
1,20
0,204
0
0
0,8
1,20
0,096
0
0
KESIMPULAN 1.
Parit (kanal) pada lahan gambut mempunyai fungsi sebagai drainase yang sangat cepat, sehingga dapat menurunkan tinggi muka air tanah.
2.
Secara hidrologis penutupan parit dapat memperkecil limpasan permukaan (run off), sehingga air akan mengisi pori tanah dan meningkatkan tinggi muka air tanah (groundwater level) serta dapat meningkatkan daya tampung air tanah.
3.
Kenaikan tinggi muka air tanah hasil dari penutupan kanal akan memperkecil resiko kebakaran pada lahan gambut dan memudahkan pertumbuhan tanaman kehutanan, sehingga besarnya nilai evepotranspirasi dapat ditekan.
4.
Parit yang dibuat masyarakat pada umumnya mempunyai ukuran 50 cm x 120 cm.
5.
Penutupan parit dapat menaikkan tinggi muka air tanah 6 sampai 12 cm. pada parit yang tergenang air dengan kecepatan 0.
6.
Hasil penutupan parit dapat menghasilkan model/batas penggenangan air di suatu lokasi yang dapat menjadi masukan dalam aktivitas silvikultur.
177
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia DAFTAR PUSTAKA Asdak C. 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, I.7 - I.25. Brooks, S. and R. Stoneman. 1997. Conservating Bogs, The Management Handbook. Stationary Office Limited., Edinburgh, 16 - 17, 35 - 37.
The
Chow, V.T., Maidment, D.R. and L.W. Mays.1988. Applied Hyddrology. Mc Graw-Hill, New York, 175 – 198. Grigg, N.S., 1996. Water Resources Management. Mc Graw-Hill, New York,
29 – 59.
Hobbs, N.B., 1986. Nature Morphology and the Properties and Behaviour of Some British and Foreign Peats, Quaterly Journal of Engineering Geology, London, Vol. 19, pp7-80. Schwab, L.O., Fangmeier, D.D. and W.J. Elliot. 1996. Soil and Water Management Systems. John Wiley & Sons,Inc., Ohio. 88 – 105. Setiawan, B.I., Setyanto, K.S. dan R.S.B. Waspodo. 2001. Pengembangan Sistem Tata Air Terkendali Untuk Pertanian Lahan Gambut. Laporan RUT VII.3, Bogor Setiawan, B.I., Setyanto, K.S. dan R.S.B. Waspodo. 2001. Model Sistem Kendali Pengairan Untuk Budidaya Tanaman Basah. Seminar dan Kongres Perteta 2001, Jakarta Setiawan, B.I., Setyanto, K.S. dan R.S.B. Waspodo. 2001. A Model for Controlling Groundwater in Tidal wetland Agricultures. The 2nd IFAC – CIGR workshop on Itelligent Control for Forestry Applications, Bali. Sosrodarsono, S., 1993. Hidrologi Untuk Pengairan. Pradnya Paramita, Jakarta,
1-5
Sumawijaya, N. 1996. Aspek Hidrologi Pada Pemanfaatan Lahan Gambut di Indonesia. Pertemuan Ilmiah Tahunan XXV IAGI, Bandung, 107 –119 Supardi, A.D. Subektv, dan S.G. Neuviel, 1993, General geology and peat resources of the Siak Kanan and Bengkalis Island peat deposits, Sumatera, Indonesia, Geological Society of America, Special Paper 286, pp 45 -6 1.
178
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia LAMPIRAN Balok penguat (tegak) Jalan air (spillway)
Lembar plastik
Balok penguat (melintang)
TAMPAK DEPAN
Lembar plastik
Tinggi muka air di bagian hulu/atas sekat
Arah aliran air
Tinggi muka air permulaan sebelum adanya sekat Tinggi muka air di bagian bawah sekat
Balok penguat (tegak)
Balok penguat (melintang)
TAMPAK SAMPING
Gambar 1. Gambar Sekat Plastik dengan proyeksi depan dan samping
179
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Tali Kerekan Kerekan
Plat besi / papan
Balok
TAMPAK SAMPING
Kerekan Pipa PVC Aliran limpasan Muka air di bagian hulu/atas sekat
Muka air di bagian bawah sekat
Plat besi/papan
Balok
TAMPAK DEPAN
Gambar 2. Sekat Geser dengan proyeksi depan dan samping
180
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Lampiran 3. Kontur Lahan Gambut dan Muka Airtanah di Parit Ramunia, Muara Puning
Kontur Lahan Gambut di Parit Ramunia, Muara Puning
Muka Airtanah di Parit Ramunia, Muara Puning
181
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Lampiran 4. Kontur Lahan Gambut dan Muka Airtanah di Parit Balunuk, Muara Puning
Kontur Lahan Gambut di Parit Balunuk, Muara Puning
Kontur Muka Airtanah di Parit Balunuk, Muara Puning
182
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia STRATEGI PEMANFAATAN HUTAN GAMBUT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Dedik Budianta Staf Jurusan Tanah dan Pasca Sarjana Bidang Kajian Utama Pengelolaan lahan Universitas Sriwijaya (
[email protected])
Abstrak Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi gambut nomor 4 terbesar di dunia setelah Rusia, Kanada dan Amerika Serikat dengan luasan sekitar 26 juta hektar. Penyebaran terluasnya terdapat di Pulau Sumatra (yaitu Sumatra Bagian Timur). Dari seluruh potensi tersebut, gambut yang mempunyai ketebalan kurang dari 1 meter seluas 16 juta hektar, dan yang mempunyai ketebalan 2 meter atau lebih seluas 8,8 juta hektar. Dalam membuka hutan gambut harus hati-hati karena sifat hutan gambut yang sangat fragil (rapuh) dimana sekali dibuka akan merubah ekosistem dan untuk mengembalikan ke ekosistem semula memakan waktu yang sangat lama, karena ekosistem hutan gambut merupakan ekosistem yang telah stabil sebagai hasil dari interaksi ribuan tahun antara komponen biotik dan lingkungannya. Kestabilan ini menghasilkan tata air yang seimbang dan mempertahankan keberadaan flora dan faunanya. Dengan demikian pembukaan hutan gambut tidak boleh sewenang-wenang. Pembukaan vegetasi penutup lahan gambut akan mengakibatkan dipercepatnya proses dekomposisi, terjadinya subsidensi (amblesan) dan akan mengubah ciri dari ekosistem hutan gambut. Ketidakmampuan lahan gambut yang telah berubah untuk menyerap air, akan mengakibatkan banjir, oksidasi berlebihan akan merubah unsur sulfur menjadi sulfat dan sulfit yang merupakan racun tanaman, sehingga lahan gambut menjadi masam dan tidak subur. Dengan demikian, hutan gambut yang telah dibuka dan langsung dimanfaatkan untuk budidaya tanaman akan memberikan hasil yang rendah, sehingga umumnya sering dijumpai lahan tidur yang disebabkan oleh keadaan teknologi, sumberdaya manusia, maupun sosial ekonomi yang rendah. Untuk itu, agar lahan gambut dapat dimanfaatkan secara lestari dan berwawasan lingkungan maka perlu dilakukan strategi dalam pengelolaan gambut yaitu dengan melalui beberapa model pendekatan dan konsep, antara lain pendekaan konservasi, kawasan non-budidaya, pendekatan tampung hujan, pendekatan agromanajemen terpadu dan pendekatan teknik budidaya.
183
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia PENDAHULUAN Indonesia mempunyai penyebaran gambut yang luas dan diperkirakan meliputi areal seluas 26 juta hektar (ada yang mengatakan 27 juta ha), dan kurang lebih 16 juta hektar diantaranya merupakan gambut dataran rendah (lowland) yang tersebar di Pulau Sumatra Bagian Timur seluas kurang lebih 9,7 juta ha. (Riau, Jambi dan Sumatera Selatan), Kalimantan seluas kurang lebih 6,3 juta ha (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan) dan sisanya tersebar di Pulau Jawa. Mengenai luasan gambut di Indonesia perlu dilakukan inventarisasi kembali untuk mengetahui jumlah yang sebenarnya dan untuk menyusun strategi pengelolaan, karena pada tahun 1997 terjadi kebakaraan hutan besar-besaran, sehingga dimungkinkan luas gambut di Indonesia juga semakin berkurang. Di daerah tropis gambut dapat terbentuk di dataran tinggi karena perombakan bahan organik terhambat oleh suhu yang rendah (misalnya di daerah pegunungan di atas 2000 meter di atas permukaan air laut), sedangkan di daerah rawa-rawa dataran rendah gambut terbentuk karena perombakan bahan organik terhambat oleh lengas (moisture) yang berlebihan. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa gambut di Indonesia sebagian besar merupakan gambut rawa lebat. Baru sedikit yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian bagi para transmigran, yaitu gambut tipis yang tersebar di daerah yang terletak di tepi sungai besar. Jenis flora dan fauna di hutan gambut relatif terbatas, sedangkan tanahnya mengandung lebih dari 65% bahan organik. Di Kalimantan vegetasi khas dari hutan gambut terdiri dari assosiasi kayu Ramin (Gonystylus spp). Di dalam assosiasi ini terdapat tiga lapisan tajuk. Tajuk atas terdiri dari kayu Ramin (Gonystylus spp), Shorea albida, Shorea uliginosa, Tetramerista gabra, Durio sp., Ctelophon sp, Dyera sp, Palaquium sp, Koompasia malacensisi, Tajuk tengah terdiri dari pepohonan yang termasuk familia Lauraceae seperti: Alseodaphae sp, Endriandra rubescens, Litsea sp, Myristica inner, Horsfeldia sp, Garcinia sp, dan juga anggota dari familia Euphorbiaceae, Myristicaceae dan Ibenaceae. Penutup tanah (tajuk yang paling bawah) terdiri dari familia Annonaceae, anakan-anakan dari pepohonan dan semak dari jenis Crinus sp. Adapun fauna yang terdapat di hutan gambut yang mempunyai relung di pepohonan (arboreal) diantaranya adalah Lutung, Siamang, Monyet ekor panjang, Orang Utan, Bekantan, dsb, Jenis-jenis fauna yang berelung di daratan (terestrial) ialah Rusa, Harimau, Kancil, dll, Sementara itu, yang berelung di air ialah Kura-kura/Labi-labi, Buaya, Ikan Arwana, Ikan Tawes dll, Berbagai jenis burung migran dan jenis setempat juga dijumpai di pepohonan untuk mencari makan dan bersarang (Atmawidjaja, 1988). Karena gambut terbentuk dari bahan asal yang terdiri atas sisa tanaman yang telah mati dan dilingkupi oleh keadaan lingkungan yang selalu terendam air, maka proses pelapukan tidak berlangsung normal dan sempurna. Dengan demikian akan membentuk profil yang seluruhnya tersusun atas timbunan bahan organik dengan jeluk (depth) bervariasi, mulai dari ketebalan 50 cm. sampai dengan 20 meter dengan di dasari oleh tanah mineral. Dengan demikian, sifat gambut lebih ditentukan oleh sifat kimia yang berasal dari penyusun bahan organiknya daripada sifat bahan mineralnya. Tiap tahapan perombakan bahan organik senantiasa akan menghasilkan unsur hara bagi tanaman, senyawa organik yang lebih sederhana, sisa senyawa organik yang sukar terurai dan senyawa penyusun humus. Penyebaran gambut dengan ketebalan lebih dari 2 meter dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Penyebaran gambut dalam (lebih dari 2 meter) di Indonesia (Satari, 1988)
No
Daera
Luas (ha)
1
Sumatera
4.800.000
2
Kalimantan
3.200.000
3
Irian Jaya
800.000
184
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Keluarnya asam-asam organik selama proses dekomposisi dan tingginya kandungan bahan organik yang menyusun gambut menyebabkan pH gambut menjadi rendah (< 4.0), kandungan P, K serta alkali tanah lainnya juga rendah, sehingga merupakan kendala kesuburan kimia gambut untuk difungsikan sebagai lahan pertanian maupun perkebunan. Dengan demikian bila tidak diusahakan perbaikan kesuburan kimia gambut berarti menyia-nyiakan potensi gambut yang mempunyai arti penting untuk kesejahteraan manusia dan keseimbangan lingkungan. PENGERTIAN GAMBUT Semula para pakar tanah dari Eropa berpendapat bahwa gambut tidak akan ditemukan di daerah tropika (seperti Indonesia) yang mempunyai temperatur tinggi, dengan alasan bahan organik dari tetumbuhan akan cepat terdekomposisi oleh jasad renik dan tidak terlonggok di daerah beriklim panas. Akan tetapi dugaan tersebut ternyata tidak benar, karena Bernelot Moens dan Van Vlaardingen pada tahun 1865 menemukan gambut di Karesidenan Besuki dan Rembang. Hasil ekspedisi Yzerman di Sumatra tahun 1895 juga melaporkan adanya gambut di daerah Siak, bahkan pada tahun 1794 John Andersen telah menyebutkan bahwa di Riau terdapat gambut (Soepraptohardjo dan Driessen, 1976). Kemudian baru pada tahun 1909 Potonie dan Kooders mengumumkan bahwa di Indonesia telah diketemukan gambut pada berbagai tempat (Wirjodihardjo dan Kong, 1950). Para pakar dan peneliti tanah dari beberapa negara banyak menggunakan istilah gambut yang berbeda-beda seperti Moorpeat (Australia), organic soil (Kanada), Soil hydromorphes organiques (Perancis), Moorboden (Jerman), Histosol (USA), Bog Soil (USSR), tanah gelam (Malaysia), Veen atau Venuge Grond (Belanda), Peat atau peaty soils (Inggris), tanah organik, tanah rawang, tanah daun, tanah gambut (Indonesia) (Budianta, 1988). Dengan demikian, gambut terdiri dari tumpukan bahan organik yang belum terdekomposisi (tidak terdekomposisi dengan baik), yang memerangkap dan menyerap karbon di dalamnya dan membentuk lahan dengan profil yang disusun oleh bahan organik dengan ketebalan mencapai lebih dari 20 meter. Tanaman-tanaman yang tumbuh di atas gambut membentuk ekosistem hutan rawa gambut yang mampu menyerap karbondioksida dari atmosfer untuk berfotosintesis dan menambah simpanan karbon dalam ekosistem tersebut. PROSES PEMBENTUKAN GAMBUT Gambut terbentuk karena pengaruh iklim terutama curah hujan yang merata sepanjang tahun dan topografi yang tidak merata sehingga terbentuk daerah-daerah cekungan. Menurut Köppen, gambut banyak terdapat di daerah dengan tipe iklim Af dan Cf dengan curah hujan lebih dari 2500 mm/tahun tanpa ada bulan kering. Dengan demikian vegetasi hutan berdaun lebar dapat tumbuh dengan baik, sehingga menghalangi masuknya sinar matahari yang akhirnya menyebabkan kelembaban tanah sangat tinggi. Ketinggian daerah tersebut biasanya kurang dari 50 meter di atas permukaan air laut (berupa dataran rendah), tetapi dapat juga terdapat di dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan air laut dengan bentuk wilayah datar sampai bergelombang dengan suhu rendah. Pada daerah cekungan dengan genangan air terdapat longgokan bahan organik. Hal ini disebabkan suasana yang langka oksigen menghambat oksidasi bahan organik oleh jasad renik, sehingga proses hancurnya jaringan tanaman berlangsung lebih lambat daripada proses tertimbunnya. Dengan demikian terbentuklah gambut. Karena adanya kelebihan lengas atau penggenangan air di daerah cekungan dengan pengatusan buruk maka bahan organik yang terlonggok akan lambat terurai, sehingga terbentuklah gambut tebal. Pelapukan yang berlangsung sebagian besar dilaksanakan oleh agensia anaerob, ganggang dan jasad renik lainnya. Tentang pembentukan gambut di Indonesia, pada zaman pleistosen permukaan laut turun kurang lebih 60 meter di bawah permukaan air laut sekarang. Pada waktu itu bagian timur Sumatra, Malaysia, bagian barat dan selatan Kalimantan di hubungkan oleh Selat Sunda, sedangkan bagian selatan Irian Jaya menempati sebagian dari Selat Sahul. Kemudian selama zaman holosin daerah-daerah ini secara berangsur-angsur digenangi air laut. Naiknya permukaan air laut menyebabkan naik pula permukaan air tanah di daerah pedalaman, maka lokasi dimana air laut tidak dapat lagi ke daratan
185
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia akan terbentuk rawa. Pada cekungan-cekungan terjadi proses longgokan bahan organik yang berasal dari vegetasi rawa, sehingga terbentuklah gambut. Pada cekungan yang dalam secara berangsur-angsur terjadi penimbunan bahan organik sehingga akan terbentuk gambut tebal. Longgokan bahan organik tersebut tidak homogin melainkan berlapis-lapis. Watak gambut tergantung kepada macam vegetasi, iklim dan keadaan lingkungan yang mendukungnya. Setiap generasi tumbuhan yang tumbuh menyusul tumbuhan sebelumnya akan meninggalkan lapisan demi lapisan sisa bahan organik yang diendapkan dalam paya dan rawa. Susunan urutan lapisan itu berubah jika ada tumbuhan air disusul buluh dan rumput tertentu kemudian semak-semak rawa dan akhirnya pepohonan hutan dengan tumbuhan alasnya yang menempati bagian di atas lapisan gambut. Berdasarkan masyarakat tumbuhnya, gambut dibedakan kedalam tiga jenis, yaitu gambut paya, gambut rawa dan gambut bog, sedangkan berdasarkan tingkat dekomposisinya, gambut dibedakan menjadi 4 yaitu gambut seratan (gambut mentah yang paling sedikit terombak atau fibrik), gambut lembaran (folik) yang terdiri atas dedaunan dan ranting-ranting yang terombak sebagian (merupakan busukan atau seresah), gambut hemik (terombak sedang), dan gambut saprik (terombak paling matang). FAO-UNESCO (1974), memilahkan gambut menjadi tiga bagian yaitu gambut subur, gambut tidak subur dan gambut permafrost dan berdasarkan faktor pembentuknya, gambut dipilahkan menjadi gambut ombrogen, gambut topogen dan gambut pegunungan (Darmawijaya, 1980). KARAKTERISTIK GAMBUT Gambut mempunyai karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh jenis tanah yang lain. Sifat fisik yang dimiliki adalah mampu menyerap air yang sangat tinggi. Sebaliknya apabila dalam kondisi yang kering (kering berkelanjutan), gambut sangat ringan dengan berat volume yang sangat rendah (0,10,2 g/cm3) dan mempunyai sifat hidrofobik (sulit) menyerap air dan akan mengambang apabila terkena air. Pada kondisi demikian gambut dapat mengalami amblesan (subsidensi) dan mudah terbakar. Sedangkan sifat kimianya, gambut sangat tergantung pada jenis tumbuhan yang membentuk gambut, keadaan tanah dasarnya, pengaruh luar (seperti endapan sungai/banjir, endapan vulkanis) dan sebagainya. Ada dua kriteria utama yang mempengaruhi sifat kimia gambut yaitu (1) sifat dan asal tanaman yang terombak dan (2) tingkat dekomposisi. Secara umum gambut beraksi masam. Hal ini disebabkan oleh keluarnya asam-asam organik (humat dan fulvat). Hasil penelitian Suhardjo dan Adhi (1976), Pangudiatno (1974) gambut Riau mempunyai pH berkisar antara 3,5-4,7 dan Kalimantan mempunyai pH 3,3. Sedangkan kandungan N, C-total masing-masing berkisar antara 1,13-1,98% dan 49,8-54,11% (Riau), 1,44-1,80% dan 74,83-83,84% (Kalimantan). Selanjutnya kandungan P, K, Ca dan Mg sangat rendah. Untuk melihat karakteristikk gambut dibandingan dengan tanah mineral rawa dapat dibaca pada Tabel 2. PEMANFAATAN GAMBUT Akhir-akhir ini daerah gambut mendapat perhatian yang cukup besar, baik dari segi luasan lahan yang dapat digunakan untuk lahan pertanian, pemukiman, perkembangan kehutanan dan pemanfaatan untuk sumberdaya energi maupun dari segi fungsi lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan yang beraneka ragam dan menjaga perubahan iklim global. Untuk mengembangkan pertanian diperlukan banyak lahan yang harus dibuka dan diubah menjadi lahan pertanian, karena air merupakan faktor terpenting untuk perkembangan pertanian, maka perhatian terhadap lahan dataran rendah yang mengandung air, seperti lahan pasang surut, rawa dan gambut mendapat perhatian yang besar. Melihat keadaan lingkungan di masa depan yang amat terbatas kemampunanya untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa, maka plasma nutfah yang tahan dengan berbagai lingkungan yang kurang menguntungkan di daerah gambut merupakan aset nasional yang penting bagi pembangunan masa depan.
186
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Tabel 2. Karakteristik lahan pasang surut (Budianta, 2003)
-
Karakteristik Distribusi partikel tanah: Pasir (%) Debu (%) Liat (%) pH (H2O) (KCl) C-Organik (%) N-Total (%) C/N P2O5 (mg/100g) K2O(mg/100g) P2O5 (ppm) Ca (me/100g) Mg (me/100g) K (me/100g) Na (me/100g) Fe (me/100g) Al (me/100g) Kej. Al (%) Kej. Basa (%) KTK (me/100g) DHL (mmhos)
Potensial1
Sulfat Masam2
Gambut3 Dangkal
Salin4
32,0 29,33 38,67 4,20 3,53 2,91 0,23 12,0 11,20 3,58 0,42 0,46 0,77 5,68 45,88 26,72 19,57 -
6,1 61,8 32,0 4,0 3,28 0,45 0,11 4,09 1,50 30,76 1,95 0,17 92,30 2,12 -
4,1 36,32 1,28 32 48 75 3,9 2,8 0,7 0,7 4,52 38,8 67,0 0,58
8 44 48 6,22 5,5 1,65 0,18 22,85 0,56 0,32 1,68 3,05
1
Anwar et al (1990)
2
Suwalan et al (1990)
3
Widjaja-Adhi et al (1990)
4
Subiksa et al (1990)
Pada waktu ini daerah gambut telah memberi manfaat yang besar bagi masyarakat lokal (indigenous people) untuk berbagai keperluan. Daerah rawa gambut telah lama menjadi daerah perburuan ikan dan berbagai margasatwa yang memberikan sumber makanan dan sumber kehidupan yang penting bagi masyarakat. Beberapa daerah gambut telah dilestarikan sebagai tempat perlindungan plasma nutfah dalam bentuk suaka alam dan suaka mergasatwa. Berbagai masyarakat asli/tradisional hidup dan menyatu dengan ekosistem gambut. Lahan gambut yang lapisan gambutnya kurang dari 130 cm ketebalannya, telah banyak digunakan untuk keperluan pertanian pangan dan perkebunan. Karena pH dan kandungan hara yang rendah biasanya dalam usaha pertanian perlu ditambahkan secara intensif penggunaan pupuk yang mengandung unsur K, Ca, Mg, P dan N, unsur Ca dan Na untuk menaikan pH. Pada umumnya hanya lahan dasarnya (mineral) yang digunakan untuk pertanian, sedang lapisan gambutnya secara berangsur-angsur dihilangkan dengan berbagai cara, misalnya dibakar atau diaduk dengan tanah pada waktu dibajak. Upaya pengembangan gambut sebagai lahan pertanian diperlukan beberapa upaya untuk: 1. Mempercepat kematangan. 2. Meningkatkan kejenuhan basa, antara lain dengan memberikan dolomit, tanah mineral dan pasir atau kombinasi. 3. Mencari jenis dan varietas tanaman serta pola tanamnya yang cocok. Beberapa tanaman pangan menunjukkan hasil yang kurang baik di daerah gambut, klorosis pada tanaman kelapa sawit, kopi dan coklat adalah gejala kekurangan unsur mikro Cu atau Zn.
187
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Dampak Pembukaan Gambut Konversi lahan gambut menjadi lahan pertanian pada dasarnya merupakan konversi total, mulai dari pergantian jenis kehidupan menjadi ekosistem lain yang tidak lagi memiliki sifat-sifat gambut yang asli (indigen). Perubahan sifat ekologi yang paling tampak adalah perubahan pH, kadar garam dan penguraian bahan organik yang cenderung meningkat. Di lapangan memperlihatkan bahwa pembukaan hutan gambut yang paling menonjol adalah bukannya dilakukan untuk membuat lahan pertanian tetapi dilakukan untuk mengambil kayunya saja tanpa memperdulikan keberadaan dan ketebalan gambut apalagi manfaat gambut. Untuk itu kegiatan yang demikian harus dikendalikan dan diberhentikan melalui peraturan-peraturan daerah dan pemberian sanksi. Sedangkan di daerah dimana gambut dibakar untuk dijadikan lahan pertanian sering menimbulkan danau-danau kecil yang kemudian tumbuh rumput-rumputan dan gulma, sedangkan daerah yang kering yang ditinggalkan petani menjadi lahan tidur yang ditumbuhi oleh jenis Melaleuca atau Macaranga. Daerah gambut bekas pakai, dapat menjadi lebih tandus lagi dan hanya dapat ditumbuhi belukar yang banyak ditumbuhi oleh tumbuhan kantong semar (Nepenthes). Pemakaian lahan gambut untuk pembangunan pemukiman, sarana dan prasarana, penambangan minyak, penempatan bangunan industri dan sebagainya, meningkatkan resiko kebakaran. Di Delta Upang dan Musi Banyuasin, pengurangan jumlah pohon dan menurunnya lapisan gambut menyebabkan permukaan air naik, sehingga drainase menjadi buruk. Di daerah Upang penurunan gambut tebal mencapai 3,5 cm/tahun. Di samping itu suhu rata-rata meningkat sebesar 1oC, kelembaban nisbi menurun menjadi 80%, kecepatan angin meningkat 8-12 km/jam. Di daerah dimana dilakukan tebang habis pada hutan gambut, suhu rata-rata naik 4oC, air tanah naik lebih tinggi lagi dan kelembaban nisbi turun menjadi 70%, pH meningkat menjadi 4,5-5,5. Kehilangan plasma nutfah adalah yang paling besar yang disebabkan oleh hancurnya siklus ekologi seperti siklus materi dan energi, siklus hara, siklus udara dan siklus hidrologis. Pengaruh langsung terhadap penurunan jenis kehidupan di daerah gambut adalah biosida yang digunakan dalam pertanian dan industri perkayuan. Biosida tersebut menyebar luas dalam lahan gambut yang mengandung banyak air dan masuk ke dalam rantai makanan dengan cepat sehingga berakibat fatal terhadap keberadaan jasad hidup. STRATEGI PEMANFAATAN HUTAN GAMBUT Telah diketahui bahwa ekosistem hutan gambut merupakan ekosistem yang telah stabil sebagai hasil dari interaksi ribuan tahun antara komponen biotik dan lingkungannya. Kestabilan ini menghasilkan tata air yang seimbang dan mempertahankan keberadaan flora dan faunanya. Selain itu, hutan gambut mempunyai sifat fisik dapat menyerap air yang berlipat ganda (fungsi alami dari bahan organik), dengan hilangnya hutan gambut akan menghilangkan fungsi penyerapan air ini. Sehingga pada waktu musim hujan karena hilangnya hutan gambut dalam jumlah besar (yang dapat berfungsi sebagai konservasi air) akan mengakibatkan banjir. Jadi, dalam suatu DAS yang memiliki areal hutan gambut yang sangat luas, harus berhati-hati dalam mentransformasi hutan gambut dalam bentuk lainnya dan diperlukan peraturan yang menetapkan boleh tidaknya hutan gambur dibuka dan harus transparan. Dengan demikian tidak seluruh hutan gambut boleh diubah fungsinya, melainkan harus ada strategi dalam pemanfaatan hutan gambut. Untuk itu diperlukan beberapa strategi dalam pemanfaatan lahan gambut agar tidak merubah lingkungan secara drastis, karena dampak negatif yang ditimbulkan dengan pembukaan hutan rawa yaitu (a) hilangnya berbagai jenis flora dan fauna spesifik gambut, (b), rusaknya habitat dan tempat mencari makan beberapa jenis fauna, (c) kemungkinan timbulnya intrusi air asin dari laut lewat saluran-saluran yang dibangun, (d) kenaikan keasaman tanah secara mencolok sebagai akibat teroksidasinya pirit, (e) timbulnya banjir di daerah hilir, (f) keterbatasan sumber air bersih khususnya untuk kebutuhan air minum, (g) secara global, berkurangnya kandungan oksigen di udara sebagai akibat semakin berkurangnya areal hutan dan (h) terjadinya penurunan muka tanah sebagai akibat proses dekomposisi dan pemanfaatan tanah (Budianta, 2003). Oleh karena hutan gambut merupakan ekosistem yang fragil maka setiap pengembangan dan pemanfaatan memerlukan perencanaan yang teliti, penerapan teknologi yang sesuai dan pengelolaan yang tepat. Untuk itu strategi yang dapat diusulkan adalah pendekatan
188
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia konservasi, kawasan non budidaya, pendekatan tampung hujan, pendekatan agro-manajemen terpadu dan pendekatan teknik budadiya. Pendekatan Konservasi Mengingat hutan gambut termasuk ekosistem yang fragil, maka pembukaan hutan gambut jangan dilakukan secara besar-besaran dan harus dilakukan skala prioritas. Gambut tebal tidak direkomendasikan untuk dibuka sebagai lahan budidaya tetapi sebagai gambut konservasi untuk air dan flora, fauna serta menyimpan cadangan karbon. Gambut konservasi dipertahankan sebagai wilayah cadangan dan dipertahankan untuk mengantisipasi perubahan iklim dunia dan mempertahankan plasma nutfah rawa, untuk mengawetkan fauna dan flora serta memberikan yang cukup luas untuk pemanfaatan dan penelitian di masa mendatang. Gambut konservasi, oleh karena itu, didiamkan dalam bentuk hutan. Konservasi dalam hal ini diartikan sebagai pengelolaan penggunaan biosfer oleh manusia, sedemikian sehingga memberikan manfaat lestari tertinggi bagi generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi keutuhan dan aspirasi generasi mendatang (Hanson dan Manuel, 1987). Kawasan Non-Budidaya Kawasan pewakil untuk tujuan preservasi alam perlu ditentukan sebelum membuka hutan gambut. Distribusi, jumlah dan luasan kawasan pewakil perlu ditentukan alokasinya secara seimbang sehingga tujuan preservasi alam tercapai. Daerah yang dicadangkan untuk tujuan preservasi dijadikan kawasan non-budidaya (buffer zone). Kawasan non-budidaya terdiri atas jalur hijau sepanjang pantai dan sungai, dan kawasan non-budidaya luasnya kira-kira sepertiga dari wilayah yang dibuka, walaupun gambut tersebut boleh dibuka karena ketebalannya memungkinkan sebagai lahan budidaya. Kawasan non-budidaya juga bermanfaat untuk melindungi kerusakan lahan terhadap erosi maupun abrasi oleh air sungai/pasang. Kosep Tampung Hujan Sistem saluran yang sekarang digunakan di daerah gambut dapat dikatakan sudah efektif sebagai saluran draniase. Hanya di beberapa tempat agak kurang lancar karena adanya pendangkalan. Misalnya banyak lahan gambut yang telah dibuka menjadi sawah kering, tidak ada genangan air, walau musim hujan (contoh di Air Sugihan). Keefektifan saluran irigasi tergantung pada pori lapisan bawah, ketersediaan air, serta spesifikasi dan jarak saluran. Biasanya jarak antara dua saluran adalah 60 meter. Keefektifan irigasi juga tergantung pada adanya sumber air untuk irigasi. Untuk itu perlu dialokasikan areal yang fungsinya sebagai kawasan tampung hujan, yang diletakkan di bagian hulu sungai. Bagian ini biasanya merupakan lahan gambut dangkal dari fisiografi yang asosiasi tanahnya berupa tanah mineral dan gambut dangkal. Air bersih sulit ditemukan di daerah gambut (karena hampir semua airnya berwarna coklat kehitaman seperti air teh), sehingga kawasan tampung hujan sangat diperlukan untuk sumber air bersih untuk manusia, ternak bahkan untuk tanaman pada saat musim kemarau. Pendekatan Agro-Manajemen Terpadu Lahan gambut selain mempunyai kesuburan yang sangat rendah untuk budidaya tanaman, juga wilayah untuk mencapai lahan gambut mempunyai akses ekonomi yang sangat jelek juga. Untuk mensukseskan kegiatan agribisnis di lahan gambut, maka harus seimbang antara kegiatan on farm dan off farm dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kegiatan on farm telah dilakukan semenjak membuka gambut tetapi sampai sekarang belum menampakan keberhasilan yang menonjol karena budidaya di lahan gambut memerlukan modal yang sangat tinggi untuk mengoptimalisasikan lahan. Sementara itu, kegiatan off farm (pasca budidaya) belum memberikan harapan yang cerah untuk membantu petani di lahan gambut. Kegiatan pasca budidaya ini dipengaruhi oleh faktor pemasaran (jaringan pasar), teknologi pasca panen, agroindustri, modal, infrastruktur dll. Jadi petani di lahan gambut sampai sekarang umumnya masih sangat tradisional dengan teknologi dan kualitas SDM yang seadanya.
189
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Pendekatan Teknis Budidaya Teknik budidaya ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi lahan marjinal menjadi lahan subur. Akan tetapi dalam prakteknya harus dipilih teknologi yang tepat. Tindakan untuk memperbaiki tubuh tanah diharapkan mengarah kepada perbaikan sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimia maupun biologi yang disebut ameliorasi. Ameliorasi ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain teknik hidrologi, teknik kimiawi, dan bioteknologi. Dalam prakteknya ketiga teknik tersebut harus berjalan bersama-sama. a. Teknik Hidrologi Lahan gambut di lahan rawa selalu tergenang air. Agar lahan tersebut dapat digunakan untuk budidaya tanaman maka perlu dilakukan perbaikan hidrologi. Untuk meningkatkan pH serta menghilangkan unsur-unsur beracun dapat dilakukan dengan mengatur tata air sedemikian rupa sehingga terjadi pergantian air dengan air segar dan melalui proses yang kontinyu akan terjadi peningkatan pH. Demikian juga halnya pada daerah-daerah yang mengandung pirit, maka dengan mengatur permukaan air tanah sedemikian rupa (di atas lapisan pirit) akan mencegah terjadinya oksidasi pirit dan akhirnya dapat mencegah penurunan pH secara drastis. b. Teknik kimiawi Tindakan yang dapat dilakukan pada perbaikan kimiawi adalah dengan pemberian bahan-bahan amelioran yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung lahan agar sesuai sebagai medium tanaman. Bahan-bahan amelioran yang dapat ditambahkan yaitu kapur pertanian (dolomit), pupuk N,P,K dan pupuk mikro Cu dan Zn. c.
Bioteknologi Lahan gambut telah dijelaskan dimuka, merupakan lahan marjinal yang mempunyai kesuburan sangat rendah. Dengan perbaikan yang telah dilakukan saja terkadang tanaman belum mampu tumbuh dengan baik, karena sistem tanah sebagai medium tanaman belum berjalan secara baik. Untuk itu, langkah awal yang paling baik adalah menanam tanaman yang toleran pada lahan gambut atau mencari varietas-varietas tanaman yang toleran melalui teknik pemuliaan tanaman.
PENUTUP Indonesia mempunyai potensi gambut yang sangat besar (26 juta ha), tetapi luasan gambut di Indonesia ini perlu dilakukan inventarisasi ulang untuk mengetahui luas yang sebenarnya dan untuk menyusun strategi pengelolaan, karena pada tahun 1997 terjadi kebakaran hutan secara besarbesaran, sehingga diduga luasan gambut akan menurun. Kenyataan di lapangan daerah gambut mempunyai aksesibilitas yang sangat rendah, karena gambut di Indonesia umumnya dijumpai di daerah rawa-rawa yang bersifat marjinal dan sulit dijangkau. Namun demikian gambut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia yaitu sebagai lahan pertanian, perkebunan dan sumber energi. Selain itu, gambut juga mempunyai fungsi ekologis dalam menjaga perubahan iklim dunia dan menjaga fungsi hidrologi. Dilain pihak gambut mempunyai sifat yang unik yaitu bersifat fragil dengan kesuburan yang sangat jelek, sehingga sekali dibuka akan merubah ekosistem gambut dan untuk memulihkan ke ekosistem semula memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk itu, dalam pemanfaatan gambut agar lestari dan berkelanjutan serta meminimalkan risiko kegagalan harus menerapkan beberapa strategi, yaitu dengan melalui beberapa model pendekatan dan konsep antara lain pendekaan konservasi, kawasan non-budidaya, pendekatan tampung hujan, pendekatan agro-manajemen terpadu dan pendekatan teknik budidaya.
190
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia DAFTAR PUSTAKA Atmawigjaja, R. 1988. Pengelolaan lahan gambut di Indonesia dari gatra konservasi dan lingkungan. Kongres gambut I. Himpunan Gambut Indonesia, 9-10 September 1988 di Yogyakarta. 11 p. Budianta, D. 1988. Pengaruh pemberian bahan tanah vertisol terhadap beberapa sifat kimia gambut. Fakultas Pertanian. UGM, Yogyakarta. Budianta, D. 2003. Strategi pengelolaan lahan rawa pasang surut untuk mendukung otonomi daerah di Sumatera Selatan. Makalah disampaikan pada seminar Lokakarya Nasional Ketahanan Pangan Dalam Era Otonomi Daerah. Palembang, 2-4 Maret 2003. Darmawidjaja, M.I. 1980. Klasifikasi tanah. BPTK Gambung, Bandung. P. 182-188. FAO-UNESCO. 1974. Soil map of the world. Vol 1. Legend. Unesco, Paris. P. 14-43. Hanson, A.J., and P.M. Manuel. 1987. A conservation approach to peatland development in Indonesia. Paper for presentation at Symposium for tropical peat and peatlands for development. IPS. Feb. 9-14, 1977. Yogyakarta. Pangudijatno, G. 1984. Potensi 52(4a):113-118.
tanah gambut bagi tanaman perkebunan. Menara Perkebunan
Satari, A.M. 1988. Pemanfaatan gambut dan limbah tanaman untuk industri media buatan. Makalah pada seminar budidaya dan bisnis bunga. Jakarat 6-7 Juni 1988. Yayasan Bunga Nusantara, Jakarta. Soepratohardjo, M. and P.M. Driessen. 1976. The lowland peats of Indonesia a challenge for future. In Soil Research Institute. 1976. Peat aand Podzolic Soil and Their Potential for Agriculture in Indonesia. p. 11-19. Suhardjo, H. dan Adhi, W. IPG. 1976. Chemical characteristics of upper 30 cm of peat soils from Riau. In Soil Research Institute. 1976. Peat and Podzolic Soil land, Their Potential for Agriculture in Indonesia. p. 74-92. Wirjodiharjo, M.W. and T. K. Hong. 1950. Ilmu Tanah III. Tanah, Pembentukannya, Susunannya dan Pembagiannya. FP. IPB. Bogor. P. 457-479.
191
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia UJI COBA REHABILITASI HUTAN RAWA GAMBUT BEKAS KEBAKARAN DI LOKASI TAMAN NASIONAL BERBAK BERSAMA KELOMPOK MASYARAKAT DESA PEMATANG RAMAN, JAMBI Hari Subagyo Manager Bina Hutan dan Lingkungan PT Putraduta Indah Wood – Jambi Indra Arinal Sumatera Site Coordinator – CCFPI Wetlands International – Indonesia Programme
PENDAHULUAN Latar Belakang 1.
Dampak Kebakaran Pada Hutan Rawa Gambut Hutan rawa gambut, sebagaimana sumber daya hutan lainnya mempunyai 2 fungsi utama, yaitu a) Fungsi ekologis, sebagai tempat perlindungan flora fauna, konservasi tanah, tata-air, kestabilan iklim, dan keanekaragaman hayati; dan b) Fungsi ekonomis, sebagai sumber-sumber produk kehutanan kayu maupun non kayu. Fungsi-fungsi tersebut dapat menurun atau bahkan hilang akibat eksploitasi hutan, alih fungsi lahan, dan bencana kebakaran. Perubahan fungsi ekologi hutan rawa gambut, sangat terkait dengan dampak yang terjadi pada komponen tanahnya (tanah gambut). Sebagai komponen dari ekosistem hutan rawa gambut, terjadinya perubahan pada tanah gambut yang menimbulkan dampak negatif, merupakan ancaman terhadap stabilitas ekosistem hutan rawa gambut. Kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran hutan berlangsung relatif cepat dengan dampak negatif yang serius. Tegakan hutan pada umumnya mengalami kematian (musnah), serta hilangnya lapisan gambut pada areal yang bergambut dangkal dan penurunan tebal gambut pada areal yang bergambut dalam. Kerugian terbesar akibat kebakaran hutan rawa gambut ini adalah hilangnya sumberdaya genetik (plasma nutfah) yang merupakan kekayaan terbesar pada hutanhutan tropika. Dampak kebakaran hutan rawa gambut mengakibatkan kerusakan yang lebih berat dibandingkan dengan dampak eksploitasi karena kerusakan yang terjadi tidak saja terjadi pada tegakaan hutan tetapi juga pada tanah gambutnya. Kerusakan pada kedua sistem tersebut akan turut menurunkan produktivitas lahan serta menurunkan daya dukung lahan dalam menopang pertumbuhan vegetasi di atasnya. Secara umum, lebih dari 90 % terjadinya kebakaran hutan di hutan rawa gambut disebabkan oleh faktor manusia, baik disengaja maupun tidak ada kesengajaan. Kebakaran hutan rawa gambut dapat terjadi secara periodik terutama pada musim kemarau panjang. Sumber api sebagian besar berasal dari aktivitas manusia pada hutan tersebut, yakni dapat berupa penyiapan lahan untuk berladang dengan sistem tebas, tebang, dan bakar; serta pembuatan api untuk memasak dan pembuangan puntung rokok pecari ikan, penyadap getah jelutung, atau para pekerja areal pembalakan (illegal logging).
2. Rehabilitasi Hutan Rawa Gambut Upaya pemulihan hutan rawa gambut yang terbakar hebat dan disertai musnahnya tegakaan hutan, hanya menurut terjadinya suksesi alami agaknya sulit tercapai klimaks, bahkan mungkin terjadi disklimaks. Sesuai dengan karekteristiknya, hutan rawa gambut memang rawan kebakaran dan kebakaran itupun dapat berlangsung secara periodik, sesuai datangnya musim
193
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia kemarau/kering. Intervensi manusia berupa kegiatan rehabilitasi sangat diperlukan untuk mempercepat susksesi alam tersebut. Apabila dibandingkan dengan kegiatan rehabilitasi pada tanah mineral biasa, maka kegiatan reahabilitasi di areal tanah gambut relatif lebih sulit. Tingkat kesulitan ini disebabkan karektristik dari lahan hutan rawa gambut itu sendiri. Umumnya lingkungan tanah gambut mengalami fluktuasi genangan air/banjir, yang biasa disebabkan oleh pengaruh pasang surut air laut pada tanah gambut dekat pantai, maupun oleh pengaruh musim, seperti adanya curah hujan yang tinggi. Faktor pembatas pertumbuhan tanaman dari hutan rawa gambut adalah habitatnya yang terdiridari gambut dengan tingkat pelapukan (dekomposisi) tidak sempurna. Tanah gambut mempunyai tingkat kesuburan yang rendah, karena suplai hara hanya terbatas pada sisa-sisa tanaman dan air hujan, reaksi tanah yang masam (pH < 4), serta potensi kandungan phyrit yang bersifat racun bagi pertumbuhan tanaman (Abdullah, 1977). Hutan rawa gambut yang telah terlanjur rusak, akibat kebakaran lapisan gambutnya akan mengalami penurunan permukaan yang dikenal dengan proses subsidence, sebagai akibat dari suplai bahan organik penyusun gambut berhenti karena musnahnya pohon-pohon diatasnya, dan hal ini akan terjadi genangan menyerupai danau pada musim hujan. Sifat lain dari tanah gambut yang perlu mendapat perhatian adalah adanya efek irriverisible drying atau sifat tidak dapat balik dari gambut. Sifat ini menyebabkan gambut dalam keadaan kering akan sulit kembali menyatu (bercerai berai) walau tanah gambut tersebut dibasahi kembali, sehingga gambut pada umumnya rawan kebakaran pada musim kemarau. Dilain pihak, pada musim penghujan gambut yang terdispersi tersebut akan hanyut dibawah aliran permukaan. Sifat fisik tanah gambut lain yang perlu mendapat perhatian adalah kerapatan lindak (bulk density) tanah gambut yang rendah, sehingga kekuatan menahan beban fisik di atasnya sangat rendah. Fenomena ini menyebabkan hutan rawa gambut mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang berat, tegakan tunggal mudah roboh dan tumbuh mudah miring bila ada gangguan angin. Apibila tanah gambut dapat dipertahankan pada kondisi yang lembab, tanah gambut dapat berfungsi sebagai penyimpan air yang sangat efektif karena memiliki kemampuan menahan air yang tinggi. Dalam keadaan jenuh, kadar air tanah gambut dapat mencapai 450 3.000 % dari bobot keringnya, karena air yang dikonsumsi untuk tumbuhan tersedia sepanjang tahun dan terdapat dalam jumlah yang berlebih. Fenomena ini salah satunya yang menyebabkan vegetasi pada hutan rawa gambut selalu nampak menghijau (Ismunadji dan Supardi, 1984). Uji coba maupun penelitian penerapan silvikultur untuk kegiatan rehabilitasi di areal rawa gambut tanpa atau sedikit merubah ekosistemnya relatif belum banyak dilakukan. Hal ini antara lain disebabkan aksesibilitas yang sulit, dan juga berkaitan dengan karekteristik dari gambut itu sendiri, serta nilai komersial (ekonomi) tegakaan hutan rawa gambut relatif lebih rendah. Hal tersebut sangat berbeda bila dibandingkan dengan rehabilitasi pada tipe hutan lainnya yang berada pada tanah mineral daratan. Kegiatan uji coba dan penerapan teknik silvikultur untuk rehabilitasi hutan rawa gambut yang telah dilakukan diantaranya adalah oleh Balai Teknologi Reboisasi (BTR) Palembang dari Tahun 1995 sampai Tahun 2000, dengan sifat rehabilitasinya mengarah pada kegiatan pengayaan (Enrichment Planting) pada areal bekas tebangan HPH (logged over area). Metoda yang digunakan adalah dengan sistem penanaman jalur (line planting) dan dikombinasikan dengan pemeliharaan berupa pembebasan tumbuhan dengan interval setiap 3 bulan pada tahun pertama, serta 6 bulan pada tahun kedua dan ketiga setelah tanam. Jenis pohon yang ditanam adalah jenis unggulan setempat/lokal (in situ), dengan maksud menyesuaiakan dengan sifat aslinya (Bastoni, 2000). Hal yang sama juga dilakukan pada BTR Banjarbaru dengan lokasi penelitian dan uji cobanya di Kalimantan Tengah antara tahun 1998 – 2000 (Rahmanadi, et al, 200). Hasil kedua uji coba tersebut menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan tanaman relatif cukup baik dengan prosentase hidup tanaman lebih dari 60 %. Kegiatan uji coba rehabilitasi hutan rawa gambut bekas kebakaran pada areal terbuka telah dilakukan oleh HPH Pt. Putra Duta Indah Wood dengan bantuan asistensi dari BTR Palembang.
194
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Metode yang digunakan adalah penyiapan lahan dengan menggunakan pola gundukan. Pembuatan gundukan tanah gambut tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menghindari genangan dan perbaikan drainasenya, sehingga merupakan modifikasi sistem parit/kanal yang biasa diterapkan pada HTI dan perkebunan di tanah gambut. Selain hal tersebut, dengan menggunakan pola gundukan ini, diharapkan stabilitas ekosistem yang ada dapat dipertahankan. Jenis pohon yang ditanam adalah jenis lokal, unggulan setempat, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan habitat aslinya (sebelum terjadi kebakaran). Sistem pemeliharaan yang digunakan adalah dengan pembebasan vegetasi bawah (semak) sekitar gundukan tanaman, dengan interval setiap 3 bulan sekali pada tahun I, dan 4 bulan sekali pada tahun kedua. Persentase hidup tanaman pola rehabilitasi seperti tersebut relatif cukup baik pada tahun I , yakni rata-rata lebih dari 70 %. (Subagyo, 2002). 3.
Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Sisi lain dari keberhasilan pelestarian maupun kegiatan rehabilitasi sangat erat kaitannya dengan keberadaan dan aktivitas masyarakat di sekitarnya, seperti perambahan hutan, perburuan liar, dan kebakaran hutan. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi maupun pelestarian hutan. Rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk melindungi sumber daya hutan dari berbagai gangguan perlu diupayakan terus menerus, sehingga pada akhirnya manfaat langsung maupun tidak langsung dari program pelestarian hutan dapat mereka rasakan (Manan, S. 1997).
Maksud, Tujuan dan Sasaran Suksesi hutan menuju klimaks dapat bergerak maju (progresif) atau mundur (retrogresif). Akan tetapi bila terjadi gangguan seperti kebakaran berulang-ulang maka yang akan terjadi adalah disklimaks. Atas dasar hal tersebut, maka uji coba rehabilitasi hutan rawa gambut bekas kebakaran di TN. Berbak bersama kelompok masyarakat Desa Pematang Raman ini adalah bentuk intervensi manusia dalam upaya mempercepat terjadinya proses suksesi alam. Terkandung pada maksud tersebut ada beberapa tujuan kegiatan ini: 1.
Model kerja sama antara HPH dan Taman Nasional;
2.
Meningkatkan hubungan kerjasama pengelola Taman Nasional dengan HPH;
3.
Meningkatkan pengertian masyarakat lokal sehubungan dengan kegiatan dan dampak kegiatannya terhadap sumberdaya alam dan stok karbon;
4.
Merehabilitasi areal hutan rawa gambut di daerah penyangga dan di Taman Nasional.
Sasaran yang hendak dicapai pada kegiatan ini adalah diperolehnya informasi mengenai berbagai hal yang meliputi teknis rehabilitasi hutan rawa gambut bekas terbakar, yang kelak dapat digunakan sebagai acuan kegiatan sejenis pada skala kegiatan yang lebih luas. Sasaran lainya, adalah mengupayakan terciptanya partisipasi dari berbagai pihak terutama kelompok masyarakat rehabilitasi, badan dan lembaga lainnya. Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan rehabilitasi ini diharapkan adanya sesuatu yang dapat dipelajari, seperti: 1.
Teknik rehabilitasi yang paling sesuai dengan sedikit atau tanpa mengubah ekosistem yang ada pada areal hutan rawa gambut bekas kebakaran yang telah memusnahkan tegakan pohon yang ada;
2.
Upaya menumbuhkembangkan partisipasi kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan reahabilitasi dan pelestarian hutan serta upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.
195
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Pada akhir kegiatan, meskipun luasan kegiatan ini relatif tidak luas, (sebanyak 20.000 bibit yang ditanam), namun demikian, keberhasilan nantinya diharapkan dapat mempercepat proses suksesi. Bagi Taman Nasional Berbak, informasi teknis rehabilitasi hutan rawa gambut bekas kebakaran, yang sistematis dan terukur, dapat dipakai sebagai acuan dalam penyusunan rencana umum pengelolaan areal bekas kebakaran, dengan memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai aktivitas mencari nafkah sehari-harinya di dalam kawasan Taman Nasional. Pembinaan dan pengendalikan terhadap mereka memang diperlukan, sehingga tekanan terhadap sumberdaya hutan dapat diminimalkan dan upaya pelestariannya dapat dimaksimalkan.
GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN Lokasi dan Aksesibilitas Uji coba rehabilitasi bersama kelompok masyarakat Desa Pematang Raman, dilaksanakan pada areal Taman Nasional (TN) Berbak yang telah mengalami kebakaran hebat pada Tahun 1997 (dampak el nino), dan disusul kebakaran-kebakaran lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Luas total areal hutan rawa gambut yang terbakar pada TN. Berbak adalah seluas kurang lebih 25.000 ha. (perhitungan planimetris). Lokasi kegiatan adalah sekitar kiri-kanan sepanjang aliran S. Air Hitam Laut, tepatnya terletak disekitar simpang T dari S. Air Hitam Laut, dengan posisi geografis adalah 01° 23, Lintang selatan, dan 104° 13’ Bujur Timur. Aksesibilitas untuk mencapai lokasi uji coba ini relatif cukup sulit. Kesulitannya terletak pada sarana transportasi. Jarak lokasi kegiatan apabila dihitung dari Desa Pematang Raman - Areal HPH Putraduta Indah Wood - S. Air Hitam Laut dan terakhir lokasi kegiatan adalah sekitar 25 km. Sarana transportasi menuju lokasi pada areal HPH. PT Putraduta Indah Wood, menggunakan jalan rel sepanjang 14 km, dilanjutkan melewati Sungai Air Hitam Laut menuju lokasi sejauh kurang lebih 10 Km. Aksesibilitas yang sulit terletak pada alur sungai Air Hitam Laut yang kondisi sungainya banyak ditumbuhi vegetasi air, seperti pandan, dll. disamping itu juga sisa-sisa kayu yang melintang dari kegiatan illegal loging. Karakteristik Lahan 1.
Fluktuasi Genangan Informasi fluktuasi genangan air pada lokasi kegiatan diperoleh dari kelompok masyarakat yang beraktivitas disekitar lokasi, dan berdasarkan pengamatan langsung. Pada puncak musim hujan, yakni antara Desember – Januari sebagian besar areal uji coba tergenang air, dengan ketinggian genangan sekitar 50 cm. Pola genangannya adalah semakin jauh jaraknya dari S. Air Hitam Laut, tinggi genangan semakin menurun. Pada musim-musim kering (kemarau) pada areal kegiatan tidak lagi tergenang. Hal tersebut menunjukan bahwa tinggi genangan air mengalami fluktusai musiman. Pada musim hujan genangan tinggi dibandingkan musim kemarau akibat suplai air yang lebih tinggi. Sedangkan tinggi genangan yang semakin menurun dengan bertambahnya jarak dari sungai terutama disebabkan peningkatan lapisan gambut yang semakin tebal.
2. Jenis Tanah Berdasarkan pengamatan di lapangan, pada lokasi uji coba rehabilitasi, jenis tanah yang teramati adalah sebagian kecil dari jenis tanah mineral dan sebagian besar adalah tanah organik. Tanah mineral umumnya terdapat pada pinggir sungai, dan tanggul sungai (levee). Berdasarkan klasifikasi tanah sampai tingkat great group menurut sistem Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff, 1990), jenis tanahnya adalah sebagai berikut :
196
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
3.
-
Fluvaquent : tanah alluvial yang ditemukan disekitar tanggul sungai dengan bahan induk berasal dari sedimen yang terbawa arus sungai dan diendapkan pada tanggul sungai.
-
Hydraquent : tanah glei yang selalu jenuh air, dengan bahan induk berasal dari campuran sedimen sungai (alluvial sediment) dan sedimen laut (marine sediment).
-
Tropohemist : tanah gambut sedang (100 - 200 cm.) tingkat kematangan bahan organik hemik.
-
Tropofibrist : tanah gambut dalam – sangat dalam (lebih dari 300 cm.), tingkat kematangan bahan organik fibrik (<1/3 bagian berupa serat kasar).
Lapisan Gambut Tipe gambut pada lokasi kegiatan dan sekitarnya adalah Gambut Obrogen. Secara umum gambut ini adalah miskin unsur hara. Tumbuhan yang tumbuh menggunakan zat hara dari tumbuhan itu sendiri, dari gambut dan dari air hujan. Relatif tidak ada zat hara yang berasal dari sumber lainnya. Gambut semacam ini dijumpai di dekat pantai, dan kedalamannya bisa mencapai 20 meter, air drainasenya sangat masam dan miskin zat hara (oligotropik) terutama calsium (Anwar J, et al, 1984). Pada lokasi kegiatan uji coba rehabilitasi, lapisan gambutnya realtif tipis terutama pada lokasi mendekati sungai Air Hitam Laut. Hal tersebut akibat terjadinya penurunan (subsidence), tanah gambut akibat kebakaran hutan. Sebagian lagi gambutnya hanyut (efek ireverisible drying) oleh arus air pada saat genangan air tinggi. Semakin menjauh dari pinggir sungai tebal lapisan gambut semakin meningkat, hal tersebut karena bentuk lapisan tanah mineral yang mencekung pada bagian tengah (bentuk seperti pinggan).
4.
Vegetasi Pada areal yang mengalami kebakaran berat pada tahun 1977, dan disusul dengan kebakaran pada tahun tahun selanjutnya, belum terdapat suksesi vegetasi alami baik jenis tumbuhan bawah, maupun maupun jenis pohon-pohonan. Pada areal ini, seluruh pohon penyusun tegakaan hutan mengalami kematian total, yang disebabkan masa tanah gambut sebagai tempat berjangkarnya perakaran pohon turut terbakar. Pada lokasi yang hanya terbakar sekali pada tahun 1977, telah terjadi suksesi vegetasi alami, namun terbatas pada tumbuhan bawah seperti paku tanah (Nephrolepsis uluginosa), paku tanah merambat (Senochaena paluris, Bedd), Rumput kumpai (Leersia hexandra Swartz), Melatoma, dll Sedangkan pada lokasi yang mengalami subsidence cukup besar sebagian arealnya tergenang, vegetasi yang sudah mulai tumbuh adalah jenis pandan duri (pandanus sp). Tumbuhan jenis pohon-pohonan, yang nampak mulai ada adalah jenis Tanah-Tanah /Temasam (Trisyaniopsis sp), yang merupkan tumbuhan pioneer dan hidup dipinggir sungai, serta merupakan tumbuhan herba.
5.
Kelompok Masyarakat Di dalam Taman Nasional Berbak, terdapat banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai aktivitas sehari-harinya sebagai pengumpul hasil hutan. Umumnya mereka keluar masuk lokasi dengan periodesasi setiap bulan sekali, dengan memanfaatkan akses perusahaan PT Putraduta Indah Wood. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut umumnya berasal dari desa-desa sekitar Taman Nasional dan menggantungkan nafkahnya dari pengumpulan hasil hutan. Ada tiga kelompok masyarakat yang ada di Taman Nasional Berbak ini, yakni Kelompok Penebang Kayu (illegal loging), Kelompok Pengumpul Getah Jelutung (Dyera sp) dan Kelompok Pencari Ikan (Nelayan Sungai) di Sungai Air Hitam Laut, dan anak-anak sungainya. Berdasarkan hasil penelitian Minat dan Pendapat yang dilakukan oleh Laboratorium Sosiologi Pedesaan, 197
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jambi, hanya kelompok Pencari Ikan (Nelayan Sungai) yang berminat melakukan kegiatan rehabilitasi pada areal hutan rawa gambut bekas kebakaran di Taman Nasional Berbak. Sedangkan kelompok lainnya tidak bersedia, kalaupun bersedia mereka meminta kompensasi yang tinggi sekali, disesuaikan dengan pendapatan yang mereka peroleh dari berkayu atau pengumpul getah jelutung. Selanjutnya terhadap kelompok masayarakat Pencari Ikan (Nelayan Sungai) ini, akan dibina sebagai peserta rehabilitasi. Mereka ini, seluruhnya berasal dari desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Propinsi Jambi. Terhadap kelompok ini akan ditumbuh kembangkan partisipasinya dalam pelestaian hutan, yakni selain sebagai tenaga pelaksana rehabilitasi, mereka juga difasilitasi sebagai tenaga pencegahan dan pemadaman kebakaran kebakaran hutan. Selain itu juga pelatihan-pelatihan yang memberikan wawasan terhadap mereka pentingnya arti pelestarian hutan, manfaatnya bagi mereka dan manfaat lainnya yang lebih luas.
PELAKSANAAN KEGIATAN. Pra-Kegiatan Sebelum kegiatan rehabilitasi dimulai, ada beberapa kegiatan persiapan yang mendahuluinya. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 1.
Menjalin kerja sama tiga belah pihak antara Taman Nasional Berbak, Putraduta Indah Wood dan CCFPI (WI-IP), kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk MoU yang ditanda tangani pada tanggal 28 Januari 2003.
2.
Penelitian minat dan pendapat masyarakat terhadap program rehabilitasi ini. Penelitian ini perlu dilakukan karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat yang ada di lokasi rehabilitasi maka program rehabilitasi tidak akan berjalan dengan baik.
3.
Survei lokasi rehabilitasi. Dalam survei tersebut yang dipelajari atau fa ktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi antara lain: lokasi areal bekas terbakar yang paling mudah dijangkau, ketersediaan tenaga kerja nantinya, jenis-jenis tegakan yang pernah ada di lokasi tersebut, perkiraan dan fluktuasi genangan banjir dan lain-lainnya.
Selanjutnya pekerjaan pelaksanaan dilakukan dalam 3 tahap, yakni Tahap I Penyiapan Kelompok Masyarakat peserta program rehabilitasi, tahap II Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi itu sendiri di lapangan dan tahap III pemeliharaan. Tahap I telah dilaksanakan, sedangkan pada Tahap II sedang berjalan di lapangan. Penyiapan Kelompok Masyarakat Rehabilitasi Disadari bahwa keberhasilan kegiatan ini erat kaitannya dengan keberadaan kelompok masyarakat yang ada disekitarnya. Upaya menumbuh kembangkan kesadaran dan menggerakan partisipasi mereka adalah bagian yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ini, dengan memberikan kesadaran dan pengertian tentang manfaat langsung yang mereka terima maupun tidak langsung bagi kehidupan global yang lebih luas. Adapun tahapan dari penyipan kelompok masyarakat peserta rehabilitasi adalah sebagai berikut : 1.
Identifikasi Kelompok yang Bersedia Identifikasi ini dilakukan dengan penelitian sendiri, identifikasi tidak hanya mengenali kelompok yang bersedia tetapi juga mengenali seluruh kelompok masyarakat yang ada di dalam hutan beserta segala aspeknya baik yang mendukung program rehabilitasi maupun yang menghambat. Juga dipelajari kompensasi-kompensasi apa yang akan diterima oleh nasyarakat itu pada saat dan setelah program rehabilitasi dilakukan serta. 198
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
2.
Rekrutmen Peserta Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui di sekitar lokasi kegiatan terdapat banyak kelompok masyarakat yang mempunyai aktivitas sehari-harinya sebagai pengumpul hasil hutan kayu dan non kayu. Umumnya mereka bermukim sementara di sana dan setelah meperoleh hasil yang dirasakan cukup, mereka keluar lokasi menuju desanya untuk melakukan transaksi, selanjutnya setelah 1-2 minggu berada di perkampungan (desa), mereka kembali masuk hutan. Aktivitas seperti ini mereka lakukan terus secara berulang sampai mereka tidak kuat lagi masuk hutan, atau secara ekonomis hasil yang mereka dapatkan tidak layak lagi. Secara garis besar, kelompok-kelompok tersebut adalah: Kelompok Penebang Kayu (illegal loging), Kelompok Pengumpul Getah Jelutung (Dyera sp) dan Kelompok Pencari Ikan (Nelayan Sungai) di Sungai Air Hitam Laut, dan anak-anak sungainya. Berdasarkan hasil penelitian Minat dan Pendapat yang dilakukan oleh Laboratorium Sosiologi Pedesaan, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jambi, hanya kelompok Pencari Ikan (Nelayan Sungai) yang berminat melakukan kegiatan rehabilitasi pada areal hutan rawa gambut bekas kebakaran di Taman Nasional Berbak. Sedangkan kelompok lainnya tidak bersedia, kalaupun bersedia mereka meminta kompensasi yang tinggi sekali, disesuaikan dengan pendapatan yang mereka peroleh dari berkayu atau pengumpul getah jelutung. Selanjutnya terhadap kelompok masayarakat Pencari Ikan (Nelayan Sungai) ini diberikan kesempatan secara pro aktif untuk ikut atau tidak. Artinya, orang-orang yang bersedia didaftar dan mereka dibebaskan membuat kelompok-kelompok kerja kecil yang terdiri dari enam orang. Pendaftaran dan pengelompokan dilakukan oleh kalangan mereka sendiri dan mendapat persetujuan dari pemerintah desa setempat. Setelah kelompok-kelompok terbentuk diadakan sosialisasi kegiatan. Kegiatan sosialisai ini dilakukan berulang kali oleh CCFPI, Taman Nasional Berbak dan PT Putraduta Indah Wood. Setelah sosialisasi terdapat anggota yang mundur dan ada pula anggota baru yang masuk. Akhirnya terbentuklah 5 kelompok kerja yang masing-masing anggotanya 6 orang. Mereka tersebut seluruhnya berasal dari desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Propinsi Jambi. Recruitmen ini dilaksanakan pada Bulan Mei – Juni Tahun 2003. Usia peserta antara 20 – 50 tahun. Kegiatan selanjutnya adalah penguatan kelompok. Masing-masing kelompok memilih ketuanya yang memiliki motivasi sangat tinggi pada kegiatan ini. Pada tahapan ini masing-masing anggota kelompok peserta program rehabilitasi diberikan bekal wawasan lebih lanjut tentang program yang akan dilaksanakan, penambahan wawasan tentang keberadaan Taman Nasional Berbak, dll.
3.
Pelatihan Kelompok Masyarakat Peserta Rehabilitasi. Terhadap kelompok peserta rehabilitasi, yakni sebanyak 30 orang dari kelompok masyarakat Desa Pematang Raman pencarai ikan (nelayan sungai) di dalam Taman Nasional Berbak, diberikan pelatihan rehabilitasi yang difasilitasi oleh HPH PT Putraduta Indah Wood. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini merupakan suatu keharusan. Hal tersebut dikarenakan latar belakang peserta program rehabilitasi, yakni nelayan sungai dirasakan kurang mengenal dengan aspek budidaya tanaman. Sasaran utama dari pelatihan ini adalah pembekalan ketrampilan, tentang teknis pembuatan tanaman dan mempratekannya di lokasi kegiatan uji coba rehabilitasi di dalam TN. Berbak Pelaksanaan kegiatan pelatihan telah dilaksnakan pada Bulan Agustus 2003, bertempat di Base Camp, dan Nursery PT Putraduta Indah Wood. Jenis pelatihan lainnya yang telah diberikan kepada kelompok peserta rehabilitasi diantaranya pelatihan yang berkaitan dengan penambahan wawasan pelestarian hutan. Setelah pelatihan di areal PT Putraduta Indah Wood, masingmasing ketua kelompok kerja dibawa ke calon lokasi yang akan direhabilitasi. Di sana kepada
199
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia mereka diulangi kembali cara-cara membuat gundukan dan penanaman bibit sesuai dengan kondisi sebenarnya. Diharapkan masing-masing ketua kelompok tersebut dapat memberikan petunjuk kepada anggotanya. Pembuatan Tanaman Hal yang paling penting dalan kegiatan uji coba rehabilitasi hutan rawa gambut bekas kebakaran bersama kelomopok masyarakat adalah persiapan bibit tanaman dan persiapan lahan dilapangan. Hal ini tersebut dikarenakan habitat dan lahan rawa gambut memiliki karekteristik yang khas yang membedakan dengan tipe lahan lain dari jenis tanah mineral. Kekhususan ini berpengaruh terhadap jenis dan karekteristik vegetasi yang tumbuh pada lahan tersebut. Adapun rangkaian dari pembuatan tanaman pada pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1.
Jenis Pohon Tanaman Jenis bibit yang akan ditanam pada kegiatan ini adalah jenis lokal (in situ). Pengadaan bibit dengan jenis-jenis local setempat tersebut, dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan habitat aslinya sebelum lokasinya terbakar. Hal ini didasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PT Putraduta Indah Wood, bahwa penanaman dengan jenis yang menyesuaikan habitat aslinya menunjukan pertumbuhan yang cukup baik. Jenis bibit yang direncanakan untuk ditanam adalah Meranti Rawa (Shorea Sp), Jelutung Rawa (Dyera sp), Ramin (Gonystylus sp), Renghas rawa (Gluta renghas ), Punak (Tetramerista sp), Balam (Palaqium sp), dan Tanah-Tanah / Temasam (Trisyaniopsis sp). Jumlah bibit yang akan ditanam pada lokasi berjumlah sebanyak 20.000 batang, ditambah cadangan secukupnya untuk kematian pada angkutan bibit, distribusi bibit dilapangan, dll Kegiatan pembuatan bibit sepenuhnya dilakukan oleh PT Putraduta Indah Wood. Hal ini dengan pertimbangan waktu pembuatan bibit yang relatif lama, teknis pembuatan bibit untuk jenis pohon tanaman hutan rawa relatif lebih rumit bila dibandingkan untuk tanaman hutan daratan tanah mineral. Pembuatan bibit juga disesuaikan dengan kondisi karekteristik lahan areal uji coba rehabilitasi nantinya. Pada Tanah alluvial dan dengan lapisan gambut tipis akan ditanam jenisjenis Punak, Balam, dan Jelutung. Untuk lokasi lebih rendah, dekat aliran sungai dan fluktuasi genangan air agak lama dipersipkan jenis Tanah-Tanah/Temasam, tumbuhan merupakan pioneer terutama pada gambut yang mengalami penurunan akibat kebakaran. Pada tanah dengan lapisan gambut tebal dipersiapkan jenis Renghas dan Ramin dan Meranti.
2.
Persipan lahan Persiapan lahan yang dilakukan adalah untuk pembuatan tanaman tanpa mengubah ekosistem yang ada. Berdasarkan hal ini maka pemilihan system gundukan menjadi pertimbangan tersendiri. Sistem gundukan ini pada dasarnya telah diuji-cobakan pada penananaman areal PT Putraduta Indah wood bekas kebakaran dengan hasil yang baik. Pembuatan gundukan tanah dibuat berbentuk piringan, dengan diameter dasar 100 CM. Penyiapan lahan dengan pola gundukan ini akan dibuat dibuat 2 model yakni : -
Penyiapan lahan dengan gundukan 100 % tinggi genangan musim hujan, hal tersebut akan dilakukan pada lokasi yang mempunyai lapisan gambut yang tebal.
-
Penyiapan lahan dengan gundukan lebih dari 100 % tinggi genangan musim hujan, dan akan dilakukan pada lokasi lebih rendah dan fluktuasi genangan airnya relatif agak lama.
200
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Adapun pertimbangan pada pemillihan metode penyiapan lahan dengan pola gundukan diantaranya adalah :
3.
-
Sebagai upaya, agar bibit yang baru ditanam terhindar dari fluktuasi genangan air.
-
Perbaikan drainase dari sekitar tanaman. Karena ada beberapa jenis pohon hutan rawa gambut membutuhkan kondisi aerobik pada periode pertumbuhannya.
-
Merupakan modifikasi system parit/kanal yang biasa diterapkan pada HTI dan Perkebunan di tanah gambut. Dengan demikian menggunakan pola gundukan, ini diharapkan stabilitas ekosistem yang ada dapat dipertahankan
Penanaman dan Pemeliharaan Kegiatan penanaman akan dilakukan setelah selesai kegiatan penyiapan lahan dengan pola gundukan. Pada pelaksanaan kegiatan ini jarak tanam tidak menjadi pertimbangan utama, namun dibatasi minimal 3 meter atau lebih. Hal ini dikarenakan, nantinya pohon yang hidup akan menyerupai kondisi hutan aslinya sebelum kebakaran. Kegiatan penanaman akan dilakukan pada waktu hujan telah turun secara rutin, agar tanaman dapat langsung hidup tidak mengalami fase stress. Ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dari kegiatan penanaman ini adalah : -
Pemilihan jenis yang disesuaikan dengan karekteristik lahannya.
-
Pemilihan Bibit dalam hal ini adalah tinggi bibit yang akan ditanaman disesusuaiakan dengan kondisi fluktuasi genangan.
-
Penanaman tidak berdasarkan garis lurus, tetapi ditanam secara acak seperti alami, hal ini dilakukan mengingat lokasi yang akan direhabilitasi adalah taman nasional yang harus menghindari sedapat mungkin kesan-kesan artifisial.
Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan maksud untuk membebaskan tanaman dari semak/gulma atau tanaman penyaing . Sistem pemeliharaan adalah berupa pembebasan semak/tumbuhan bawah disekitar piringan gundukan. Interval pembebasan adalah dilakukan setiap 4 bulan (3 kali) pada tahun pertama, dan 6 bulan sekali (2 kali) pada tahun kedua. Adapun pertimbangan dari pemilihan system pemeliharaan ini adalah efisiensi, sekaligus agar vegetasi penutup tanah sebagai penahan aliran permukan tetap dipertahankan. 4.
Pengamatan Uji Coba Parameter yang akan diamati pada kegiatan uji coba rehabilitasi ini diantaranya adalah : -
Pertumbuhan jenis tanaman pohon hutan pada berbagai karakteristik lahan hutan rawa gambut bekas terbakar.
-
Pertumbuhan berbagai jenis tanaman pada model penyiapan lahan gambut system gundukan 100 % dan lebih dari 100 % tinggi genangan air musim hujan.
-
Pertumbuhan jenis jenis tanaman rehabilitasi yang meliputi persen hidup, tinggi tanaman, dan diameter.
-
Tingkat partisipasi Kelompok Masyarakat Rehabilitasi dari Desa Pematang Raman, prestasi kerja dan persepsinya pada kegiatan ini.
201
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Itulah beberapa hal yang dilakukan sehubungan dengan uji coba rehabilitasi hutan rawa gambut areal bekas kebakaran di Taman Nasional Berbak. Semoga uji coba tersebut dan juga tulisan ini dapat memberikan sumbangan kepada upaya-upaya rehabilitasi Taman Nasional Berbak khususnya dan areal-areal hutan rawa gambut yang lain pada umumnya. Dan, berhubung pekerjaan ini masih dalam taraf pelaksaan, rasanya belum terlambat kalau ada sumbang-saran baik berupa pengalaman maupun berupa pemikiran untuk kesempurnaan rehabilitasi Taman Nasional Berbak.
202
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia DAFTAR PUSTAKA Abdullah, T.S. 1977. Tanah Gambut : Genesis, Klasifikasi, Karekteristik, Penggunaan, Kendala dan Penyebaran. Jurusan Tanah, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Bastoni. 1999. Uji Coba Penananaman dan Pemeliharan Tanaman Pengayaan (Enrichment planting) pada areal bekas tebangan hutan rawa gambut di Sumatra Selatan. Dalam Prosiding Ekspose. Hasil-hasil Penelitian Balai Teknologi Reboisasi Palembang, Palembang. Rachmandi, D, Daryono. H, Yafis Ham. M, dan Rusmana. 2001. Rehabilitasi Hutan Rawa Gambut : Uji Coba Penanaman Pada Areal Hutan Rawa Gambut Bekas Tebangan. Dalam Prosiding Ekspose. Hasil-hasil Penelitian Balai Teknologi Reboisasi Banjarbaru. Banjarbaru. Anwar, J. Damanik J.S, Hisyam, N. 1984. Ekologi Ekosistem Sumatra. Gajah Mada University Press. Jogjakarta. Subagyo, H. 2002. Rehabilitasi Hutan Rawa Gambut bekas Terbakar di areal HPH PT Putra Duta Indah Wood. Tidak dipublikasikan, Jambi. Ismunadji, M dan G. Supardi. 1984. Peat Soil Problem and Crop Production. in Organic Matter and Rice. Pp: 489-502. IRRI. Los Banos-Philiipines. Manan. S. 1997. Hutan Rimbawan dan Masyarakat. IPB PRESS. Bogor.
203
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Lampiran 1. Gambar pola penyiapan lahan dengan sistem gundukan
Genangan Air Pada Puncak Musim Hujan
>100 % 100 % 50 % 0% 100 Cm.
100 CM
Pola penyiapan lahan dengan gundukan 100% tinggi genangan air musim hujan
Pola penyiapan lahan dengan gundukan lebih dari 100% tinggi genangan air musim hujan
204
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Lampiran 2. Gambar-gambar seputar uji coba rehabilitasi hutan rawa gambut bekas kebakaran di lokasi Taman Nasional Berbak bersama kelompok masyarakat Desa Pematang Raman, Jambi
Peta Taman Nasional Berbak
205
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
1
Lokasi Rehabilitasi Gambar 1: Sebelah kiri hutan yang tidak terbakar sedangkan sebelah kanan hutan bekas terbakar. Gambar 2 dan 3: Puing-puing hutan dimana rehabilitasi akan dilaksanakan. Saat banjir datang batang-batang kayu ini akan hanyut dan menghantam apa yang dilewatinya. Ini adalah suatu tantangan dan hambatan tersendiri pada rehabilitasi hutan rawa gambut bekas terbakar.
2
3
206
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
4
Transportasi Gambar 4: Orang harus turun dan menarik getek memanjat pohon yang tumbang. Gambar 5: Seseorang harus jadi pemandu mencari alur sungai yang tidak ada pohinnya. Gambar 6: Tidak ada jalan lain: turun, berenang, pikul dan gergaji.
5
6
207
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Proses Rekrutmen Sosialisasi, negosiasi yang alot dan akhirnya diperoleh kesepakatan. Itulah tahapan recruitment tenaga pelaksana rehabilitasi di Simpang T, Taman Nasional Berbak.
208
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Pelatihan Pelaksanaan pelatihan teknik pembuatan persemaian, pembuatan gundukan dan penanaman serta wawasan konservasi sumberdaya alam
209
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia
Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
210
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia AGRICULTURAL PRACTICES ON PEATLANDS OF SOUTH KALIMANTAN: THE FARMERS’ KNOWLEDGE
Muhrizal Sarwani Research Institute for Swampland Agriculture Jalan Kebun Karet, Lok Tabat, Banjarbaru 70712 www.balittra.net email:
[email protected]
Abstract Million of hectares of peat/swampland in Indonesia have been opened-up traditionally by two ethnic population groups, Banjarese and Buginese. They are very skillful at reclaiming peat/swampland for the cultivation of rice as well as other crops, such as horticultural crops, Coconut, Citrus and Rambutan. Farmer’s knowledge in utilizing peat/swampland is greatly influenced by micro-ecological and socio-economic condition. This traditional approach incorporates the interaction of crop, varieties, soil and water management, and socio-economic factors. This paper examines the indigenous knowledge of banjarese farmers in utilizing swampland soils. The Banjarese farmers apply escape mechanism in their cropping systems, starting from their water management system, the land preparation and subsequent transplantation sequence as well as in the choice crops or varieties grown and, eventually the switch to crops other than rice. Their practices are micro-topographically oriented by adjusting to the hydrological and soil conditions. This indigenous knowledge is very valuable for, and applicable in land evaluation studies, in land use planning and in land development project.
211
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia INTRODUCTION Swamplands are among the major natural resources of Indonesia. These vast lands occur mostly along the coasts of Sumatra, Kalimantan and Irian Jaya. They are, in their natural state, not only very rich in plant and animal life, but also offer tremendous potential for food production as well as space for the rapidly expanding population of Indonesia. Prospects for bountiful swampland development are enormous indeed but so are the problems. Soil constraints are so dominant in these areas that they severely limit agricultural development. Soils in the swamps are mainly mineral alluvial soils of marine/estuarine origin and peat (Driessen and Sudjadi, 1984). The alluvial soils include both actual and potential acid sulphate soils while most of the peat in Indonesia is underlain by pyritic sediments. These (potentially) acid conditions severely restrict agricultural productivity and development options. There are some 18,480 million ha. of peatlands in Indonesia (Soekardi and Hidayat, 1988). Reclamation and exploitation of swampland in Southern Kalimantan has been carried out over some hundred years already, by the local, Banjarese population who live mainly along the coast and further inland, on the river floodplains of the area. Only in the 1920’s large-scale reclamation started especially near Banjarmasin. Some 40 years later, by 1965, almost 65,000 ha. of tidal swampland had been reclaimed by the Banjarese in South Kalimantan, mainly along the banks of the Barito river (Schophuys, 1969; Idak, 1982). It is estimated the Banjarese have opened-up approximately 1 million ha of swampland in Kalimantan. Almost 2.6 million ha. of swampland has been open-up by the spontaneous migrant (Buginese and Banjarese). In comparison, lands reclaimed in the framework of the Indonesian government’s transmigration projects covered in total approximately 33,000 ha. in the period 1969 to 1974; 242,000 ha. between 1974 to1979 and 396.000 ha. between 1979 to 1984. Out of the latter total, some 96,500 ha. are in South and Central Kalimantan provinces. These lands are earmarked for transmigrants from overpopulated islands of Java and Bali. Farmer’s technique of, and approaches to, local and traditional cultivation are usually microtopographically oriented (Watson and Willis, 1985); crop management is carried out in an ecological context. This traditional approach incorporates the interaction of crop varieties, soil and water management, and socio-economic factors. There are many examples of successful management of swampland in general, and of peatlands in particular, using local and traditional techniques. The art of swampland cultivation by the Banjarese in Southern Kalimantan has proven to be sustainable and stable management for long periods of time (KEPAS, 1985). The following discussion puts into perspective the strategies and practices of Banjarese farmers in utilizing swamplands for crop cultivation and in coping with the specific soil constraints: peat (organics), acidity and related toxicities.
SWAMPLAND IN SOUTHERN KALIMANTAN Climate Southern Kalimantan has a humid tropical climate with annual rainfall between 1900 and 3200 mm. and seven to nine wet months (rainfall > 100 mm.). During the wet season (October/November through May/June), monthly rainfall averages 250 mm., while from July through September it is about 100 mm./month. Daily temperature range between 25 and 35° C with slight seasonal variation, and relative humidity varies between 75 and 90%. Variability between years of precipitation ranges from 13-28% (average 22%), with very dry years (precipitation <1900 mm.) and very wet years (precipitation > 3000 mm.) occurring once every 10 years. With very dry years (precipitation < 1900 mm.) and very wet years (rainfall tropics, where values are generally below 10 % (Morales, 1977). The variability is important in the interpretation of the average climatic data: for an average year there are only three consecutive dry months, but this
212
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia period is often longer. Although years without any dry season occur, the most common dry period is four months, and dry periods of up to seven months occur. Hydrology The hydrology of the area is influenced by the interaction of a number of factors, which are common to the three major rivers of Kalimantan (the Mahakam in East Kalimantan, the Kapuas in West Kalimantan and the Barito in South Kalimantan). In all three systems there is a mountainous hinterland with a large and seasonal discharge. When this discharge reaches the coastal plain it causes large (10-15 m.) seasonal fluctuations in water level, inundating thousands of square kilometres. In the seasonal inundation we can distinguish four zones. In the zone where the rivers first enter the plain there is a relatively sedimentation and only occasional inundation. Out site this zone the recent alluvial sediments are virtually absent: sedimentation rates are low and river levees are broad and flat. Behind the levees the coastal plain is generally inundated, with the exception of occasional droughts: this is the lakes area. In South Kalimantan we find these lakes around the cities of Alabio and Negara. Farther down stream, inundation occurs only in the wet season and there are no permanent lakes. There is a gradual transition from this river-fed swamp to areas which are predominantly rain-fed; this zone is known as the monotonous swamp area (Noorsyamsi and Hidayat, 1974). In this zone the conditions for peat formation are favourable (Andriesse, 1974), which farther raises the soil surface above the rivers’ influence. Finally, near the coast there is a zone with tidal inundation discussed below. There are only short periods with water level recordings, and virtually no discharge measurements in the swamps. For these reasons, Klepper (1992) used a model to combine long-term climatic data with these short records in order to assess the hydrological role of the monotonous swamp areas in relation to flooding risk. It was shown that the lakes and river-fed swamps play an important role in regulating water levels and flows. In the dry season, 46% of the flow out of the Negara wetland into the Barito rivers consists of outflow from the lakes and swamps; in the wet season the reverse occurs and 40% of the river flow from the uplands is stored. The variability in both inundation and rainfall poses a considerable risk to the farmer. Fortunately, this is generally not a safety risk: in the flat terrain, flood waters take days to weeks to rise, and houses are either built on stilts or actually floating. In addition, because water is the dominant transport medium, there are abundant boats for an occasional evacuation. Nevertheless, flooding does pose a threat to agriculture and thus to food security. As their name indicates, tidal land is characterized mainly by the influence of the tides. Kselik (1990) has subdivided area into four tidal land classes. This classification is based on the (tidal) flooding regime of the land as well as on the drainage characteristics. Type A comprises the areas between mean low tide and mean neap tide, which are under the influence of daily flooding and drainage. Type B covers the areas between mean neap tide and mean spring tide. These areas are flooded during spring tide only but they are subjected to daily drainage. Type C is land above spring tide, but still under the influence of the tide. There is no tidal flooding in these areas but they are permanently drained. Type D land is beyond the influence of the tide; there is no tidal flooding and limited drainage. The water table in this areas drops only during the dry season. Physiography and topography Swampland comprises five major physiographic units: alluvio-marine plains, river levees, coastal ridges, old riverbeds and peat domes (Prasetyo, et al., 1990). The river levees are found along the rivers and along the old riverbeds which occur scattered over the area. They stand out, topographically as well as because of their land use, from the flat alluvio-marine plains which occupy the larger part of coastal plains. The peat also found in the lakes and river-fed swamp area. Most of the peat is topogenic, i.e. under occasional influence of river- or groundwater, and mesotrophic(i.e., with moderate levels of nutrients) in nature (Van Wijk, 1951; Driessen, 1978). Only the peat area in the north-western part of the Negara-Barito basin is sufficiently deep (or rather, high) to be completely out of the river’s influences and depends on rainwater only (ombrogenous peat). The peat domes, which at one time covered large areas in Pulau Petak of South Kalimantan, are hardly found in the area nowadays. Reportedly they were between 2 and 3 m thick (Van Wijk, 1951).
213
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Topographically, the swampland of southern Kalimantan is flat: slopes are generally less than 1% but river levees and coastal ridges both, belonging to active systems as well as from former rivers or coastlines, form subdued local relief with height differences of up to 1 m. Soils There are two major soil types in the area (Prasetyo et al., 1990): •
The soils of the relatively low-lying, waterlogged interior, i.e. the alluvio-marine plains and old riverbeds, and;
•
The soils of the higher parts of the landscapes, i.e. the river levees and coastal ridges.
The soils of the alluvio-marine plains and the old riverbeds are characterized by a brown layer (20-60 cm), overlying a gray layer which is generally pyritic. Pyrite contents may be up to 8% FeS2. These soils have (silty) clayey texture, they are rich in organic matter (5-14%), poorly drained, half to nearly ripe and most of them are mottled. The pH is between 3 and 4. A thin peat layer (10-20 cm) overlies most of these soils. In terms of Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1987), they are classified as Sulfaquents (the potential acid sulphate soils) and Sulfaquepts (the actual acid sulphate soils; Sutrisno et al., 1990). The soils of the levees and coastal ridges have similar texture but they are nearly ripe to ripe. Their organic matter content is between 4 and 6.5% and pyrite content is low (FeS2 < 1.5%). Soil reaction is slightly acid to neutral (pH 5-6). These soils overlay a gray pyritic subsoil at greater depth (>125 cm). In Soil Taxonomy, these soils are classified as Tropaquepts mainly. Scattered over the island and in the remainder of peat domes, peat soils occur
PEAT/SWAMPLAND CULTIVATION BY BANJARESE FARMERS With abundant water available, especially during the wet season, and with their favourable hydrological and topographical setting, swampland seems an ideal setting for wetland rice cultivation. These specific characteristics have been recognized by local farmers i.e. the Banjarese in Kalimantan and the Buginese in Sumatra. For centuries the Banjarese have been opening-up and cultivating tidal swamplands all over Kalimantan. It is believed that the Buginese, who in fact originate from Sulawesi, have learned from the Banjarese during their contacts in South and East Kalimantan. Both the Banjarese and the Buginese are very skilful at reclaiming the swamp lands for the production of rice as well as other crops such as coconut, orange, rambutan, mango and clove. (Schophuys, 1969; Noorsyamsi and Hidayat, 1974). Choosing the land The traditional system of opening new land generally starts with scrutinizing the vegetation on the banks of rivers and creeks. Reportedly, heavy foliage is taken by the farmers as an indicator of generally favourable soil conditions. Obviously the slightly higher-lying, better drained, non-potentially acid soils of the river levees and coastal ridges are preferred. Not only are the physical conditions better for settlement and for (rice) cultivation, also the adjacent natural water courses provide easy access and outlet. For the latter reason of course, much spontaneous settlement and cultivation has taken place along the main canals cutting through Pulau Petak (i.e. the Tamban, Serapat and Talaran canals), that were constructed since 1920’s Nipa palm (Nipa fruticans) is used as an indicator of brackish or saline water where as sago palm (Metroxylon spp.) indicates fresh water conditions. The Banjarese avoid peat of more than 1 m, but they do like to reclaim the land surrounding such peat domes as the good-quality water flowing from these domes is preferred for irrigation.
214
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Land reclamation and rice cultivation in tidal lands After clearing the selected site from trees and shrubs by slashing and burning, so-called handils are dug. These are small drainage ditches of some 0,5-1 m. depth and 2-3 m. wide. Their actual size depends on the magnitude of the tidal movement: close to the sea the handils are smaller than more inland. Usually, the handils are built perpendicular to the river or canal. The Banjarese work in groups of seven to ten people to dig the handils. The name handil” originates from the dutch word aandeel, meaning of a share or part of the work (Idak, 1982). The person chosen as the group leader (kepala handil) has the right to the handil. Usually too, his name is used for that of the handil. Per family, a plot of 15 x 30 depa (1 depa = 1.7 m.) is marked out (Idak, 1982). In larger areas the parcels could be up to 30 x 30 depa (Collier et.al., 1984). The user rights of the selected sites are awarded by the village head (kepala kampung). A family that would like to have access to more land is allowed to extend the handil further inland. People settling down later may do the same (handils thus may extend up to 2-3 km. inland) or they compensate those who opened-up the land (ganti rugi). Secondary drainage ditches are built perpendicular to the handils. Near the sea, in tidal land class A, intervals between these ditches are generally 10 depa. Their depth is approximately 0.5 m. and their width 0.3 m (semata sundak). In contrast, secondary ditches are not made in areas belonging to land class C. Instead, tabat (small weirs made of dirt or ironwood) are built here, at the head of the handil to conserve water during the cultivation cycle. The tabats are usually constructed in February when rainfall begins to decrease. Land preparation for rice cultivation is very simple. It consists of slashing and cutting the weeds or peeling the land with a tajak, a scythe-like tool with a short handle. The cut vegetation is left in the field for 10-15 days and is then gathered in little heaps or puntalans which are periodically turned over (7 days) to speed-up decomposition. Upon complete decomposition this organic mass is spread over the land as afreen manure prior to planting (menghambur puntalan: spreading the heaps). The land is neither plowed nor harrowed (Noorsyamsi and Hidayat, 1974). The decomposing manure not only serves as a source of nutrients to the crop, it also helps to keep the underlying soil and, if present, sulphur in a relatively reduced state. (Arifin, 1989). Tidal rice is usually sown in October or November at the beginning of the wet season on rather dry seedbeds (teradakan) and the seeds are covered by ash. The seeding rate is approximately 5 kg. seed for a 150 m2 seedbed that, after two transplanting will cover 1 ha. After 30-40 days, the seedlings are transplanted to the lowest parts of the rice fields. This first transplanting (ampakan) is repeated after 40 days (lacakan or second transplanting) to larger areas which still cover only about one-third of the total are to be planted. Final transplanting depends on the water level in the main field. On type A land, the planting should be ready bay February, where as type B or C lands are planted from March through April. Traditional varieties are used that take some 9 to 10 months till maturity. They are tall and photoperiod-sensitive. The yields range widely: from 1 to 4 tons/ha. The higher yields are being obtained on non-acidified soils (Muhrizal Sarwani, unpublished farmers’ interview data). Rats are a main pest adversely affecting rice yields. The Banjarese gradually switch to cultivating other crops when the rice yield start to decrease due to a number of factors, including acidification as the land is being drained and aerated by means of the handils and secondary ditches. This acidification is being further promoted by the gradual disappearance of the peat layer. In general, the conversion from Rice-based cropping systems into Coconut-based cropping system is gradual and starts with the arrangement, in rows, of individual heaps of dug-out soil material called tembokan. The size of this tembokan is 75 x 75 x 75 cm. On top a small heap of topsoil material is placed (tukungan 30 x 30 x30 cm.) in which Coconut or other seedlings are planted. Each year new top soil is added to the tembokan which eventually forms a long raised bed or surjan which is locally called baluran (Arifin, 1989). Acid form in the surjan is either flushed away by (tidal) floods or it is washed out with the rainwater percolating through them. Throughout the years of building the surjan, rice is being cultivated in the basins in between. Eventually, if this basins become to narrow for cultivation, they may be used for fish. However, not all rice land is being converted, especially if subsidence and stagnant water play a role in yield decrease. On the other hand, farmers are keenly aware of the higher economic returns of Coconut or Orange growing as compared to Rice cultivation (KEPAS, 1985). Earning extra income is very important with
215
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia respect to a possible pilgrimage to Mecca which, within the Banjarese society is well-established aspiration. Therefore, it is not surprising that, especially on the type A lands having strong tidal influence, even if the rice yields are not decreasing, the farmers initiate raised mounds (tukungan) across their paddy fields in order grow Coconut, Orange or other tree crops. The same holds true for the higher lying areas (type B lands). Acidified areas beyond the influence of the tides (land type C) are used for the cultivation of such loving plants as Pineapple, Rambutan and Kecapi. These tree crops are grown on raised bed. Observation in acidified areas of swamp land reclaimed areas in South Kalimantan showed that these crops perform very well even at pH-soil between 3-4. Very often the pH of the water standing on these soils was as low as 2.5. Land reclamation and cultivation of crops in swampy lands Farmers open the lands depending on the crops chosen. Crop selection is based on the microtopography or the soils, economic reason and social factors. Therefore in the swampy land of the Negara river basin, there are zonation of land for each crop. We can find the fish area, Watermelon area, Beans area, Corn area, etc. If they are growing Rice or Corn, Sweet potato, the land preparation is by tajak and followed by slash and burn. If they choose Watermelon and other horticultural crops, minimum land preparation was done. Burning was prevented. They used weeds as a mulch. Then a hole was made by the farmers to grow such crops. No fertilizer was applied since the peat layer can supplied enough nutrients for the crops. The yield reported as 2-3 t/ha for rice.
NOTES ON THE INDIGENOUS KNOWLEDGE OF BANJARESE FARMERS Behind the relative success of the traditional cultivation methods described above is the fact that Banjarese farmers have long recognized that water management together with the use of acid or salt tolerant crops or crop varieties, is the key to good management of tidal swampland. The handil drainage system in fact allows for limited oxidation of pyrite while toxic elements produced can be leached using the tides or rainwater. The size of the handils is adapted to either the occurrence of pyrite shallow depths (i.e. the handils are shallow but wide) or to the amplitude of the tidal fluctuation (the handils are narrow and deep). Also, the drainage intensity is adapted to the physical conditions. In the lower-lying areas with daily tidal flooding (type A lands) where pyrite generally occurs within 50 cm. from the surface, drainage ditches are approximately 10 depa apart (17 m). Here flushing of acids formed in the topsoil during the dry season is enhanced by the use of brackish tidal water. Brackish water is generally more effective in leaching than fresh water (van Mensvoort et al., 1991). On type C lands which, usually contain both potential and actual acid sulphate soils, the farmers use rainwater to leach acids toxic elements. In practice, this is done by opening the tabats two months prior to transplanting. If rainfall is insufficient, it is supplemented with the water from the remaining peat domes which is of good quality (Klepper et al., 1990). Konsten et al. (1990) have shown that during the wet season, the pH of the surface water in type C lands increased gradually while water quality became better (decreasing EC). A particular farmer practice is the application of raw salt to the rice fields at the beginning of rainy season. Such applications, in the amount of 100-200 kg., are given when farmers feel that rice yields start going down. The practice is then repeated every 2 to 3 years. Raw salt (NaCl) seems to be effective as KCl in replacing Al from the adsorption complex and it also alleviates iron toxicity problems (Muhrizal, unpublish data). This might be explained by similar mechanism as those that act in leaching with brackish water. Another noteworthy traditional technique is the method of land preparation. By applying the tajak only, the farmers in fact practice minimum tillage. Neither plowing nor harrowing is done. In other words,
216
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia pyrite is not disturbed and peat, if present, is kept as such. At the same time, green manuring is being practiced as the composed organic matter eventually is spread over the fields (menghambur puntalan). Prade et al. (1988) have pointed at the additional beneficial effect of organic matter in alleviating iron toxicity problems. The system of triple transplanting seems a typical local adaptation to water in the field , acid sulphate conditions and related toxicities (Noorsjamsi and Hidayat, 1974). The use of old seedling rice plants to alleviate primary iron toxicity has been recommended in a number of studies (Noorsyamsi and Hidayat, 1974; van Breemen and Moorman, 1978., Prade et al., 1988). According to our observations, superficial peat layers play a key role in the cultivation of the (acid sulphate) soils in southern Kalimantan. Not only do they form a source of nutrients, but also they regulate water loss due to the evapotranspiration in the dry season. At the same time they help keeping reduced conditions in the soil underneath, preventing the oxidation of pyrite. The above discussion lead us to conclude that the Banjarese farmers apply escape mechanism in their cropping systems, starting from their water management system, the land preparation and subsequent transplantation sequence as well as in the choice crops or varieties grown and, eventually the switch to crops other than rice. Their practices are micro-topographically oriented by adjusting to the hydrological and soil conditions. Local custom calls for participation in reclamation works (the group approach to digging handils) while economic and changing ecologic conditions co-determine the decision of individual farmers to change to other crops than rice. Swamp land cultivation by the Banjarese has proven to be a sustainable and equitable system (KEPAS, 1985) though at low level of productivity. Research as well as development projects on swampland soils in general can benefit from the knowledge and experience of local farmers by its integration in their design (Watson and Willis, 1985). This interaction could help to ensure acceptance of new technology by the local farmers.
REFERENCES Arifin. 1989. Land use and land evaluation in Pulau Petak, In: Genesis, classification, land evaluation and use of acid sulphate soils; Report of a general consultancy mission. Survey component. Mission Report 18. Research programme on acid sulphate soils in the humid tropics. LAWOO/AARD, Wageningen, The Netherlands. p. 23-28. Collier, W., B. Rachman, Supardi, B. Ali, Rahmadi, and A. M. Jurindar. 1984. Cropping system and marginal land development in the coastal wetlands of Indonesia. In: IRRI. 1984. Workshop on research priorities in tidal swamp rice. IRRI, Los Banos, The Philippines. p. 183-196. Dreissen, P. M. and . Soepraptohardjo. Research Institute. Bogor.
1974. Soils for Agricultural expansion in Indonesia.
Soil
Driessen , P.M. and Sudjadi.1984. Soils and specific soil problems of tidal swamps. In: IRRI. 1984. Workshop on research priorities in tidal swamp rice. Banjarmasin, june 1981. IRRI, Los Banos, The Philippines, p 143-160. Idak, Haji. 1982. Perkembangan dan sejarah persawahan di Kalimantan Selatan. Mimeographi, Pemda Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Jansen, D. 1973. Tropical agroecosystem. Science 182:1212-1219. KEPAS. 1985. Tidal swamp agro-ecosystem of Southern Kalimantan. Workshop report on the sustainable intensification of tidal swamplands in Indonesia, held at Banjarmasin, South Kalimantan, July 18-24, 1983. Kelompok Penelitian Agro-ekosistem, Badan LitBang Pertanian. Jakarta. Klepper, O, Gt. M. Hatta, Sunardi and H. D. Rijksen. 1990. Organic matter input and decomposition before and after development of acid sulphate conditions on Pulau Petak, Kalimantan. In: Papers workshop on acid sulphate soils in the humid tropics. Bogor, November 1990. AARD & LAWOO, Bogor, Indonesia. p. 347-373
217
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Konsten, C. J. M., Supardi Suping, I. B. Aribawa, and I. P. G. Widjaja-Adhi. 1990. Chemical processes in acid sulphate soils in Pulau Petak, South and Central Kalimantan. In Papers workshop on acid sulphate soils in the humid tropics. Bogor, November 1990. AARD & LAWOO, Bogor, Indonesia. p. 109-135. Noorsyamsi, H. and O. O. Hidayat. 1974. The tidal swamp rice culture in South Kalimantan. Contrib. Cent. Res. Inst. Agric. 10: 1-8. Prade, K., J. C. G. Ottow, and V. Jacq. 1988. Excessive iron uptake (iron toxicity) by wetland rice (Oryza sativa L.) on an acid sulphate soils in Casamance/Senegal. In Dost, H. 1988. Selected paper of the Dakar symposium on acid sulphate soils. ILRI publ. No. 44, Wageningen, The Netherlands. Prasetyo, H., J.A.M. Janssen and Alkasuma. 1990. Landscape and soil genesis in Pulau Petak, Kalimantan. Papers workshop on acid sulphate soils in the humid tropics. Bogor 20-22 Novemver 1990. AARD-LAWOO, Bogor, Indonesia. p. 18-29. Sutrisno, J.A.M. Janssen and Alkasuma. 1990. Classification of acid sulfate soils: a proposal for improvement of the soil taxonomy system. Papers workshop on acid sulphate soils in the humid tropics. Bogor 20-22 Novemver 1990. AARD-LAWOO, Bogor, Indonesia. p. 71-80. Schophuys, H. J. 1969. Perspectives of lifting water for irrigation and drainage in Indonesia in general , in Sumatra and Kalimantan in particular (Mimeographed), Bogor, Indonesia. van Bremen, N. and F. R. Moorman. 1978. Iron toxic soils. In IRRI. 1978. Soils and rice. Int. Rice Res. Inst., Los Banos, The Philippines. Van Mensvoort, M.E.F., D.V. Ni, and J. van der Schans. 1991. Improvement of acid sulphate soils by leaching with salt and brackish water. In P. Deturck and F.N. Ponnamperuma. 1991. Rice production on acid soils of the tropics. Institute of Fundamentals Studies, Kandy, Srilanka. van Wijk, C. L. 1951. Soil survey of tidal swamps of South Borneo in connection with the agricultural possibilities. Contr. Gen. Res. Sta. No. 123. Watson, G. A. and M. Willis. 1985. Farmers' local and traditional rice crop protection techniques: some examples from coastal swamplands, Kalimantan, Indonesia. IARD Journal 7 (1 & 2): 2530.
218
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia STUDI PEMANFAATAN GAMBUT ASAL SUMATERA: TINJAUAN FUNGSI GAMBUT SEBAGAI BAHAN EKSTRAKTIF, MEDIA BUDIDAYA DAN PERANANNYA DALAM RETENSI CARBON Iin P. Handayani Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Sumatera E-mail :
[email protected] Abstrak Pemanfaatan lahan gambut di Indonesia telah banyak dilakukan oleh masyarakat baik secara in-situ (untuk budidaya pertanian dalam kondisi tergenang atau terdrainase) dan eks-situ (sebagai bahan ekstraktif). Serangkaian riset telah dilaksanakan di Sumatra dengan menggunakan gambut yang berasal dari wilayah Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatra Selatan dan Lampung guna mengkaji aspek pemanfaatan gambut untuk budidaya tanaman melalui berbagai aktivitas, seperti drainase dan pemupukan serta kajian potensi gambut sebagai bahan amelioran dan asam humat untuk penstimulan proses agradasi lahan kering marginal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan drainase pada tanah gambut dapat meningkatkan emisi gas karbondioksida hingga 15-20% dibandingkan apabila tidak didrainase. Pemanfaatan air gambut asal Lampung Utara sebagai bahan humat yang dikombinasikan dengan tambahan kapur terbukti berpengaruh nyata terhadap sifat-sifat tanah Latosol. Pencampuran lumpur dengan gambut secara nyata telah meningkatkan kandungan kation-kation (Ca,Mg, K dan Na) dapat ditukar, kejenuhan basa dan pH tetapi menurunkan KTK dan P-tersedia. Pemberian pupuk Cu dosis 10 kg ha -1 CuSO4 telah menunjukkan perbaikan pertumbuhan dan keragaan tanaman padi. Pemupukan dengan TSP dengan dosis 45-90 kg P2O5/ha telah memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan, hasil padi dan serapan N,P, K, sedangkan pupuk BFA dosis 135 kg P2O5/ha tidak berpengaruh nyata. Tetapi kedua pupuk P tersebut secara nyata telah meningkatkan kadar N total, dan P tersedia tetapi tidak berpengaruh pada pH dan kadar K tersedia. Varietas-varietas padi lokal yang mampu beradaptasi dengan potensi hasil tinggi pada lahan gambut di Bengkulu adalah padi Batik, Jambi Alus, Bugis dan Duku. Sedangkan varietas padi yang adaptif dan berumur genjah adalah padi Siam dan Gembira Kuning. Penggunaan gambut asal Bengkulu sebagai bahan amelioran untuk perbaikan kesuburan tanah marginal Ultisol menunjukkan gambaran hasil terbaik setelah 30-40 hari aplikasi dengan pemberian aktivator asal ruminansia dan batuan fosfat dosis 10%. Perbaikan kesuburan tanah nampak terjadi pada kemasaman tanah, kandungan bahan organik, fosfor, sulfur dan kalium. Asam humat yang diekstraksi dari air gambut asal wilayah Lampung memberikan pengaruh yang bervariasi pada tanaman, tetapi secara umum berpotensi sebagai zat pengatur tumbuh alami. Pola perubahan lahan gambut mempengaruhi potensi mineralisasi N dan C, dengan indikasi tertinggi pada kondisi aerob suhu 30oC. Aplikasi bahan ameliorasi berbasis kation Fe 3+ dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menekan kehilangan C dari gambut dalam bentuk CO2 dan CH4 hingga 27%. Namun demikian kajian yang lebih komprehensifmultidisiplin masih diperlukan. Hasil-hasil penelitian juga menggambarkan bahwa pendayagunaan gambut asal Sumatra telah meluas sehingga dampaknya terhadap lingkungan secara global perlu ditinjau kembali. Pembenahan di dalam program pengelolaan gambut harus bertumpu pada penyelarasan antara faktor produktivitas tanaman dan faktor keamanan ekologis, sehingga lahanlahan gambut dapat dijadikan sebagai wilayah pendukung stabilitas lingkungan global, khususnya melalui stimulasi proses C-sequestration pada aspek aboveground biomass dan belowground. Selanjutnya, upaya-upaya pengelolaan gambut secara terpadu diharapkan dapat menekan resiko pencemaran lingkungan, dalam kaitannya dengan penurunan dampak gas rumah kaca, sekaligus tetap dapat mempertahankan fungsi sumber daya gambut sebagai aset alam untuk budidaya. Kata-kata kunci : CuSO4, Gambut, Karbondioksida, Metan, Nitrogen, Fosfat, Padi, Sumatra, Ultisol
219
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia PENDAHULUAN Luasan lahan gambut di dunia adalah sekitar 424 juta ha (Kalmari, 1982) dan sekitar 38 juta ha terdapat di wilayah tropis (Friends of the Earth, 1983). Sebagian besar lahan gambut di wilayah tropis terdapat di Indonesia yaitu seluas 20,10 juta ha dan di Malaysia dengan luasan sekitar 2,7 juta ha (Vijarnsorn,1996). Di Indonesia, mayoritas lahan gambut ditemukan di luar P. Jawa dengan luasan sekitar 6,45% dari luas lahan gambut di dunia (Neue et al., 1997). Ditinjau dari potensi pemanfaatan gambut yang beragam maka lahan gambut merupakan sumberdaya penting yang harus dilestarikan fungsinya, walaupun pada awal dekade 1970-an, lahan gambut yang merupakan bagian dari lahan-lahan basah atau rawa dianggap sebagai Awastelands@. Saat ini lahan gambut telah menjadi pusat perhatian dunia karena fungsi dan peranannya dalam perbaikan atau penurunan kualitas lingkungan global tergantung pada pola pengelolaan gambut, terutama di wilayah tropis. Tanah gambut Indonesia mempunyai pH berkisar antara 2,8 – 4,5 dan kemasaman potensial mencapai >50 cmol kg-1. Ketersediaan unsur-unsur makro, N,P, dan K serta sejumlah unsur mikro pada umumnya juga rendah. Kapasitas tukar kation (KTK) tanah gambut cukup tinggi apabila dihitung berdasarkan berat bahan kering mutlak (115-270 cmol kg-1), tetapi relatif lebih rendah bila dihitung berdasarkan berat volume tanah di lapangan. Kejebuhan basa (KB) tanah gambut biasanya rendah pada kisaran 5,4 - 13% dengan rasio C/N tinggi yaitu 24-33.4 (Suhardjo & Widjaya-Adhi, 1976). Gambut Indonesia memiliki karbohidrat yang sangat rendah, dan sifatnya berbeda dengan gambut yang berada di daerah subtropis.
220
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Lahan gambut di Indonesia pada umumnya telah diusahakan sebagai lahan pertanian oleh penduduk lokal, bahkan akhir-akhir ini pembukaan lahan gambut meningkat akibat kebutuhan untuk ekstensifikasi usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Selain itu, pemanfaatan gambut sebagai bahan amelioran juga banyak dilakukan, khususnya untuk perbaikan teknologi budidaya pada tanah-tanah mineral. Namun demikian, keberhasilan pemanfaatan gambut baik untuk usaha budidaya maupun sebagai bahan ekstraksi masih jauh dari yang diharapkan, karena ada kendala yang berasal dari sifat-sifat gambut bawaan (inherent properties) serta paket teknologi reklamasi yang diterapkan belum memadai. Penerapan paket teknologi untuk reklamasi gambut biasanya menyebabkan dekomposisi lanjutan berlangsung lambat, baik secara fisik maupun biokimia, karena bahan dasar gambut didominasi oleh lignin dengan konsentrasi sekitar 64 - 74% (Driessen & Suhardjo, 1976). Keragaman pemanfaatan gambut baik secara eks situ maupun in situ telah berdampak pada lingkungan dan sekaligus turut merubah sifat-sifat gambut. Oleh karena itu, kuantifikasi dampak pemanfaatan gambut perlu diungkap agar dalam perencanaan pengelolaan lahan gambut di masa mendatang dapat lebih menyelaraskan antara kepentingan berbasis nilai manfaat ekonomis dengan nilai fungsi ekologis gambut sebagai suatu aset budidaya. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas berbagai studi yang telah dilaksanakan, baik dari aspek manfaat gambut sebagai bahan ekstraksi dan media tempat tumbuh tanaman serta peranannya dalam melepaskan dan menyimpan C dalam kaitannya dengan aktivitas reklamasi. Dalam hal ini rangkaian studi yang diketengahkan akan difokuskan pada tanah-tanah gambut kawasan tropis, khususnya gambut asal Sumatera (Bengkulu, Lampung, Riau, Sumatera Selatan dan Jambi).
PROSES PEMBENTUKAN TANAH GAMBUT Gambut terbentuk akibat proses dekomposisi bahan-bahan organik tumbuhan yang terjadi secara anaerob dengan laju akumulasi bahan organik lebih tinggi dibandingkan laju dekomposisinya. Akumulasi gambut umumnya akan membentuk lahan gambut pada lingkungan jenuh atau tergenang air, atau pada kondisi yang menyebabkan aktivitas mikroorganisme terhambat. Vegetasi pembentuk gambut umumnya sangat adaptif pada lingkungan anaerob atau tergenang, seperti bakau (mangrove), rumput-rumput rawa dan hutan air tawar. Di daerah pantai dan dataran rendah, akumulasi bahan organik akan membentuk gambut ombrogen di atas gambut topogen dengan hamparan yang berbentuk kubah (dome). Gambut ombrogen terbentuk dari vegetasi hutan yang berlangsung selama ribuan tahun dengan ketebalan hingga puluhan meter. Gambut tersebut terbentuk dari vegetasi rawa yang sepenuhnya tergantung pada input unsur hara dari air hujan dan bukan dari tanah mineral di bawah atau dari rembesan air tanah, sehingga tanahnya menjadi miskin hara dan bersifat masam.
221
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Gambut ombrogen umumnya terbentuk dari akumulasi bahan-bahan berkayu selama kurang lebih 4000 -5000 tahun yang lalu (Anderson, 1983). Menurut klasifikasi FAO - UNESCO, tanah gambut termasuk ordo Histosol dengan kandungan bahan organik >30% dalam lapisan setebal 40 cm dari bagian 80 cm. teratas profil tanah. Berdasarkan tingkat dekomposisinya histosol dibagi menjadi 3 subordo, yaitu fibrik < hemik < saprik. Tanah-tanah gambut di Sumatra termasuk subordo Terric Tropohemist, Terric Sulfihemist, Typic Tropohemist, Terric Troposaprist dan Typic Tropofibrist (Hardjowigeno, 1989). Secara umum, tingkat dekomposisi menentukan sifat-sifat fisik, biologi dan kimia gambut.
PEMANFAATAN GAMBUT SEBAGAI BAHAN EKSTRAKTIF Pemanfaatan gambut asal Sumatra sebagai bahan ekstraktif pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman budidaya melalui perbaikan pada sifat-sifat tanah mineral asal lahan kering marginal. Pemanfaatan air gambut asal Lampung Utara sebagai bahan humat yang dikombinasikan dengan tambahan kapur terbukti berpengaruh nyata terhadap sifat-sifat tanah Latosol (Oxic Dystropepts) (Herudjito, 1999). Pemberian bahan humat dosis 1% dapat meningkatkan pori tersedia sebesar 36% dari 6,07 menjadi 8,24% volume, menurunkan Al-P sebesar 2% dari 29,0 menjadi 27 ppm dan Fe-P sebesar 20% dari 0,20 menjadi 0,16 me/100g. Aplikasi kapur 0,5 Al-dd dapat memperbaiki sifat-sifat kimia dan fisik tanah latosol. Kemasaman tanah menurun 2% dari 5,0 menjadi 5,1, Al-dd menurun 30% dari 0,20 menjadi 0,14 me/100g, P-tersedia naik 5% dari 19,73 menjadi 20,70 ppm, Fe-P turun 16% dari 298,1 menjadi 346,9 ppm.
222
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Pendayagunaan gambut asal Bengkulu sebagai bahan amelioran (kompos) telah dilakukan dengan memanfaatkan tiga jenis aktivator yaitu manure ayam, manure ruminansia dan batuan fosfat (Hendarto, 1996; Iswariyanto, 1996; Widiono, 1996). Pemberian bahan aktivator manure ayam dosis 10% pada gambut saprik telah menghasilkan kompos dengan pH 5,0; KTK 104 me/100g dan rasio C/N 17 setelah inkubasi 9 minggu. Aplikasi aktivator manure ruminansia dosis 10% pada gambut saprik telah menghasilkan kompos dengan pH 4,8; KTK 100,63 me/100g dan rasio C/N 18,57 setelah inkubasi 9 minggu. Selanjutnya, gambut yang diberi batuan fosfat dosis 10% selama 9 minggu dapat menghasilkan kualitas kompos dengan nilai pH 5,3; KTK 98,40 me/100 g dan rasio C/N 17,58. Hasil percobaan tersebut memberikan implikasi bahwa penggunaan aktivator manure ayam, ruminansia dan batuan fosfat memiliki pengaruh yang relatif sama terhadap komposisi nutrisi dan kualitas kompos yang dihasilkan dari gambut saprik untuk masa inkubasi selama tiga bulan. Studi penggunaan gambut sebagai bahan campuran pada media semai untuk tanaman kehutanan telah dilakukan pada gambut asal Sumatera Selatan dari kedalaman 0 - 40 cm. (Bastoni, 1999). Gambut tersebut selanjutnya dicampur lumpur dengan rasio 1:5 hingga 1:2 (lumpur:gambut). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencampuran lumpur dengan gambut secara nyata telah meningkatkan kandungan kation-kation (Ca,Mg, K dan Na) dapat ditukar, kejenuhan basa dan pH tetapi menurunkan KTK dan P-tersedia. Perpanjangan periode masa inkubasi dari 2 hingga 8 minggu dapat meningkatkan kadar P-tersedia dan KTK secara nyata, tetapi menurunkan pH, kejenuhan basa dan kation-kation tertukar terutama Ca dan Mg. Kandungan unsur hara tanah (terutama unsur-unsur basa) dari campuran gambut + lumpur lebih tinggi dibandingkan gambut tanpa lumpur. Dalam hal ini penambahan lumpur disarankan untuk tidak melebihi dari 30% karena lumpur tersebut umumnya mengandung pirit tinggi. Penambahan lumpur> 30% juga akan mengakibatkan pH tanah menurun dengan drastis akibat oksidasi pirit, yang selanjutnya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan bibit yang akan ditanam. Pengembangan zat pengatur tumbuh alami juga telah dilakukan dengan memanfaatkan ekstrak- air gambut saprik asal Lampung (Yusnaini & Sutopo, 1994). Hasil percobaan menunjukkan bahwa campuran ekstrak-air gambut dan larutan hara hidroponik rasio 1:4 telah meracuni perkecambahan benih dan pertumbuhan awal tanaman jagung, padi ladang, kedelai dan kacang tanah. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa konsentrasi bahan tersebut terlalu pekat. Gejala keracunan yang ditunjukkan adalah rusaknya akar, nekrosis pada ujung akar, rusaknya sel-sel epidermis dan akhirnya ujung akar mati. Tetapi, kenampakan visual menggambarkan bahwa tanaman jagung relatif lebih tahan terhadap efek racun dari ekstrak-air gambut saprik dibandingkan tanaman padi, kedelai dan kacang tanah.
STUDI GAMBUT SEBAGAI MEDIA BUDIDAYA Tanah gambut sebagai media tumbuh tanaman memerlukan berbagai input untuk menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan. Variasi input yang pernah dilakukan adalah pemberian pupuk P, Cu, pengapuran, pemberian abu, aplikasi manure, pemberian tanah mineral, pengolahan tanah serta melakukan seleksi pada tanaman budidaya yang mampu beradaptasi pada lingkungan tanah gambut. Rendahnya tingkat kesuburan gambut, terutama unsur P merupakan faktor pembatas pada proses budidaya, khususnya tanaman pangan. Astiana & Rochim (1979) melaporkan bahwa pemupukan P pada tanah gambut Delta Upang Sumatera Selatan dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi padi varietas Pelita. Sarno (1996) mencoba menggunakan dua sumber P, yaitu batuan fosfat alam (BFA) dan TSP untuk meningkatkan produksi padi tahun pertama yang di tanam di lahan gambut asal rawa Jitu Lampung Utara. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pemupukan dengan TSP dengan dosis 45-90 kg P2O5/ha telah memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan, hasil padi dan serapan N,P, K, sedangkan pupuk BFA dosis 135 kg P2O5/ha tidak berpengaruh nyata. Tetapi kedua pupuk P tersebut secara nyata telah meningkatkan kadar N-total, dan P tersedia tetapi tidak berpengaruh pada pH dan kadar K-tersedia. Gambaran data tentang pengaruh pemberian BFA dan TSP pada tanah gambut tergenang dapat dilihat pada Tabel 1.
223
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Tabel 1. Kadar N total, P dan K tersedia serta pH setelah percobaan pemupukan BFA dan TSP terhadap padi pada tanah gambut dalam keadaan tergenang.
Pupuk (kg P2O5/ha) Tanpa P BFA TSP
45 90 135 45 90 135
pH
N (%)
P (ppm)
3.94 3.98 3.88 3.97 3.94 3.94 4.02
2.12 2.03 2.08 2.22 2.22 2.36 2.43
44.67 38.31 58.29 78.51 41.31 59.17 95.78
K (me/100g) 0.18 0.19 0.18 0.20 0.19 0.18 0.18
(Sumber: Sarno, 1996)
Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa pemberian BFA relatif kurang memberikan pengaruh terhadap sifat-sifat kesuburan tanah gambut, sedangkan aplikasi TSP dosis 135 kg. P2O5/ha secara tegas menampakan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah. Hasibuan (1999) selanjutnya melaporkan bahwa pemberian BFA dapat meningkatkan pH Histosol dari pH 3,18 menjadi 3,32. BFA dosis 600 ppm P2O5 juga lebih meningkatkan konsentrasi P-tersedia pada Histosol (204,5 ppm) dibandingkan apabila diaplikasikan pada tanah Inceptisol (33,50 ppm) dan tanah Oxisol (65,5 ppm). Walaupun konsentrasi P-tersedia pada Histosol lebih tinggi dibandingkan kedua jenis tanah lainnya, namun serapan P oleh tanaman jagung pada Histosol tergolong rendah (46,00mg/pot), sementara pada oxisol adalah 168,39 mg/pot dan Inceptisol sebesar 110,29 mg/pot. Fenomena tersebut terjadi karena tanah Histosol tidak memberikan lingkungan tumbuh optimal bagi tanaman jagung, yang ditandai dengan rendahnya berat kering tanaman, akibat pH yang rendah (3,18). Biasanya tanaman jagung akan tumbuh dengan baik apabila pH tanah berkisar antara 5,5 – 7,0. Fakta lain juga menunjukkan bahwa pemberian NPK + unsur mikro tidak memperbaiki pertumbuhan dan hasil jagung pada tanah gambut apabila tidak dikombinasikan dengan pemberian kapur untuk meningkatkan pH. Pengujian efektivitas berbagai sumber bahan ameliorasi tanah gambut juga telah dilakukan oleh Hartatik & Nugroho (2001) dengan menggunakan gambut dari Air Sugihan Kiri, Sumatera Selatan. Hasil percobaan lapang selama periode Oktober 1999 hingga Januari 2000 menunjukkan bahwa aplikasi dolomite, abu kayu, manure dan tanah mineral pada dosis 0,5 dan 1,5 ton/ha tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil jagung. Tetapi pemberian bahan ameliorasi abu kayu pada dosis 5 dan 10 ton/ha secara nyata meningkatkan berat biji kering jagung, masing-masing sebesar 3,9 dan 4,5 ton/ha. Tanpa aplikasi abu produksi biji kering jagung hanya mencapai 2,5 ton/ha. Pemberian bahan ameliorasi dolomite, manure dan tanah mineral pada dosis 5,10 dan 15 ton/ha tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi dan berat biomasa tanaman jagung. Hasil penelitian ini juga memberikan indikasi bahwa efektivitas sumber-sumber bahan ameliorasi untuk lahan gambut bervariasi tergantung jenis tanaman yang dibudidayakan serta kandungan nutrisi yang dimiliki oleh bahan-bahan tersebut (Tabel 2.). Abu kayu lebih banyak mengandung N-total, P2O5, K,Ca dan Mg dan unsur hara mikro, Fe,Mn,Cu dan Zn dibandingkan manure. Tanah mineral mengandung Fe, Mn,Cu dan Zn lebih tinggi dibandingkan bahan ameliorasi yang lainnya. Tingginya konsentrasi Fe pada tanah mineral dapat menurunkan aktivitas asam fenol. Kandungan Ca dan Mg yang tinggi pada dolomite diharapkan dapat meningkatkan pH tanah dan menyediakan Ca lebih banyak untuk tanaman. Tabel 2. Komposisi unsur-unsur hara pada dolomite, abu kayu, manure dan tanah mineral. Jenis Bahan Ameliorasi Dolomite Abu Manure Tanah Mineral
N-total (%)
P2O5 (%)
K (%)
Ca (%)
Mg (%)
Fe (ppm)
Mn (ppm)
Cu (ppm)
Zn (ppm)
0,78 0,65 0,16
0,96 0,25 0,11
0,24 0,39 0,09
19,29 0,83 0,29 0,02
11,07 0,44 0,24 0,10
645 815 305 1164
42 420 60 850
3 18 5 114
33 86 60 302
Sumber : Hartatik & Nugroho (2001)
224
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia Sistem tanpa olah tanah yang diterapkan untuk budidaya padi pada lahan gambut di Bengkulu terbukti dapat menekan pertumbuhan gulma secara nyata apabila herbisida gliposat dan paraquat digunakan, tetapi pengaruhnya tidak nyata terhadap hasil gabah kering (Simarmata, 1997). Pengendalian gulma dengan penyiangan 2x secara manual maupun dengan herbisida 2,4 D mampu menekan pertumbuhan gulma lebih dari 80%. Jika pengendalian guma tidak dilakukan maka dapat menyebabkan penurunan jumlah anakan, jumlah malai dan hasil masing-masing 18,28, dan 32%, sedangkan gabah hampa meningkat 28% dibandingkan dengan penyiangan 2x. Penggunaan herbisida 2,4 D tidak menunjukkan perbedaan nyata pada hasil gabah dibandingkan dengan penyiangan 2x. Perubahan pola penggunaan lahan gambut di Bengkulu dari lahan hutan ke non-hutan telah mempengaruhi siklus hara nitrogen, terutama transformasi internal N; laju mineralisasi. Kandungan N total pada tanah-tanah gambut umumnya tinggi tetapi bukan berarti ketersediaan N tinggi (Tiem & Lim, 1992). Penelitian Suhardi (2000) di Bengkulu menunjukkan bahwa terjadi penurunan potensi mineralisasi N akibat peralihan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Potensi mineralisasi N tertinggi terjadi pada lahan hutan, yaitu 44.094 me NO3/100g dan terendah pada lahan kelapa sawit (8.967 me NO3/100g) dan pertanian tanaman semusim (sayur-mayur) (8.394 me NO3/100g). Data juga menggambarkan bahwa proses drainase dan pengolahan lahan gambut telah menurunkan jumlah N-labil hingga 19-60% apabila lahan terkonversi menjadi kebun kelapa sawit dan sebesar 2143% apabila lahan diusahan sebagai kebun sayur-mayur. Sementara itu, adanya proses pengeringan-pembasahan secara berulang-ulang sepanjang 10 tahun telah menurunkan potensi mineralisasi N sebesar 28-67% bila lahan dijadikan sawah. Hasil penelitian ini menyiratkan fakta adanya penurunan cadangan N yang dapat termineralisasi akibat proses aerobiosis yang senantiasa terjadi pada saat lahan diolah atau terkonversi. Percobaan di laboratorium juga membuktikan bahwa peralihan fungsi lahan gambut dari lahan hutan ke bentuk lahan pertanian menurunkan waktu penyediaan N serta memacu aktivitas mineralisasi N. Peningkatan aktivitas mineralisasi N berkaitan erat dengan proses drainase (konsentrasi oksigen), perbaikan ketersediaan hara melalui pemupukan serta perbaikan kemasaman tanah karena pengapuran. Ketersediaan kebanyakan hara dalam tanah gambut, terutama N,P,K, Ca dan Cu rendah (Yonebashi et al., 1997). Tanah-tanah gambut tropika pada umumnya mempunyai kapasitas menyemat Cu yang tinggi karena sifat ikatannya yang kuat dengan bahan organik. Bertham (1996) melaporkan bahwa pemberian pupuk CuSO4 dosis 10 kg./ha. pada lahan gambut Air Hitam Bengkulu dapat memperbaiki keragaan dan pertumbuhan tanaman padi sawah. Kenampakan yang nyata terjadi pada peningkatan jumlah anakan setelah 30 HST dan tinggi tanaman pada 60 HST. Hasil percobaan ini juga menunjukkan bahwa penambahan pupuk Cu telah mengurangi jumlah gabah hampa. Hal ini memberikan indikasi bahwa peningkatan produksi padi sawah di lahan gambut memerlukan input unsur mikro, khususnya Cu. Hasil percobaan di rumah kaca dengan menggunakan tanah Gambut asal Riau menunjukkan bahwa tanaman padi respon terhadap pemupukan NPKS, pengapuran dan pemupukan Cu (Riwandi, 2002, komunikasi pribadi). Pemupukan Cu juga meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap serangan hama dan penyakit akibat adanya peningkatan lignin pada dinding sel tanaman (Bertham, 1996). Secara umum mayoritas penggunaan lahan gambut adalah untuk budidaya padi sawah. Sebagai contoh, propinsi Bengkulu memiliki 163.370 ha. lahan gambut dan 80.307 ha. diantaranya sudah diusahan untuk pertanian dan sekitar 75% digunakan untuk budidaya padi sawah yang dikelola secara tradisional (Busri et al., 1999). Dalam pengembangannya, kendala utama yang muncul adalah rendahnya mutu benih dan produktivitas padi yang ditanam di lahan gambut. Lahan gambut dengan segala keterbatasannya memerlukan benih yang memiliki kemampuan untuk mengatasi keterbatasan tersebut sehingga padi masih dapat berproduksi dengan baik. Untuk itu diperlukan seleksi tanamantanaman padi yang dapat beradaptasi dengan baik di lahan gambut, terutama melalui seleksi benih unggul lokal. Hal ini penting, karena keragaman padi lokal, terutama yang beredar di Bengkulu belum terungkap secara ilmiah potensi produksinya. Menurut Effendi et al.(1996), Bengkulu memiliki 20 galur/varietas padi, antara lain Cina Lamo, Dangko, Cina Abang, Madu/Lebah, Tambuku, Kemang, Bengkulu, Semail, Siam, Kuning Pandak, Gembira Putiak, Rimbo, pandak Kelabu, Batik, Galinggung, Jambi Alus, Duku, Bugis, Patik dan Gembira Kuning yang berasal dari daerah Bengkulu Selatan (12 varietas) dan Bengkulu Utara (8 varietas). Terdapat 19 varietas padi yang mempunyai tinggi tanaman 111,9 (padi Gembira Kuning) hingga 174,4 (padi Cina Lamo) dan hanya 1 varietas yang memiliki tinggi dibawah rata-rata yaitu 85 cm. Pada pengelolaan lahan gambut, masalah tata air merupakan
225
Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia masalah yang serius dan seringkali ketinggian air berubah secara mendadak. Sehubungan dengan hal tersebut maka varietas padi dengan tinggi diatas 150 cm. memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di lahan gambut. Tetapi, tanaman padi yang tinggi sering menimbulkan masalah lain yaitu mudah rebah. Data menunjukkan bahwa 2 varietas padi, yaitu padi Siam dan Gembira Kuning berumur genjah, sementara varietas yang lain berumur sangat dalam dengan saat mulai berbunga antara 83-125,3 HST. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya varietas-varietas yang memiliki potensi hasil sangat tinggi, antara lain padi Batik, padi Jambi Alus, padi Bugis dan padi Duku dengan jumlah anakan produktif berkisar antara 34 sampai 40 malai per rumpun. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan varietas unggul nasional seperti IR64/36 yang mampu membentuk anakan produktif pada tanah di P. Jawa antara 15-21 anakan per rumpun (Anwari, 1993). Hasil percobaan ini juga memberikan gambaran bahwa jumlah anakan produktif berkorelasi positif dengan potensi hasil padi. Daya adaptasi dan potensi hasil yang baik pada beberapa varietas padi lokal tersebut, selanjutnya merupakan sumber plasma nutfah penting untuk bahan tetua bagi persilangan dalam upaya pengembangan varietas-varietas padi unggul lahan gambut. REKLAMASI GAMBUT DAN KAITANNYA DENGAN DINAMIKA CARBON Reklamasi lahan gambut untuk budidaya pertanian dan perkebunan biasanya diawali dengan proses drainase, pembukaan lahan (land clearing) dan persiapan lahan untuk komoditas tanaman tertentu. Khusus untuk budidaya tanaman keras, seperti kelapa sawit, pemadatan harus dilakukan pada jalur pertanaman sebelum penanaman bibit (Vijarnsorn, 1996). Drainase yang dilakukan harus memenuhi dua syarat, yaitu (1) membuang kelebihan air dari hujan secara tepat waktu dan efisien serta (2) mengendalikan muka air tanah agar dapat mencapai kondisi optimum bagi pertumbuhan tanaman (Tie & Lim, 1992). Adanya proses usikan selama aktivitas reklamasi lahan gambut, yang meliputi pengatusan, pengeringan, pembersihan, penggenangan dan pengolahan lahan gambut, selanjutnya akan berdampak pada proses biologi tanah, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas oksidasireduksi bahan organik dari gambut. Salah satu masalah penting yang telah menjadi perhatian secara global adalah terjadinya emisi CO2 dan CH4 sebagai produk dari proses oksidasi-reduksi. Sebagai contoh, lahan gambut di Eropa Utara telah menyumbangkan sekitar 30% emisi CH4 dari total yang dihasilkan lahan gambut dunia. Di daerah tropis, tanah gambut hutan dapat melepaskan sekitar 26,9 juta ton CH4 dan tanah gambut budidaya sebesar 30,9 juta ton CH4, sementara pada tanah alluvial hanya sebesar 5,0 juta ton CH4 (Barlett & Harris,1993). Selanjutnya , kuantitas C yang hilang dari lahan-lahan gambut di dunia akibat proses konversi lahan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Estimasi kehilangan C akibat konversi lahan gambut.
Pertanian/Kehutanan Subtropis Tropis Bahan bakar Hortikultura Total
Luas lahan sebelumnya (juta ha)
Luas lahan yang hilang (juta ha)
Akumulasi C yang hilang akibat emisi (juta ton C)
C hilang /tahun (juta ton C)
399
20
4140-5600
63-85
44
1,76-3,8 5 5
746 590 -780 > 100 5476-7126
53-114 32-39 33 181-271
Sumber : Maltby & Immirzi (1993)
Data pada Tabel 3. memberikan gambaran bahwa proses kehilangan C menjadi sangat penting pada saat lahan gambut mengalami perubahan dalam pola penggunaannya. Secara global, konversi lahan menyebabkan laju emisi C lebih tinggi dibandingkan C-sequest